//
akuntansi syariah

Ekonomi syariah

Pengertian
Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam[1]. Ekonomi syariah atau sistim ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan[2]. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah[3].

Perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional
Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim[1], ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan[4]. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Ciri khas ekonomi syariah
Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur’an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur’an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berprilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi[5]. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:
1. Kesatuan (unity)
2. Keseimbangan (equilibrium)
3. Kebebasan (free will)
4. Tanggungjawab (responsibility)
Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi[2]. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti “kelebihan”[6]. Dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 275[7] disebutkan bahwa Orang-orang yang makan (mengambil) riba[8] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[9]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…

Perbandingan Sistem Ekonomi Dunia
Ekonomi Islam adalah sebuah konsep ekonomi yang bersumber pada Al Quran dan Sunnah.Oleh karena itu cara pandang ekonomi non Islam yang beredar sampai saat ini tidak akan akan sama dengan pandangan ekonomi Islam.
Ekonomi sekuler yang ada sekarang ini hanya berbicara tentang manusia dan materi sebagai alat pemenuh kebutuhan manusia. Kita jadi terkejut setelah timbul masaalah diluar manusia dan materi dengan timbulnya perubahan lingkungan alam semesta yang selama ini tidak mendapat perhatian, dalam bentuk antara lain pemanasan global yang saat ini mengancam penduduk dunia.
Karena kita hanya mengatur manusia dan materi, kita tidak sadar telah merusak lingkungan tempat kita hidup
Berbeda dengan ekonomi Islam yang ditarik dari keputusan Allah tentang penunjukan manusia menjadi khalifatullah fil ard (KFA)yang bertugas memelihara semua kekayaan Allah yang ada di bumi dan yang ada di langit untuk keperluan mensejahterakan alam semesta termasuk manusia di dalamnya. Ini yang terkandung dalam pernyataan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin.
Ekonomi Islam adalah pelaksanaan program dari khalifatullah fil ard diatas, bukan sekedar urusan manusia dan materi.
Selaku khalifah manusia harus meniru sifat sifat Allah semampunya sesuai dengan kapasitasnya dan ketaqwaan masing masing individu, yang nanti akan diperhitungkan jika kita berada di akhirat kelak.
Seorang khalifah adalah seorang yang bebas dari ketakutan, karena yang dia takuti hanyalah Allah yang dimantapkan dengan menjalankan rukun Islam. Sebagai khalifah, manusia bertugas sebagai problem-solver untuk alam semesta, adil, selalu memberi karena dia percaya Allah pasti membalasnya.
Kesimpulannya, jika ekonomi sekuler berurusan dengan manusia dan materi saja, elonomi Islam mengurus seluruh alam semesta, sehingg bila seseorang penduduk desa yang mampu membendung air untuk listrik dikampungnya, dia telah menjalankan ekonomi Islam, dia berdagang dengan Allah.
Insya Allah tulisan sederhana ini dapat menjadi bahan diskusi selanjutnya teutama para pakar ekonomi. Serahkan segala sesuatu kepada ahlinya, sabda Rasulullah Muhammad. Saw.

IBNU KHALDUN & TEORI EKONOMI
M Yusuf Helmy

Ilmu ekonomi dapat dikelompokan kedalam dua hal, yaitu ilmu ekonomi (science of economics) dan doktrin ilmu ekonomi (doctrine of economics). Lalu apa perbedaan antara science dan doctrine of economics ini? Dalam Iqtisaduna, Baqir as-Sadr memberikan penjelasan yang cukup jelas untuk disimak.* Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah. Sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisa ekonomi yang dapat digunakan………The economic doctrine is an expression of the way which the society prefers to follow on its economic life and in the solution of its pratical problems; and the science of economics, is the science which gives the explanation of the economic life, it economic events and its economic phenomena…………………..
Lebih lanjut Baqir as-Sadr mengatakan bahwa ekonomi islam adalah sebuah ajaran atau doctrine dan bukannya ilmu murni (science), karena apa yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan sebuah solusi hidup yang paling baik. Sedangkan ilmu ekonomi hanya akan mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi berjalan. ……..that the Islamic economic is a doctrine and not science, for it is the way Islam prefers to follow in the pursuit of its economic life……………………………Dengan demikian ekonomi islam tidak hanya sekedar ilmu akan tetapi lebih dari itu, yakni ekonomi islam adalah sebuah sistem. Hence the economic science is a science of the laws of production, and the economic doctrince is the art of the distribution of wealth. As such every investigation which has to do with production, and its improvement, inventionof the meansof productionand their improvement, is a subject matter of the science of economics.It is of universal nature, by which nations do not differ in respect of in on account of difference between them as to their social priciples and concepts, nor is it the appropriation of one priciple with exclusion to another.
Ilmu ekonomi murni adalah segala teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel ekonomi tanpa memasukan unsur norma ataupun tata aturan tertentu. Sedangkan ekonomi philosofi adalah ilmu ekonomi murni yang memasukkan norma atau tata aturan tertentu sebagai variabel yang secara langsung atau tidak langsung ikut mempengaruhi fenomena ekonomi. Norma atau tata aturan tersebut berasal dari Allah yang meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Proses integrasi antara ekonomi philosofi kedalam ilmu ekonomi murni disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan didunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di akhirat, semuanya harus seimbang karena dunia adalah sawah
ladang akhirat.
* M. Baqir as-Sadr, Iqtisaduna: Our Economics, Volume

INDIKATOR KESEJAHTERAAN ISLAMI
Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan keruhanian. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.
Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:
1. melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua;
2. terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat;
3. terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan;
4. stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi;
5. tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.
Cara lain menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat perwujudan tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggungjawab bersama dalam masyarakat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penangulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial.
Berlandaskan Kerangka Dinamika Sosial Ekonomi Islami, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi Syariah. Hal itu terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya.
Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan bathin bagi masyarakat yang sebagian masih berada di garis kemiskinan, adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat setiap individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.
Penulis: MERZA GAMAL (Pengkaji Sosial Ekonomi Islami)

PERANAN SYARIAH DALAM EKONOMI
Merza
Perilaku masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan akan efektif jika masyarakat dapat menerima tanpa keberatan dan dijalankan dengan ikhlas. Penerimaan dan pelaksanaan perilaku tersebut cenderung menjadi yang terbaik apabila perilaku tersebut mengikuti aturan (syariah) yang memiliki sifat-sifat Illahiyah (Dimensi Ketuhanan).
Menurut al-Ghazali (1111), tujuan syariah bagi manusia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terbagi atas lima faktor, yaitu: Pertama, menjaga agama mereka; Kedua, menjaga nyawa (kehidupan) mereka; Ketiga, menjaga akal (pikiran) mereka; Keempat, menjaga keturunan (generasi) mereka; dan Kelima, menjaga harta benda mereka. Perlindungan terhadap kelima faktor tersebut, bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga merupakan penjaminan terhadap kepentingan publik. Pemerintah (penguasa) merupakan pihak yang dibebani Allah SWT untuk mengontrol dan melindungi kepentingan publik dengan otoritas dan beragam sarana yang dimiliknya.
Keimanan harus berperan utama atas kelima faktor tujuan syariah di atas, karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian. Kekayaan harus menjadi tujuan terakhir dari kelima tujuan syariah, karena jika kekayaan ditempatkan menjadi tujuan utama, maka akan meningkatkan ketidakadilan dan memperkuat kesenjangan, ketidakseimbangan dan ekses. Hal tersebut, pada akhirnya akan mengakibatkan kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang berekurang. Keimanan akan membantu menimbulkan disiplin dan arti dalam mencari dan membelanjakan harta, sehingga akan memungkinkan kekayaan berfungsi lebih efektif
Ditegakkannya aturan (syariah) yang berdimensi ke-Tuhan-an akan membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan perasaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerjasama, kedamaian dan keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat. Syariah dapat menggunakan pengaruh moderatnya terhadappenggunaan sumber daya sehingga dengan demikian syariah dapat memberikan kontribusi terhadap keseimbangan sumber daya. Menurut Chapra (2001), sosial dan institutional economics serta sejarah ekonomi telah mengakui bahwa aturan perekonomian dan interaksi sosial menentukan hasil ekonomi lebih tinggi dari persediaan sumber daya dan tingkat teknologi. Tanpa semua kualitas tersebut di dalam masyarakat, maka akan terjadi ketidakadilan, ketidakseimbangan,ketidakpuasan, dan kekacauaan yang pada akhirnya akan menyebabkankemunduran dan disintegrasi masyarakat. Konsep syariah tentang tanggung jawab manusia di akhirat dapat bertindak sebagai mekanisme pemaksaan untuk mengurangi cara-cara yang kurang baik dalam memperoleh kekayaan yang merugikan orang lain. Dengan demikian, tidak mungkin bagi lembaga penegak hukum untuk menghilangkan cara-cara tercela secara sendiri tanpa keikutsertaan dari masyarakat, karena jika pemerintah mencoba melakukan sendiri, maka biaya yang dibutuhkan akan sangat mahal.
Ibnu Khaldun, menjadikan syariah sebagai variabel terikat di dalam teori “Model Dinamika”, tetapi syariah hanya memberikan prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan untuk menyusun apa yang seusai dengan kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah seiring perubahan tempat dan waktu. Syariah harus diimplementasikan, dan akan terlaksana jika kaum ulama tidak terlalu liberal atau tidak terlalu kaku dan realistis. Implementasi syariah tidak dapat diwujudkan jika kekuasaan politik menjadi sekuler dan korup serta tidak bersedia menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Apabila masyarakat terlalu miskin, acuh dan tertindas, maka mereka juga akan menggunakan pengaruh yang ada. Jadi, syariah tidak akan efektif bila pemerintah dan masyarakat (termasuk kaum ulama) tidak menjalankan perannya dengan tepat.

Dari Kapitalisme Ke Ekonomi Syari’ah
Oleh anjrah – 16 Juni 2009 – Dibaca 286 Kali –
Menarik untuk disimak, bahwa perang isu dan klaim dalam pertarungan politik jelang Pilpres 2009 dikait-kaitkan dengan neo-liberalisme. Kalaupun boleh dianggap dianggap sebagai blunder politik, pemilihan Boediono sebagai pendamping SBY menghadapi dua rivalnya yakni JK-Win, dan Mega-Pro, mengakibatkan justifikasi masal tentang sosok Boediono itu sendiri yang memiliki kedekatan historia-kultural dengan salah satu lembaga keuangan internasional penganjur neo-liberalisme yaitu International Monetary Fund (IMF). Di sisi lain, fenomena keberlanjutan utang-utang luar negeri dan privatisasi badan-badan usaha milik negara yang membidangi “hajat hidup orang banyak” yang identik dengan stiliska ekonomi neo-liberalisme; menciptakan ruang intrepretasi bagi publik memandang eksistensi neo-liberalisme di Indonesia. Di luar kehendak petarung-petarung politik di Indonesia, mencuatnya isu neo-liberalisme ini berbarengan dengan tertatih-tatihnya negara-negara barat berjuang menghadapi krisis finansial global yang memaksa campur tangan pemerintah, secara berlebihan, untuk ambil bagian dalam usaha penyelamatannya. Menjadi sangat ironis, ketika kita mencoba dengan segala daya upaya untuk menjadi penganut sebuah madzab ekonomi di saat si penganjur sedang mempertanyakan kembali “kebenaran” dari madzabnya.

Krisis Finansial Global
Krisis finansial global (krisis ekonomi global) diawali dari negara pengiman dan penganjur kapitalisme dan neo-liberalisme terkemuka di dunia, Amerika Serikat. Beberapa bank raksasa kelas internasional yang memiliki cabang dan memiliki “pengaruh” yang luar biasa di berbagai penjuru dunia satu per satu berjatuhan. Dimulai dari bangkrutnya bank raksasa Lehman Brothers dan perusahaan finansial raksasa Bear Stearns. Seperti halnya kejatuhan Verenigding Ost-Indie Company (VOC), yang memiliki Indonesia (kala itu) sebagai aset, pemerintah Belanda pun ‘dengan senang hati’ melakukan aksi-aksi penyelamatan dan menyita aset-asetnya sebagai bagian dari konsekuensi pengucuran dana. Akibatnya, status Indonesia (kala itu) pun berubah, dari penjajahan ekonomi menjadi kolonialisme. Pemerintah Amerika pun ‘terpaksa’ mengambil alih perusahaan mortgage terbesar di Amerika; Freddie Mac dan Fannie Mae. Sementara Merrill Lynch mengalami kondisi tak jauh beda hingga harus diakuisisi oleh Bank of America. Bahkan perusahaan asuransi terbesar di dunia yaitu American International Group (AIG) pun menjumpai nasib yang serupa.
Menghadapi terpaan badai krisis finansial global dan menyelamatkan bank-bank raksasa yang mengalami keterpurukan, Barac Obama selaku pemimpin Amerika Serikat terpaksa mengeluarkan kebijakan bailout yang mencapai angka 700 milyar dolar sampai 1 triliun US dolar. Suntikan anggaran dana yang mirip dengan kebijakan BLBI tersebut toh tidak banyak memberikan perubahan, mengingat krisis yang terjadi tidak semata dilatarbelakangi oleh kesalahan prediksi dan sebuah peristiwa ekonomi insidental, melainkan sebuah perubahan paradigma kegiatan ekonomi masyarakat dunia (yang selama ini menjadi nasabah bank-bank raksasa Amerika tersebut); yang bergeser dari ketergantungan total secara finansial dan kebijakan, menjadi kemandirian berbasis optimalisasi sumber daya yang ada. Ironisnya, suntikan dana pemerintah Amerika Serikat tersebut bukannya digunakan untuk menyehatkan kondisi keuangan perusahaan secara maksimal, melainkan sebagian digunakan untuk memberikan tunjangan kepada karyawan dan elit perusahaan. Menjadi sebuah paradoks, di tengah krisis yang dihadapi masyarakat sebuah negara secara kolektif.
Bursa saham di seluruh penjuru dunia pun mengalami panic selling sehingga indeks harga saham di pasar modal berbagai negara secara marathon mengalami keanjlokan. Pasar modal London mencatat rekor kejatuhan terburuk dalam sehari yang mencapai penurunan 8%. Sedangkan Jerman dan Prancis masing-masing ditampar dengan kejatuhan pasar modal sebesar 7% dan 9%. Pasar modal emerging market seperti Rusia, Argentina dan Brazil juga mengalami keterpurukan yang sangat buruk yaitu 15%, 11% dan 15%. Bursa saham China anjlok 57%, India 52%, Indonesia 41% (sebelum kegiatannya dihentikan untuk sementara), dan zona Eropa 37%.
Berdasarkan realitas yang terjadi saat ini, jelas sekali bahwa tragedi krisis finansial yang terjadi di Amerika, jauh lebih parah dari pada krisis yang melanda Asia dan Indonesia di tahun 1997-1998 yang lalu. Sewaktu krisis moneter melanda Asia dan Indonesia, setidaknya ada harapan bagi para investor di Asia, yaitu kekuatan permodalan di Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Karena itu, seluruh pengamat ekonomi dunia sepakat bahwa guncangan

ekonomi akibat badai keuangan yang melanda Amerika merupakan guncangan yang terparah setelah Great Depresion pada tahun 1930. Bahkan IMF menilai guncangan sektor finansial kali ini merupakan yang terparah sejak era 1930-an. Hal itu diperkirakan akan menggerus pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 3% pada tahun 2009, atau 0,9% poin lebih rendah dari proyeksi World Economic Outlook pada Juli 2009.

Patahnya Kapitalisme dan Neo-Liberalisme
Kenyataan memprihatinkan di atas menjadi salah satu pendanda bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang menganut laize faire dan berpijak pada riba, sekali lagi menemui gugatan. Masyarakat dunia mempertanyakan kembali kekuatan dan kebenaran konsep kapitalisme dan neo-liberalisme dalam pembangunan konstruksi masyarakat dunia yang adil dan makmur. Pemikiran-pemikiran ekonomi Ibnu Taymiyah dan Ibnu Khaldun adalah suatu ijtihad yang shahih guna menciptakan konstruksi masyarakat yang menuju pada kemaslahatan ekonomi.
Fukuyama yang pernah menyatakan kemenangan kapitalisme-liberal sebagai representasi akhir zaman dalam tulisannya The End Of History (Magazine National Interest,1989), jelas menemukan kepatahan keyakinan. Tesis Fukuyama ternyata tidak menjumpai keshahihan, karena sistem ekonomi kapitalisme telah gagal menciptakan tata ekonomi yang berkeadilan dan dan berbasis stabilitas.
Sejatinya, sejak awal tahun 1940-an, para ahli ekonomi Barat, telah menyadari indikasi kepatahan keyakinan akan kekuatan dan kebenaran konsep kapitalisme dan neo-liberalisme tersebut. Joseph Schumpeter dengan bukunya Capitalism, Socialism and Democracy menyebutkan bahwa teori ekonomi modern telah memasuki masa-masa krisis. Pandangan yang sama dikemukakan juga oleh ekonom generasi 1950-an dan 60-an, seperti Daniel Bell dan Irving Kristol dalam buku The Crisis in Economic Theory. Demikian pula Gunnar Myrdal dalam buku Institusional Economics, Journal of Economic Issues, juga Hla Mynt, dalam buku Economic Theory and the Underdeveloped Countries serta Mahbubul Haq dalam buku The Poverty Curtain : Choices for the Third World.
Kepatahan keyakinan kepada kapitalisme tersebut semakin menguat pada dekade 1990-an, di mana berbagai ahli ekonomi Barat dan para ahli ekonomi Islam menyatakan secara tegas bahwa teori ekonomi telah mati, di antaranya yang paling menonjol adalah Paul Ormerod, dalam bukunya yang berjudul The Death of Economics (1994), menyatakan bahwa dunia saat ini dilanda suatu kecemasan yang maha dahsyat dengan kurang dapat beroperasinya sistem ekonomi yang memiliki ketahanan untuk menghadapi setiap gejolak ekonomi maupun moneter. Indikasi yang dapat disebutkan di sini adalah pada akhir abad ke-19 dunia mengalami krisis dengan jumlah tingkat pengangguran yang tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang akan tetapi juga menjadi endemik di negara-negara maju.
Feomena menyesakkan tersebut di atas memunculkan gelombang kesadaran untuk menggunakan sistem ekonomi baru yang membawa implikasi keadilan, pemerataan, kemakmuran secara komprehensif serta pencapaian tujuan-tujuan masyarakat, bangsa, dan negara, secara efektif dan efisien. Konsep ekonomi baru tersebut dipandang sangat mendesak diwujudkan. Konstruksi ekonomi tersebut dilakukan dengan analisis objektif terhadap keseluruhan format ekonomi kontemporer dengan pandangan yang jernih dan pendekatan yang segar dan komprehensif. Kesadaran inilah yang akhirnya menuntun kearifan berekonomi dunia pada ekonomi syariah.
Faktanya, di bawah dominasi sistem perekonomian berbasis kapitalisme dan neo-liberalisme, perekonomian dunia mengalami pasang surut bergantung pada satu dua kekuatan ekonomi semata. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perekonomian dunia tengah memasuki suatu fase yang sangat tidak stabil dan masa depan yang sama sekali tidak menentu. Setelah mengalami masa sulit karena tingginya tingkat inflasi, ekonomi dunia kembali mengalami resesi yang mendalam, tingkat pengangguran yang parah, ditambah fluktuasi nilai tukar yang tidak lazim. Akibatnya tentu saja kehancuran sendi-sendi perekonomian negara-negara berkembang, proyek-proyek pemerintah terpaksa mengalami re-schedulling, ribuan pengusaha dengan beragam kekuatan permodalan mengalami keterpurukan, sektor barang dan jasa (termasuk barang-barang kebutuhan pokok) mengalami fluktuasi harga dan ketersediaan.
Bagi Indonesia sendiri, krisis ini memberikan dampak yang luar biasa yakni meningkatnya angka pengangguran secara berkelanjutan, kemiskinan ekstrim, merebaknya ketidakadilan sosio-ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan ketidakmampuan membayar kembali hutang-hutang luar negeri. Henry Kissinger dalam tulisannya yang berjudul Saving the World Economy di News Week mengatakan bahwa kebanyakan ekonom sepakat dengan pandangan yang mengatakan bahwa tidak satupun di antara teori atau konsep ekonomi sebelum ini yang tampak mampu menjelaskan krisis ekonomi dunia tersebut.
Melihat fenomena-fenomena yang tragis tersebut, maka tidak mengherankan apabila sejumlah pakar ekonomi terkemuka, mengkritik dan mencemaskan kemampuan ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi di muka bumi ini. Bahkan cukup banyak klaim yang menyebutkan bahwa kapitalisme telah gagal sebagai sistem dan model ekonomi.

Ekonomi Syariah
Ketika kapitalisme dan neo-liberalisme telah gagal mengejawantahkan keadilan dan kesejahteraan, maka sebuah pilihan bagi masyarakat dunia untuk menanggalkan kosep ekonomi berbasis kapitalisme dan mengantikannnya dengan konsep ekonomi syari’ah sebagai konsep ekonomi berkeadilan dan berketuhanan. Masyarakat dunia (khususnya Indonesia) selayaknya meruntuhkan paradigma, sistem dan konstruksi materialisme-kapitalisme dan neo-liberalisme, lalu menggantinya dengan konsep ekonomi syari’ah.
Tentu saja, kita tidak serta merta bisa melakukan perubahan dari satu identitas ke identitas lainnya. Tentu saja, capaian-capaian positif tetap harus bisa kita manfaatkan, seperti alat-alat analisis matematis dan ekonometrik,.dsb. Sedangkan nilai-nilai negatif, seperti filosofi materalisme, pengabaian moral, prinsip ekonomi dogmatis, dll harus ditinggal-tanggalkan. Apabila tidak kita lakukan secara berimbang maka proses pembangunan ekonomi seakan diawali kembali dari titik nol dan krisis demi krisis pasti akan terus terjadi, ketidakadilan ekonomi akan terus menjadi petaka, kesenjangan ekonomi kian kentara, kezaliman sistem riba menemukan surganya.
Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyamakan persepsi dan lakuan tindak pembangunan konstruksi ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah memiliki keunggulan yang tak dimiliki sistem kapitalisme, ekonomi syariah mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, maslahah, dan dapat mewujudkan kesejahteraan umat manusia.
***********
Oleh: Anjrah Lelono Broto, Litbang LBTI (Lembaga Baca-Tulis Indonesia) dan staf peneliti dalam Ringin Tjonthong Institute (Lembaga Kajian Penelitian Sosial Budaya Dan Ekonomi Masyarakat Miskin Perkotaan Dan Pedesaan).

SISTEM EKONOMI SYARIAH; MEWUJUDKAN KEADILAN,KEMASLAHATAN
DAN KESEIMBANGAN

A. PENDAHULUAN
Sistem ekonomi islam bukan hal yang baru sama sekali akan tetapi sistem ekonomi islam ini pernah berjaya dan pernah juga tenggelam dalam masa yang cukup lama dan sempat dilupakan sementara pihak karena kuatnya dua sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang telah menjadi mainstream sistem ekonomi dunia. Kedua sistem ekonomi tersebut telah terbukti mampu meningkatkan kemakmuran rakyat di negara yang menggunakannya seperti Amerika Serikat dan mantan Uni Soviet. Sementara negara-negara lain yang menerapkan kedua sistem tersebut terbukti juga mengalami permasalahan riil. mengapa demikian, karena elemen perekonomian negara yang bnerbeda. sistem ekonomi di suatu negara terbentuk dengan berbagai faktor misalnya ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografi, politik, sosial budaya dan lain sebagainya. Bahkan dalam negara-negara dunia ketiga yang mengalami permasalahan ketertinggalan dan keterbelakangan dalam seluruh aspek disinyalir penyebab utamanya adalah karena negara tersebut memakai model pembangunan negara barat yang tidak terdapat kesesuaian kondisi ekonomi, sosial dan politik sehingga tidak akan pernah menyelesaiakan permasalahan yang ada.[1]
Dalam sistem ekonomi kapitalis membolehkan adanya eksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah. Mereka yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga seolah menggenggam kunci untuk membuka sumber daya untuk terus memupuk kekayaannya[2]. Sedangkan yang lemah tidak memiliki akses yang sama sehingga terbukti tidak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi bangsa[3] yang sangat mendasar ; kemiskinan, pengangguran dan daya saing[4]
Penerapan sistem ekonomi Islam yang dapat mensejahterakan masyarakat dunia atas dasar keadilan dan persamaan hak pada mulanya hanya menjadi solusi alternatif[5] terhadap persoalan di atas. namun sekarang ekonomi islam telah dijadikan wacana sebagai suatu keniscayaan. Yang menjadi pertanyaan besar sekarang ini adalah bagaimanakah ekonomi islam mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan. tulisan ini akan memulai menguraikan dari model arsitektur ekonomi islam hingga lembaga keuangan syariah yang mendukung penerapan sistem ekonomi tersebut

B. ARSITEKTUR EKONOMI ISLAM
Sistem ekonomi islam sebagai bagian dari paradigma hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari paradigma islam. Paradigma sistem ekonomi islam secara umum berpangkal pada paradigma islam itu sendiri. Paradigma islam merupakan sumber dari paradigma sistem ekonomi islam. Maka mustahil membangun paradigma sistem ekonomi islam tanpa memperhatikan paradigma islam sebagai addin asy syamil (kerangka kehidupan yang menyeluruh dan universal)[6] ekonomi islam memiliki pengertian yang beragam. Beberapa pakar ekonomi islam memberikan definisi yang berbeda-beda. Tidak ada definisi ekonomi islam baku yang digunakan sebagai pedoman umum untuk membedakan definisi ekonomi islam dengan ekonomi konvensional. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi yang mereka hadapi.
Perbedaan tersebut juga dapat diartikan sebagai usaha para ekonom muslim untuk menjawab masalah ekonomi yang dihadapinya. Dan perbedaan tersebut bermuara pada pengertian yang relatif sama. Bebrapa pengetian ekonomi islam dapat dilihat berikut ini;
1. definisi yang menekankan pada penerapan nilai-nilai islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Abdul Mannan memberikan definisi bahwa ekonomi Islam adalah ” ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam”[7]
2. ekonomi islam ditinjau dari sisi akibat yang ditimbulkan sebagaimana dinyatakan oleh Hasanuzzaman ” ilmu ekonomi islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat”[8]
3. Khursid Ahmad memberikan definisi ekonomi islam dari sisi perilaku orang islam dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai dari produksi hingga distribusi secara sistematis ” ekonomi islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif islam”[9]
4. definisi yang menyatakan adanya solusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi manusia yang berbeda dengan mengacu pada al qur’an dan al hadis dikatakan oleh Nejatullah Siddiqi ” ekonomi islam adalah jawaban dari pemikir muslim tradap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh al Qur’an dan al Sunnah, akal dan pengalaman”[10]
5. menurut Arkham Khan ekonomi islam menekankan pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasi sumber daya atas dasar kerjasama dan partisipasi, ” ilmu ekonomi islam bertujuan untuk melakukan studi erhadap kesejahteraan(falah) manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber-sumber daya di bumi berdasarkan kerjasama dan partisipasi”[11]
6. Umar Chapra mendefinisikan ” ekonomi islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dangan maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat”[12]
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami.[13]
Islam di belakang kata ekonomi bagi sebagian kalangan dianggap sebagai posisi yang eksklusif sehingga menghilangkan nilai kefitrahannya sebagai tatanan bagi semua manusia, sementara sebagian yang lain ekonomi islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis , sehingga ciri khas yang dimiliki eknomi islam itu sendiri hilang bahkan ekonomi islam tak ubahnya sebagaimana sistem ekonomi kapitalis yang dimodifikasi dengan mengurangi aspek riba atau sistem ekonomi sosialis yang didalamnya ditambahkan unsur-unsur islami.
Sebutan ekonomi islam sarat dengan interpretasi terhadap praktek ekonomi islam yang kita temukan. Jika pengalaman ekonomi islam berkaitan dengan aturan-aturan tentang perintah dan larangan saja maka makna ekonomi islam lebih banyak berkaitan dengan norma. Hal ini akan membangun pengertian bahwa ekonomi islam sebagai ilmu normatif. Jika pengalaman yang ditemukan banyak bekaitan tentang persoalan aktual maka akan menghasilkan makna ekonomi islam yang berbeda.
Sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam menurut Umer Chapra adalah sebagai berikut ;
1. prinsip tauhid. Ciri khas utama dari model ekonomi islam ini adalah ekonomi Tauhid atau ekonomi rabbani dan secara umum dikatakan sebagai divine economics.[14] Tauhid adalah fondasi keimanan islam. Artinya bahwa segala apa yang ada di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT, bukan kebetulan dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya. cerminan watak ekonomi Ketuhanan terletak pada aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Hal ini berdasarkan pada QS 3:109 bahwa semua faktor ekonomi termasuk pada diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah dan kepadaNya dikembalikan semua urusan. Melalui aktifitas ekonomi manusia dapat mengumpulkan nafkah semaksimal mungkin tetapi tetap dalam batas yang telah ditentukan dalam aturan. Dalam QS 42: 12; QS 13:26 diterangkan bahwa Allah memberikan kelapangan atau membatasi rizki orang yang dikehendaki. Setiap makhluk hidup telah disediakan rezekinya selama ia tidak menolak untuk mendapatkannya(QS 11: 6) namun Allah tidak pernah menjamin kesejahteraan ekonomi tanpa manusia tadi melakukan usaha
dengan mengacu pada aturan ilahiah setiap manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak bisa terlepas dari nilai yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik dan secara horisontal memberi manfaat kepada manusia dan makhluk lainnya
2. prinsip khalifah. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, ia dibekali dengan perangkat baik jasmaniah maupun rohaniah untuk dapat berperan secara efektif ebagai khalifah-Nya. Implikasi dari prinsip ini adalah; 1) persaudaraan universal, 2) sumber daya adalah amanah, 3) gaya hidup sederhana, 4) kebebasan manusia
3. prinsip keadilan . keadilan adalah salah satu misi utama ajaran islam. Implikasi dari prinsip ini adalah ; 1) pemenuhan kebutuhan pokok manusia, 2) sumber-sumber pendapatan yang halal dan tayyib, 3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, 4)pertumbuhan dan stabilitas[15]
Secara umum tujuan ekonomi islam adalah Al-Falah yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Suatu kesuksesan dalam aspek material tidaklah menjadi sesuatu yang bermakna apabila mengakibatkan kerusakan dalam aspek kemanusiaan lainnya seperti persaudaraan dan moralitas.
Adapun secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut; 1) kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting meliputi kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. 2) tercukupinya kebutuhan dasar manusia meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil, 3) penggunaan sumber daya secara optimal, efesien, efektif, hemat dan tidak mubadzir. 4) distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata, 5) menjamin kebebasan individu, 6) kesaman hak dan peluang, 7) kerjasama dan keadilan[16]
Dalam penerapan ekonomi islam terdapat tiga pilar utama ; Keadilan, Keadilan dalam pandangan islam merupakan isi yang sangat esensial dari islam itu sendiri. Apabila keadilan ini tidak dijadikan tujuan pembangunan sistem ekonomi maka sangat mustahil masyarakat ideal dapat ditegakkan.[17] Keseimbangan ; Ekonomi keseimbangan sendiri merupakan pandangan islam terhadap hak individu dan masyarakat yang diletakkan dalam neraca yang adil tentang dunia maupun akherat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi islam tidak bleh mendzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Disamping itu islam juga tidak membolehkan mendzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang
Islam meletakkan ekonomi pada posisi seimbang . dalam praktiknya ekonomi islam ini menerapkan keseimbangan antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi antara produsen perantara dn konsumen dan antara golongan-golongan dalam masyarakat. Norma keseimbangan yang paling menonjol dalam perekonomian menurut DR. Yusuf Qardhawi terletak pada dua sendi[18] ;
1. pemahaman islam tentang kedudukan harta. Dalam memandang harta, islam tidak condong kepada pihak yang menolak dunia secara mutlak, namun islam juga tidak condong kepada paham yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, sesembahan dan pujaan. Islam tetap bersifat moderat ( jalan tengah) dalam memandang dunia. Dunia adalah jalan menuju tempat yang lebih kekal. Al Qur’an telah mengungkapkan engenai umat islam yang hidup moderat. Hal ini dijlaskan dalam QS Ali Imran: 148 ” Karena itu Allah memberikan pahala di dunia dan pahala di akherat”
2. pemahaman islam tentang hal individu. Islam berdiri di antara kelompok yang mengakui hak individu bahwa seseorang menganggap harta itu sebagai hak miliknya secara mutlak. Dan kelompok yang sebaliknya yaitu kelompok yang menganggap kepemilikan secra individu sebagai sumber kejahatan dan penindasan dalam masyarakat sehingga mereka menghapuskannya sekuat tenaga. dan Kemaslahatan yang tercermin dari aktifitas ekonomi yang menghindari riba,maysir,gharar,dzalim dan haram, adanya keseimbangan aktivitas di sektor riil-finansial, pengelolaan risk-return, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual-material dan azas manfaat-kelestarian lingkungan, serta melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenarasi, perlindungan jiwa, harta daan akal.
Keiga pilar tersebut juga dilandasi dengan fondasi ekonomi islam, yakti; Ukhuwwah yang meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks persaudaraan universal untuk mencapai kesuksesan bersama.
Syariah yang membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dg kaidah-kaidah syariah. Akhlaq yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan moralitas sbg cara mencapai tujuan. Inilah yang membedakan antara islam dan materialisme. Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika karena islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk membenahi akhlak manusia Aqidah membentuk integritas yang membentuk good governance dan market discipline yang baik. Ekonomi dalam pandangan islam bukanlah tujuan akhir akan tetapi sebagai pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yahng lebih tinggi, penunjang dan pelayan bagi akidah dan bagi misi yang diembannya. Akidah ini dijadikan sebagai dasar keseluruhan tatanan kehidupan termasuk tatanan ekonomi

C. PEMBENTUKAN PREFERENSI PELAKU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Secara umum pembentukan prilaku dalam perspektif ekonomi islam adalah sebagaimana karakter yang trcermin dalam keteladanan sikap seperti ; Fathanah; mendorong terbentuknya perilaku profesional dan kompeten untuk mempertahankan kualitas dan efisiensi operasi yang tinggi. Amanah : menciptakan disiplin dan komitmen yang akan meningkatkan akuntabilitas dan tingkat keandalan lembaga keuangan. Shidiq ; menciptakan integritas dan konsistensi yang diharapkan dapat meningkatkan keamanan transaksi keuangan yang akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Tabligh: mewujudkan perilaku transparan dan komunikatif yang secara konstruktif akan mengurangi intensitas agency problem yang ada akibat asymmetric information. Nilai-nilai yang dibangun tentunya sangat sejalan dengan konsep Good Corporate Governance (GCG) dan market discipline yang telah menjadi semangat pengembangan sistem keuangan dan perbankan secara internasional[19]
Perbedaan mendasar dalam memandang manusia terkait dengan prilaku dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat secara jelas antara ekonomi konvensional dan ekonomi islam. Ekonomi konvensional mengasumsikan manusia sebagai rational economic man. Sedangan dalam ekonomi islam akan membentuk manusia dengan karakter islamic man (ibadurrahman).[20] Islamic man dianggap prilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Islamic man dalam mengknsumsi suatu barang tidak semata-mata bertujuan memaksimumkan kepuasan tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tidak, tabzir atau tidak, memudharatkan masyarakat atau tidak dan lain-lain. Islamic man tidak materialistik. Ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan kepada masyarakat, baik hati, suka menolong dan peduli kepada masyarakat sekitar.
Produk-produk keuangan/perbankan yang disusun mencitrakan tujuan ekonomi syariah yang telah ditetapkan. Produk-produk perbankan syariah secara garis besar dibagi dua yaitu yang bersifat profit motive dan yang bersifat social motive. Keduanya memiliki keterkaitan dan saling mendukung terutama sekali dalam melayani usaha mikro dan kecil.

D. PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH
Praktek ekonomi Islam di Indonesia telah menunjukkan perkembangan cukup pesat. Jika dilihat dari catatan pertumbuhan secara keseluruhan baik dari sisi aset, pelaku maupun kantor cabang telah mengalami perkembangan yang sungguh menggembirakan. Pada tahun 1998 baru terdapat 1 bank syariah, tahun 2007 terdapat 3 Bank Syariah Umum, 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 108 BPRS dengan total jumlah kantor mencapai 565 buah kantor bank syariah dan 984 kantor layanan syariah (office Channeling) [21]
Menengok Keberadaan perbankan syariah di Indonesia nampaknya benar-benar merupakan aspirasi rakyat dan mendapat dukungan ulama yang menghendaki adanya sistem perbankan yang sesuai dengan syariah dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Fenomena tersebut merupakan indikator pandangan yang positif dimana pertumbuhan Sektor Perbankan Syariah termasuk BPRS mengalami perkembangan yang pesat. Disamping itu telah disahkannya undang-undang perbankan syariah dan surat berharga syariah nasional (sukuk) juga merupakan suatu nilai positif
Sementara di sisi lain terdapat indikator yang negatif dimana perkembangan di atas hanya menyangkut sektor keuangan dan kurang memperhatikan sektor pendukung: contoh sektor pendidikan dan regulasi. Akibatnya terjadi kesemrawutan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu indikator kesemrawutan ini terlihat dari banyaknya komplain yang menyertai perkembangan perbankan syariah. Salah satu complain yang menyangkut sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah di berbagai level dari top manajemen sampai dengan level terendah. Hal ini karena perkembangan ekonomi syariah belum didukung sepenuhnya oleh SDM sesuai bidangnya. SDM di perbankan syariah lahir secara otodidak[22]

E. PENUTUP
Dari paparan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi islam telah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Karena ekonomi islam adalah salah satu jawaban bagaimana visi islam direalisasikan yaitu dengan mewujudkannya dalam bentuk realitas untuk mencapai tujuan Al-Falah yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat

[1] Michael P. Todaro, Economic Development n The Third Word, Long man, London, 1977
[2] Sebagaimana diungkapkan oleh Madzhab Baqir Shadr dalam menjelaskan persoalan ekonomi yang sebenarnya, lihat Republika, 21 Desember 2001 ”Tiga Sudut Pandang Ekonomi Islam” sari tulisan Adiarman Karim dlam Seminar Perbankan Syariah sebagai solusi bangkitnya perekonomian nasional.
[3] Lihat P.A. Rifai Hasan, Ekonomi Islam, Gagasan, Kritik dan Harapan, Jurnal Ulumul Qur’an No.9. Vol.II.1991/1411H, hal. 3
[4] Syafii Antonio disampaikan dalam Makalah Indonesia Syariah Expo 2007 ”Membangun Sinergi Lembaga Keuangan Syariah dengan Sektor Riil” Oktober 2007
[5] Lihat dalam Taqiyuddin An-Nabhani, An –Nizam al-Iqtishad fi al-Islam, alih bahasa ; Drs.Muhammad Maghfur Wahid, Membangn Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, Hal. 45Perbedaan system ekonomi islam dengan system ekonomi sosialis dan kapitaalis juga bias dilihat dalam M.Umer chapra, islam and the economic challenge, alih bahasa ; nur hadi ihsan, rifqi amar, SE, islam dan tantangan ekonomi islamisasi ekonomi kontemporer, risalah gusti Surabaya, 1999, hal.8
[6] [6] Muhammad Abdul Mannan, teori dan praktek ekonomi islam(terj), Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1993, hal 351
[7] ibid, hal 19
[8] Umer Chapra, Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam, GEma Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 121
[9] Ibid, hal 12
[10] Ibid, hal 121
[11] Ibid, hal 121
[12] Ibid, hal 121
[13] Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam; ZAkat dan Wakaf, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hal 18
[14] Tim Penulis MSI UII, Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah, Safiria Insania Press, Yoguakarta, 2008, hal. 52
[15] M. Umer Chapra, 2001, op.cit, hal 202-206
[16] Anas Zarqa, Islamic Economics and approach to Human Welfare dalam Aidit Ghazali dan Syed Oemar(eds) Readings and The Concept and Methodology of Islamic Economics, Petaling Jaya, Pelanduk Publications, hal 29-38
[17] M. Umer Capra, Sistem Moneter Islam, terjemahan ikhwan abidin bashri, dari toward a just monetary, Gema insani press jakarta, 200, halxxvi
[18] DR Yusuf Qardhawi, Daarul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami, alih bahasa : Zainal Arifin Lc- Dra. Dahlia Husin, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, Hal. 71-72
[20] Lihat QS 25:63
[21] Lihat Bank Indonesia , 2007, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007, Jakarta, BI, hal 22
[22] Mustafa Edwin Nasution, Ph.D, makalah Indonesia Syariah Expo 2007, ”Mengapa Arsitektur Ekonomi Syariah Penting?”, Jakarta, 2008 lihat juga Prof. Dr. H.Amir Muallim, MIS, ”Lima Aspek Ekonomi Islam Ynag diragukan” dalam Tim Penulis MSI UII, Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah, Safiria Insania Press, Yoguakarta, 2008, hal v-

Kegagalan Kapitalisme Dan Peluang Ekonomi Syariah
Ditulis oleh Agustianto

Ekonomi konvensional di bawah dominasi kapitalisme saat ini sedang menghadapi masa krisis dan re-evaluasi. Sebagaiman disebut sebelumnya, kapitalisme menghadapi serangan kritikan dari berbagai penjuru. Mulai dari Karl Max sampai pada era tahun 1940-an,1950-an, 1960an, bahkan di awal abad 21 kritikan tersebut semakin tajam dan meluas. seperti Joseph Schumpeter, Daniel Bell, Irving Kristol, Gunnar Myrdal, Paul Omerod, Umar Ibrahim Vadillo, Critovan Buarque, sampai kepada Joseph Stigliz.
Banyak indikasi kegagalan kapitalisme tersebut, anatara lain. pertama, Ekonomi konvensional yang berlandaskan pada sistem ribawi, ternyata semakin menciptakan ketimpangan pendapatan yang hebat dan ketidak-adilan ekonomi. Kedua, Ekonomi kapitalisme tersebut juga telah menciptakan krisis moneter dan ekonomi di banyak negara. Di bawah sistem kapitalisme, krisis demi krisi terjadi terus menerus, sejak tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, 1997 bahkan sampai sekarang. Banyak negara senantiasa terancam krisis susulan di masa depan jika sistem kapitalisme terus dipertahankan.
Ketiga, Ekonomi kapitalisme banyak memiliki kekeliruan dan kesalahan dalam sejumlah premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan moral dimensi moral.
Ketimpangan Pendapatan
Ketimpangan pendapatan tersebut dari tahun ke tahun semakin menganga dan melebar. Hal itu terlihat dari data World Bank tahun 2004. Pada tahun 1965, sebesar 20% orang terkaya menguasai 69,5 pendapatan dunia. Pada tahun 1970 menjadi 70 %. Pada tahun 1980 ketimpangan makin tajam di mana 20 % orang terkaya tersebut mendominasi 75,4 % pendapatan dunia, dan pada tahun 1990 ketimpangan pendapatan semakin tajam lagi, yaitu 83,4 %. (Data lengkap bisa dilihat pada tabel).

Percentage of Total World Income
1965 1970 1980 1990
Poorest 20% 2.3 2.2 1.7 1.4
Second Poorest 20% 2.9 2.8 2.2 1.8
Third richest 20% 4.2 3.9 3.5 2.1
Second richest 20 % 21.2 21.3 18.3 11.3
Richest 20% 69.5 70.0 75.4 83.4

Sementara itu, 20 % orang termiskin pada tahun 1965 menguasai 2,3 % income dunia. Selanjutnya di tahun 1970, terjadi penurunan, mereka mengusai 2,2 %. Pada tahun 1980 terus terjadi penurunan, mereka hanya mengusai 1,7 % dari total income dunia. Kesenjangan semakin terjadi di tahun 1990, mereka hanya mengusai 1,4 % .Dan diprediksikan pada tahun 2000-2005, mereka hanya bisa menguasai 1 % saja.
Data ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di dunia di bawah sistem ekonomi kapitalisme semakin tajam dari waktu ke waktu dan tidak ada tanda-tanda ke arah pendapatan yang adil (distributive justice). Artinya kekayaan semakin menumpuk di tangan segelintir kapitalis yang menerapkan riba dalam perekomiannya dan mengaibaikan nilai-nilai keadilan dalam distribusi income.
Ketimpangan pendapatan di bawah ekonomi kapitalisme juga terlihat pada data IRTI IDB (2004), bahwa 15 persen penduduk dunia hidup dengan pendapatan per kapita per hari sebesar 70-80 dolar AS. Pada umumnya mereka hidup di negara-negara Barat. Sementara sisanya, yaitu sekitar 85 persen, harus terpaksa hidup dengan pendapatan per kapita per hari di bawah 5 dolar AS. Kebanyakan di antara mereka tinggal di wilayah negara-negara berkembang yang mayoritas muslim.
Jika sistem tersebut dipertahankan terus, ketimpangan tetap akan terjadi, bahkan bisa lebih tajam lagi. Untuk itulah para pakar ekonomi menegaskan bahwa untuk memperbaiki keadaan ini, tidak ada jalan lain kecuali mengubah paradigma dan visi, yaitu melakukan satu titik balik peradaban sebagaimana yang diteriakkan Fritjop Chapra. Titik balik perdaban meniscayakan dilakukannya pembangunan dan pengembangan sistem ekonomi yang memiliki nilai dan norma yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kemiskinan dan Pengangguran
Selain data World Bank di atas, fakta di Asia Timur pada tahun 1990, juga menunjukkan keadaan ekonomi yang tragis. Hampir 170 juta anak laki-laki dan perempuan putus sekolah pada tingkat sekolah menengah. Di Asia Tenggara dan Pasifik lebih sepertiga anak-anak berusia di bawah lima tahun mengalami kekurangan nutrisi. Hampir satu juta anak-anak di Asia Timur mati sebelum berumur lima tahun. Memang bisa saja dikemukakan argumen bahwa seiring dengan perjalanan waktu dan semakin meningkatnya pertumbuhan, kekurangan-kekurangan itu akan bisa dihilangkan. Akan tetapi hal demikian nampaknya lamunan belaka, sebab kalau memang demikian, maka negara-negara industri pasti akan terbebas dari masalah-masalah seperti itu. Pada kenyataannya dewasa ini lebih dari 100 juta orang di negara-negara industri hidup di bawah garis kemiskinan dan lebih dari lima juta orang menjadi tunawisma.
Analisis yang sama dikemukakan oleh Chapra dalam buku “Islam and The Economic Challenge” (1992). Menurutnya, peristiwa depresi hebat telah memperlihatkan secara jelas kelemahan logika Hukum Say dan konsep laissez faire. Ini dibuktikan oleh ekonomi pasar yang hampir tidak mampu secara konstan menggapai tingkat full employment dan kemakmuran. Ironisnya, di balik kemajuan ilmu ekonomi yang begitu pesat, penuh inovasi, dilengkapi dengan metodologi yang semakin tajam, model-model matematika dan ekonometri yang semakin luas untuk melakukan evaluasi dan prediksi, ternyata ilmu ekonomi tetap memiliki keterbatasan untuk mengambarkan, menganalisa maupun memproyeksikan kecenderungan tingkah laku ekonomi dalam perspektif waktu jangka pendek.
Dengan kata lain, ilmu ekonomi, bekerja dengan asumsi-asumsi ceteris paribus. Dalam konteks ini, Keynes pernah mengatakan, “Kita terkungkung dan kehabisan energi dalam perangkap teori dan implementasi ilmu ekonomi kapitalis yang ternyata tetap saja mandul untuk melakukan terobosan mendasar guna mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia di muka bumi ini”.
Kesimpulannya, konsep dan kebijakan ekonomi yang berdasarkan kapitalisme terbukti telah gagal mewujudkan perekonomian yang berkeadilan. Akibat berpegang pada faham tersebut terjadilah ketidakseimbangan makroekonomi dan instabilitas nasional.
Gagalnya kapitalisme
Dengan melihat realita di atas, jelas ada ”something wrong” dalam konsep-konsep yang selama ini diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena kelihatan masih jauh dari yang diharapkan. Konsep-konsep tersebut terlihat tidak memiliki konstribusi yang cukup signifikan, bahkan bagi negara-negara pencetus konsep tersebut. Ini terbukti dari ketidakmampuan direalisasikannya sasaran-sasaran yang diinginkan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kesempatan kerja penuh (full employment) dan distribusi pendapatan dan kekayaan merata.
Konsep-konsep tersebut juga dianggap gagal, karena menyuburkan budaya eksploitasi manusia atas manusia lainnya, kerusakan lingkungan serta melupakan tujuan-tujuan moral dan etis manusia. Singkatnya, konsep yang ditawarkan Barat, bukanlah pilihan tepat apalagi dijadikan prototype bagi negara-negara yang sedang berkembang. Namun demikian kita tak boleh menafikan bahwa pengalaman dari ekonomi pembangunan yang telah berkembang itu banyak yang bermanfaat dan penting bagi kita dalam membangun, meskipun relevansinya sangat terbatas.
Sistem kapitalis maupun sosialis jelas tidak sesuai dengan sistem nilai Islam. Keduanya bersifat eksploitatif dan tidak adil serta memperlakukan manusia bukan sebagai manusia. Kedua sistem itu juga tidak mampu menjawab tantangan ekonomi, politik, sosial dan moral di zaman sekarang. Hal ini bukan saja dikarenakan ada perbedaan ideologis, sikap moral dan kerangka sosial politik, tetapi juga karena alasan-alasan yang lebih bersifat ekonomis duniawi, perbedaan sumberdaya, stuasi ekonomi internasional yang berubah, tingkat ekonomi masing-masing dan biaya sosial ekonomi pembangunan.
Teori pembangunan seperti yang dikembangkan di Barat, banyak dipengaruhi oleh karakteristik unik dan spesifik, juga dipengaruhi oleh nilai dan infra struktur sosial politik ekonomi Barat. Teori demikian jelas tidak dapat diterapkan persis di negara-negara Islam. Terlebih lagi, sebagian teori pembangunan Barat lahir dari teori Kapitalis. Karena kelemahan mendasar inilah, maka teori tersebut tidak mampu menyelesaikan persoalan pembangunan di berbagai negara berkembang.
Ketika sistem ekonomi kapitalisme mengalami kegagalan maka peluang ekonomi syariah makin terbuka luas untuk menjadi solusi kerusakan ekonomi dunia. Diharapkan para ilmuwan dan praktisi ekonomi Islam saat ini dapat memanfaatkan peluang besar yang sangat strategis itu dengan jihad iqtishadi dan ijtihad yang lebih kreatif dan inovatif dalam koridor syari’ah ilahiyah.
Ilmu Ekonomi Pembangunan sekarang ini menghadapi masa krisis dan re-evaluasi. Ia menghadapi serangan dari berbagai penjuru. Banyak ekonom dan perencana pembangunan yang skeptis tentang pendekatan utuh ilmu ekonomi pembangunan kontemporer. Menurut Kursyid Ahmad, sebagian mereka berpendapat bahwa teori yang didapat dari pengalaman pembangunan Barat kemudian diterapkan di negara-negara berkembang, jelas tidak sesuai dan merusak masa depan pembangunan itu sendiri.
Dari paparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi Pembangunan Barat sama sekali tidak relevan dan tidak memenuhi syarat untuk diterapkan di negara-negara Islam. Karena itu prinsip-prinsip teori ini harus ditinjau kembali. Pendekatann yang jauh lebih kritis, harus dilakukan untuk mengobati penyakit-penyakit yang sudah dsitularkan kepada negara-negara Islam.
Pada akhirnya, kita memerlukan suatu konsep pembangunan ekonomi yang tidak hanya mampu merealisasikan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam suatu pembangunan ekonomi secara tepat, teruji dan bisa diterapkan oleh semua negara-negara di belahan bumi ini, tetapi juga yang terpenting adalah kemampuan konsep tersebut meminimalisasir atau bahkan menghilangkan segala negative effect pembangunan yang dilakukan. Konsep tersebut juga harus mampu memperhatikan sisi kemanusiaan tanpa mulupakan aspek moral.

PERBANKAN SYARIAH
Sejarah
1 Berasal dari kata “banco” (Italia) berarti bangku atau counter.
2 Populer karena segala aktivitas pertukaran uang orang Itali menggunakan bangku atau counter.
3 Perkembangan perbankan tersendat hingga zaman renaissance Eropa.
4 1157 : Bank pertama didirikan di kota Venice, Itali
5 140 : berdiri bank deposito di Barcelona
6 Awal bank Islam Mit Ghamr di Mesir (1963), Nasir Social Bank, Mesir (1973), Islamic Development Bank, Jeddah (1973) dan Dubai Islamic Bank, Dubai (1975)
7 Bank Islam berkembang di berbagai negeri Islam dan Eropa
8 1997 : 3 lembaga keuangan Barat yang menginvestasikan dananya dalam pendirian lembaga keuangan Islam yaitu Citibank (USA), ABN Amro (Eropa) dan ANZ (Australia).

PRODUK TABUNGAN
Wadi’ah
1 Aqad di mana dana/harta menyimpan uang atau barang untuk dijaga oleh Bank.
2 Bank meminta izin kepada nasabah menggunakan dana tersebut.
3 Segala keuntungan dan risiko penggunaan dana ditanggung pihak bank.
4 Bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana tanpa perjanjian di muka.
5 Pemilik dana bebas mengambil dana tanpa waktu yang ditentukan.

PRODUK PEMBIAYAAN
Mudharabah
1 Pemilik dana sebagai shahibul mal
2 Pemilik dana akan menyerahkan kepada Bank sejumlah dana untuk dikelola setelah tercapai kesepakatan mengenai nisbah keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari penyetoran dana

Murabahah
1 Bentuk jual beli yang bersifat amanah
2 Akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang
3 Bank mendapatkan marjin jual beli
4 Nasabah membayar saat jatuh tempo
5 Rukun : (1) penjual (bank), (2) pembeli (nasabah), (3) Barang yang dijualbelikan, (4) harga dan (5) ijab qabul atau akad perjanjian.

Salam
1 Pembelian barang untuk penghantaran (delivery) yang ditangguhkan dengan pembayaran di muka
2 Diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya
3 Rukun salam adalah (1) pembeli, (2) penjual, (3) hasil produksi, (4) harga dan (5) shighat ijab qabul

Syirkah
1 Transaksi dua orang atau lebih yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial untuk mendapatkan keuntungan
2 Rukun syirkah ada tiga yaitu (1) shighat / aqad (ijab dan qabul), (2) pihak yang berakad (shahibul mam) dan pengelola, (3) usaha.
3 Jenis syirkah uqud yaitu (1) syirkah inan, (2) syirkah abdan, (3) syirkah mudlarabah, (4) syirkah wujuh dan (5) syirkah mufawadlah

JASA PERBANKAN
Qard
…adalah akad pemberian pinjaman dari Bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan/cerukan (over draft) dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.
Hawalah
…dapat diartikan sebagai pemindahan utang dari tanggungan ashil (penerima utang) kepada tanggungan muhal ‘alaih (yang bertanggung jawab) dengan jalan adanya penguat. Rasulullah bersabda :
“Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan orang kaya merupakan perbuatan lalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah ia beralih (diterima pengalihan itu)” (HR Jama’ah)

Rahn
merupakan akad penyerahan barang/harta nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai barang jaminan yang ditahan sebagai alasan meminta pinjaman.

Wakalah
terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.

Kafalah
juga garansi bank yang diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

Ijarah
Dalam bahasa Indonesia berarti sewa merupakan imbalan bagi bank karena sewa atas barang yang disewakannya.

Wadi’ah Amanah
Dalam bahasa Indonesia berarti Titipan, antara lain pelayanan kotak simpanan (safe deposit box) dan pelayanan administrasi dokumen (custodian). Bank mendapat imbalan dari jasa penyimpanan tersebut. Namun demikian bank tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
Oleh : Agustianto
Pendahuluan
Dalam literatur Islam, sangat jarang ditemukan tulisan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam atau sejarah ekonomi Islam. Buku-buku sejarah Islam atau sejarah peradaban Islam sekalipun tidak menyentuh sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik. Buku-buku sejarah Islam lebih dominan bermuatan sejarah politik.
Kajian yang khusus tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah tulisan Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi yang berjudul, Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature , dan Artikelnya berjudul History of Islamic Economics Thought
Buku dan artikel tersebut ditulis pada tahun 1976. Paparannya tentang studi historis ini lebih banyak bersifat diskriptif. Ia belum melakukan analisa kritik, khususnya terhadap “kejahatan” intelektual yang dilakukan ilmuwan Barat yang menyembunyikan peranan ilmuwan Islam dalam mengembangkan pemikiran ekonomi, sehingga kontribusi pemikiran ekonomi Islam tidak begitu terlihat pengaruhnya terhadap ekonomi modern. Tulisan ini selain akan memaparkan sejarah pemikiran ekonomi Islam juga akan menyingkap bagaimana transmisi ilmu ekonomi Islam klasik ke dunia Barat (pemikir ekonomi barat) serta bagaimana kontribusi ekonomi Islam terhadap ekonomi modern.
Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy, pemikiran ekonomi Islam adalah respons para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka.
Pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Quran dan Sunnah juga oleh ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka. Pemikiran adalah sebuah proses kemanusiaan, namun ajaran Al-quran dan sunnah bukanlah pemikiran manusia. Yang menjadi objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran Al-quran dan sunnah tentang ekonomi tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajarean Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi. Obyek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktek historis. Dengan demikian, tulisan ini hanya fokus kepada kajian historis, yakni bagaimana usaha manusia dalam menginterpretasi dan mengaplikasikan ajaran Alquran pada waktu dan tempat tertentu dan bagaimana orang-orang dahulu mencoba memahami dan mengamati kegiatan ekonomi juga menganalisa kebijakan-kebijakan ekonomi yang terjadi pada masanya.
Jadi, cakupan sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam tulisan ini ialah, pertama, mengkaji bagaimana pemikiran para ilmuwan Islam sepanjang sejarah. kedua, membahas sejarah ekonomi Islam yang terjadi secara aktual. Apresiasi para sejarawan dan ahli ekonomi terhadap kemajuan kajian ekonomi Islam sangat kurang dan bahkan terkesan mengabaikan jasa-jasa ilmuwan muslim. Hal itu terlihat pada buku-buku sejarah pemikiran ekonomi yang ditulis baik oleh penulis Barat maupun penulis Indonesia. Buku Perkembangan Pemikiran Ekonomi tulisan Deliarnov misalnya, sama sekali tidak memasukkan pemikiran para ekonom muslim di abad pertengahan, padahal sangat banyak ilmuwan muslim klasik yang memiliki pemikiran ekonomi yang amat maju melampaui ilmuwan-ilmuwan Barat, sebagaimana yang akan terlihat nanti pada uraian mendatang. Demikian pula buku sejarah Ekonomi tulisan Schumpeter History of Economics Analysis, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi (terjemahan), tulisan penulis Belanda Zimmerman, sama sekali tidak memasukkan pemikiran ekonomi para pemikir ekonomi Islam. Dengan demikian sangat tepat jika dikatakan bahwa buku-buku sejarah pemikiran ekonomi (konvensional) yang banyak ditulis itu sesungguhnya adalah sejarah ekonomi Eropa, karena hanya menjelaskan tentang pemikiran ekonomi para ilmuwan Eropa.
Sejarah membuktikan bahwa Ilmuwan muslim pada era klasik telah banyak menulis dan mengkaji ekonomi Islam tidak saja secara normatif, tetapi juga secara empiris dan ilmiah dengan metodologi yang sistimatis, seperti buku Ibnu Khaldun (1332-1406) dan Ibnu Taymiyah, bahkan Al-Ghazali (w.1111) Al-Maqrizi . Selain itu masih banyak ditemukan buku-buku yang khusus membahas bagian tertentu dari ekonomi Islam, seperti, Kitab Al-Kharaj karangan Abu Yusuf (w.182 H/798 M), Kitab Al-Kharaj karangan Yahya bin Adam (.w.203 H), Kitab Al-Kharaj karangan Ahmad bin Hanbal (w.221 M), Kitab Al-Amwal karangan Abu ’Ubaid ( w.224 H ), Al-Iktisab fi al Rizqi, oleh Muhammad Hasan Asy-Syabany. (w.234 H).
Masih banyak lagi buku-buku lainnya, baik yang secara khusus berbicara tentang ekonomi ataupun buku-buku fikih yang hanya membahas masalah-masalah hukum ekonomi. Buku-buku tersebut sarat dengan kajian ekonomi, seperti kebijakan moneter, fiskal (zakat dan pakak), division of labour, fungsi uang, mekanisme pasar, monopoli, perburuhan, pengaturan usaha individu dan perserikatan, lembaga keuangan (baitul mal), syairafah (semacam Bank Devisa Islam). Mereka juga ada yang membahas kajian ekonomi murni, ekonomi sosial, ekonomi politik,
Spengler mengungkapkan kajian-kajian mereka sebagaimana yang ditulis Abbas Mirakhor :”The last three are spanish Muslim with whose works the scholastics were familiar, All these authors date between the ninth through fourteenth centuries. The economic ideas discussed by Spengler as having been dealt with by the Muslim scholars named are ideas on : taxation, market regulation, usury, permissible economic behaviour, wages, price, division of labour, money as medium of axchange and as unit of account, admonition againts debasement of money, coinage, price fluctuations, and finally ethical prescriptions regarding observance of the “mean” in economic behaviour.”
Dari kutipan di atas terlihat bahwa pemikiran ekonomi Islam di zaman klasik sangat maju dan berkembang sebelum para ilmuwan barat membahasnya di abad 18-19. Fakta ini harus diperhatikan para ahli ekonomi kontemporer tidak saja ekonom muslim tetapi juga yang non muslim di seluruh dunia.
Konstribusi Ekonomi Islam untuk Ekonomi Modern Dalam tiga dekade belakangan ini, kajian dan penelitian ekonomi Islam kembali berkembang. Berbagai forum internasional tentang ekonomi Islam telah sering dan banyak digelar di berbagai negara, seperti konferensi, seminar, simposium, dan workshop. Puluhan para doktor dan profesor ekonomi Islam yang ahli dalam ekonomi konvensional dan syari’ah, tampil sebagai pembicara dalam forum-forum tersebut.
Dari kajian mereka ditemukan bahwa teori ekonomi Islam, sebenarnya bukan ilmu baru ataupun ilmu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi modern yang berkembang saat ini. Fakta historis menunjukkan bahwa para ilmuwan Islam zaman klasik, adalah penemu dan peletak dasar semua bidang keilmuan, termasuk ilmu ekonomi.
Karena itu adalah logis, bila Adiwarman Azwar karim, mengatakan bahwa teori-teori ekonomi modern yang saat ini dipelajari di seluruh dunia, merupakan pencurian dari teori-teori yang ditulis oleh para ekonom Barat yang melakukan plagiat tanpa menyebut rujukan yang berasal dari kitab-kitab klasik tentang ekonomi Islam.
Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy, dalam bukunya Muslim Economic Thingking atau dalam artikelnya History of Islamic Economics Thought belum menjelaskan adanya benang merah antara pemikiran ekonomi Islam yang demikian maju dengan kebangkitan pemikiran ekonomi Barat. Karena itu tulisan ini perlu menunjukkan adanya benang merah tersebut.
Dalam Encyclokipaedia Britania, Jerome Ravetz berkata, ”Eropa masih berada dalam kegelapan, sehingga tahun 1000 Masehi di mana ia dapat dikatakan kosong dari segala ilmu dan pemikiran, kemudian pada abad ke 12 Masehi, Eropa mulai bangkit. Kebangkitan ini disebabkan oleh adanya persinggungan Eropa dengan dunia Islam yang sangat tinggi di Spanyol dan Palestina, serta juga disebabkan oleh perkembangan kota-kota tempat berkumpul orang-orang kaya yang terpelajar.
Joseph Schumpeter dalam buku History of Economics Analysis, Oxford University, 1954, mengatakaan, adanya great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai dark ages . Masa kegelapan Barat tersebut sebenarnya adalah masa kegemilangan Islam. Ketika Barat dalam suasana kegelapan dan keterbelakangan itu, Islam sedang jaya dan gemilang dalam ilmu pengetahuan dan peradaban. The dark ages dan kegemilangan Islam dalam ilmu pengetahuan adalah suatu masa yang sengaja ditutup-tutupi barat, karena pada masa inilah pemikiran-pemikiran ekonomi Islam dicuri oleh ekonom Barat. Proses pencurian itu diawali sejak peristiwa perang salib yang berlangsung selama 200 tahun, yakni dari kegiatan belajarnya para mahasiswa Eropa di dunia Islam.

Transmisi ilmu pengetahuan dan filsafat Islam ke Barat telah dicatat dalam sejarah.
Dalam hal ini Abbas Mirakhor menulis, The transmission mechanism of Islamic sciences and philosophy to the Eoropeans has been recorded in the history of thought of these disciplines. It took a variaty of forms. First, during the late elevent and early twelfth centuries, a band of western scholars such as Constantine the African and Adelard of Bath, travel to Muslim countries, learned Arabic and made studies and brought what they could of the newly acquired knowledge with them back to Eorope. For example, one such student Leonardo Fibonacci or leonardo of Pisa (d.1240) who traveled and studied in Bougie in Algeria in the twelfth century , learned arithmatic and mathematic of Al-Khawarizmi and upon his return he wrote his book Liber Abaci in 1202
Di sinilah terjadi pencurian ilmu ekonomi Islam oleh Barat. Hal ini telah banyak dikupas oleh para sejarahwan. Dari teks di atas dapat diketahuai bahwa dalam abad 11 dan 12 M, sejumlah pemikir Barat seperti Constantine the African dan delard of Bath melakukan perjalanan ke Timur Tengah, belajar bahasa Arab dan melakukan studi serta membawa ilmu-ilmu baru ke Erofa. Leonardo Fibonacci atau Leonardo of Pisa (d.1240), belajar di Bougioe, Aljazair pada abad ke 12. Ia juga belajar aritmatika dan matematikanya Al-Khawarizmi. Sekembalinya dari Arab, ia menulis buku Liber Abaci pada tahun 1202. Selanjutnya Abbas Mirakhor menyimpulkan, “The importance of this work is noted by Harro Bernardelli (!8) who make a case for dating the beginning of economic analysis in Europe to Leonardo’s Liber Abaci” .
Kemudian banyak pula mahasiswa dari Itali, Spanyol, dan Prancis Selatan yang belajar di pusat kuliah Islam untuk belajar matematika, filsafat, kedokteran, kosmografi, dan ekonomi. Setelah pulang ke negerinya, mereka menjadi guru besar di universitas-universitas Barat. Pola pengajaran yang dipergunakan adalah persis seperti kuliah Islam, termasuk kurikulum serta metodologi ajar-mengajarnya. Universitas Naples, Padua, Salero, Toulouse, Salamaca, Oxford, Monsptellier dan Paris adalah beberapa universitas yang meniru pusat kuliah Islam.
Sejarah juga mencatat bahwa ilmuwan terkemuka Raymond Lily (1223-1315 M), belajar di universitas Islam. Sepulangnya ke Erofa ia banyak menulis tentang kekayaan khazanah keilmuan Islam dan selanjutnya mendirikan The Council of Vienna (1311) dengan lima buah fakultas yang mengajarkan bahasa Arab sebagai mata kuliah utama. Dengan pengusaan bahasa Arab, mereka menerjemahkan karya-kaarya Islam ke bahasa latin.
Salah satu materi yang diterjemahkan adalah berkenaan dengan ilmu ekonomi Islam. Beberapa penerjemah tersebut antara lain, Michael Scot, Hermaan the German, Dominic Gusdislavi, Adelard Bath, Constantine the African, John of Seville, Williem of Luna Gerard of Cremona, Theodorus of Antioch. Alfred of Sareshel dan banyak lagi deretan penerjemah Barat yang tak bisa disebutkan di sini. Tapi, beberapa penerjemah Yahudi perlu juga dipaparkan. Mereka antara lain, Jacob of Anatolio, Jacon ben Macher, Kalanymus ben kalonymus, Moses ben Salomon, Shem Tob ben Isac of Tortosa, Salomon Ibn Ayyub, Todros Todrosi, Zerahoyah Gracian, Faraj ben Salim dan Yacub ben Abbob Marie.
Karya-karya intelektual muslim yang diterjemahkan adalah karya-karya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, Al-Khawarizmi, Ibnu Haytam, Ibnu Hazam, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Bajja, Ar-Razi, Abu ‘Ubaid, Ibnu Khaldun, Ibnu Taymiyah, dan sebagainya.
Schumpeter menyebut dua kontribusi ekonom scholastic, Pertama, penemuan kembali tulisan-tulisan Aristoteles tentang ekonomi. Kedua, towering achievement (capaian hebat) St.Thomas Aquinas. Scumpeter menulis dalam catatan kakinya nama Ibnu Sina dan Ibnu Rusydi yang berjasa menjembatani pemikiran Aristoteles ke St. Thomas. Artinya, tanpa peranan Ibnu Sina dan Ibnu Rusydi, St.Thomas tak pernah mengetahui konsep konsep Aristoteles. Karena itu tidak aneh, jika pemikiran St.Thomas sendiri banyak yang bertentangan dengan dogma-dogma gereja sehingga para sejarawan menduga St.Thomas mencuri ide-ide itu dari ekonomi Islam.
Dugaan kuat itu sesuai dengan analisa Capleston dalam bukunya A History of Medieval Philosofy, New York, 1972, “Fakta bahwa St.Thomas Aquinas memetik ide dan dorongan dari sumber-sumber yang beragam, cenderung menunjukkan bahwa ia bersifat eklektif dan kurang orisinil. Sebab kalau kita melihat doktrin dan teorinya, ia sering mengatakan, “ini sudah disebut Ibnu Sina” (Avicenna), atau “ini berasal langsung dari Aristoteles” . Berdasarkan realitas ini kita dapat mengatakan bahwa tak ada sesungguhnya yang orisinil atau istimewa dari St. Thomas tersebut. Sekaitan dengan itu Harris dalam bukunya The Humanities, 1959, menulis, “Tanpa pengaruh peripatetisisme orang Arab, teologi Thomas Aquinas dan pemikiran filsafatnya tak bisa dipahami” .
Beberapa pemikiran ekonomi Islam yang disadur ilmuwan Barat antara lain, teori invisible hands yang berasal dari Nabi Saw dan sangat populer di kalangan ulama. Teori ini berasal dari hadits Nabi Saw. sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :
“Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “ya Rasulullah hendaklah engkau menetukan harga”. Rasulullah SAW. berkata:”Sesungguhnya Allah-lah yang menetukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.”
Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep invisible hand atau mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Inilah yang mendasasari teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.
Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum supply and demand. Maka sekali lagi ditegaskan kembali bahwa teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori invisible hands. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (invisible hands). Bukankah teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan God Hands (tangan-tangan Allah).
Selanjutnya ilmuwan Barat bernama Gresham telah mengadopsi teori Ibnu Taymiyah tentang mata uang (curency) berkulitas buruk dan berkualitas baik. Menurut Ibnu Taymiyah, uang berkualitas buruk akan menendang keluar uang yang berkualitas baik, contohnya fulus (mata uang tembaga) akan menendang keluar mata uang emas dan perak. Inilah yang disadur oleh Gresham dalam teorinya Gresham Law dan Oresme treatise.
St. Thomas menyalin banyak bab dari Al-Farabi. St. Thomas juga belajar di Ordo Dominican mempelajari ide-ide Al-Gazhali. Teori pareto optimum diambil dari kitab Nahjul balaghah, karya Imam Ali. Bar Hebraeus, pendeta Syriac Jacobite Church, menyalin beberapa bab dari kitab Ihya Ulumuddin, karya al-Gahazali. Pendeta Spanyol Ordo Dominican bernama Raymond Martini, menyalin banyak bab dari tahafut al-falasifa, dan Ihya al-Ghazali. Bahkan Bapak ekonomi Barat, Adam Smith (1776) dengan bukunya The Wealth of Nation diduga keras banyak mendapat inspirasi dari buku Al-Amwalnya Abu ‘Ubaid (838). Judul buku Adam Smith saja persis sama dengan judul buku Abu ‘Ubaid yang berjudul Al-Amwal. Hiwalah yang dipraktekkan sejak zaman Nabi, baru dikenal oleh praktisi perbankan konvensional tahun 1980-an dengan nama anjak piutang.
Menurut Dr Sami Hamond, seorang ahli perbankkan dari Yordan, cek pertama ditarik di dunia ini bukan oleh tukang besi Inggris tahun 1675 di London sebagaimana disebutkan dalam textbook Barat, tetapi dilakukan oleh Saifudawlah Al-Hamdani, putra mahkota Aleppo yang berkunjung ke Bagdad pada abad X Masehi. Penukaran mata uang mengakui keabsahan cek yang dikeluarkan putera mahkota karena ia mengenal tanda tangannya. Dalam Encyclopedia of Literates, menurut Hamond, juga diceritakan seorang penyair bernama Jahtha menerima selembar cek yang ia gagal menguangkannya. Ini terjadi juga pada abad ke 10 Masehi. Sejarah itu menunjukkan bahwa pada abad ke 10 yang lalu cek sudah dikenal dalam ekonomi Islam. Seorang pengelana Persia Naser Kashro yang pergi ke kota Bashrah pada abad ke 10 M menceritakan, bahwa uang yang dibawanya diserahkan pada penukar mata uang dan ia menerima kertas berharga, semacam traveller cheques yang dipakai dalam berbelanja
Selain contoh di atas masih banyak lagi konsep ekonomi Islam yang ditiru Barat. Beberapa institusi dan model ekonomi yang ditiru oleh Barat dari dunia Islam adalah syirkah (lost profit sharing), suftaja (bills of excahange), hiwalah (Letters of Credit), funduq (specialized large scale commercial institutions and markets which developed into virtual stock exchange), yakni lembaga bisnis khusus yang memiliki skala yang besar yang dikembangkan dalam pasar modal.
Funduq untuk biji-bijian pertanian dan tekstil ditiru dari Baghdad, Cordova dan Damaskus. Demikian juga darut tiraz (pabrik yang dibangun oleh negara untuk usaha eksploitasi tambang besi dan perdagangan besi) di Spanyol Menurut penjelasan Labib, insitusi yang mirip dengan darut tiraz adalah institusi ma’una, (sejenis bank privasi yang dibangun di dunia Islam ditemukan di di Eropa Tengah dengan nama Maona. Insitusi ini digunakan di Tuscani yang berfungsi sebagai sebuah perusahaan umum yang mengembangkan dan menggali tambang besi serta melakukan perdagangan besi tersebut dalam skala yang amat luas. Selanjutnya wilayatul hisbah, yakni polisi ekonomi (pengawas ekonomi perdagangan) yang sudah ada sejak masa Rasul Saw, juga ditiru oleh Barat.
Indikasi-indikasi lain yang menunjukkan pengaruh ekonomi Islam terhadap ekonomi modern ialah diadopsinya kata credit yang dalam ekonomi konvensional dikatakan berasal dari credo (pinjaman atas dasar kepercayaan). Credo sebenarnya berasal dari bahasa Arab “qa-ra-do” yang secara fikih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.
Teori invisible hands yang dikemukakan oleh Adam Smith diduga keras juga berasal dari teori Islam. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (invisible hands). Harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerinth, karena ia tergantung pada hukum supply and demand.Invisible hands bagaimanapun mengadopsi hadits Rasulullah Saw yang menjelaskan bahwa Allah-lah yang menentukan harga. Bukankah konsep invisible hands ini lebih tepat dikatakan gods hands. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (price intervention) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Menurut Ibnu taymiyah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah pedagang menjual makanan atau barang dengan harga sesuka hati dan hanya menjual kepada kelompok tertentu saja.
Indikasi kuat peniruan teori invisible hands itu terlihat dari uraian-uraian Adam Smith. Dalam buku monumentalnya The wealth of Nation, ia mengutip buku Dr. Pocock yang menceritakan bagaimana para pedagang muslim ketika mereka memasuki suatu kota untuk berdagang. Mereka mengundang makan orang-orang yang lewat, termasuk orang miskin untuk makan bersama. Menurut Dr. Pocock, mereka makan bersama dan bersila, serta memulai makan dengan ucapan bismillah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Dengan kemurahan hati dan kehangatan seperti ini, para pengusaha muslim mendapatkan relasi dan mengundang simpatik para konsumen, sehingga kepentingan bisnis mereka tercapai.
Dalam buku The Wealth of Nation Adam Smith membahas tingkat perekonomian masyarakat. Ia membedakan tingkat perekonomian masyarakat kepada dua kategori, pertama bangsa dengan ekonomi terbelakang dan kedua, bangsa yang ekonominya maju. Masyarakat yang ekonominya terbelakang ditandai dengan mata pencariannya yang tradisional, seperti pemburu. Sedangkan masyarakat ekonomi maju, mata pencariannya adalah berdagang. Contoh masyarakat ekonomi terbelakang adalah masyarakat Indian di Amerika Utara. Sedangkan contoh masyarakat ekonomi maju adalah bangsa Arab.Bangsa Arab yang dimaksudkan Adam Smith tentunya adalah bangsa pedagang di zaman Rasulullah. Karena dalam penjelasan selanjutnya ia mengatakan bahwa bangsa yang dipimpin oleh Muhammad dan para generasi sesudahnya.
Dari paparan Adam Smith terlihat jelas bahwa ia mengakui keunggulan dan kehebatan ekonomi muslim pada masa lampau. Karena itu kemungkinan besar secara tak langsung ia telah mengadopsi teori-teori ekonomi Islam.
Indikasinya menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi Islam zaman pertengahan, sangat terasa di Inggris, tanah kelahiran Adam Smith, bahkan jauh sebelum ia lahir. Pada tahun 774 M, Raja Offa yang di Inggeris ketika itu mencetak koin emas yang merupakan copy langsung (direct copy) dari dinar Islam, termasuk tulisan Arabnya. Semua tulisan di coin (uang logam) itu adalah tulisan Arab, kecuali pada satu sisinya tertulis OFFAREX.
Realitas itu menunjukkan bahwa dinar Islam saat itu merupakan mata uang terkuat di dunia. Selain itu perekonomian umat Islam jauh lebih maju dari Eropa. Hal itu menunjukkan bahwa perdagangan internasional muslim telah menjangkau sampai Eropa Utara.
Pada tahun 1764, Adam Smith melepaskan jabatan guru besar di Glasgow Inggris dan memilih karir barunya sebagai penasehat ekonomi Duke of Buccleuch. Pada periode inilah Smith banyak melakukan perjalanan keluar negeri, terutama ke Perancis. Di sini ia banyak bertemu dengan para filosof terkenal. Smith mulai menulis buku The Wealth of Nations ketika beliau berada di Perancis dan menyelesaikannya tahun 1766, di Kirdcaldy. Dan sepuluh tahun kemudian baru diterbitkan, yakni tahun 1776. Pada masa itu di Eropa telah beredar buku-buku terjemahan karya ekonom muslim. Bahkan, di Perancis Selatan banyak guru besar dengan menerapkan pola pengajaran yang mereka dapatkan dari negeri-negeri muslim.
Paparan di atas menunjukkan peran ilmuwan muslim sangat signifikan terhadap kebangkitan intelektualisme Eropa, termasuk dalam pemikiran ekonomi. Demikian sekelumit uraian tentang kontribusi pemikiran ekonomi Islam terhadap ekonomi modern.

Catatan
1. ^ a b UIKA Bogor. Swipa.
2. ^ a b Jurnal Ekonomi Rakyat. Swipa.
3. ^ Waspada Online. Swipa.
4. ^ Berita Harian. Swipa.
5. ^ Hofmann Murad (2002). Menengok Kembali Islam Kita. Pustaka Hidayah.
6. ^ Shihab Quraish (1996). Wawasan Al Qur’an. Mizan.
7. ^ Terjemahan Al Qur’an dari Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn ‘Abd al ‘Aziz Al Sa’ud
8. ^ Riba itu ada dua macam:nasiah dan fadhi. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhi ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda dan umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah
9. ^ Maksudnya:orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan
Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Eddy Boekoesoe
Diperoleh dari “http://wikipedia.ekonomisyariah.org/index.php?title=Konsep_Dasar”

Vatikan menawarkan prinsip keuangan Islam kepada bank-bank di barat
Vatikan menawarkan prinsip-prinsip keuangan Islam kepada bank-bank Barat sebagai solusi bagi krisis ekonomi global.
Surat kabar harian Vatikan, L’Osservatore Romano, melaporkan bahwa sistem perbankan Islam dapat membantu untuk mengatasi krisis global, seperti yang dilaporkan media Turki. Vatikan mengatakan bank seharusnya mencontoh aturan etika pada keuangamn Islam untuk memulihkan keyakinan di antara nasabah mereka pada waktu krisis ekonomi global.
“Prinsip-prinsip etika pada keuangan Islam adalah hal mendasar yang dapat membawa bank lebih dekat ke nasabah mereka yang dan semangat yang benar seharusnya mewarnai setiap layanan keuangan,”koran resmi vatikan, Osservatore Romano, mengatakan dalam sebuah artikel dalam isu terbaru akhir kemarin.
Penulis Loretta Napoleoni dan Claudia Segre, ahli Spa fixed Income Abaxbank, mengatakan dalam artikel bahwa “bank di barat dapat menggunakan alat-alat seperti obligasi Islam, yang dikenal sebagai Sukuk, sebagai jaminan”. Sukuk dapat digunakan untuk mendanai “industri mobil atau Olimpiade berikutnya di London,” kata mereka. Mereka juga mengatakan bahwa bagi hasil, yang didapat dari Sukuk, dapat menjadi alternatif yang menarik. Mereka menggarisbawahi bahwa sistem Sukuk dapat membantu sektor otomotif dan mendukung investasi di bidang infrastruktur.
Sistem Sukuk Islam mirip dengan bonos dari sistem kapitalis. Namun dalam Sukuk, uang yang diinvestasikan proyek jelas dan bagi hasil didistribusikan ke klien daripada pendapatan yang diperoleh. Pope Benedict XVI di sebuah pidato Oct. 7 mencerminkan kerusakan pada pasar keuangan dengan mengatakan bahwa “uang vanishes, tidak ada apa-apanya” dan menyimpulkan bahwa “hanya kenyataan nyata adalah firman Tuhan.” Vatikan yang telah memberikan perhatian terhadap kegoncangan keuangan global dan mengeluarkan artikel-artikel di koran resmi yang mengkritik model pasar bebas yang memiliki “tumbuh terlalu banyak dan sangat dalam dua dekade terakhir.”
The Osservatore editor, Giovanni Maria Vian, mengatakan bahwa “agama-agama besar selalu memiliki perhatian umum kepada dimensi perekonomian manusia,” Corriere della Sera melaporkan hari ini.
Sumber : http://www.worldbulletin.net/news_detail.php?id=37814

Ekonomi Syariah
1. Perilaku ekonomi islam adalah perilaku yang rasional
Perilaku ekonomi yang islam adalah perilaku yang rasional. Kenapa disebut perilaku yang rasional? Karena semua kegiatannya yaitu untuk mencapai tujuan, yaitu untuk mencapai maslahah. Hal ini terbukti dengan semua kegiatan ekonomi yang berdasarkan ekonomi islam dilakukan untuk mencapai dan memelihara keejahteraannya. Imlikasai dari semua ini ada pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan hukum agama yang mengarahkan menjadi pemikiran yang rasional. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia tapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas tersebut, yang memiliki maslahah bagi umat manusia, disebut kebutuhan. Dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi.
Pada tingkat pendapatan tertentu, pemikiran konsumen islam dan non islam berbeda, karena konsumen islam memiliki alokasi untuk hal-hal yang menyangkut akhirat, akan mengonsumsi barang lebih sedikit daripada nonmuslim. Hal yang membatasinya adalah konsep maslahah tersebut diatas. Tidak semua barang/jasa yang memberikan kepuasan/utility mengandung maslahah didalamnya, sehingga tidak semua barang/jasa dapat dan layak dikonsumsi oleh umat islam. Dari sinilah dapat dilihat implikasi dari pemikiran ekonomi yang rasional. Umat islam akan lebih rasional cara berpikirnya baik dalam segi konsumsi, produksi, distribusi dll. Karena mereka memiliki pedoman atas pencapaian tujuan untuk semua kegiatan tersebut.
Islam memberikan arahan yang sangat indah dengan memperkenalkan konsep israf (berlebih-lebih) dalam membelanjakan harta dan tabzir. Islam memperingatkan agen ekonomi agar jangan sampai terlena dalam berlomba-lomba mencari harta (at-takaatsur). Islam membentuk jiwa dan pribadi yang beriman, bertakwa, bersyukur, dan menerima. Pola hidup konsumtivisme seperti diatas tidak pantas dan tidak selayaknya dilakukan oleh pribadi yang beriman dan bertakwa. Satu-satunya gaya hidup yang cocok adalah simple living (hidup sederhana) dalam pengertian yang benar secara syar’i. Setidaknya terdapat tiga kebutuhan pokok :
Pertama, kebutuhan primer yakni nafkah-nafkah pokok bagi manusia yang dapat mewujudkan lima tujuan syariat (yakni memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan kehormatan). Tanpa kebutuhan primer kehidupan manusia tidak akan berlangsung. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan, dan pernikahan.
Kedua, kebutuhan sekunder yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan, agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini pun masih berkaitan dengan lima tujuan syariat itu tadi.
Ketiga, kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada bagaimana pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder serta berkaitan dengan lima tujuan syariat.
Islam mengharamkan segala pembelanjaan yang tidak mendatangkan manfaat, baik manfaat materiil maupun spiritual. Islam mengajarkan kepada kita sikap pertengahan dalam mengeluarkan harta, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Sikap berlebihan akan merusak jiwa, harta, dan masyarakat. Sementara kikir adalah satu sikap hidup yang dapat menahan dan membekukan harta. Dalam QS.al-Furqaan ayat 67 Allah berfirman : Dan orang- orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih- lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah- tengah antara yang demikian. Atau dalam QS.al-Israa ayat 29 : “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkan karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”.

2. Pengertian
a. Makna Falah
Falah adalah kesejahteraan holistik dan seimbanng antara dimensi material-spiritual, individu-sosial, dunia-akhirat. Falah bisa terwujud apabila terpenuhi keseimbangan sehingga tercipta maslahah. Maslahah merupakan segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.
b. Unsur-unsur Falah
Tujuan hidup manusia adalah mencapai kesejahteraan/Falah. Dalam pencapaian ini ada dua unsur:
A. Untuk mengabdikan dirinya hanya kepada Allah SWT. yaitu dengan berpegang teguh kepada:
1. Tauhid Uluhiah (Tauhid Ibadah)
Menyembah, beribadat, meminta perlindungan dan kebahagiaan hanya kepada Allah SWT. yang merupakan kedaulatan mutlak (Absolute Sovereignty), dan tidak bersekutu denganNya. [“Dan Dia-lah Tuhan (yang disembah) di langit dan Tuhan (yang disembah) di bumi” (43:84)] . Tiada Tuhan selain Dia; bukan dewa-dewi, para malaikat, bukit-bukau, gunung-ganang, matahari bulan dan bintang, wang ringgit, segala isme-isme ideologi politik dan ekonomi ciptaan manusia, malah bukan juga pemerintah; tetapi Dia Allah yang hanya satu, yang Maha-Esa.
2. Tauhid Asma’ Wa Sifaat (Tauhid Nama dan Sifat)
Allah memiliki segala sifat dan nama yang sempurna dan terhindar daripada-Nya segala sifat yang tidak layak bagi-Nya. Dengan pengetahuan dan penghayatan secara mendalam tentang sifat-sifat Allah SWT., manusia akan dapat membersihkan jiwa, roh, kepercayaan, moral dan tindak tanduknya; yang mana akan membawa kepada pembentukan keperibadian manusia yang mulia.
3. Tauhid Rububiah (Tauhid Perbuatan Allah)
a. Allah sahaja yang menciptakan alam ini, Allah yang menurunkan rezeki dan hujan, Allah yang memelihara dan mengatur seluruh alam, Allah yang menghidupkan dan mematikan. [“Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya” (25:2)]
b. Oleh kerana Allah adalah pencipta Alam Semesta termasuk manusia, maka Dialah yang paling mengetahui hakikat makhluknya. Oleh yang demikian, hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah jualah yang merupakan hukum yang paling baik, yang paling sesuai untuk makhluknya. Itulah dia Tauhid Hakimiah yang merupakan lanjutan daripada Tauhid Rububiah tadi. [“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik” (6:57)]
Justeru itu, adalah sangat tidak wajar manusia itu melaksanakan hukum-hukum dan undang-undang ciptaan manusia sendiri (undang-undang Thaghut) selain daripada Syariat (hukum-hukum dan peraturan- peraturan) yang telah ditetapkan Allah SWT. melalui Rasul-RasulNya. Tidakkah tindakan ini diumpamakan penyembahan patung atau berhala yang diciptakan oleh tangan kita sendiri? [“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” (5:44)]

B. Sebagai Khalifah Allah (Pengganti Allah) di muka bumi ini:
1. Untuk memerdekakan manusia daripada segala ikatan dan halangan untuk beribadah hanya kepada Allah SWT., atau dalam ertikata lain untuk mengembalikan manusia kepada Fitrah Semulajadinya. Itulah dia Hak Asasi Manusia yang sejatinya. [“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa: {Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau}” (4:75)].Ikatan dan halangan untuk manusia beribadah hanya kepada Allah SWT. itu terbahagi secara kasarnya kepada beberapa sumber di antaranya:
a. Diri sendiri; kejahilan tentang Ilmu Tauhid samaada ia merupakan Tauhid Uluhiah, Tauhid Asma’ Wa Sifaat, maupun Tauhid Rububiah/Tauhid Hukumiah, lemah jiwa dan raga dipermainkan oleh godaan syaitan
b. Sosio-Ekonomi; Manusia itu dalam belenggu kemelaratan dan kesengsaraan hidup, terpaksa mencari nafkah siang dan malam untuk keluarga dan dirinya sehingga tidak mempunyai masa yang selesa untuk beribadah kepada Allah SWT.
c. Sosio-PolitikDengan penguatkuasaan pemerintah Taghut, manusia terpaksa mengikuti hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang diciptakan oleh manusia selain daripada hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah SWT. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan Taghut ciptaan manusia itu memang diciptakan untuk kepentingan yang menciptakannya atau yang memerintahnya, bukan untuk kepentingan manusia sejagat baik yang berupa jasmaniah mahupun rohaniahnya.

2. Untuk mengatur dan menggunapakai segala isi bumi ini bagi kemudahan dan kesenangan manusia itu sendiri.
Manusia itu zalim terhadap dirinya sendiri kerana kufur terhadap nikmat yang telah diberi Tuhan [14:34]. Manusia selalunya abai untuk menyelidiki ilmu yang telah diberikan Tuhan, ilmu yang berbentuk sunnatullah (Laws of Nature) dan merumuskan ilmu-ilmu itu serta menghayatinya sebagai pembangunan sains dan teknologi demi untuk kemudahan dan kesenangan manusia sejagat. Manusia apabila dapat memenuhi Hak Asasinya atau dapat memerdekakan dirinya daripada segala cengkaman ikatan dan halangan untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. di samping dapat mengeksploitasikan isi bumi ini dengan paling baik untuk kemudahan dan kesenangan hidup manusia sejagat, itulah apa yang dinamakan Tamaddun Sejati dan itulah Kejayaan Mutlak – FALAH.

Implikasi Falah dalam Aspek mikro dan makro
Implikasi falah pada perekonomian mikro sebagai berikut:
1. Harta dalam ekonomi syariah memiliki peran yang efektif dalam memfasilitasi kegiatan investasi, perdagangan, dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Ekonomi syariah menekankan kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics).
3. Esensi pembatasan bentuk transaksi yang mengandung maysir melarang lembaga untuk terlibat dalam transaksi keuangan yang tidak memiliki kaitan yang jelas dengan sektor riil.
4. Orientasi kegiatan perdagangan dan investasi ditujukan pada hal-hal yang halal dan thayyib.

Semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan sesuai dengan islam.
• Implikasi falah pada perekonomian makro, misal pada perbankan syariah yaitu Produk-produk keuangan/perbankan yang disusun mencitrakan tujuan ekonomi syariah yang telah ditetapkan. Produk-produk perbankan syariah secara garis besar dibagi dua yaitu yang bersifat profit motive dan yang bersifat social motive. Keduanya memiliki keterkaitan dan saling mendukung terutama sekali dalam melayani usaha mikro dan kecil. Dan pengembangan perbankan syariah didasarkan pada tujuan yang lebih luas dimana perbankan syariah dapat memiliki akses ke arah sinergi yang lebih luas dengan lembaga-lembaga keuangan syariah non bank lainnya.

3. Tujuan Ekonomi Islam
Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105: “Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu”. Karena kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabada Rasulullah Muhammad saw: “Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan”.(HR.Thabrani dan Baihaqi).
Sedangkan tujuan ekonomi islam yaitu Segala aturan yang diturunkan Allah swt dalam system Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.
Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof.Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:
1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa maslahah yang menjad puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar:
• keselamatan keyakinan agama ( al din)
• kesalamatan jiwa (al nafs)
• keselamatan akal (al aql)
• keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl)
• keselamatan harta benda (al mal)
4. Tiga sektor perekonomian islam
a. Penjelasan tiga sektor
Menurut An Nabhani dalam bukunya An-Nizam Al-Iqtishadi Fi Al-Islami, system ekonomi Islam ditegakkan di atas tiga asas utama, pertama, konsep kepemilikan (al-milkiyah); Kedua, pemanfaatan kepemilikan (al tasharuf fil al-milkiyah); Ketiga, distribusi kekayaan di antara masyarakat (tauzi’u altsarwah bayna al-naas):
I. Konsep Kepemilikan (al-Milkiyah)
Islam memiliki pandangan yang khas tentang harta. Bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah (Qs. 24: 33). Harta yang dimiliki manusia, sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah (Qs. 57: 7). Kata rizq artinya pemberian (a’tha). Atas dasar ini, kepemilikan atas suatu barang yang artinya ada proses perpindahan kepemilikan- harus selalu didasarkan pada aturan-aturan Allah SWT. Seseorang tatkala hendak memiliki sepeda motor, maka cara untuk mendapatkan kepemilikan sepeda motor tersebut harus didasarkan pada aturan-aturan Allah SWT, misalnya, dengan membeli, atau diberi hadiah, atau dengan cara-cara lain yang dibenarkan oleh hukum Islam. Pandangan di atas berbeda dengan paham kapitalisme, yang menganggap harta milik adalah pencurian yang muncul dari pernyataan klasik Proudhon. Artinya negara-negara maju memperoleh kekayaan yang mereka nikmati dari tindakan mereka merampas dan menguras harta negara-negara lain dan kecenderungan ini merupakan faktor pendorong kapitalisme (Berger, Peter L.,Piramida Pengorbanan Manusia: satu jawaban diantara sosialisme dan kapitalisme, IQRA Bandung, 1983). Pandangan ini menghasilkan sebuah aksioma harta adalah milik manusia, maka manusia bebas untuk mengupayakannya, bebas mendapatakan dengan cara apapun, dan bebas pula memanfaatkannya. Dari pandangan ini muncul pula falsafah hurriyatu al-tamalluk (kebebasan kepemilikan), yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Manusia bebas menentukan cara mendapatkan dan memanfaatkan harta, dengan cara apapun, meskipun cara tersebut bertentangan dengan norma dan etika masyarakat, atau bahkan dengan aturan Islam.
Islam juga berbeda dengan sosialisme, yang tidak mengakui kepemilikan individu. Mereka berpendapat bahwa harta adalah milik negara. Seseorang hanya diberi barang dan jasa terbatas yang diperlukan dan dia bekerja sebatas yang dia bisa. Pada hakikatnya, Sosialisme telah mematikan ‘kreativitas manusia’. Motif-motif internal yang bersifat individual telah dikebiri. Prinsip ini, semula diyakini, dapat menghancurkan dominasi ekonomi oleh satu atau beberapa kelompok manusia, namun akibat yang ditimbulkan justru lebih mengerikan. Karena kepemilikan individu tidak diakui, maka motif-motif pencapaian ekonomi yang bersifat pribadi menjadi lemah, bahkan tidak nampak sekali. Tidak ada gairah kerja lagi pada individu-individu sosialis. Akhirnya, timbullah penurunan drastic produktivitas masyarakat, karena masyarakat telah kehilangan hasrat untuk memperoleh keuntungan (profit motives), suatu hal yang sangat manusiawi. Tidaklah aneh bila produksi pertanian kolektif RRC, tidak mungkin melebihi tingkat produksi individual rakyat negara Kapitalis.
Jadi Islam memiliki berbeda dengan Kapitalisme, yang tidak mengatur kuantitas (jumlah) dan cara perolehan harta serta pemanfaatannya. Begitu pula, Islam berbeda dengan Sosialisme yang menjadikan negara mengatur kepemilikan harta. Dalam hal kepemilikan terhadap harta, Islam tidak mengenal kebebasan kepemilikan, sebagaimana sistem Kapitalisme, dan pembatasan mutlak, sebagaimana sistem Sosialisme. Islam hanya mengatur cara memiliki barang dan jasa serta cara pemanfaatan pemilikan tersebut. Kepemilikan adalah izin dari Syaari (Allah SWT) untuk menguasa dzat dan mnafaat suatu benda. Menurut Dr. Husain Abdullah, kepemilikan (milkiyah) dibagi menjadi tiga macam, yakni: (a) kepemilikan individu (milkiyah fardiyah), (b) kepemilikan umum (milkiyah amah) dan (c) kepemilikan negara (milkiyah daulah).
a. Kepemilikan Individu (al-Milkiyah Fardiyah)
Kepemilikan individu adalah izin Syaari (Allah SWT) kepada individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Adapun sebab-sebab pemilikan (asbabu al-tammaluk) individu, secara umum ada lima macam: 1) Bekerja (al ‘amal), 2) Warisan (al-irts), 3) Kebutuhan harta untuk mempertahankan hidup, 4) Pemberian negara (i’thau al-daulah) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal, dan 5) Harta yang diperoleh individu tanpa harus bekerja.Harta dapat diperoleh melalui bekerja, mencakup upaya menghidupkan tanah mati (ihyau al-mawat), mencari bahan tambang, berburu, perantara (samsara), kerjasama mudharabah, bekerja sebagai pegawai. Sedang harta yang diperoleh tanpa adanya curahan daya dan upaya mencakup, hibah, hadiah, wasiat, diyat, mahar, barang temuan, santunan.
Islam melarang seorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai Allah SWT, seperti judi, riba, pelacuran dan perbuatan maksiyat lain. Islam juga melarang seorang muslim untuk mendapatkan harta melalui cara korupsi, mencuri, menipu. Sebab hal ini pasti merugikan orang lain dan
menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat.
b. Kepemilikan Umum (al-Milkiyah ?Amah)
Pemilikan umum adalah izin dari Syaari’ (Allah SWT) kepada masyarakat secara bersama untuk memanfaatkan benda. Benda-benda ini tampak pada tiga macam, yaitu:
1. Fasilitas umum, yaitu barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-haru seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas), padang rumput (hutan).
2. Barang-barang yang tabiat kepemilikannya menghalangi adanya penguasaan individu seperti; sungai, danau, jalan, lautan, udara, masjid dan sebagainya.
3. Barang tambang dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti emas, perak, minyak dan sebagainya.
Ketiga macam benda di atas telah ditetapkan oleh syara’ sebagai kepemilikan umum, berdasarkan sabda Rasulullah Saw:
Manusia berserikat (punya anadil) dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api. (HR. Ibnu Majah).
Pengelolaan terhadap kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan oleh negara, sedangkan dari sisi pemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat umum. Masyarakat umum bisa secara langsung memanfaatkan sekaligus mengelola barang-barang ‘umum’ tadi, jika barang-barang tersebut bisa diperoleh dengan mudah tanpa harus mengeluarkan dana yang besar seperti, pemanfaatan air disungai atau sumur, mengembalikan ternak di padang penggembalaan dan sebagainya. Sedangkan jika pemanfaatannya membutuhkan eksplorasi dan eksploitasi yang sulit, pengelolaan milik umum ini dilakukan hanya oleh negara untuk seluruh rakyat dengan cara diberikan cuma-cuma atau dengan harga murah. Dengan cara ini rakyat dapat memperoleh beberapa
Hubungan negara dengan kepemilikan umum sebatas mengelola, dan mengaturnya untuk kepentingan masyarakat umum. Negara tidak boleh menjual aset-aset milik umum. Sebab, prinsip dasar dari pemanfaatan adalah kepemilikan. Seorang individu tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang dan jasa yang bukan menjadi miliknya. Demikian pula negara, tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang yang bukan menjadi miliknya. Laut adalah milik umum, bukan milik negara. Pabrik-pabrik umum, tambang, dan lain-lain adalah milik umum, bukan milik negara. Atas dasar ini, negara tidak boleh menjual asset yang bukan menjadi miliknya kepada individu-individu masyarakat. Timbulnya dominasi ekonomi, serta terakumulasinya kekayaan pada sejumlah individu, lebih banyak disebabkan karena kelompok-kelompok tersebut telah menguasai aset-aset umum, atau sektor-sektor yang menjadi hajat hidup masyarakat banyak; karena ada kebijakan dari Pemerintah. Misalnya; privatisasi BUMN atas sektor publik.
c. Kepemilikan Negara (al-Milkiyah Daulah)
Kepemilikan negara adalah izin dari Syaari’ atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan negara. Misalnya harta ghanimah, fa’i, khumus, kharaj, jizyah 1/5 harta rikaz, ushr, harta orang murtad, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah milik negara. Milik negara digunakan untuk berbagai keperluan yang menjadi kewajiban negara seperti menggaji pegawai, keperluan jihad dan sebagainya.
II. Pemanfaatan Kepemilikan (al-Tasharuf al-Milkiyah)
Kejelasan konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep pemanfaatan harta milik (tasharuf al-mal), yakni siapa sesungguhnya yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut Pemanfaatan pemilikan adalah cara -sesuai hukum syara seorang muslim memperlakukan harta miliknya. Pemanfaatan harta dibagi menjadi dua topik yang sangat penting, yakni: (a) Pengembangan harta (tanmiyatu al-mal), dan (b) infaq harta (infaqu al-mal).
a. Pengembangan Harta (Tanmiyatu al-Mal)
Pengembangan harta adalah upaya-upaya yang berhubungan dengan cara dan sarana yang dapat menumbuhkan pertambahan harta. Islam hanya mendorong pengembangan harta sebatas pada sektor riil saja; yakni sektor pertanian, industri dan perdagangan. Islam tidak mengatur secara teknis tentang budidaya tanaman; atau tentang teknik rekayasa industri; namun Islam hanya mengatur pada aspek hukum tentang pengembangan harta. Dalam sektor pertanian misalnya, Islam hanya mengatur pada aspek hukum tentang pengembangan harta. Dalam sektor pertanian misalnya, Islam melarang seorang muslim menelantarkan tanahnya lebih dari tiga tahun, bolehnya seseorang memiliki tanah terlantar tersebut bila ia mengolahnya, larangan menyewakan tanah, musaqah, dan lain-lain.
Dalam perdagangan, Islam telah mengatur hukum-hukum tentang syirkah dan jual beli. Demikian pula dalam hal perindustrian, Islam juga mengatur hukum produksi barang, manajemen dan jasa, semisal hukum perjanjian dan pengupahan. Islam melarang beberapa aktivitas-aktivitas pengembangan harta, misalnya, riba nashi’ah pada perbankan, dan riba fadhal pada pasar modal. Menimbun, monopoli, judi, penipuan dalam jual beli, jual beli barang haram dan sebagainya.
b. Infaq Harta (Infaqu al-Mal)
Infaq harta adalah pemanfaatan harta dengan atau tanpa ada kompensasi atau perolehan balik. Berbeda dengan sistem Kapitalisme, Islam mendorong ummatnya untuk menginfaqkan hartanya untuk kepentingan umat yang lain -terutama pihak yang sangat membutuhkan. Islam tidak hanya mendorong kaum muslim untuk memanfaatkan hartanya dengan kompensasi atau perolehan balik yang bersifat materi saja, akan tetapi juga mendorong ummatnya untuk memperhatikan dan menolong pihak-pihak yang memperhatikan dan menolong pihak-pihak yang membutuhkan, serta untuk kepentingan ibadah, misalnya zakat, nafkah anak dan istri, dorongan untuk memberi hadiah, hibah, sedekah pada fakir miskin dan orang yang memerlukan (terlibat hutang, keperluan pengobatan dan musibah); infaq untuk jihad fii sabilillah.
Islam telah melarang umatnya untuk menggunakan hartanya pada hal-hal yang dilarang oleh hukum syara’, seperti riswah (sogok), israf, tadbir, dan taraf (membeli barang atau jasa haram), serta mencela keras sikap bakhil. Pelarangan pemanfaatan harta pada jalan-jalan tersebut akan menutup pintu untuk kegiatan-kegiatan tersebut, yang telah terbukti telah menimbulkan apa yang dinamakan dengan pembengkakan biaya (karena ada biaya siluman).
III. Konsep Distribusi Kekayaan (Tauzi al-Tsarwah)
Islam telah menetapkan sistem distribusi kekayaan diantara manusia dengan cara sebagai berikut:
a) Mekanisme Pasar
Mekanisme pasar adalah bagian terpenting dari konsep distribusi. Akan tetapi mekanisme ini akan berjalan dengan alami dan otomatis, jika konsep kepemilikan dan konsep pemanfaatan harta berjalan sesuai dengan hokum Islam. Sebab, dalam kehidupan ekonomi modern seperti saat ini, di mana produksi tidak menjadi jaminan konsumsi, melainkan hanya menjadi jaminan pertukaran saja, maka pengeluaran seseorang merupakan penghasilan bagi orang lain. Demikian pula sebaliknya.
b) Bentuk Transfer Dan Subsidi
Untuk menjamin keseimbangan ekonomi bagi pihak yang tidak mampu bergabung dalam mekanisme pasar -karena alasan-alasan tertentu, seperti; cacat, idiot dan sebagainya-maka Islam menjamin kebutuhan mereka dengan berbagai cara sebagai berikut:
1. Wajibnya muzakki membayar zakat yang diberikan kepada mustahik, khususnya kalangan fakir miskin.
2. Setiap warga negara berhak memanfaatkan pemilikan umum. Negara boleh mengolah dan mendistribusikannya secara cuma-cuma atau dengan harga murah.
3. Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal kepada yang memerlukan.
4. Pemberian harta waris kepada ahli waris.
5. Larangan menimbun emas dan perak walaupun dikeluarkan zakatnya.
b. dan
c. Keterkaitan pada masing-masing sektor/konsep dan realisasi falah pada tiga konsep ini.
Islam mendorong setiap manusia untuk bekerja dan meraih sebanyak-banyaknya materi. Islam membolehkan tiap manusia mengusahakan harta sebanyak ia mampu, mengembangkan dan memanfaatkannya sepanjang tidak melanggar ketentuan agama. Sektor swasta didorong untuk berkembang semaksimal mungkin.
Motif untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dengan harga murah agar unggul dalam persaingan bebas, akan mendorong dan menumbuhkan kreatifitas manusia secara optimal. Atas dasar ini, pengembangan SDM yang unggul -beriman, berpengetahuan, berketrampilan tinggi, dengan kepribadian yang terguh- mutlak diperlukan.
Keunggulan sains dan teknologi di masa kejayaan Islam sedikit telah memberikan gambaran bagaimana kesungguhan umat Islam untuk “menguasai dunia untu menuju akhirat”. Islam menghargai setiap muslim yang bekerja keras dan menganggapnya sebagai bagian dar ibadah. Nabi Muhammad sangat menghargai orang yang bekerja keras untuk mendapatkan nafkah. Suatu ketika, Rasulullah mencium tangan sahabat Saad bin Muadz yang amat kasar lantaran habis bekerja keras, seraya berkata, affani yuhibbuhuma allahu tala (Dua tangan yang dicintai Allah SWT).
Islam tidak melarang umatnya untuk memiliki sebanyak-banyaknya harta. Bahkan ada beberapa kewajiban Islam yang menuntut dan membutuhkan kemampuan keuangan yang cukup. Seperti haji, jihad fi sabilillah, serta kewajiban-kewajiban Islam lainnya.Dalam sejarah, tidak sedikit para sahabat yang dikenal sebagai konglomerat, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, sebelum wafatnya menghibahkan 50.000 dinar setara dengan 5 milyar rupiah untuk umat pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa, motif-motif individu untuk meraih sebanyak-banyaknya barang dan jasa akan mendorong produktivitas individu-individu yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sebaliknya, jika motif-motif ini dikekang, bahkan dieliminir, maka akan menimbulkan turunnya produktivitas barang dan jasa. Bahkan akan melahirkan masyarakat malas yang enggan melakukan inovasi dan produksi secara maksimal.
Harta yang dimiliki seorang muslim tidak boleh dimanfaatkan dan dikembangkan dengan cara yang bertentangan dengan syari’at Islam. Islam telah melarang aktivitas perjudian, riba, penipuan, serta investasi di sektor-sektor maksiyat. Sebab, aktivitas-aktivitas semacam ini justru akan menghambat produktivitas manusia. Perjudian, valas, minuman keras, akan berdampak kemerosotan akhlaq dan etika masyarakat, serta menurunkan produktivitas pekerja dan buruh pabrik. Bahkan lebih keji lagi, aktivitas tersebut akan mengeliminir nilai-nilai kemanusiaan dan menghancurkan sendi-sendi masyarakat, suatu hal yang diupayakan dalam pembangunan manusia. Islam juga melarang kaum muslim melakukan aktivitas yang dapat melabilkan ketangguhan mekanisme pasar, semisal penimbunan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh publik, serta dominasi atas sektor-sektor umum. Untuk mencegah tindakan-tindakan semacam ini, negara akan mengambil tindakan tegas bagi para pelanggarnya.
Tanah sebagai salah satu komponen ekonomi, harus difungsikan secar optimal. Tanah yang ditelantarkan lebih dari tiga tahun tanah oleh pemiliknya, akan disita oleh negara dan diberikan kepada orang yang mau menggarapnya. Optaimalisasi fungsi tanah akan mendorong kegiatan ekonomi terutama sektor pertanian, sekaligus akan berpengaruh kepada sektor-sektor ekonomi lainnya. Disis lain, tidak ada seorangpun, termasuk negara, berhak meminta paksa atau membeli paksa tanah milik perseorangan, kecuali dengan kerelaan si pemilik. Mamaksa di luar keridhaan pemilik tanah adalah tindkan kedzhaliman, apalagi bila tanah itu adalah gantungan hidupnya.
Individu-individu tertentu, khususnya yang berhasil mendapatkan kekayaan, Islam telah mendorong individu-individu tersebut untuk berinfak kepada orang lain. Ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa, tidak semua orang berkesempatan, berkemampuan dan mendapatakan keberuntungan yang sama.Oleh karena itu, setelah kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi ia wajib menolong orang-orang yang membutuhkan, termasuk dibebani kewjiban-kewajiban lain, semisal zakat. Sebab, pada setiap harta sesungguhnya terdapat hak orang lain. Bagi pihak yang mampu mengeluarkan zakat, wajib mengeluarkan zakat kepada pihak yang berhak (mustahiK). Di sisi lain, harta waris harus dibagikan kepada ahli warisnya. Dari sini, harta akan beredar secara otomatis. Bukan hanya diantara orang kaya dan mampu saja (melalui mekanisme ekonomis), tetapi juga diantara orang-orang miskin dan orang yang membutuhkan (melalui mekanisme non-ekonomis, tetapi berdampak ekonomis). Islam juga mengingatkan orang yang berkecukupan untuk tidak membelanjakan hartanya secara israf, tadzbir, dan taraf (berlebih-lebihan). Islam mengutuk berbangga-bangga dengan banyaknya harta, sikap angkuh dan sombong. Diingatkan, bila hendak menghancurkan suatu negeri, Allah SWT, membiarkan golongan mutrafin (hartawan) untuk berbuat sekehendak hatinya, termasuk ketika ia dengan kekuatannya berkolusi menciptakan praktek monopoli.
Pemerintah Islam bertugas mengatur kehidupan seluruh masyarakat dengan cara Islam. Dalam hal usaha, pemerintah mendorong berkembangnya sektor riil -perdagangan, pertanian, industri dan jasa. Pemerintah juga harus bertindak adil kepada rakyat. Pemerintah tidak boleh memberikan hak-hak istimewa (monopoli) dalam bentuk apapun (monopoli bahan baku, produksi, pasar) hanya kepada pihak tertentu yang kebetulan dekat dengan penguasa. Seluruh hak memiliki hak yang sama. Pemberian hak istimewa kepada seseorang berarti telah mendzalimi pihak yang lain. Pemerintah harus menjaga agar perdagangan bebas (free trade) berjalan fair. Para pengusaha diperbolehkan bersaing, akan tetapi dilarang saling menikam.
Pada sisi lain, negara tidak mentolerir sedikitpun berkembangnya sector non riil, seperti perdagangan uang, perbankan dengan riba, pasar modal dan sebagainya. Pada dasarnya, bila diteliti dengan mendalam sektor-sektor semacam ini telah menyebabkan hal-hal yang merugikan perekonomian secara umum. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Islam, yakni kayla yakuna duulatan bayna al-aghniai minkum (agar harta tersebut tidak beredar di kalangan orang-orang kaya diantara kalian saja), yakni beredarnya uang hanya diantara orang kaya saja. Data saat ini menunjukkan bahwa, terdapat 10 triliun uang yang beredar di lantai bursa. Bila 80% di antaranya terinvestasikan dalam berbagai perusahaan lewat pasar perdana, berarti terdapat tidak kurang 2 triliun rupiah yang melayang-layang, yang berarti tidak menimbulkan efek secara langsung terhadap kegiatan ekonomi secara luas. Andai saja uang sejumlah itu diinvestasikan di sektor riil, berapa pabrik dapat didirikan, berapa tenaga kerja yang dapat diserap. Berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi riil akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja, sehingga pengangguran akan berkurang, kesejahteraan naik dan merata. Ijin negara untuk hanya mengembangkan sector riil (investasi) jelas berefek pada terbukanya lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup berarti, yang itu berarti akan menghasilkan pertumbuhan sekaligus pemerataan.
Disisi lain, sistem kepegawaian harus mengikuti pula aturan Islam. Diantaranya adalah, adanya akad kepegawaian yang jelas -mencakup hak dan kewajiban pegawai kemudian membayar sesuai kerja yang dilakukan secara wajar membayar upah sebelum kering dan semua berjalan antaradhin (dengan saling ridha tanpa kedzaliman satu sama lain).
Negara harus mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan di berbagai wilayah agar kesenjangan antar kawasan tidak terjadi. Kebijakan ini pada gilirannya juga akan mendorong pemerataan kesejahteraan. Negara juga mendorong berkembangnya usaha kecil dan menengah, dan memberikan kesempatan yang sama dengan usaha besar baik dalam akses pendanaan, pasar, ketrampilan dan teknologi maupun dalam hal regulasi. Bila diperlukan, untuk melindungi hak-hak mereka, pemerintah mengeluarkan undang-undang perlindungan usaha kecil. Ini adalah wujud perlakuan adil negara pada semua pengusaha. Ini juga perwujudan upaya tawazun (penyeimbangan) yang dilakukan negara terlebih bila terdapat ketimpangan pendapatan dan kesempatan, sebagaimana langkah Rasulullah yang hanya membagikan harta fa’i Bani Nadlir kepada kaum Muhajirin yang umumnya miskin, tidak kepada kaum Anshar yang umumnya sudah kaya, agar (duulah) kesempatan dan harta tidak hanya beredar diantara orang kaya saja (Qs.59: 7-8).
Peningkatan kesejahteraan juga dicapai dengan cara memberikan kepada individu dalam memanfaatkan pemilikan umum (air, minyak, gas, listrik dan lainnya) secara gratis atau dengan harga murah. Kepemilikan umum semacam ini dikelola hanya oleh negara. Swastanisasi memang cenderung lebih efisien, tetapi ini bertentangan dengan prinsip pemilikan umum dan tugas negara sebagai pelayan rakyat. Selain itu swastanisasi sektor publik biaanya menjadikan harga produk lebih mahal. Ini harus dihindari karena jelas akan merugikan rakyat banyak. Bila rakyat dapat memperoleh kebutuhan pokoknya dengan harga murah, biaya hidup dapat ditekan. Uang yang ada dapat digunakan untuk keperluan lain bagi kesejahteraan mereka. Apalagi bila negara dengan kemampuannya memberikan subsidi (apalagi cuma-cuma) untuk kesehatan, pendidikan dan sarana sosial lain, maka kebutuhan dasar penduduk akan dengan mudah tercukupi. Jaminan sosial (social security) semacam ini jelas akan meningkatkan kesejahteraan golongan miskin dan memberikan perlindungan pada masyarakat dalam kesulitan ekonomi. Optimalisasi sumberdaya yang tidak selalu menghasilkan optimalisasi distribusi dapat diatasi.
Secara teoritis, kegiatan ekonomi (perdagangan, pertanian dan industri) yang sehat akan mendistribusikan kekayaan secara normal. Tetapi dalam faktanya selalu saja dimungkinkan terjadinya anomali yang disebabkan baik karena faktor alamiah (kelemahan fisik, sumberdaya alam) maupun musibah, yang pada gilirannya menyebabkan distribusi normal yang diharapkan tidak berjalan sehingga terjadi ketimpangan. Untuk lapisan masyarakat yang memang benar-benar miskin atau tidak memiliki kemampuan, negara sesuai dengan prinsip tawazun tadi, berhak emberikan miliknya berupa tanah, atau barang dan uang untuk modal usaha. Disamping menjadi kewajiban para karib kerabat dan tetangganya untuk mendorong dengan memberikan zakat atau infaq. Dengan cara lain, mereka yang tidak terikutkan dalam mobilitas ekonomi ditolong secara sengaja. Harapnnya, setelah ini mereka dapat mengikuti derap kemajuan ekonomi masyarakat, bukan menjadi lapisan yang kian terpinggirkan.
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan emas dan perak sebagai mata uang negara. Dengan mata uang ini, dimana nilai intrinsik sama dengan nilai nominal, menjadikan uang Islam tidak tergantung pada mata uang manapun. Ia akan mengukur dengan dirinya. Dengan demikian, inflasi yang berakibat penurunan nilai mata uang, yang berarti pula meningkatnya laju proses pemiskinan -karena uang ditangan rakyat makin tidak bernilai alias harga barang makin tak terjangkau-tidak akan terjadi. Jelaslah, negara dalam Islam berfungsi sangat sentral karena fungsinya sebagai ri’ayatu suuni al-ummah (pengatur kehidupan umat) agar tenang secara politis dan sejahtera secara ekonomi. Jadi tidak sekedar berfungsi minimal (minimalist state) seperti dalam sistem pasar bebas, atau mendominasi perekonomian seperti alam sistem sosialis. Tidak juga terjerumus terlalu jauh mengatur sehingga memberikan monopoli, proteksi, hak istimewa kepada pengusaha tertentu), atau ekstrim yang lain pemerintah terlalu lemah sehingga tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi penyimpangan para pelaku ekonomi, khususnya dari pihak swasta kuat.
Untuk menjaga agar sistem ekonomi Islam sesuai dengan aturan Islam, peran dan fungsi negara -untuk mengontrol pelaksanaan sistem ekonomi Islam- menjadi sangat signifikan. Peran seperti ini hanya mungkin dilakukan bila pemerintah digerakkan oleh para birokrat yang memiliki kepribadian mulia, bersih, yang bekerja benar-benar demi kepentingan kesejahteraan rakyat. Untuk menjaga mental birokrat agar tetap bertindak jujur dan objektif. Islam melarang keras praktek pemberian suap atau komisi pada pegawai pemerintah. Atas dasar ini pegawai negeri harus mendapat gaji yang layak. Selain kontrol dari negara, harus ada pula pengawasan dari masyarakat. Kontrol masyarakat dan individu agar negara serta masyarkat berjalan sesuai dengan koridor hukum Islam merupakan kewajiban penting bagi kaum muslimin.
5. Konsep Masyarakat Madani
MASYARAKAT MADANI
Pertama, “Masyarakat kota, karena Madani adalah derivat dari kata Bahasa Arab, Madinah yang berarti kota.Kedua, Msyarakat yang berperadaban, karena Madani adalah juga merupakan derivat dari kata Arab Tamaddun atau Madaniah yang berarti peradaban. Dalam Bahasa Inggris ini dikenal sebagai civility atau civilization.maka dari makna ini masyarakat Madani dapat berarti sama dengan civil society, yaitu masyarakat yang menjujung tingggi nilai-nilai peradaban.”. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Nurcholis Majid., bahwa istilah tersebut merujuk kepada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi di negeri Madinah.
Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Nurcholis berusaha melakukan pendekatan antara konsep masyarakat Madani yang tadinya terlahir sebagai reaksi terhadap realitas kepolitikan ORBA dengan Islam, yaitu dengan mengidentikan masyarakat Madani dengan masyarakat Rasulullah di Madinah. Hal ini mudah untuk dimengerti karena sebenarnya konsep masyarakat Madani yang ingin di wujudkan di negeri ini sebagai acuan masyarakat ideal yang tidak pernah terwujud sebelumnya di masa ORBA adalah sebuah konsep masyarakat yang menjadi prasyarat terciptanya alam demokrasi.
Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah: memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang beda-beda. Bila merujuk kepada Bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Menurut Blakeley dan Suggate (1997), masyarakat madani sering digunakan untuk menjelaskan “the sphere of voluntary activity which takes place outside of government and the market.” Merujuk pada Bahmueller (1997), ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya:
1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok ekslusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
3. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
4. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
5. Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter.
6. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.
Dari beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, taken for granted. Masyarakat madani adalah onsep yang cair yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus. Bila kita kaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya democratic governance (pemerinthana demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security; civil responsibility dan civil resilience). Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuah prasyarat masyarakat madani sbb:
1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (socail capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadayauntuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

Tanpa prasyarat tesebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “sipilisme” yang sempit yang tidak ubahnya dengan faham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani (lihat DuBois dan Milley, 1992). Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring masyarakat menjadi sebuah entitas yang bertolak belakang dengan semangat negara-bangsa:
1. Sentralisme versus lokalisme. Masyarakat pada mulanya ingin mengganti prototipe pemerintahan yang sentralisme dengan desentralisme. Namun yang terjadi kemudian malah terjebak ke dalam faham lokalisme yang mengagungkan mitos-mitos kedaerahan tanpa memperhatikan prinsip nasionalisme, meritokrasi dan keadilan sosial.
2. Pluralisme versus rasisme. Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan. Ketimbang berupaya untuk mengeliminasi karakter etnis, pluralisme budaya berjuang untuk memelihara integritas budaya. Pluralisme menghindari penyeragaman. Karena, seperti kata Kleden (2000:5), “…penyeragaman adalah kekerasan terhadap perbedaan, pemerkosaan terhadap bakat dan terhadap potensi manusia.” Sebaliknya, rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Rasisme sering diberi legitimasi oleh suatu klaim bahwa suatu ras minoritas secara genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras memiliki tiga tingkatan: individual, organisasional, dan struktural. Pada tingkat individu, diskriminasi ras berwujud sikap dan perilaku prasangka. Pada tingkat organisasi, diskriminasi ras terlihat manakala kebijakan, aturan dan perundang-undangan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Secara struktural, diskriminasi ras dapat dilacak manakala satu lembaga sosial memberikan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan terhadap lembaga lainnya.
3. Elitisme dan communalisme. Elitisme merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjangkau sumber-sumber atau mencapai kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat. Sementara itu komunalisme adalah perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompoknya sendiri dan memandang kelompok lain sebagai lawan yang harus diwaspadai dan kalau perlu dibinasakan.
6. Konsep konsumsi dan produksi dalam ekonomi konvensional dan ekonomi syariah
Dalam ekonomi Islam, produksi mempunyai motif kemaslatan, kebutuhan dan kewajiban. Demikian pula, konsumsi Perilaku produksi merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Menurut Yusuf Qardhawi (1995), secara eksternal perilaku produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga dapat membangun kemandirian ummat. Sedangkan motif perilakunya adalah keutamaan mencari nafkah, menjaga semua sumber daya (flora-fauna dan alam sekitar), dilakukan secara profesional (amanah & itqan) dan berusaha pada sesuatu yang halal. Karena itu dalam sebuah perusahaan misalnya, menurut M.M. Metwally asumsi-asumsi produksi, harus dilakukan untuk barang halal dengan proses produksi dan pasca produksi yang tidak menimbulkan ke-madharatan. Semua orang diberikan kebebasan untuk melakukan usaha produksi.

Berdasarkan pertimbangan kemashlahatan (altruistic considerations) itulah, menurut Muhammad Abdul Mannan3, pertimbangan perilaku produksi tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pasar (given demand conditions). Kurva permintaan pasar tidak dapat memberikan data sebagai landasan bagi suatu perusahaan dalam mengambil keputusan tentang kuantitas produksi. Sebaliknya dalam sistem konvensional, perusahaan diberikan kebebasan untuk berproduksi, namun cenderung terkonsentrasi pada output yang menjadi permintaan pasar (effective demand), sehingga dapat menjadikan kebutuhan riil masyarakat terabaikan.
Dari sudut pandang fungsional, produksi atau proses pabrikasi (manufacturing) merupakan suatu aktivitas fungsional yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk menciptakan suatu barang atau jasa sehingga dapat mencapai nilai tambah (value added). Dari fungsinya demikian, produksi meliputi aktivitas produksi sebagai berikut; apa yang diproduksi, berapa kuantitas produksi, kapan produksi dilakukan, mengapa suatu produk diproduksi, bagaimana proses produksi dilakukan dan siapa yang memproduksi?
Berikut akan dijelaskan sekilas mengenai ketujuh aktivitas produksi.
1. Apa yang diproduksi
Terdapat dua pertimbangan yang mendasari pilihan jenis dan macam suatu produk yang akan diproduksi; ada kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat(primer, sekunder, tertier) dan ada manfaat positif bagi perusahan dan masyarakat (harus memenuhi kategori etis dan ekonomi)
2. Berapa kuantitas yang diproduksi; bergantung kepada motif dan resiko
Jumlah pruduksi dipengaruhi dua faktor; intern dan ekstern; faktor intern meliputi; sarana dan prasarana yang dimiliki perusahan, faktor modal, faktor sdm, faktor sumber daya lainnya. Adapun faktor ekstern meliputi adanya jumlah kebutuhan masyarakat, kebutuhan ekonomi, market share yang dimasuki dan dikuasai, pembatasan hukum dan regulasi.
3. Kapan produksi dilakukan
Penetapan waktu produksi, apakah akan mengatasi kebutuhan eksternal atau menunggu tingkat kesiapan perusahaan.
4. Mengapa suatu produk diproduksi
a. alasan ekonomi
b. alasan sosial dan kemanusiaan
c. alasan politik
5. Dimana produksi itu dilakukan
a. kemudahan memperoleh suplier bahan dan alat-alat produksi
b. murahnya sumber-sumber ekonomi
c. akses pasar yang efektif dan efisien
d. biaya-biaya lainnya yang efisien
6. Bagaimana proses produksi dilakukan: input- proses – out put – out come
7. Siapa yang memproduksi; negara, kelompok masyarakat, indovidu

Dengan demikian masalah barang apa yang harus diproduksi (what), berapa jumlahnya (how much), bagaimana memproduksi (how), untuk siapa produksi tersebut (for whom), yang merupakan pertanyaan umum dalam teori produksi tentu saja merujuk pada motifasi-motifasi Islam dalam produksi. Bagaimanakah, al-Qur’an memberikan landasan bagi aktivita produksi? Secara spesifik di antara ayat-ayat al-Qur’an yang dapat dijadikan sumber nilai dan pesan mengenai tema ini adalah Qs al-Baqarah(2): 22, an-Nahl(16): 5-9,10-11, 14,18, 65,66,67,68, 69,70, 80,81 al-Maidah(5): 62-64. Dari urutan surat-suratnya, dalam mushaf al-Qur’an ayat-ayat di atas terdiri atas; al-Baqarah(2): 22, QS al-Maidah(5): 62-64, an-Nahl(16): 5-9,10-11, 14,18, 65,66,67,68, 69,70, 80,81.
Dari paparan terjemahan dalam kedua surat di atas, dapat diambil pelajaran bahwa setelah kita sebagai pelaku ekonomi mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di sekitar kita (dalam ayat-ayat diatas; binatang ternak, pegunungan; tanah perkebunan, lautan dengan kekayaannya, ingat lagi pandangan al-Qur’an tentang harta benda yang disebut sebagai Fadlum minallah) sebagai media untuk kehidupan di dunia ini, lalu kita diarahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara kita, kaum miskin, kaum kerabat dengan cara yang baik tanpa kikir dan boros. Pada surat al-Isra(17): 30 Allah menegaskan; Dia lah yang menjamin atau telah menyediakan rezeki untuk manusia. Di sinilah manusia tinggal berusaha secara optimal sebagai media untuk meraih rezeki itu.
Sifat ekonom muslim dengan demikian dalam perilaku produksi selayaknya mengikuti gambaran pada surat an-Nahl. Pada ayat ke lima di atas, yang mengandung makna bahwa kegiatan produksi dilakukan secara berkesinambungan tanpa melakukan kerusakan. Hal ini terlihat dari penggunaan fi’il mudhari’. Produsen muslim sama sekali sebaiknya tidak tergoda oleh kebiasaan dan perilaku ekonom-ekonom yang bersifat seperti digambarkan pada surat al-Maidah di atas yaitu menjalankan dosa, memakan harta terlarang, menyebarkan permusuhan, berlawanan dengan sunnatullah, dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Walau bagaimanapun, secanggih alat untuk menghitung nikmat Allah pasti tidak akan menghitungnya. Dengan demikian mengambil pelajaran dan berguru kepada alam merupakan bagian dari aplikasi syukur atas nikmat Allah yang tiada pernak terhitung itu;18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dengan demikian, menurut Muhammad Abdul Mannan, berdasarkan pertimbangan kemashlahatan (altruistic considerations) perilaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar (given demand conditions). Karena kurva permintaan pasar tidak cukup memberikan data untuk sebuah perusahaan mengambil keputusan. Dalam system konvensional, perusahaan diberikan kebebasan untuk berproduksi, namun cenderung lebih terkonsentrasi pada output yang memang menjadi permintaan pasar (effective demand), dimana kebutuhan riil dari masyarakat tidak dapat begitu saja mempengaruhi prioritas produksi sebuah perusahaan.
Memang diakui pula bahwa dalam Islam orientasi keuntungan menjadi salah satu tujuan dari aktifitas produksi, namun rambu-rambu syariah membuat corak prilaku produksi tidak seperti yang dibangun system konvensional. Perilaku produksi yang ada pada konvensional terfokus pada maksimalisasi keuntungan (profit oriented). Boleh saja pada suatu kondisi (pada satu pilihan output dengan konsekwensi harga tertentu) oleh dinilai tidak optimal, tapi berdasarkan nilai kemashlahatan baik bagi perusahaan maupun lingkungannya (pertimbangan kebutuhan masyarakat, kemandirian negara dll), hal ini dapat di katakan optimal.
Menurut Mannan, keseimbangan output sebuah perusahaan hendaknya lebih luas, sebagai perwujudan perhatian perusahaan terhadap kondisi pasar. Pendapat ini didukung oleh M.M. Metwally, bahwa fungsi kepuasan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh variable tingkat keuntungan (level of profits) tapi juga oleh variable pengeluaran yang bersifat charity atau good deeds. Demikian pula menurut Ghazali bahwa dalam perilaku produksi dan konsumsi bertujuan mencapai posisi muzakki dengan berusaha mendapatkan harta sebanyak yang kita mampu, namun tetap membelanjakannya di jalan Allah SWT. Ini dilakukan dengan semangat hidup hemat dan tidak bermewah-mewah. Dengan kata lain perilaku produksi dana konsumsi dalah perilaku yang bertujuan menjauhi posisi fakir, sesuai dengan peringatan Rasulullah SAW bahwa kefakiran mendekatkan manusia pada kekufuran.
Terdapat empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam al Qur’an:
1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (abstain from wasteful and luxurius living), yang bermakna bahwa, indakan ekonomi diperuntukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup(needs) bukan pemuasan keinginan wants).
2. Implementasi zakat (implementation of zakat) dan mekanismenya pada tataran negara merupakan obligatory zakat system bukan voluntary zakat system. Selain zakat terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela voluntary) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah.
3. Penghapusan Riba (prohibition of riba); menjadikan system bagi hasil (profit-loss sharing) dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistem kredit (credit system) termasuk bunga (interest rate).
4. Menjalankan usaha-usaha yang halal (permissible conduct), jauh dari maisir dan gharar; meliputi bahan baku, proses, produksi manajemen, out put produksi hingga proses distribusi dan konsumsi harus dalam kerangka halal.

Dari empat prinsip demikian, terlihat model perilaku muslim dalam menyikapi harta. Harta bukanlah tujuan, ia hanya sekedar alat untuk menumpuk pahala demi tercapainya falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Harta merupakan pokok kehidupan (an-Nisa(4) :5) yang merupakan karunia Allah (an-Nisa(4) :32. Islam memandang segala yang ada di di atas bumi dan seisinya adalah milik Allah SWT, sehingga apa yang dimiliki manusia hanyalah amanah. Dengan nilai amanah itulah manusia dituntut untuk menyikapi harta benda untuk mendapatkannya dengan cara yang benar, proses yang benar dan pengelolaan dan pengembangan yang benar pula.
Sebaliknya dalam perspektif konvensional, harta merupakan asset yang menjadi hak pribadi. Sepanjang kepemilikan harta tidak melanggar hukum atau undang-undang, maka harta menjadi hak penuh si pemiliknya. Dengan demikian perbedaan Islam dan konvensional tentang harta, terletak pada perbedaan cara pandang. Islam cenderung melihat harta berdasarkan flow concept sedangkan konvensional memandangnya berdasarkan stock concept.
Membahas harta, dimasukan dalam pembahasan uang dan kapital. Menurut beliau uang dalam Islam adalah public goods yang bersifat flow concept sedangkan kapital merupakan private goods yang bersifat stock concept. Sementara itu menurut konvensional uang dan kapital merupakan private goods. Namun pada tingkatan praktis, prilaku ekonomi (economic behavior) sangat ditentukan oleh tingkat keyakinan atau keimanan seseorang atau sekelompok orang yang kemudian membentuk kecenderungan prilaku konsumsi dan produksi di pasar. Dengan demikian dapat disimpulkan tiga karakteristik perilaku ekonomi dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi.
1. Ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi atau berproduksi akan didominasi oleh tiga motif utama tadi; mashlahah, kebutuhan dan kewajiban.
2. Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya oleh tiga hal tadi tapi juga kemudian akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme (materialisme) dan keinginan-keinganan yang bersifat individualistis.
3. Ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berekonomi tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualistis (selfishness); ego, keinginan dan rasionalisme.
Demikian pula dalam konsumsi, Islam memposisikan sebagai bagian dari aktifitas ekonomi yang bertujuan mengumpulkan pahala menuju falah (kebahagiaan dunia dan akherat). Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah mashlahah (public interest or general human good) atas kebutuhan dan kewajiban.
Sementara itu Yusuf Qardhawi menyebutkan beberapa variabel moral dalam berkonsumsi, di antaranya; konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran. Dengan demikian aktifitas konsumsi merupakan salah satu aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akherat (falah), baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal shaleh bagi sesamanya. Sedangkan pada perspektif, konvensional aktifitas konsumsi sangat erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan (utility). Sir John R. Hicks menjelaskan tentang konsumsi dengan menggunakan parameter kepuasan melalui konsep kepuasan (utility) yang tergambar dalam kurva indifference (tingkat kepuasan yang sama). Hicks mengungkapkan bahwa individu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktifitas konsumsi pada tingkat kepuasan yang maksimal menggunakan tingkat pendapatannya (income sebagai budget constraint).
Dalam al-Qur’an ajaran tentang konsumsi dapat diambil dari kata kulu dan isyrabu terdapat sebanyak 21 kali. Sedangkan makan dan minumlah (kulu wasyrabu) sebanyak enam kali. Jumlah ayat mengenai ajaran konsumsi, belum termasuk derivasi dari akar kata akala dan syaraba selain fi’il amar di atas sejumlah 27 kali.
Diantara ayat-ayat konsumsi dalam al-Qur’an adalah Albaqarah(2): 168, 172, 187, al-Maidah(5): 4, 88, al-An’am(6) 118, 141, 142, al-A’raf(7):31, 160, 161, al-Anfal(8): 69, an Nahl (16): 114, al-Isra(17): 26-28, Toha(20): 54, 81, al-Hajj(22): 28, 36, al-Mukminun(23): 51, Saba(34): 15, at-Tur(52): 19, al-Mulk (67): 15, al-Haqqah(69): 24, almursalat(77): 43, 46 l dan ain-lain.
Bagaimanakah, memproporsionalkan antara kebutuhan dan keinginan dalam aktivitas konsumsi? Diakui bahwa aktifitas ekonomi berawal dari kebutuhan manusia untuk terus hidup (survive) di dunia. Segala keperluan untuk bertahan untuk hidup akan sekuat tenaga diusahakan sendiri, namun ketika keperluan hidup tidak dapat dipenuhi sendiri menyebabkan adanya berbagai interaksi untuk proses pemenuhan keperluan hidup manusia. Interaksi inilah yang sebenarnya merepresentasikan interaksi permintaan dan penawaran, interaksi konsumsi dan produksi, sehingga memunculkan pasar sebagai wadah interaksi ekonomi. Pemenuhan keperluan hidup manusia secara kualitas memiliki tahapan-tahapan pemenuhan. Berdasarkan teori Maslow, keperluan hidup berawal dari pemenuhan keperluan yang bersifat dasar (basic needs), kemudian pemenuhan keperluan hidup yang lebih tinggi kualitasnya seperti keamanan, kenyamanan dan aktualisasi. Sayang teori Maslow ini merujuk pada pola pikir individualistic-materialistik.
Dalam Islam tahapan pemenuhan keperluan hidup boleh jadi seperti yang Maslow gambarkan, namun pemuasan keperluan hidup setelah tahapan pertama (kebutuhan dasar) akan dilakukan ketika secara kolektif yaitu kebutuhan dasar masyarkat sudah pada posisi yang aman. Ketika, masyarakat sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka tidak akan ada implikasi negatif yang muncul. Dengan demikian diperlukan peran negara dalam memastikan hal ini. Di akui ada beberapa mekanisme dalam system ekonomi Islam yang tidak akan berjalan efektif jika tidak ada campur tangan negara.
Parameter kepuasan dalam ekonomi Islam bukan hanya terbatas pada benda-benda konkrit (materi), tapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal shaleh yang manusia perbuat. Kepuasan dapat timbul dan dirasakan oleh seorang manusia muslim ketika harapan mendapat kredit poin dari Allah SWT melalui amal shalehnya semakin besar. Pandangan ini tersirat dari bahasan ekonomi yang dilakukan oleh Hasan Al Banna.9
Beliau mengungkapkan firman Allah yang mengatakan:
“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin.” (QS Lukman(31): 20)
Apa yang diungkapkan Hasan Al Banna, menegaskan bahwa ruang lingkup keilmuan ekonomi Islam lebih luas dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah SWT.
Dari pembahasan keperluan hidup manusia, penting untuk di bahas perbedaan kebutuhan dan keinginan. Islam memiliki nilai moral yang ketat dalam memasukkan “keinginan” (wants) dalam motif aktifitas ekonomi. Mengapa? Dalam banyak ketentuan perilaku ekonomi Islam, motif “kebutuhan” (needs) lebih mendominasi dan menjadi nafas dalam roda perekonomian dan bukan keinginan. Kebutuhan (needs) didefinisikan sebagai segala keperluan dasar manusia untuk kehidupannya. Sementara keinginan (wants) didefinisikan sebagai desire (kemauan) manusia atas segala hal. Ruang lingkup keinginan lebih luas dari kebutuhan. Contoh sederhana menggambarkan perbedaan kedua kata ini dapat dilihat dalam perilaku konsumsi pada air untuk menghilangkan dahaga. Kebutuhan seseorang untuk menghilangkan dahaga mungkin cukup dengan segelas air putih, tapi seseorang dengan kemampuan dan keinginannya dapat saja memenuhi kebutuhan itu dengan segelas wishky, yang tentu lebih mahal dan lebih memuaskan keinginan.
Namun perlu diingat bahwa konsep keperluan dasar dalam Islam sifatnya tidak statis, artinya keperluan dasar pelaku ekonomi bersifat dinamis merujuk pada tingkat ekonomi yang ada pada masyarakat. Pada tingkat ekonomi tertentu sebuah barang yang dulu dikonsumsi akibat motifasi keinginan, pada tingkat ekonomi yang lebih baik barang tersebut telah menjadi kebutuhan. Dengan demikian parameter yang membedakan definisi kebutuhan dan keinginan tidak bersifat statis, ia bergantung pada kondisi perekonomian serta ukuran kemashlahatan. Dengan standar kamashlahatan, konsumsi barang tertentu dapat saja dinilai kurang berkenan ketika sebagian besar ummat atau masyarakat dalam keadaan susah. Dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa perilaku ekonomi Islam tidak didominasi oleh nilai alamiah yang dimiliki oleh setiap individu. Terdapat nilai diluar diri manusia yang kemudian membentuk perilaku ekonomi. Nilai ini diyakini sebagai tuntunan utama dalam hidup dan kehidupan manusia.

KONOMI ISLAM SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA
(Penerapan Bank Syariah)
BAB I. PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan teknologi informasi yang berkembang pesat. Banyak nilai-nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun adakalanya menyesatkan. Globalisasi ekonomi yang diwarnai dengan bebasnya arus barang modal dan jasa, serta perdagangan antar negara, telah mengubah suasana kehidupan menjadi individualistis dan persaingan yang amat ketat.
Dalam tataran perekonomian dunia, telah terjadi pula kesenjangan ekonomi yang dialami oleh negara miskin dan negara kaya, serta munculnya jurang kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya yang semakin besar. Bangsa Indonesia saat ini berada dalam krisis ekonomi yang ditandai dengan beban utang luar negeri yang besar, sampai dengan akhir tahun 2001 utang luar negeri mencapai 138 milyar dollar AS yang terdiri dari utang pemerintah 74,56 milyar dollar (53,9%) dan 63,44 milyar dollar (46,1%) adalah utang swasta. Sistem ekonomi kapitalis membuat bangsa Indonesia terseret dalam putaran keuangan kapitalis yang dahsyat, ibarat badai tornado yang memporakporandakan semua benda dan bangunan yang dilaluinya.
Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian pula dunia Islam lainnya menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai dan prinsip syariah (Islamic economic system) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah SWT.
Sangat disayangkan dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih, sedangkan yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelicikan. Oleh karena banyak kalangan melihat Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Ilahi (Syafi’I Antonio, 2001).
Ketidakseimbangan ekonomi global, dan krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia adalah suatu bukti bahwa asumsi diatas salah total bahkan ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem yang kita anut selama ini. Adanya kenyataan sejumlah besar bank ditutup, di-take-over, dan sebagian besar lainnya harus direkapitulasi dengan biaya ratusan trilliun rupiah dari uang negara yaitu sekitar 635 triliun rupiah, maka rasanya amatlah besar dosa kita bila tetap berdiam diri dan berpangku tangan tidak melakukan sesuatu untuk memperbaikinya.
Sekarang saatnya kita menunjukkan bahwa muamalah syariah dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (sharing) dalam profit dan risk dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Sekaligus pula membuktikan bahwa dengan sistem perbankan syariah, kita dapat menghilangkan wabah penyakit negative spread (keuntungan minus) dari dunia perbankan.
I.2. Rumusan Permasalahan
Dari latar belakang diatas menyangkut perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya perbankan nasional, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana model ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah bank syariah bertindak sebagai lembaga perantara dalam perekonomian Indonesia?
1.3. Tujuan Penulisan
– Tujuan
1. Untuk mengetahui bagaimana model ekonomi Islam diterapkan di Indonesia.
2. Bagaimana bank syariah bekerja sebagai lembaga perantara.
BAB II. SISTEM PERBANKAN SYARIAH
2.1. Perkembangan Bank Syariah
Sejak awal kelahirannya bank syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam Modern: neorevivalis dan modernis, tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini, tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.
Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada awal periode 1980-an bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Secara garis besar lembaga tersebut dapat dibagi dua kategori: bank Islam komersial, dan lembaga investasi dalam bentuk international holding companies.
Perkembangan bank syariah dipelopori oleh Pakistan, pada tahun 1979 sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi: National Investment, House Building Finance Co, dan Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan. Pada tahun 1985 seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem yang baru, yaitu sistem perbankan syariah. Sedangkan di Mesir bank syariah pertama yang didirikan adalah Faisal Islamic Bank pada tahun 1978, kemudian diikuti Islamic International Bank for Investment and Development Bank ini beroperasi sebagai bank investasi, bank perdagangan, maupun bank komersial. Sementara di Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang didirikan tahun 1983 merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara.
Di Indonesia bank syariah didirikan pertama kali pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Kemudian setelah UU No.7/1992 diganti dengan UU No.10 tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, maka bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya. Undang-undang ini pula memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah.
2.2. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional
Disamping adanya beberapa persamaan antara bank konvensional dan bank syariah, terdapat pula perbedaan yang cukup mendasar antara lain: aspek legal, dan usaha yang dibiayai. Dalam aspek legal di bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan aspek bisnis dan usaha yang dibiayai, dalam bank syariah tidak dimungkinkan membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan. Hal yang yang harus dipastikan:
Apakah obyek pembiayaan halal atau haram?
Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila?
Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
Secara umum perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional, serta perbedaan antara bunga dan bagi hasil disajikan dalam tabel berikut:
Tabel1. Perbandingan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional
Bank Syariah Bank Konvensional
1 Investasi yang halal 1 Investasi halal & haram
2 Prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa 2 Memakai perangkat bunga
3 Profit dan falah oriented 3 Profit oriented
4 Hubungan kemitraan 4 Hubungan debitor-kreditor
5 Penghimpunan dan penya-luran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah 5 Tidak terdapat dewan sejenis
Tabel 2. Perbedaan Antara Bunga Dan Bagi Hasil
Bunga Bagi Hasil
1 Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung 1 Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat saat akad dengan pedoman pada kemungkinan untung & rugi
2 Besarnya persentase untung berdasarkan modal yang dipinjamkan 2 Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah untung yang diperoleh
3 Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan lainnya 3 Bagi hasil bergantung pada keuntungan atau kerugian proyek yang dijalankan
4 Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat 4 Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pen-dapatan.
5 Eksistensi bunga diragukan 5 Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil
2.3. Bunga dan Riba
Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah. Namun yang dimaksud riba yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah, dan yang dimaksud dengan transaksi pengganti yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti: transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil.
Teori bunga dapat digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu : (i) teori bunga murni, dan (ii) teori bunga moneter. Teori bunga murni, terdiri dari : teori bunga klasik, teori bunga tahan nafsu, teori bunga produktivitas, dan teori bunga Austria. Sedangkan teori bunga moneter terdiri dari : teori bunga tentang dana yang dapat dipinjamkan, dan teori bunga Keynes.
Menurut Smith, bunga merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh debitor kepada kreditor sebagai balas jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman tersebut. Ekonom ini percaya bahwa akumulasi kapital uang sebagai akibat dari penghematan, dimana penghematan ini tidak dapat dilaksanakan tanpa mengharapkan balas jasa atas pengorbanannya. Karena itulah bunga sebagai balas jasa atau perangsang tabungan.
Sedangkan pendekatan Keynes terhadap teori bunga sering dikenal sebagai pendekatan persediaan (stock), Keynes berpendapat bahwa bukan tingkat bunga, tapi tingkat pendapatan yang menjamin untuk menyamakan tingkat tabungan dengan tingkat investasi. Dengan kata lain bunga merupakan balas jasa untuk tidak membelanjakan uang atau untuk tidak menyimpan uang dalam bentuk uang kas.
2.4. Riba Dalam Perspektif Agama dan Ekonomi
Kita akan menganalisis bunga dengan beberapa implikasinya. Banyak pendapat mengenai bunga, pertama alasan menahan diri (abstinence) yang menegaskan ketika kreditor menahan diri, ia menangguhkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Namun dalam kenyataannya kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri atau uang yang berlebih dari yang ia perlukan dengan demikian sebenarnya ia tidak menahan diri atas apapun.
Ada anggapan bunga sebagai imbalan sewa yang didasarkan dari rumusan yang menempatkan posisi rent, wage, dan interest. Rumus ini menunjukkan bahwa padanan rent (sewa) adalah aset tetap dan aset bergerak, sedangkan interest (bunga) padanannya uang. Hal ini tentu tidak tepat karena uang bukan aset tetap, karena itu menuntut sewa uang tidak beralasan.
Modal sering juga dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah, dengan semikian kriditor layak untuk mendapatkan imbalan bunga. Dalam kenyataanya modal menjadi produktif bila digunakan untuk bisnis yang mendatangkan keuntungan, sedang bila digunakan untuk konsumsi modal sama sekali tidak produktif.
Anggapan lain bunga sebagai agio atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang. Benarkah demikian? Mengapa banyak oarng tidak membelanjakan seluruh pendapatannya sekarang tetapi menyimpannya untuk keperluan pada masa yang akan datang? Secara prinsip Islam mengakui adanya nilai dan berharganya waktu, tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap, hal ini karena hasil nyata dari optimalisasi waktu itu adalah variabel.
Inflasi dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan, dengan demikian terjadi penurunan daya beli uang atau decreasing purchasing power of money. Karena itu menurut penganut paham ini pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan. Argumentasi ini sangat tepat bila dalam perekonomian yang terjadi hanya inflasi saja tanpa deflasi atau stabil.
2.5. Prinsip Dasar Perbankan Syariah
2.5.1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadi’ah)
Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah) artinya tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan karena kalalaian penerima dalam memelihara barang titipan. Akan tetapi dalam aktivitas perekonomian modern penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya
Sumber-Sumber Pendapatan Negara dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Islam
Penyebab Defisit Anggaran
Dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia, hancurnya struktur ekonomi Indonesia dimulai dengan masuknya penjajah ke negeri ini. Ketika penjajahan fisik berlalu, para penjajah kemudian memaksakan penerapan sistem ekonomi kapitalis dalam rangka tetap mempertahankan penjajahannya terhadap negara Indonesia. Mekanisme dan prinsip ekonomi kapitalis, khususnya yang terkait dengan APBN adalah:
1. Konsep Anggaran Berimbang atau Defisit.
Dalam konsep ini, dana di dalam negeri dipandang tidak cukup untuk membangun perekonomian sehingga diperlukan sumber dari luar negeri. Lalu, dengan dalih membantu dan membangun perekonomian negara-negara bekas jajahannya, negara-negara kapitalis memberikan pinjaman. Pinjaman ini pada umumnya berbentuk alat atau bantuan tenaga ahli. Akibatnya, utang luar negeri ini hanya menguntungkan negara-negara pemberi modal. Hal ini disebabkan oleh dua hal: (a) adanya net transfer (yang masuk lebih kecil dibandingkan dengan yang keluar) sumber-sumber keuangan negara-negara penerima utang pada negara-negara kreditor; (b) munculnya ketergantungan negara-negara peminjam kepada negara kreditor, baik secara finansial maupun ekonomis. Kondisi ini telah menyebabkan negara Indonesia masuk dalam perangkap utang (debt trap) yang sangat sulit (mustahil) untuk dibayar. Untuk RAPBN Indonesia tahun 2006, misalnya, Indonesia harus membayar utang luar negeri sebesar Rp 60.302 triliun.
2. Adanya Liberalisasi Ekonomi.
Turunannya adalah perdagangan bebas dan liberalisasi maupun tekanan untuk melakukan privatisasi perusahaan-perusahaan negara. Dampak dari kebijakan ini adalah Pemerintah kehilangan sumber pendapatan negara yang berasal dari harta milik umum dan milik negara yang harus diprivatisasikan. Negara hanya mendapatkan sebagian kecil melalui pajak atau pembagian laba dari penyertaan modal pada perusahan tersebut. Contoh: penguasaan hutan dan barang tambang oleh perusahaan swasta. Hutan di Indonesia yang luasnya 143.7 juta hektar dikuasai sebagian besarnya oleh 12 orang konglomerat. Akibatnya, hasil hutan sebesar US$ 2.5 miliar pertahun yang masuk ke negara hanya 17%, sisanya 83% masuk ke swasta (1993).
Yang tidak kalah pentingnya, penerapan sistem ekonomi kapitalis yang mengakibatkan defisit APBN adalah adanya kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara yang disebabkan oleh praktik kolusi dan korupsi oleh para pejabat negara. Bahkan dalam masalah ini Indonesia menunjukan ‘prestasi’ yang luar biasa, yaitu menduduki posisi ke-3 besar dalam kelompok negara yang terkorup.
Politik Ekonomi Islam dalam Masalah APBN
Politik Ekonomi Islam seperti yang dijelaskan oleh Syaikh Dr. Abdurahman al-Maliki (2001) dalam bukunya, As-Siyâsah al-Iqtishâdiyah al-Mutslâ (Politik Ekonomi Ideal) adalah
jaminan pemenuhan atas pemuasan semua kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan) setiap orang serta pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakt tertentu yang memiliki gaya hidup yang khas. Oleh karena itu, politik ekonomi Islam dalam masalah anggaran negara sebenarnya merupakan kebijakan negara, baik menyangkut sumber-sumber pendapatan negara maupun alokasi penggunaan dana dalam rangka mewujudkan terpenuhinya kebutuhan pokok individu orang-perorang dan kepentingan individu yang bersifat sekunder maupun tersiernya.
Syaikh Abdul Qadim Zallum (1983) dalam bukunya, Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah (Sistem Keuangan Negara Khilafah), secara panjang lebar telah menjelaskan sumber-sumber pemasukan negara. Adapun politik pembiayaan negara telah dibahas secara detail oleh Syaikh Dr. Abdurrahman al-Maliki (2001) dalam bukunya tersebut di atas.
Dalam buku tersebut dijelaskan sumber-sumber pemasukan Negara Khilafah yang dikumpulkan oleh lembaga yang disebut Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan Negara Islam, yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.
Secara garis besar, pendapatan negara yang masuk ke dalam Baitul Mal di kelompokkan menjadi 5 sumber:
Pertama: Dari Pengelolaan Negara atas Kepemilikan Umum.
Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:
1. Fasilitas umum. Fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum; jika tidak ada dalam suatu negeri atau suatu komunitas akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketa-an. Contoh: air, padang rumput, api (energi), dll.
2. Barang tambang dalam jumlah sangat besar. Barang tambang dalam jumlah sangat besar termasuk milik umum dan haram dimiliki secara pribadi. Contoh: minyak bumi, emas, perak, besi, tembaga, dll.
3. Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu. Ini meliputi jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat, dan sebagainya.
Potensi Indonesia untuk pendapatan negara yang berasal dari kepemilikan umum bisa dilihat dari sebagian sumber-sumber di bawah ini:
Potensi tambang.
Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi hasil tambang yang cukup besar. Sebagian potensi hasil tambang Indonesia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1. Potensi Hasil Tambang Indonesia
Jenis Tambang Potensi Rata-rata Produksi Pertahun
MinyakGasBatu BaraEmasTimah 9.746.40 juta barel176.60 triliun kubik145.8 miliar ton1.300 ton- 1.252.000 barel3.04 triliun kubik100.625.000126,6 Ton34.247 metrik ton
Tabel 2. Potensi Laut Indonesia.
Jenis Hasil Pertahun
Ikan Laut (Potensi Lestari)Perairan laut dangkal (Budidaya)Lahan Pesisir 6.400.000 ton47.000.000 ton5.000.000 ton
Dari data di atas, untuk nilai emas saja dengan asumsi harga sekarang Rp 140.000 pergram, dihasilkan pendapatan sebesar Rp 17.640 triliun.
Dari potensi laut tersebut, menurut S. Damanhuri diperkirakan potensi pendapat dari sektor kelautan adalah sebesar US$ 82 miliar dengan asumsi 1 $ sebesar Rp 10.000. Artinya, dari potensi laut dapat dihasilkan pendapatan sebesar Rp 820 triliun (1.5 kali lipat lebih dari RAPBN 2006).
Potensi Hutan dan Perkebunan.
Potensi hutan Indonesia juga cukup tinggi. Hasil hutan dalam bentuk kayu saat ini diperkirakan sebesar US$ 2.5 miliar. Hasil-hasil ekspor tumbuhan dan satwa liar tahun 1999 sebesar US$ 1.5 miliar. Hasil hutan lainnya adalah rotan; Indonesia saat ini memasok sekitar 80 sampai 90% kebutuhan dunia.
Kedua: Dari Harta Milik Negara dan BUMN.
Jenis pendapatan kedua adalah pemanfaatan harta milik negara dan BUMN. Harta milik negara adalah harta yang bukan milik individu tetapi juga bukan milik umum. Contoh: gedung-gedung pemerintah, kendaraan-kendaraan pemerintah, serta aktiva tetap lainnya. Adapun BUMN bisa merupakan harta milik umum kalau produk/bahan bakunya merupakan milik umum seperti hasil tambang, hasil hutan, emas, dan lain-lain; bisa juga badan usaha yang produknya bukan merupakan milik umum seperti Telkom dan Indosat.
Sebagai gambaran, Pemerintah saat ini memiliki BUMN sekitar 160 buah. Jumlah BUMN yang meraih laba pada tahun 2003 mencapai 103 perusahaan dengan total laba bersih Rp 25.6 triliun. Akan tetapi, 69 persen dari total laba bersih tersebut disumbangkan oleh 10 BUMN saja. Kebanyakan BUMN sudah go public sehingga sebagian besar laba tersebut tidak masuk ke Pemerintah, tetapi ke pemegang saham swasta. Di sisi lain, terdapat 47 BUMN yang merugi pada tahun 2003 dengan total kerugian Rp 6.08 triliun. Sebanyak 84.4 persen dari total kerugian BUMN (Rp 5.13 triliun) hanya diakibatkan oleh 10 BUMN.
Kondisi BUMN yang meraup laba maupun yang mengalami kerugian sebenarnya belum memberikan konstribusi yang optimal kepada negara dan rakyat. Ini disebabkan: Pertama, masih banyak terjadinya inefesiensi dalam pengelolaan perusahaan, baik dari proses produksi maupun sistem penggajian. Misal: banyak karyawan asing yang tersebar di berbagai BUMN; mereka dibayar antara puluhan hingga ratusan kali lipat dibandingkan dengan tenaga lokal meskipun dengan pekerjaan yang sama. Padahal gaji karyawan BUMN untuk karyawan lokal juga sangat tinggi dibandingkan dengan gaji PNS. Karyawan baru BUMN menerima gaji sekitar 3.000.000, sedangkan gaji direksi ada yang sampai ratusan juta rupiah. Kedua, BUMN sering dijadikan sapi perahaan, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok tertentu, maupun partai politik sehingga korupsi di BUMN sangat tinggi.
Ketiga: Dari Ghanîmah, Kharaj, Fai, Jizyah, dan Tebusan Tawanan Perang.
Kelima jenis pendapatan ini muncul dalam konteks Daulah Khilafah Islamiyah sebagai dampak dari politik luar negeri (jihad) yang dilakukan oleh kaum Muslim. Ketika Daulah Khilafah Islamiyah tegak, tidak sedikit jumlah pemasukan negara yang berasal dari pos ini.
Keempat: Pendapatan dari Zakat, Infak, Wakaf, Sedekah, dan Hadiah.
Kelompok yang keempat ini adalah mekanisme distribusi harta atau kekayaan yang sifatnya non-ekonomi. Potensi zakat di Indonesia saat ini dengan asumsi yang minimalis diperkirakan sekitar Rp 103.5 triliun.
Kelima: Dari Pendapatan Insidentil (Temporal)
Yang masuk dalam kelompok ini adalah pajak, harta ilegal para penguasa dan pejabat, serta harta denda atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara terhadap aturan negara.
Khatimah
Berdasarkan uraian di atas, Negara Islam memiliki mekanisme tersendiri dalam membiayai kegiatannya, termasuk kegiatan pembangunan. Cara-cara tersebut sangat berbeda dengan cara-cara negara kapitalis. Dalam negara kapitalis, sumber utama pemasukan negara dibebankan kepada rakyat dengan jalan menarik pajak. Jika ini tidak memadai, negara dapat mencari dana dari luar melalui utang luar negeri. Sebaliknya, Negara Islam justru terlebih dulu mengandalkan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak membebani masyarakat. Pajak ditarik bersifat temporer dan semata-mata untuk menutupi kekurangan saja dan dibebankan atas kaum Muslim saja. Mengutang ke luar negeri tampaknya tidak akan dilakukan oleh Negara Islam karena banyaknya bahaya yang akan didapat dari utang luar negeri.
Metodologi Ekonomi Islam
Ditulis oleh Muhammad Imaduddin
Selama ini kalau kita berbicara tentang muamalah, terutama ekonomi, kita akan berbicara tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Hal ini memang merupakan prinsip dasar dari muamalah itu sendiri, yang menyatakan: “Perhatikan apa yang dilarang, diluar itu maka boleh dikerjakan.” Tetapi pertanyaan kemudian mengemuka, seperti apakah ekonomi dalam sudut pandang Islam itu sendiri? Bagaimana filosofi dan kerangkanya? Dan bagaimanakah ekonomi Islam yang ideal itu?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka sebenarnya kita perlu melihat bagaimanakah metodologi dari ekonomi Islam itu sendiri. Muhammad Anas Zarqa (1992), menjelaskan bahwa ekonomi Islam itu terdiri dari 3 kerangka metodologi. Pertama adalah presumptions and ideas, atau yang disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari Al Qur’an, Sunnah, dan Fiqih Al Maqasid. Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam itu sendiri. Kedua adalah nature of value judgement, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. Terakhir, yang disebut dengan positive part of economics science. Bagian ini menjelaskan tentang realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil. Melalui tiga pendekatan metodologi tersebut, maka ekonomi Islam dibangun.

Ahli ekonomi Islam lainnya, Masudul Alam Choudhury (1998), menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi Islam itu perlu menggunakan shuratic process, atau pendekatan syura. Syura itu bukan demokrasi. Shuratic process adalah metodologi individual digantikan oleh sebuah konsensus para ahli dan pelaku pasar dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan perilaku pasar. Individualisme yang merupakan ide dasar ekonomi konvensional tidak dapat lagi bertahan, karena tidak mengindahkan adanya distribusi yang tepat, sehingga terciptalah sebuah jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.
Pertanyaan kemudian muncul, apakah konsep Islam dalam ekonomi bisa diterapkan di suatu negara, misalnya di negara kita? Memang baru-baru ini muncul ide untuk menciptakan dual economic system di negara kita, dimana ekonomi konvensional diterapkan bersamaan dengan ekonomi Islam. Tapi mungkinkah Islam bisa diterapkan dalam kondisi ekonomi yang nyata?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Umar Chapra (2000) menjelaskan bahwa terdapat dua aliran dalam ekonomi, yaitu aliran normatif dan positif. Aliran normatif itu selalu memandang sesuatu permasalahan dari yang seharusnya terjadi, sehingga terkesan idealis dan perfeksionis. Sedangkan aliran positif memandang permasalahan dari realita dan fakta yang terjadi. Aliran positif ini pun kemudian menghasilkan perilaku manusia yang rasional. Perilaku yang selalu melihat masalah ekonomi dari sudut pandang rasio dan nalarnya. Kedua aliran ini merupakan ekstrim diantara dua kutub yang berbeda.

Lalu apa hubungannya kedua aliran tersebut dengan pelaksanaan ekonomi Islam? Ternyata hubungannya adalah akan selalu ada orang-orang yang mempunyai pikiran dan ide yang bersumber dari dua aliran tersebut. Jadi atau tidak jadi ekonomi Islam akan diterapkan, akan ada yang menentang dan mendukungnya. Oleh karena itu sebagai orang yang optimis, maka penulis akan menyatakan ‘Ya’, Islam dapat diterapkan dalam sebuah sistem ekonomi.

Tetapi optimisme ini akan dapat terwujud manakala etika dan perilaku pasar sudah berubah. Dalam Islam etika berperan penting dalam menciptakan utilitas atau kepuasan (Tag El Din, 2005). Konsep Islam menyatakan bahwa kepuasan optimal akan tercipta manakala pihak lain sudah mencapai kepuasan atau hasil optimal yang diinginkan, yang juga diikuti dengan kepuasan yang dialami oleh kita. Islam sebenarnya memandang penting adanya distribusi, kemudian lahirlah zakat sebagai bentuk dari distribusi itu sendiri.

Maka, sesungguhnya kerangka dasar dari ekonomi Islam didasari oleh tiga metodolodi dari Muhammad Anas Zarqa, yang kemudian dikombinasikan dengan efektivitas distribusi zakat serta penerapan konsep shuratic process (konsensus bersama) dalam setiap pelaksanaannya. Dari kerangka tersebut, insyaAllah ekonomi Islam dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan semua itu harus dibungkus oleh etika dari para pelakunya serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya (Al Harran, 1996). Utilitas yang optimal akan lahir manakala distribusi dan adanya etika yang menjadi acuan dalam berperilaku ekonomi. Oleh karena itu semangat untuk memiliki etika dan perilaku yang ihsan kini harus dikampanyekan kepada seluruh sumber daya insani dari ekonomi Islam. Agar ekonomi Islam dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata, yang akan menciptakan keadilan sosial, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakatnya.

Wallahu ‘alamu bishowwab.

Ekonomi Islam dalam Teori Ekonomi Modern Posted by: anugerah_w on Monday, December 13, 2004 – 07:42

Hudzaifah.org – Banyak dari teori-teori ekonomi modern yang merupakan hasil curian dari pemikiran ekonomi Islam. Maka ekonom Islam tidak perlu terkesima dengan teori-teori ekonomi Barat. Beberapa institusi ekonomi yang ditiru oleh Barat dari dunia Islam antara lain syirkah (serikat dagang), suftaj (bills of exchange), hiwala (Letters of credit), darut Tiraz (pabrik yang didirikan dan dijalankan negara) di Spanyol, Sicilia. Palermo dan mauna (sejenis private bank) dikenal di Barat sebagai Maona.

Raymond Lily (1223-1215) yang telah melakukan perjalanan ke negara-negara Arab mendirikan lima universitas yang mengajarkan bahasa Arab sehingga banyak yang kemudian menerjemahkan karya-karya ekonom Islam. Adapun karya-karya ekonom muslim yang diterjemahkan adalah al-kindi, al-farabi, Ibnu Sina, al-Ghazali, Ibnu Rusd, Khawarizmi, Ibnu Haitham, Ibnu Ha-zam, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Bajja, ar-Razi.

Beberapa pemikiran ekonom Islam yang dicuri tanpa pernah disebut sumber kutipannya antara lain :

– Teori Pareto Optimum diambil dari kitab Nahjul Balaghah Imam Ali.

– Bar Habraeus, pendeta Syriac Jacobite Church menyalin beberapa bab Ihya Ulumuddin al-Ghazali.

– Gresham Law dan Oresme Treatise diambil dari kitab Ibnu Taimiyyah

– Bapak Ekonomi Barat,Adam Smith (1776 M), dengan bukunya The Wealth of Nation diduga banyak mendapat inspirasi dari buku al-Amwal-nya Abu Ubaid (838 M) yang dalam bahasa Inggrisnya adalah persis judul bukunya Adam Smith, The Wealth.

– Pendeta Gereja Spanyol Ordo Dominican Raymond Martini menyalin banyak bab dari Tahafut al Falasifa, Maqasid al-falasifa, al-Munqid, Mishkat al-Anwar, dan Ihya-nya al Ghazali. (AW)

————————–

Sumber :
Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer
By : Adiwarman Karim

Keistimewaan dan Kebanggaan
Keistimewaan pertama yang kita dapatkan dari Allah, adalah keistimewaan dipilihnya kita terlahir ke dunia dari kurang lebih 4 miliar calon manusia. Keistimewaan kedua, Allah takdirkan kita lahir di pentas dunia sebagai manusia! Bukan batu atau gunung, bukan hewan atau tumbuhan, bahkan bukan pula malaikat atau syetan. Sampai disini, sepatutnya semua manusia menginsyafi keistimewaan dirinya ini. Semua manusia diberikan anugerah terbesar dari Allah, yaitu untuk menjadi makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi, yang memimpin alam semesta, sehingga malaikat dan syetan pun diperintahkan untuk sujud pada manusia.

Sampai disitu saja keistimewaan kita? Tidak! Diantara kita ada yang diberikan kasih sayang Allah dengan ditunjukkan pada kebenaran dan jalan keselamatan Islam. Ya keistimewaan itu adalah menjadi muslimnya kita. Keistimewaan ini didapatkan baik melalui usaha yang sadar maupun atas petunjuk Allah yang Maha Adil, Maha Pengasih, Pemurah dan Menyayang.

Selanjutnya, keistimewaan memasuki fase “mandiri”, dimana setelah level keistimewaan sebagai muslim, dibutuhkan usaha pribadi untuk masuk pada level keistimewaan yang lebih tinggi, yaitu keistimewaan menjadi seorang muslim yang beriman. Keistimewaan ini mensyaratkan keilmuan yang baik, keteguhan dan konsistensi pada jalan yang benar. Dengan begitu ia menjadi manusia istimewa karena usaha-usaha ibadahnya yang selalu terjaga dan terpelihara.

Setelah itu keistimewaan puncak yang dapat dimiliki oleh manusia adalah keistimewaan menjadi penyampai risalah Tuhan, menjadi pemimpin alam semesta (khalifah), menjadi penyeru kepada sesama manusia, menyerukan perbuatan baik dan menghindari keburukan. Manusia istimewa yang menjadi pelopor dan penggerak kebaikan, menjadi manusia yang aktif berjuang sekaligus berkorban. Untuk itu manusia ini membutuhkan semua potensi kemanusiaannya secara maksimal. Manusia istimewa ini membutuhkan kesabaran puncak, keikhlasan puncak, ketabahan puncak dan tentu kerja-kerja puncak.

Dengan keistimewaan-keistimewaan ini, sudah sepantasnya kita berusaha menjadi manusia paling teristimewa yang bangga dengan kondisi itu, dan kemudian memberikan yang terbaik bagi Allah, alam semesta dan diri sendiri, sesuai dengan kadar keistimewaan kita masing-masing.

Cermatilah, keistimewaan yang semakin tinggi, semakin memerlukan usaha aktif manusia, membutuhkan inisiatif, motivasi, kesungguhan dan kemampuan. Manusia yang memberikan inisiatif yang lebih dominan, motivasi yang lebih besar, kesungguhan yang lebih kuat dan kemampuan yang lebih baik, serta kerja yang lebih banyak (bukan manusia yang memberikan hasil kerja yang lebih banyak, karena ukurannya proses bukan hasil), akan menjadi manusia yang paling istimewa dihadapan Allah SWT.

PENGANTAR SISTEM EKONOMI ISLAM
Kritik Atas Sistem Kapitalis Dan Sosialis

Pemikiran, bagi umat manapun, adalah sebuah kekayaan yang tak ternilai harganya yang mereka miliki dalam kehidupan mereka, apabila mereka adalah sebuah umat yang baru lahir. Bahkan, ia merupakan peninggalan yang demikian berharga yang akan diwarisi oleh generasi penerusnya, apabila umat itu telah menjadi sebuah umat yang memiliki identitas dalam bentuk pemikirannya yang maju.
Sedangkan kekayaan yang bersifat materi, penemuan-penemuan ilmiah, perekayasaan industri serta hal-hal yang lainnya, masih jauh kedudukannya dibanding dengan pemikiran. Bahkan, semuanya bisa diraih melalui pemikiran, dan semata-mata bisa dilestarikan hanya oleh pemikiran.
Oleh karena itu, apabila kekayaan sebuah umat yang bersifat materi hancur, maka dengan segera akan bisa dipulihkan kembali, selama umat itu melestarikan kekayaan berfikir mereka. Namun apabila kekayaan berfikir mereka telah terabaikan, dan sebaliknya, mereka malah melestarikan kekayaan materi, maka kekayaan itu pun akan segera sirna dan mereka akan kembali menjadi miskin. Seperti halnya kebanyakan penemuan-penemuan ilmiah yang telah ditemukan oleh bangsa tersebut, mungkin saja akan terulang kembali, apabila bangsa tersebut telah meninggalkan penemuan-penemuan itu, dengan tidak meninggalkan metode berfikirnya. Sebaliknya, apabila mereka telah meninggalkan metode berfikirnya yang inovatif tersebut, maka pasti mereka akan segera terbelakang lagi. Sehingga penemuan-penemuan yang mereka miliki itu akan musnah. Karena itulah, maka yang harus dijaga pertama kali adalah pemikiran. Sehingga dengan dasar pemikiran ini, beserta metode berfikirnya yang inovatif itu, mereka akan bisa meraih sukses dalam bidang materi serta berhasil menemukan penemuan-penemuan ilmiah dan perekayasaan industria (yang sedemikian maju) maupun hal-hal yang serupa lainnya.
Yang dimaksud dengan pemikiran di sini adalah adanya aktivitas berfikir pada diri umat tentang realitas kehidupan yang mereka hadapi. Dimana mereka masing-masing secara keseluruhan senantiasa mempergunakan informasi/pengetahuan yang mereka miliki, ketika mengindera berbagai fakta ataupun fenomena untuk menentukan hakekat fakta atau fenomena tersebut. Dengan kata lain, mereka senantiasa harus memiliki pemikiran yang bisa mereka gunakan dalam menatap kehidupan mereka. Sehingga karena sedemikian seringnya mereka mempergunakan pemikiran yang cemerlang, maka akan muncul metode berfikir yang inovatif pada diri mereka.
Umat Islam saat ini bisa dianggap sebagai umat yang telah kehilangan pemikirannya, sehingga pasti mereka telah kehilangan metode berfikirnya yang inovatif. Oleh karena itu, generasi umat saat ini tidak pernah mewarisi pemikiran Islam, maupun pemikiran non Islam apapun dari pendahulu mereka. Dan tentu saja mereka juga tidak akan pernah mewarisi satu metode berfikir yang inovatif. Denagn kata lain, mereka tidak memiliki pemikiran dan metode berfikir yang inovatif sama sekali. Karena itu, secara pasti umat ini nampak telah menderita kemiskinan, sekalipun kekayaan materi di negeri mereka sangat berlimpah. Mereka juga nampak telah kehilangan kreativitasnya, sehingga tidak bisa menemukan penemuan-penemuan ilmiah, maupun melakukan perekayasaan industrialisasi, meskipun secara teoritis mereka mepelajari, mendengarkan dan menyaksikan penemuan-penemuan tersebut. Mengapa, karena mereka tidak akan terdorong untuk melakukannya, kecuali apabila mereka memiliki metode berikir yang inovatif. Yaitu, apabila mereka memiliki pemikiran produktif yang mereka gunakan dalam kehidupan.
Berdasarkan hal ini, kaum Muslimin harus membangun pemikiran dan metode berfikir yang inovatif itu dalam diri mereka. Kemudian dengan landasan pemikiran itu, mereka bisa meraih kekayaan yang besifat materi. Mereka juga akan bisa menemukan realitas-realitas ilmiah. Setelah itu baru kemudian mereka bisa melakukan perekayasaan industrialisasi. Selama mereka tidak melakukannya, niscaya mereka tetap tidak akan mungkin melangkah maju setapak pun. Bahkan, mereka tetap akan berputar di tempat yang akan menghabiskan tenaga dan pemikiran serta berakhir di tempat semula, kemudian berputar lagi, begitu seterusnya.
Generasi umat Islam dewasa ini tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang berlawanan dengan pemikiran yang ingin diwujudkan pada dirinya, sehingga generasi itu mampu menyadari (hakikat) pemikiran yang akan disampaikan kepadanya. Dengan begitu, akan terjadi pertarungan antara dua pemikiran, lalu dia mampu menemukan pemikiran yang benar. Kenyataannya tidaklah demikian, justru generasi ini telah kehilangan semua pemikiran beserta seluruh metode berfikirnya yang inovatif. Dimana generasi ini telah mewarisi pemikiran-pemikiran Islam sebagai filsafat yang bersifat utopis, sebagaimana bangsa Yunani yang –pada saat ini– telah mewarisi filsafat Aristoteles dan Plato. Generasi ini juga telah mewarisi Islam sebagai sebuah upacara dan simbol-simbol keagamaan, seperti halnya orang-orang Nasrani yang telah mewarisi agama Nasraninya. Sementara pada saat yang sama, generasi ini telah terpesona dengan pemikiran Kapitalis, karena melihat keberhasilannya, bukan karena memahami betul realitas pemikirannya. Juga karena generasi ini telah tunduk pada sistem dan hukum kapitalis, bukan karena menyadari bahwa peraturan-peraturan itu sebenarnya muncul dari pandangan hidup Kapitalis.
Oleh karena itu, mereka sendiri tetap jauh dari pemikiran-pemikiran Kapitalis dilihat dari segi proses berfikirnya, sekalipun mereka menatap kehidupan mereka dengan gaya hidup Kapitalis. Begitu pula, mereka jauh dari pemikiran-pemikiran Islam dari segi praktiknya, sekalipun mereka beragama Islam dan mengkaji pemikiran-pemikirannya.
Kecenderungan mereka terhadap pemikiran-pemikiran tersebut telah melampaui batas, tidak lagi pada usaha untuk mengkompromikan antara Islam dengan hukum-hukum dan solusi-solusi Kapitalis. Bahkan, sampai pada perasaan inferior (rendah diri) terhadap kemampuan Islam untuk melahirkan solusi-solusi bagi problem kehidupan yang senantiasa silih berganti. Yang kemudian melahirkan ketergantungan pada hukum-hukum dan solusi-solusi Kapitalis. Bahkan, tanpa membutuhkan upaya-upaya kompromi lagi, sehingga tidak merasa riskan untuk meninggalkan hukum-hukum Islam dan mengadopsi hukum-hukum non-Islam. Tujuanya adalah agar bisa meraih kemajuan dalam percaturan kehidupan, sejajar dengan dunia yang berperadaban tinggi. Juga agar bisa menyusul kelompok bangsa-bangsa Kapitalis atau bangsa-bangsa yang menerapkan Sosialisme dan mneuju ke tahap Kominisme. Dengan menganggap, baik Kapitalis maupun Sosialis itu, sebagai bangsa-bangsa yang maju.
Sedangkan golongan yang amat sedikit dari kalangan mereka yang masih memegang Islam mereka duga memiliki kecenderungan terhadap pemikiran-pemikiran Kapitalis. Akan tetapi, mereka masih mempunyai obsesi tentang kemungkinan untuk mengkompromikan antara Islam dengan Kapitalis dan Sosialis. Hanya sayang sekali, bahwa mereka yang berupaya untuk mengkompromikan antara Islam dengan idiologi non-Islam itu tidak memiliki pengaruh/peranan sama sekali dalam kehidupan masyrakat, dilihat dari segi interkasinya di tengah-tengah kehidupan manusia.
Oleh karena itu, memberikan pemikiran-pemikiran Islam dan hukum-hukum syara’ sebagai solusi kehidupan jelas akan mengalami pertarungan dengan manusia yang kosong dari pemikiran dan metode berfikir, juga akan bertarung dengan kecenderungan terhadap pemikiran-pemikiran Kapitalis atau Sosialis termasuk dengan realitas kehidupan sehari-hari yang dikendalikan oleh sistem Kapitalis.
Selama pemikiran itu tidak kokoh hingga betul-betul menancap kuat dalam benak dan akal mereka, maka tidak mungkin pemikiran itu akan menggoncang orang-orang tersebut, bahkan rasanya sulit memalingkan perhatian mereka. Karena dengan pemikiran ini, ia akan mampu membawa logika-logika yang lemah plus dangkal itu ke dalam proses berfikir yang mendalam. Ia juga mampu menggoncang kecenderungan-kecenderungan yang menyimpang serta perasaan yang kacau hingga lahir kecenderungan yang benar, yaitu kepada pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam.
Karena itulah, maka seorang pengemban dakwah Islam harus senantiasa memaparkan asas-asas yang menjadi dasar pijakan hukum-hukum dan solusi-solusi Kapitalis. Ia harus menjelaskan kerusakan-kerusakannya, kemudian menghancurkannya. Ia juga harus senantiasa mendalami realitas-realitas kehidupan yang silih berganti, kemudian menjelaskan solusi Islam terhadap realitas itu, yang merupakan hukum-hukum syara’ yang wajib diambil, dilihat dari fakta bahwa ia merupakan hukum syara’ yang digali berdasarkan Kitabullah dan Sunah Rasulullah, atau dalil yang ditunjukkan oleh keduanya. Bukan dari cocok atau tidak cocoknya untuk masa sekarang. Dengan kata lain, ia harus menjelaskan bahwa hukum mengambilnya adalah wajib dilihat dari segi aqidah bukan karena maslahat. Maka, untuk menyampaikannya harus dilandasi dengan penjelasan dalil syara’nya yang menjadi pijakan istimbat-nya, atau penjelasan illat-nya dengan illat syar’iyah, yang telah dinyatakan, maupun yang telah ditunjukkan oleh nash syara’ yang serupa.
Masalah paling berat yang telah memalingkan kaum muslimin, serta penyakit paling parah yang mereka derita dalam kehidupan mereka ini adalah masalah pemikiran yang menyangkut persoalan pemerintahan dan ekonomi. Karena pemikiran-pemikiran inilah yang paling banyak diterima dan disambut dengan penuh kebanggaan oleh kaum muslimin. Disamping pemikiran-pemikiran inilah yang paling banyak direkayasa oleh Barat agar bisa diterapkan secara praktis, bahkan mereka senantiasa mengawasi upaya penerapannya itu dengan gigih dan terus-menerus. Apabila umat Islam dipimpin dengan mempergunakan sistem Demokrasi secara de jure –dan ini merupakan usaha negara imperialis Kafir supaya penjajahan serta sistem mereka tetap bisa dipertahankan—maka umat Islam secara de facto dipimpin dengan mempergunakan sistem ekonomi Kapitalis pada semua sektor kehidupan perekonomiannya. Karena itu, maka pemikiran-pemikiran Islam tentang ekonomi inilah yang sebenarnya merupakan pemikiran yang paling kuat pengaruhnya dalam kehidupan perekonomian di dunia Islam, dengan alasan bahwa pemikiran inilah yang akan merubah umat secara revolusioner dan pemikiran inlah paling banyak dilawan oleh negara imperialis Kafir beserta kaki tangan dan para pengagum Barat, yakni para penguasa, orang-orang yang tersesat serta mereka yang mejadi pengagum Barat.
Oleh karena itu, kiranya perlu diberikan gambaran yang jelas tentang ekonomi dalam sistem Kapitalis, yang dipergunakan oleh Barat sebagai pemikiran paling mendasar untuk membangun economic policy-nya. Sehingga para pecandu sistem ekonomi Barat itu bisa mengetahui dengan sendirinya kebobrokan sistem ini dan mereka juga bisa memahami kontradiksinya dengan Islam, yang kemudian mereka bisa melihat dengan jelas pemikiran-pemikiran ekonomi Islam yang bisa memberikan solusi terhadap problem-problem kehidupan perekonomian itu dengan solusi yang tepat, serta menjadikannya sebagai life style yang khas yang bertentangan dengan kehidupan Kapitalis, baik menyangkut dasar maupun serpian (furu’)-nya yang lain.

Apabila kami paparkan sistem ekonomi dalam pandangan ideologi Kapitalis, maka kita akan menemukan bahwa ekonomi dalam pandangan mereka adalah apa yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan (needs) manusia beserta alat-alat (goods) pemuasnya. Dimana ia sesungguhnya hanya membahas masalah yang menyangkut aspek-aspek yang bersifat materi dari kehidupan manusia.
Sistem itu dibangun dengan tiga kerangka dasar. Pertama, adalah kelangkaan atau keterbatasan barang-barang dan jasa-jasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Dimana barang-barang dan jasa-jasa itu tidak mampu atau memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan terus-menerus bertambah kuantitasnya. Dan inilah masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, menurut mereka. Kedua, adalah nilai (value) suatu barang yang dihasilkan, itulah yang menjadi dasar penelitian ekonomi, bahkan yang paling sering dikaji. Ketiga, adalah harga (price) serta peranan yang dimainkannya dalam produksi, konsumsi dan distribusi. Dimana harga merupakan alat pengendali dalam sistem ekonomi Kapitalis.
Mengenai kelangkaan dan keterbatasan barang-barang dan jasa-jasa secara relatif hal itu memang betul ada pada karakteristik barang-barang dan jasa-jasa itu sendiri sebagai alat pemuas kebutuhan-kebutuhan manusia. Mereka mengatakan, bahwa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan karena itu, maka harus ada alat-alat pemuasnya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan itu sebenarnya hanya bersifat meteri semata. Karena bisa jadi kebutuhan-kebutuhan itu berupa sesuatu yang bisa dirasakan dan diindera manusia, seperti kebutuhan manusia akan makanan dan pakaian. Juga bisa jadi kebutuhan-kebutuhan yang hanya bisa dirasakan, namun tidak dapat diindera oleh mereka, seperti kebutuhan manusia akan jasa layanan dokter dan guru. Sementara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat ma’nawi (non-fisik) seperti rasa bangga dan atau kebutuhan spiritual seperti pensucian/penghormatan yang tertinggi, Semuan itu tidak pernah dikenal keberadaannya menurut sistem ekonomi mereka, bahkan hal itu tidak pernah mereka beri tempat, dan tidak pernah diperhatikan ketika membahas kajian ekonomi tersebut.
Sedangkan alat-alat pemuas yang mereka sebut dengan sebutan barang dan jasa itu adalah, bahwa barang itu esensinya merupakan alat pemuas kebutuhan-kebutuhan yang bisa diindera dan dirasakan. Sementara jasa adalah alat pemuas kebutuhan-kebutuhan yang bisa dirasakan namun tidak bisa diindera. Sedangkan apa yang menyebabkan barang dan jasa itu menjadi alat pemuas? Menurut mereka, yang menyebabkannya adalah kegunaan (utility) yang ada pada barang dan jasa tersebut. Dimana kegunaan (utility) itu bersifat subjektif, yaitu apabila ada barang yang memiliki kegunaan itu, maka barang tersebut layak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan, dilihat dari segi bahwa kebutuhan menurut kaca mata ekonomi mereka itu adalah keinginan. Sehingga barang yang memiliki kegunaan (utility) itu menurut kaca mata ekonomi ini adalah segala sesuatu yang diinginkan, baik yang bersifat primer atau non primer, maupun yang dianggap oleh sebagian orang memberi kepuasan (satisfaction) sedangkan menurut sebagian yang lain membahayakan. Maka sesuatu itu menurut kaca mata ekonomi tetap dianggap berguna (memiliki utility), selama masih ada orang yang menginginkannya.
Pandangan inilah yang melahirkan penilaian mereka, bahwa sesuatu itu berguna (memiliki utility tertentu) dari kaca mata ekonomi, sekalipun persepsi umum menganggap tidak bermanfaat atau justru berbahaya. Khamar dan candu, misalnya, adalah sesuatu yang memiliki utility tertentu dalam pandangan para ekonom. Sebab ia masih diinginkan oleh sebagian orang. Maka dengan kerangka inilah, para ahli ekonomi itu berpendapat tentang alat-alat pemuas kebutuhan tersebut. Yaitu dengan melihatnya sebagai barang-barang dan jasa-jasa yang bisa memenuhi kebutuhan saja, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain. Dengan kata lain, mereka memandang antara kebutuhan dengan kegunaan (utility) itu sebagai apa adanya, bukan sebagai sesuatu yang dipandangan dengan semestinya. Sehingga mereka hanya memandang kegunaan (utility) itu dari segi bisa memuaskan kebutuhan atau tidak, dan tidak lebih dari sekedar itu. Karena itu, mereka memandang khamar dari segi bahwa khamar itu memiliki nilai ekonomi, sebab khamar itu bisa memuaskan kebutuhan seseorang. Mereka juga memandang industri khamar itu sebagai pemberi jasa, dimana dari segi jasa jelas memiliki nilai ekonomi, karena jasa itu bisa untuk memuaskan kebutuhan individu.
Inilah karakteristik kebutuhan itu menurut kaca mata mereka. Yaitu sebagai alat-alat pemuas kebutuhan. Sehingga para pakar ekonomi Kapitalis tidak pernah memperhatikan masalah-masalah yang semestinya harus dijadikan pijakan oleh masyarakat. Sebaliknya, mereka hanya memperhatikan objek pembahasan ekonomi itu dari segi apakah bisa memuaskan kebutuhan atau tidak. Oleh karena itu, perhatian para pakar ekonomi hanya bertumpu pada peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa. Yaitu meningkatkan –baik secara kuantitatif maupun kualitatif– alat-alat pemuas itu dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain. Dengan dasar pijakan inilah, maka para pakar ekonomi tersebut membahas upaya peningkatan produksi alat-alat pemuas kebutuhan manusia. Ketika mereka memandang bahwa alat-alat pemuas itu terbatas, maka alat-alatpemuas itu tidak akan cukup untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia, karena –menurut mereka– kebutuhan itu bersifat tak terbatas. Padahal di sana ada sejumlah kebutuhan pokok (basic needs) yang harus dipenuhi oleh manusia, sebagai manusia yang membutuhkannya. Juga ada sejumlah kebutuhan yang terus meningkat, pada saat taraf kehidupan materi manusia itu terus meningkat hingga sampai pada taraf yang sedemikian tinggi. Hal ini terus berkembang dan meningkat sehingga semuanya membutuhkan pemuasan dengan cara pemuasan yang menyeluruh. Semuanya ini tidak akan pernah terwujud, meskipun barang-barang dan jasa-jasa tersebut jumlahnya –baik secara kuantitatif maupun kualitatif—menigkat terus.
Dari sinilah kemudian muncul pandangan dasar terhadap masalah ekonomi, yaitu banyaknya kebutuhan sementara alat pemuasnya terbatas. Dimana jumlah barang dan jasa –yang secara kuantitatif dan kualitatif itu banyak– tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan manusia secara menyeluruh. Pada saat ini masyarakat akan menghadapi masalah ekonomi, yaitu kelangkaan atau keterbatasan barang-barang dan jasa-jasa secara relatif. Akibat pasti dari kelangkaan dan keterbatasan itu adalah adanya sebagian kebutuhan yang senantiasa terpenuhi secara parsial saja atau bahkan sama sekali tidak terpenuhi.
Selama masalahnya tetap seperti ini, maka harus ada kaidah-kaidah yang digunakan sebagai pijakan oleh anggota masyarakat dalam rangka menentukan, mana kebutuhan-kebutuhan yang akan memperoleh pemenuhan, dan mana kebutuhan-kebutuhan yang harus diabaikan. Dengan kata lain, harus ada kaidah yang dipergunakan untuk menentukan bagaimana cara mendistribusikan barang yang terbatas untuk memnuhi kebutuhan yang tak terbatas itu? Oleh karena itu, bagi mereka masalah sebenarnya adalah kebutuhan-kebutuhan dan barang-barang tersebut, bukan manusianya. Dengan kata lain, masalahnya adalah peningkatan produksi barang untuk memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi kebutuhan masing-masing individu.
Selama masalahnya tetap seperti itu, maka harus ada kaidah yang dipergunakan, yaitu kaidah yang bisa menjamin tercapainya tingkat produksi setinggi-tingginya, sehingga peningkatan barang-barang itu bisa diupayakan. Yaitu terpenuhinya barang-barang dan jasa-jasa bagi semua orang, bukan bagi masing-masing orang. Dengan demikian, masalah distribusi barang-barang dan jasa-jasa itu sangat erat kaitannya dengan masalah produksi. Jadi tujuan utama pembahasan ekonomi adalah mengupayakan pertambahan barang-barang dan jasa-jasa yang dikonsumsi oleh seluruh manusia. Karena itu, pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar produk nasional akan menduduki tempat terpenting di antara semua tema-tema ekonomi yang lainnya. Karena pembahasan tentang penambahan produk nasional merupakan pembahasan yang paling urgen dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi. Yaitu terbatasnya barang-barang dan jasa-jasa bagi kebutuhan manusia. Karena mereka yakin, bahwa tidak akan mungkin bisa memecahkan kemiskinan absolut (absolute poverty) dan kemiskinan struktural, kecuali dengan cara meningkatkan jumlah produksi. Jadi, solusi ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat itu hanya dilakukan dengan cara meningkatkan produksi.
Sedangkan nilai barang yang dihasilkan diukur sesuai dengan tingkat kegunaannya, yang bisa jadi berkaitan dengan individu tertentu, bisa jadi juga berkaitan dengan barang lain. Untuk kasus yang pertama sering disebut dengan nilai guna (utility value), sedangkan pada kasus yang kedua sering disebut dengan nilai tukar (exchange value). Adapun tentang utility value itu bisa disimpulkan sebagai satuan dari satu barang, yang diukur berdasarkan kegunaan terakhir benda tersebut, atau kegunaan pada satuan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan paling rendah. Inilah yang mereka sebut dengan teori kepuasan batas atau kepuasan akhir (marginal satisfaction theory). Yaitu manfaat, guna atau kepuasan yang tidak ditentukan berdasarkan pandangan produsen, yang nilainya ditentukan sesuai dengan biaya produksinya. Sebab saat itu kegunaan tersebut benar-benar dikendalikan oleh penawaran (supplay) saja dan bukan oleh permintaan (demand). Begitu pula, nilai guna tidak ditentukan berdasarkan pandangan permintaan konsumen (demand), sehingga nilainya ditentukan oleh kadar kegunaan yang ada serta kebutuhan konsumen pada kegunaan tersebut, yang didukung faktor kelangkaannya. Karena pada saat itu, nilai dikendalikan oleh permintaan konsumen (demand) saja bukan oleh penawaran (supplay). Semestinya nilai dikendalikan secara seimbang antara permintaan konsumen dan penawaran, sehingga kegunaanya (utility) itu akan didapatkan pada batas unit paling akhir untuk memenuhi kebutuhan –ketika batas akhir pemenuhannya. Dengan kata lain –kalau diibaratkan pada sepotong roti– maka nilai roti itu ditentukan berdasarkan batas titik akhir rasa lapar, bukan pada titik awalnya; juga pada saat persediaan roti itu ada di pasar, bukan pada saat kelangkaannya. Inilah nilai kegunaan (utility value) itu.
Sedangkan nilai tukar (exchange value) bersifat subjektif sekali. Apabila nilai tukar (exchange value) itu ada pada sebuah barang, maka barang itu memiliki nilai yang layak ditukar. Mereka mendefinisikan nilai tukar (exchange value) sebagai kekuatan tukar pada barang, terkait dengan barang lain. Oleh karena itu –kalau diibaratkan pada gandum, terkait dengan jagung– maka nilai gandum dapat diukur dengan sejumlah jagung yang harus diberikan agar memperoleh sejumlah gandum. Adapun nilai guna (utility value) biasa disebut dengan guna (utility) saja, sedangkan nilai tukar (exchange value) itu disebut dengan nilai (value) saja.
Pertukaran hanya bisa dilakukan secara sempurna, apabila ada alat tukar (medium of exchange) yang dijadikan ukuran untuk barang dan jasa, atau yang memiliki nilai terdekat dengan barang dan jasa tersebut. Dari sinilah, maka menurut para pakar ekonomi Kapitalis, perlunya membahas tentang nilai. Sebab, nilai merupakan obyek penukaran dan sifat yang bisa diukur. Disamping itu, karena ia merupakan standar yang dipergunakan untuk mengukur barang-barang dan jasa-jasa (unit of account), serta untuk membedakan aktivitas-aktivitas produktif dan non produktif. Karena produksi adalah penciptaan atau penambahan guna (atas suatu barang). Dimana produksi itu akan sempurna dengan adanya seperangkat kegiatan tertentu. Untuk mengklasifikasikan di antara kegiatan-kegiatan tersebut, antara yang produktif dengan yang non produktif, serta mana yang lebih banyak produktivitasnya daripada yang lain, hal ini membutuhkan standar pecahan (unit of account) bagi barang-barang produksi dan jasa-jasa yang beragam bentuknya. Standar pecahan (unit of account) itu merupakan nilai-nilai kesepakatan bagi barang-barang produksi dan jasa-jasa yang beragam bentuknya. Atau dengan ungkapan lain, alat itu merupakan perkiraan yang disepakati bagi aktivitas tertentu yang dicurahkan, atau jasa tertentu yang diberikan. Dimana perkiraan ini menjadi sesuatu yang sedemikian urgen, karena pada komunitas yang sudah maju, produksi dalam rangka melindungi pertukaran tersebut telah menggeser kedudukan produksi yang berfungsi melindungi masalah konsumsi. Sehingga saat ini, masing-masing orang melakukan pertukaran semua produknya atau sebagian besar produknya dengan barang-barang lain yang diproduksi oleh orang lain.
Pertukaran ini, hanya bisa dilakukan dengan sempurna kalau ada alat tukar (medium of exchange) bagi barang dan jasa. Karena itu dibutuhkan adanya perkiraan nilai pada barang dan jasa, sehingga pertukaran ini bisa sempurna. Oleh karena itu mengetahui apa yang dimaksud dengan nilai (value), adalah masalah yang urgen bagi kegiatan produksi dan konsumsi. Dengan kata lain, ia merupakan sesuatu yang sedemikian urgen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, melalui alat-alat pemuas kebutuhan tersebut.
Namun demikian, nilai tukar (exchange value) pada saat ini telah dikhususkan pada satuan nilai tertentu sehingga satuan itulah yang menjadi terkenal. Pada komunitas yang sudah maju, nilai-nilai barang itu tidak dinisbatkan pada sebagian benda dengan menggunakan sebagian yang lain, melainkan dinisbatkan kepada benda tertentu yang disebut dengan uang. Sedangkan penisbatan pertukaran barang dengan uang itu disebut dengan harga (price). Maka, harga adalah nilai tukar (exchange value) barang yang dinyatakan dengan uang. Karena itu, dalam hal ini ada perbedaan antara nilai tukar itu sendiri dengan harga. Dimana nilai tukar (exchange value) itu adalah penisbatan pertukaran barang dengan barang-barang lain secara mutlak. Baik barang lain itu berupa uang, barang ataupun jasa. Sedangkan harga adalah nilai tukar (exchange value) barang dengan uang tertentu.
Hal ini membawa konsekuensi, bahwa seluruh harga barang bisa jadi akan membumbung tinggi pada saat yang bersamaan (mengalami inflasi), kemudian pada saat yang lain, secara bersamaan, seluruhnya bisa menjadi turun (mengalami deflasi), ketika pada saat yang sama exchange value-nya mustahil naik dan turun secara bersamaan. Dan bisa jadi harga-harga barang itu berubah, tanpa membawa konsekuensi perubahan exchange value-nya. Oleh karena itu, sebenarnya harga barang adalah salah satu nilai-nilai barang. Dengan kata lain, harga merupakan nilai barang yang terkait dengan satuan uang saja.
Maka, ketika harga itu merupakan salah satu nilai, secara pasti harga itu merupakan standar (tolok ukur) bagi barang, apakah barang itu bernilai guna (utility) atau tidak (disutility). Dia juga merupakan standar (tolok ukur) bagi tingkat kegunaan barang itu. Oleh karena itu barang dan jasa itu dinilai memiliki kegunaan dan produktivitas, apabila masyarakat menentukan barang dan jasa tertentu itu dengan harga tertentu. Sedangkan tingkat kegunaannya, diukur dengan harga yang diterima oleh kelompok konsumen yang diberikan kepada produsen untuk memperoleh barang tersebut. Baik barang itu merupakan barang hasil pertanian ataupun industri; baik jasa itu merupakan layanan pedagang, layanan jasa biro angkutan, dokter ataupun insinyur.
Sedangkan peran yang dimainkan oleh harga dalam kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi itu –menurut mereka– adalah karena struktur harga itulah yang menentukan siapa produsen-produsen yang boleh masuk ke dalam area produksi tersebut dan siapa di antara mereka yang tetap akan menjauhi kelompok produsen itu; dengan cara yang sama, ia juga dipergunakan untuk menentukan siapa konsumen yang boleh menikmati pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya dan siapa di antara mereka yang kebutuhan-kebutuhannya tetap tidak terpenuhi. Disamping itu beban produksi barang-lah yang menjadi faktor utama yang akan menentukan penawarannya (supplay) di pasar. Sedangkan kegunaan barang adalah faktor utama yang akan menentukan kekuatan permintaan (demand) pasar barang tersebut. Dimana masing-masing –baik penawaran maupun permintaan — akan diukur dengan harga. Karena itu, menurut orang-orang Kapitalis, pembahasan tentang supplay and demand itulah yang menjadi dua pembahasan utama dalam ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan supplay and demand adalah supplay and demand di pasar.
Seperti halnya permintaan (demand ) tidak mungkin bisa dinyatakan selain dengan menyebut satuan harga, maka begitu pula dengan penawaran (supplay ) juga tidak bisa tentukan dengan selain harga. Hanya saja permintaan itu akan berubah dengan kebalikan perubahan harga. Karena itu, apabila harga naik, maka permintaan akan turun, sebaliknya apabila harga turun, maka permintaan akan naik. Berbeda dengan penawaran, sebab penawaran itu akan berubah dengan mengikuti perubahan harga, dan searah dengan perubahan harga tersebut. Dimana, penawaran itu bisa bertambah dengan naiknya harga (di pasar) dan penawaran akan menurun, apabila harga (di pasar) turun. Dalam masing-masing kondisi itu, harga memiliki pengaruh yang dominan dalam supplay and demand. Dengan kata lain, harga memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan tingkat produksi dan konsumsi.
Bagi mereka, struktur harga merupakan metode yang paling akurat untuk mendistribusikan barang-barang dan jasa-jasa kepada anggota masyarakat. Karena kegunaan (utility) itu adalah hasil jerih payah yang dicurahkan oleh manusia; sehingga apabila upah itu tidak seimbang dengan kerjanya (jerih payahnya), maka jelas tingkat produksi akan turun. Oleh karena itu, metode yang paling akurat untuk mendistribusikan barang-barang dan jasa-jasa kepada anggota masyarakat itulah yang digunakan untuk menjaga tingkat produksi setinggi-tingginya. Dan metode itu adalah metode harga. Itulah yang menurut mereka, disebut dengan struktur harga atau mekanisme harga. Mereka berpendapat bahwa harga itu akan mempengaruhi keseimbangan ekonomi secara otomatis. Sebab mekanisme harga dibangun dengan prinsip membiarkan kebebasan konsumen agar mereka menentukan sendiri distribusi barang-barang yang dimiliki oleh masyarakat, melalui berbagai macam kegiatan ekonomi; karena mereka ingin membeli sejumlah barang tertentu, dan bukan sejumlah barang yang lain. Karena itu, mereka akan membelanjakan pendapatan mereka, yang mereka peroleh untuk membeli apa yang mereka butuhkan dan apa saja yang mereka senangi.
Maka, seorang konsumen yang tidak suka minum khamar, dia tidak akan membelinya, sehingga pendapatannya akan dibelanjakan kepada barang konsumsi yang lain. Dan apabila jumlah konsumen yang tidak suka khamar, atau semua orang menjadi tidak suka kepada khamar, maka jelas produsen khamar akan bangkrut, karena dianggap tidak menguntungkan. Tidak adanya permintaan khamar mengakibatkan produsen khamar akan tutup. Jadi, konsumenlah yang menentukan jumlah serta jenis-jenis produksi, sesuai dengan keinginan mereka. Sementara, dengan harga itulah barang-barang dan jasa-jasa bisa didistribusikan, agar bisa dijangkau oleh para konsumen atau tidak serta agar bisa memberikan (untung) kepada produsen atau tidak.
Dengan demikian, struktur harga itulah yang mendorong laju produksi, dan dialah yang menentukan distribusi (barang dan jasa). Dan dialah yang menjadi alat untuk melakukan kontak antara produsen dan konsumen. Dengan kata lain, ia merupakan penyeimbang (balance) antara jumlah produksi dan konsumsi (barang dan jasa).
Sedangkan keberadaan harga sebagai pendorong laju produksi adalah karena yang menjadi pendorong utama manusia melakukan aktivitas dalam bentuk usaha produktif atau untuk melakukan suatu pengorbanan, hal itu ditentukan oleh insentif yang berupa materi untuk mencurahkan tenaga atau pengorbanan tersebut. Para pakar ekonomi Kapitalis, bahkan menjauhi pembahasan aktivitas manusia mencurahkan tenaganya, karena dorongan moral atau spiritual. Adapun dorongan moral yang mereka akui eksistensinya itu pun mereka kembalikan kepada insentif yang bersifat materi. Mereka berpendapat, bahwa pengorbanan yang dicurahkan oleh manusia itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta keinginan-keinginannya yang bersifat materi. Dimana pemenuhan itu bisa jadi dengan cara mengkonsumsi barang yang langsung dihasilkan, atau bisa jadi dengan cara mendapatkan upah dalam bentuk finansial yang bisa dipergunakan untuk memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang telah diproduksi oleh orang lain.
Dan karena manusia dalam pemenuhan sebagian besar kebutuhannya, jika tidak seluruhnya, senantiasa bergantung kepada pertukaran tenaga dengan tenaga orang lain, maka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut sebenarnya dibangun melalui perolehan upah yang berupa uang dari tenaganya yang diberikan oleh perolehan atas sejumlah barang dan jasa tertentu. Dan bukan dibangun melalui perolehan sejumlah barang yang dia hasilkan. Karena itu, upah yang berupa uang itulah (harga) yang menjadi pendorong manusia untuk berproduksi. Oleh karena itu, hargalah yang mendorong para produsen untuk mencurahkan tenaganya. Dengan begitu, hargalah yang esensinya mendorong laju produksi.
Adapun harga yang berfungsi untuk mengatur distribusi (barang dan jasa), adalah karena manusia itu ingin memenuhi seluruh kebutuhannya. Karena itu, dia berusaha untuk meraih sejumlah barang dan jasa yang bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Andaikan tiap orang dibebaskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, niscaya ia tidak akan pernah berhenti mengumpukan dan mengkonsumsi barang-barang yang dia inginkan. Akan tetapi kalau tiap orang selalu berusaha meraih hingga sampai pada suatu tujuan, maka pasti orang itu akan berhenti memenuhi kebutuhan-kebutuhannya pada batas-batas yang menjadi kesanggupan pertukaran tenaganya dengan tenaga orang lain; atau sampai pada batas harga (yang sanggup mereka tawar).
Oleh karena itu, maka harga merupakan pengendali yang dibuat secara alami dan bisa menghentikan manusia dari tindakan konsumtif pada batas yang sesuai dengan penghasilannya. Dengan adanya harga itu, manusia kemudian berfikir dan menimbang serta mengukur kebutuhan-kebutuhannya yang kompetitif itu. Dimana kebutuhan-kebutuhan tersebut menuntut agar dipenuhi. Maka, dia kemudian mengambil mana-mana yang dipandangnya urgen dan dia tidak mengambil mana-mana yang dipandangnya kurang urgen. Karena itu, hargalah yang memaksa seseorang untuk menganggap cukup dengan terpenuhinya sebagian kebutuhannya, secara parsial, agar pemenuhan terhadap sebagian yang lain tidak lepas dari dirinya. Bagi dia suatu barang sama-sama penting dengan barang yang lain yang telah dipenuhi secara parsial (terpenuhi sebagian saja)
Maka, harga itulah yang juga mengatur distribusi kebutuhan individu dan manfaat/keuntungan yang terbatas pada sejumlah konsumen yang mencari manfaat-manfaat tersebut. Sehingga, ketidakseimbangan penghasilan konsumen itulah yang menjadikan kegiatan konsumsi masing-masing individu tersebut terbatas pada manfaat yang bisa dipenuhi oleh penghasilannya. Dengan demikian konsumsi sebagian barang itu terbatas pada apa yang dipenuhi, sesuai dengan penghasilannya yang akhirnya berlaku secara umum bagi semua orang yang mampu menjangkau batas harga paling minim. Maka kenaikan harga pada sebagian barang dan turun pada sebagian barang yang lain, serta terjangkaunya sebagian barang tersebut oleh upah dalam bentuk uang, dan tidak terjangkaunya sebagian yang lain, maka hargalah yang mengatur distribusi manfaat bagi konsumen.
Sedangkan keberadaan harga sebagai penyeimbang (balance) antara tingkat produksi dan konsumsi, atau sebagai alat perantara antara produsen dan konsumen, itu karena produsen yang memenuhi keinginan-keinginan para konsumen supaya dipuaskan dengan adanya keuntungan yang diperoleh. Sementara bagi produsen jika hasil produksinya tidak diterima oleh para konsumen, pasti dia akan rugi. Cara yang bisa ditempuh oleh produsen agar produknya tetap digemari oleh konsumen adalah semata-mata ditentukan oleh harga. Dari harga inilah, dia bisa mengetahui keinginan para konsumen. Apabila konsumen bermaksud membeli barang tertentu, maka harga barang tersebut di pasar akan naik. Karena itu, produksi barang ini terus meningkat agar keinginan para konsumen tersebut bisa terpenuhi. Sebaliknya konsumen tidak mau membeli barang tertentu, tentu harga barang tersebut di pasar akan anjlok. Dengan begitu, jumlah produksi barang tersebut juga akan turun.
Berdasarkan hal ini bahan-bahan mentah yang diperlukan dalam produksi tertentu akan bertambah dengan naiknya harga, dan sebaliknya bahan-bahan mentah yang diperlukan dalam produk-produk tertentu akan turun dengan anjloknya harga. Karena itulah, harga adalah penyeimbang (balance) yang bisa menciptakan keseimbangan antara tingkat produksi dan konsumsi. Dialah yang menjadi alat penghubung antara produsen dengan konsumen. Hal ini berjalan secara otomatis. Dari sinilah, maka harga –menurut pandangan orang-orang Kapitalis– adalah tiang yang menjadi penyangga ekonomi. Bagi mereka, harga dalam ekonomi ibarat alat pengendali.
Inilah ringkasan sistem ekonomi dalam pandangan Kapitalis. Dan inilah yang mereka sebut dengan Politik Ekonomi (Political Economy). Dengan mengkaji dan membahas secara mendalam, maka akan nampak kebobrokan sistem ekonomi Kapitalis tersebut dari beberapa aspek:
Bagi mereka, ekonomi adalah sesuatu yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan sarana-sarana pemenuhannya. Sehingga mereka menjadikan produksi barang dan jasa, yang nota bene merupakan sarana pemuas kebutuhan, dengan distribusi barang dan jasa pada kebutuhan-kebutuhan tersebut, sebagai satu pembahasan. Dengan kata lain, mereka menjadikan kebutuhan-kebutuhan dan sarana-sarana pemuasnya merupakan dua hal yang saling menjalin menjadi satu pembahasan. Antara satu dengan lainnya tidak terpisah, malah salah satunya berada di tengah-tengah yang lain. Dengan demikian distribusi barang dan jasa menjadi satu pembahasan dengan produksi barang dan jasa.
Disamping itu, mereka memandang Ekonomi dengan satu pandangan yang meliputi barang-barang produksi (economic goods)dan cara pemerolehannya, tanpa dipisahkan antara keduanya, dan tanpa dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Mereka memandang Ilmu Ekonomi dengan Sistem Ekonomi dengan pandangan yang sama, tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Padahal ada perbedaan antara Sistem Ekonomi dan Ilmu Ekonomi.
Sistem Ekonomi menjelaskan tentang distribusi kekayaan dan kepemilikannya, serta bagaimana malakukan transaksi terhadap kekayaan tersebut dan sebagainya. Dengan penjelasan ini berarti mereka mengikuti pandangan hidup tertentu (sistem ekonomi Kapitalis). Oleh karena itu, sistem ekonomi dalam pandangan Islam tentu berbeda dengan sistem ekonomi dalam pandangan Sosialisme maupun komunisme, dan berbeda pula dalam pandangan Kapitalis. Karena, masing-masing mengikuti pandangan hidup ideologi tertentu, yang berbeda dengan Ilmu Ekonomi. Ilmu Ekonomi membahas tentang produksi dan kualitasnya serta bagaimana menentukan dan memperbaiki sarana-sarananya. Hal ini bersifat universal bagi semua bangsa, yang tidak spesifik berdasarkan idiologi tertentu, melainkan seperti layaknya sains yang lain.
Sebagai contoh, adalah pandangan tentang kepemilikan. Kepemilikan dalam Sistem Kapitalis jelas berbeda dengan Sistem Sosialis, dan berbeda pula dengan Sistem Islam. Sedangkan cara memperbaiki produksi, maka hal ini menyangkut suatu realitas (fakta) yang bersifat ilmiah. Hal ini sama bagi semua manusia, dari segi memandangnya, meskipun pemahaman ideologinya bisa berbeda-beda.
Mencampuradukkan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan dalam satu pembahasan, atau antara cara menghasilkan barang-barang produksi dengan cara mendistribusikannya dan menjadikan keduanya sebagai satu kesatuan adalah hal yang keliru. Inilah yang melahirkan kontaminasi dan intervensi dalam pembahasan-pembahasan ekonomi, di kalangan orang Kapitalis. Karena itu, asas pembentukan ekonomi dalam ideologi Kapitalis adalah asas yang salah.
Sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi dan diangap terbatas pada materi adalah juga salah dan bertentangan dengan realitas (fakta) kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sebab, ternyata ada kebutuhan moral (ma’nawiyah) dan kebutuhan spiritual (ruhiyah). Dimana kebutuhan tersebut, masing-masing menuntut agar dipenuhi sebagaimana kebutuhan yang bersifat materi. Dan masing-masing membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhinya.
Adapun pandangan para ekonom Kapitalis terhadap kebutuhan dan manfaat, sebagai apa adanya, bukan masalah-masalah yang semestinya harus dijadikan sebagai pijakan oleh masyarakat, adalah pandangan yang mencerminkan bahwa para pakar ekonomi Kapitalis itu melihat manusia yang bersifat materi semata, tanpa kecenderungan-kecenderungan spiritual, pemikiran-pemikiran tentang budi pekerti, dan tujuan-tujuan yang bersifat nonmateri. Mereka tidak pernah memperhatikan masalah-masalah yang semestinya harus dijadikan pijakan oleh masyarakat, seperti ketinggian moral dengan menjadikan sifat-sifat terpuji sebagai dasar buat interaksinya. Termasuk hal-hal yang mendorongnya, seperti ketinggian spiritual, dengan menjadikan kesadaran hubungan dengan Allah sebagai sesuatu yang mengendalikan interaksi-interaksi tersebut dalam rangka memperoleh ridla Allah.
Mereka tidak pernah memperhatikan semua perkara tersebut. Perhatian mereka tiada lain hanya pada materi yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan meterial mereka saja. Karena itu, mereka tidak akan melakukan penipuan dalam jual beli kecuali karena ingin mencari untung dalam bisnisnya. Apabila mereka memperoleh keuntungan dengan cara penipuan, maka penipuan tersebut mereka perbolehkan. Mereka juga tidak akan memberi makan fakir miskin karena tunduk pada perintah Allah sebagai pendorong untuk bersedekah. Akan tetapi, mereka melakukannya, karena semata-mata agar fakir miskin tersebut tidak mencuri kekayaan mereka. Kalau kemudian kekayaan dan penghasilan mereka bertambah karena membiarkan mereka menderita kelaparan, maka hal itu akan dilakukan.
Begitulah. Perhatian para ekonom Kapitalis terpusat pada manfaat, sebagai sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan material semata. Maka manusia yang memiliki padangan seperti ini pada manusia yang lain serta membangun kehidupan ekonomi dengan berpijak pada pandangan semacam ini, adalah orang yang paling berbahaya bagi masyarakat dan seluruh manusia. Ini dari satu sisi.
Sedangkan dari sisi lain, seluruh harta dan jerih payah yang mereka sebut dengan barang dan jasa itu diperoleh oleh seseorang hanya semata-mata untuk dimanfaatkan serta menjadi alat tukar-menukar yang bisa membentuk hubungan antara satu orang dengan orang lain, maka ketika itu harus dilihat sebagai masalah-masalah yang seharusnya dijadikan pijakan oleh masyarakat tatkala mereka menginginkan harta dan kebutuhan, baik secara global maupun rinci. Karena itu, perhatian terhadap barang-barang produksi dilihat dari segi barang-barang tersebut memuaskan kebutuhan, tanpa memperhatikan masalah-masalah yang semestinya harus dijadikan pijakan oleh masyarakat. Hal itu sama halnya dengan memisahkan barang ekonomi dengan interaksi-interaksi tersebut. Dan ini tentu tidak mungkin. Karena barang-barang produksi tersebut dipergunakan manusia untuk saling tukar, dengan begitu terbentuklah interaksi di antara mereka. Interaksi-interaksi itulah yang membentuk masyarakat. Maka, ketika melihat barang-barang produksi, ia harus dilihat sebagai masalah-masalah yang semestinya harus dijadikan pijakan oleh masyarakat. Karena itu, kita tidak boleh mengklaim barang tersebut bermanfaat, semata-mata karena adanya orang yang menginginkannya. Baik barang itu esensinya membahayakan atau tidak; maupun mempengaruhi interaksi-interaksi manusia atau tidak; ataupun yang esensinya diharamkan menurut keyakinan orang atau tidak. Melainkan barang tersebut harus dianggap bermanfaat, sebagai perkara yang semestinya dijadikan pijakan oleh masyarakat.
Berdasarkan hal ini ganja, candu dan sebagainya tidak boleh dianggap sebagai barang yang bermanfaat, atau bahkan menganggapnya sebagai barang-barang produksi, semata-mata karena ada orang yang menginginkannya. Ketika melihat manfaat suatu barang harus melihat pengaruh barang-barang produksi tersebut terhadap hubungan masyarakat. Dengan kata lain, barang tersebut harus dilihat sebagai masalah-masalah yang semestinya dijadikan pijakan oleh masyarakat. Dan tidak boleh dilihat hanya sebatas barang saja.
Konsekuensi adanya pencampuradukan pembahasan tentang pemuasan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan alat-alat pemuasnya, serta konsekuensi pandangan para ekonom terhadap alat-alat pemuas dengan melihatnya hanya sebatas pemuas kebutuhan semata, tidak dengan melihatnya sebagai sesuatu yang lain, menyebabkan pandangan para ekonom tersebut dibangun dengan berpijak pada produksi kekayaan lebih besar daripada distribusinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan pandangan terhadap distribusi tersebut menjadi sebuah pandangan yang tidak utuh. Atas dasar inilah, maka sistem ekonomi Kapitalis itu hanya mengarah kepada satu tujuan, yaitu meningkatkan kekayaan negara secara total. Kemudian berusaha memperoleh tingkat produksi hingga setinggi-tingginya. Dan terealisasikannya kemakmuran anggota masyarakat setinggi mungkin sebagai akibat adanya pertambahan pendapatan nasional (national income), dan naiknya produksi suatu negara, yaitu memperoleh kekayaan dengan cara membiarkan mereka sebebas-bebasnya bekerja, untuk memproduksi dan mengumpulkan kekayaan tersebut.
Karena itu, ekonomi –dalam pandangan orang Kapitalis– bukan dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu serta terpenuhinya kebutuhan masing-masing individu secara menyeluruh, melainkan terfokus pada barang-barang yang akan memenuhi kebutuhan mereka. Dengan kata lain, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan secara kolektif, dengan naiknya produksi dan bertambahnya pendapatan nasional (national income) di suatu negara. Dengan cara tersebut, maka distribusi pendapatan dilakukan dengan cara kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja bagi anggota masyarakat, yaitu anggota masyarakat dibiarkan sebebas-bebasnya untuk memperoleh kekayaan apa saja yang mampu mereka peroleh, sesuai dengan faktor-faktor produksinya masing-masing. Baik pemenuhan tersebut dapat dipenuhi untuk untuk seluruh anggota masyarakat, atau terjadi pada sebagian orang, sedangkan yang lain tidak. Inilah Politik Ekonomi (Political Economy), atau Ekonomi Kapitalis. Ini jelas-jelas keliru dan bertentangan dengan realitas, serta tidak menyebabkan naiknya taraf kehidupan individu secara menyeluruh. Begitu pula, tidak pernah menghasilkan kemakmuran bagi setiap individu rakyat.
Kesalahannya terletak pada, bahwa kebutuhan-kebutuhan yang menuntut pemenuhan tersebut adalah kebutuhan-kebutuhan individu sebagai sebagai kebutuhan manusia (misalnya kebutuhan si Muhammad, si Shalih, si Hasan, dan lain-lain), bukan kebutuhan-kebutuhan segenap manusia, umat, ataupun bangsa. Sedangkan yang berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya adalah individu. Baik pemenuhannya untuk dirinya secara langsung, seperti makan atau pemenuhannya untuk dirinya karena terpenuhi secara kolektif seperti perlindungan terhadap umat.
Dengan demikian, masalah ekonomi sebenarnya hanya bertumpu pada distribusi alat-alat pemuas tersebut kepada individu; yaitu pendistribusian barang dan jasa kepada individu umat atau bangsa. Bukan bertumpu pada kebutuhan-kebutuhan yang dituntut oleh umat atau bangsa secara total, tanpa melihat masing-masing individunya. Dengan kata lain, masalahnya adalah kemiskinan yang menimpa individu. Bukan kemiskinan yang menimpa negara. Sehingga membahas sistem ekonomi adalah semata-mata membahas tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan pokok bagi setiap individu itu bisa terpenuhi. Bukan membahas tentang bagaimana agar barang-barang ekonomi tersebut bisa diproduksi.
Dari sinilah, maka mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi laju produksi nasional itu tidak lagi menjadi pembahasan yang membahas tentang pemenuhan seluruh kebutuhan pokok individu, secara pribadi-pribadi dengan cara menyeluruh. Akan tetapi, tema pembahasannya malah mengarah kepada pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan pokok (basic needs) manusia, dari segi manusianya (dengan sejumlah kebutuhan yang cenderung meningkat), serta pembahasan tentang distribusi kekayaan bagi anggota masyarakat, untuk menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok (basic needs) mereka, dimana hal itu menjadi suatu keharusan dan menduduki posisi utama.
Padahal dengan terpecahkannya masalah kemiskinan negara itu tetap tidak bisa memecahkan masalah kemiskinan individu-individu secara pribadi-pribadi. Sebaliknya dengan terpecahkannya masalah kemiskinan individu dan terdistribusikannya kekayaan negara itulah yang justru akan mendorong rakyat serta warga suatu negara untuk bekerja meningkatkan pendapatan (income) perkapita masyarakat. Sedangkan pembahasan yang membahas faktor-faktor yang bisa mempengaruhi laju produksi nasional dan income perkapita masyarakat itu, sebenarnya pembahasannya dibahas dalam ilmu ekonomi. Artinya, pembahasan tentang barang ekonomi (ekonomic goods) dan penambahan kuantitasnya, bukan membahas tentang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang diatur oleh sistem ekonomi.
Sedangkan tentang kelangkaan barang dan jasa yang bersifat nisbi (relatif) yang dianggap sebagai masalah ekonomi yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, termasuk klaim tentang banyaknya kebutuhan sedangkan alat pemuasnya terbatas, dengan kata lain ketidakmampuan barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhan manusia dengan pemenuhan secara menyeluruh, bahkan sebagai masalah utama ekonomi, adalah salah dan bertentangan dengan kenyataan. Hal itu, karena kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi secara pasti adalah kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) individu, dalam kapasitasnya sebagai manusia, bukan kebutuhan skunder ataupun tersier (lux). Meskipun, kebutuhan tersier (lux) tersebut juga bisa saja diupayakan dan dipenuhi.
Karena itu, sebenarnya kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tersebut terbatas kuantitasnya, dimana kekayaan dan jerih payah (tenaga) yang mereka sebut dengan barang dan jasa yang ada di dunia itu sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tersebut. Dimana seluruh kebutuhan primer (basic needs) tersebut bisa saja dipenuhi dengan pemenuhan secara menyeluruh oleh tiap-tiap konsumen. Sehingga tidak akan ada masalah dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tersebut, lebih-lebih dengan mengklaimnya sebagai masalah ekonomi yang senantiasa akan dihadapi oleh masyarakat.
Karena masalah ekonomi itu sebenarnya hanya terletak pada masalah pendistribusian kekayaan dan tenaga tersebut kepada tiap individu, dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) mereka dengan pemenuhan secara menyeluruh, serta membantu mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder hingga kebutuhan-kebutuhan tersier (lux) mereka.
Sedangkan masalah bertambahnya kebutuhan-kebutuhan yang silih berganti itu, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bertambahnya kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tersebut. Karena kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) manusia, dari segi manusianya (yaitu bisa memenuhi sandang, papan dan pangan) itu tidak akan pernah bertambah (bersifat statis). Akan tetapi yang bertambah dan terus meningkat adalah kebutuhan skunder atau tersier (misalnya, sudah bisa makan, ingin meningkatkan kualitas makanannya, atau bisa menyandang, ingin meningkatkan kualitas sandangnya, dan sudah bisa mengusahakan papan, masih ingin meningkatkan kualitas papannya –pent.). Maka, bertambahnya kebutuhan-kebutuhan yang ada terkait dengan majunya kehidupan materi manusia, sebenarnya hanya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersier (lux), dan bukan basic needs-nya. Dimana kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersier tersebut memang bisa diusahakan untuk dipenuhi, sekalipun kalau tidak dipenuhi juga tidak akan menimbulkan masalah. Justru yang menimbulkan masalah adalah apabila kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tersebut tidak terpenuhi.
Hanya saja bertambahnya kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersier (lux) itu adalah masalah lain, yang berhubungan dengan sejumlah komunitas yang hidup pada suatu daerah tertentu, dan tidak berhubungan dengan salah satu anggota komunitas daerah tersebut. Masalah inilah yang secara alami mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga, dia terdorong oleh dorongan yang muncul dari bertambahnya kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersier tersebut untuk berusaha menambah kauntitas alat-alat pemuas (yang dimiliki)-nya. Dimana, adakalanya dengan melakukan ekploitasi atau ekplorasi kekayaan alam yang ada di negaranya, atau dengan cara bekerja di negara lain, atau perluasan usaha dan melakukan join di negara lain.
Dan masalah ini tentu berbeda dengan masalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tiap anggota masyarakat tersebut secara menyeluruh. Karena masalah pendistribusian kekayaan kepada individu secara pribadi-pribadi untuk memenuhi seluruh kebutuhan primer (basic needs) mereka secara menyeluruh, serta membantu tiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersiernya, itu adalah masalah yang berkaitan dengan pandangan hidup tertentu, dan hal itu bersifat khas bagi bangsa-bangsa tertentu, atau ideologi tertentu.
Dimana, hal itu berbeda dengan masalah peningkatan income perkapita masyarakat dengan meningkatkan GNP-nya. Karena masalah tersebut menyangkut realitas negara yang bersifat riil, dari segi pengetahuan untuk menambah kuantitas kekayaan tersebut, baik dengan cara ekploitasi dan ekplorasi, atau imigrasi, atau perluasan usaha, ataupun dengan join. Dimana, masalah tersebut disesuaikan dengan realitas yang ada dan bisa dilaksanakan oleh setiap manusia (bersifat universal), dan umum yang tidak menyangkut pandangan hidup tertentu, serta tidak dispesifikasikan bagi bangsa dan ideologi tertentu.
Karena itu, kebijakan ekonomi yang dipergunakan semestinya adalah kebijakan yang bisa menjamin pendistribusian kekayaan negara, baik kekayaan di dalam maupun di luar negeri, kepada seluruh anggota masyarakat secara pribadi-pribadi, dari segi terjaminnya pemenuhan seluruh kebutuhan primer (basic needs) semua anggota masyarakat secara pribadi-pribadi, dengan pemenuhan secara menyeluruh. Disamping terjaminnya kemungkinan tiap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersier (lux) mereka.
Sedangkan untuk menaikkan tingkat produksi itu membutuhkan pembahasan ilmiah. Kalaupun pembahasan tersebut kemudian dibahas dalam sistem ekonomi, itu tentu tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi, yaitu terpenuhinya seluruh kebutuhan individu secara pribadi-pribadi dengan cara menyeluruh. Sebab, bertambah tingkat produksi tersebut akan menyebabkan meningkatnya tingkat kekayaan negara, dan tidak menyebabkan terpenuhinya seluruh kebutuhan primer (basic needs) semua individu dengan menyeluruh. Sebab, kadang-kadang negara tersebut kaya, dengan tingkat produksi nasionalnya (yang tinggi), semisal Irak dan Saudi, akan tetapi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) mayoritas anggota masyarakat di sana, tidak terpenuhi dengan pemenuhan secara menyeluruh.
Oleh karena itu, bertambahnya tingkat produksi nasional tersebut tidak akan menyelesaikan masalah utama, yang harus segera dipecahkan sebelum yang lainnya, yaitu terpenuhinya seluruh kebutuhan primer (basic needs) semua anggota masyarakat secara pribadi-pribadi, dengan cara menyeluruh, kemudian membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersier (lux) mereka. Karenanya, kemiskinan absolut (absolut proverty) dan kemiskinan struktural (stuctural proverty), yang menuntut harus dipecahkan itu adalah kemiskinan karena ketidakterpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia, bukan karena ketidakterpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang terus meningkat mengikuti perkembangan materi.
Sedangkan kemiskinan absolut (absolut proverty) dan kemiskinan struktural (stuctural proverty), yang menuntut harus dipecahkan itu adalah kemiskinan masing-masing anggota masyarakat secara pribadi-pribadi, bukan absolut dan stuctural proverty suatu negara. Kemiskinan tiap orang dengan konsepsi semacam ini, itu tidak akan bisa terpecahkan dengan menambah jumlah produksi nasional. Akan tetapi, hanya bisa terpecahkan dengan cara mendistribusikan kekayaan kepada seluruh individu secara pribadi-pribadi, dari segi terpenuhinya seluruh kebutuhan primer (basic needs) tiap individu secara menyeluruh, kemudian dibantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder atau primer mereka.
Adapun terhadap nilai, sistem ekonomi Kapitalis menganggap nilai tersebut bersifat nisbi (relatif), bukan hakiki (paten). Maka, menurut mereka, nilai itu adalah nilai menurut anggapan (i’tibariyah), artinya tinggal siapa yang menilai dan dengan apa dia dibandingkan. Karena itu, nilai satu hasta kain yang terbuat dari wool adalah batas akhir kemanfaatan (kegunaan) kain tersebut pada saat kain tersebut bisa diperoleh di pasar. Dimana nilainya bisa diukur dengan barang dan jasa yang bisa diperoleh oleh kain tersebut. Sehingga nilai tersebut akan berubah menjadi harga, apabila sesuatu yang dipergunakan –sebagai ukuran (standar)– untuk memperoleh kain tersebut adalah uang.
Dua nilai ini, menurut mereka, adalah dua hal yang harus dibedakan. Dimana masing-masing disebut dengan sebutan yang berbeda dengan yang lain. Yang satu disebut dengan sebutan nilai guna (utility value) dan yang lain disebut dengan sebutan nilai tukar (exchange value). Dan makna nilai, dengan batasan semacam ini adalah sesuatu yang salah. Karena nilai barang apapun, sebenarnya semata-mata ditentukan oleh kemanfaatan (kegunaan)-nya, dengan memperhatikan faktor kelangkaannya. Sehingga pandangan yang hakiki (paten) terhadap barang apapun, adalah pandangan terhadap kemanfaatan (kegunaan) dengan memperhatikan faktor kelangkaannya. Baik, yang dimiliki oleh manusia sejak asal semisal hasil buruan, atau karena pertukaran semisal hasil penjualan, maupun barang tersebut terkait dengan orang lain atau terkait dengan benda.
Karena itu, nilai hakikatnya adalah nama bagi sebutan tertentu yang bersifat paten dan personal; bukan nama benda yang bersifat i’tibariyah dan tidak layak diberlakukan terhadap sesuatu yang lain. Maka, nilai itu hakikatnya adalah sesuatu yang paten, bukan merupakan sesuatu yang nisbi (relatif). Karena itu, pandangan para ekonom tersebut terhadap nilai ini adalah pandangan yang salah dari asasnya.
Sedangkan apa yang mereka sebut dengan nilai batas (marginal value), yaitu perkiraan bagi tingkat produksi yang disesuaikan dengan tingkat kecenderungan yang terkait dengan penjualan barang-barang, maka nilai barang itu akan ditentukan berdasarkan batas paling rendah, sehingga produksinya tetap terus berjalan dengan pijakan yang bisa dijamin. Dimana, nilai batas (marginal value) itu hakikatnya bukan nilai barang, bahkan nilai tersebut juga tidak ada kaitannya dengan harga barang. Karena nilai barang itu semata-mata ditentukan oleh perkiraan guna (utility) barang tersebut dengan memperhatikan faktor kelangkaannya. Dimana setelah itu, turunnya harga barang tersebut tidak akan mengurangi nilainya, sebagaimana naiknya harga barang tersebut, setelah itu, juga tidak akan menambah nilainya. Sebab nilai barang tersebut sebanarnya bisa diukur, ketika diperkirakan. Karena itu, teori batas (marginal theory) ini hakikatnya adalah teori tentang harga, bukan teori tentang nilai.
Dalam hal ini ada perbedaan antara harga dengan nilai, bahkan menurut kalangan ekonom Kapitalis sekalipun. Dimana harga perkiraannya ditentukan berdasarkan banyaknya permintaan dan sedikitnya penawaran, atau banyaknya penawaran dan sedikitnya permintaan secara bersamaan. Dimana harga itu merupakan sesuatu yang terkait dengan bertambahnya produksi dan bukan terkait dengan pendistribusiannya. Sedangkan nilai, perkiraannya ditentukan oleh manfaat (utility) yang terdapat pada barang ketika barang tersebut diukur, dengan memperhatikan faktor kelangkaannya, tanpa memasukkannya sebagai bagian dari perkiraan tersebut. Dimana ia juga tidak dipengaruhi sama sekali oleh besar-kecilnya penawaran dan permintaan.
Karena itu pembahasan tentang nilai tersebut, dari segi asasnya, adalah salah semua. Maka, pembahasan yang dibangun dengan asas yang salah tersebut, dari segi serpian (furu’), adalah salah. Hanya saja, apabila nilai tersebut kegunaan (utility)-nya diperkirakan dengan kegunaan barang atau jasa tertentu, maka itu merupakan perkiraan yang tepat. Dimana perkiraan tersebut merupakan perkiraan yang mendekati suatu kepastian dalam jangka pendek. Dan apabila nilai tersebut kegunaan (utility)-nya diperkirakan dengan harga, maka itu merupakan perkiraan yang bersifat i’tibariyah, bukan hakiki (paten) lagi. Dimana pada saat itu, nilai tersebut akan menjadi berubah-ubah setiap saat mengikuti kecenderungan pasar. Dan pada saat itu, keberadaannya sebagai nilai akan gugur, sehingga realitas nilai tersebut tidak layak lagi disebut dengan sebutan nilai, melainkan telah berubah menjadi alat yang di dalamnya terdapat nilai uang dengan mengikuti pasar, bukan mengikuti kegunaan-kegunaan (utility) yang ada di dalamnya.
Para ahli ekonomi Kapitalis mengatakan, bahwa kegunaan (utility) itu adalah hasil jerih payah yang telah dicurahkan oleh manusia. Maka, apabila upah –yang diberikan– tidak sebanding dengan kerjanya, tentu tingkat produksi nasional akan menurun. Karena itulah, maka mereka berkesimpulan bahwa cara (metode) yang paling ideal untuk mendistribusikan kekayaan tersebut kepada anggota masyarakat adalah cara yang harus bisa menjamin tercapainya tingkat produksi nasional yang setinggi-tingginya. Pernyataan ini juga salah sekali.
Karena kenyataannya, kekayaan yang telah diciptakan oleh Allah di alam inilah yang sebenarnya merupakan asas (dasar) kegunaan (utility) barang-barang tersebut. Sedangkan sejumlah biaya (cost) yang telah dikorbankan untuk menambah kegunaan kekayaan tersebut, atau mengupayakan kegunaan kekayaan tersebut dengan disertai tindakan tertentu itulah yang sebenarnya telah menjadikan kekayaan tersebut secara pasti menghasilkan kegunaan (utility) tertentu. Sehingga, mengklaim kegunaan (utility) tersebut sebagai semata-mata hasil jerih payah tertentu adalah salah, yang bertentangan dengan kenyataan dan mengabaikan barang yang berharga serta biaya-biaya (cost) yang telah dikorbankan. Dan kadang-kadang biaya (cost) tersebut sebagai ganti barang yang berharga, dan bukannya sebagai ganti suatu pekerjaan. Karena itu, kegunaan (utility) tersebut bisa jadi merupakan hasil jerih payah manusia, dan bisa jadi merupakan hasil adanya benda yang berharga. Dan bisa jadi merupakan hasil kedua-duanya secara bersamaan. Dan bukannya semata-mata hasil jerih payah manusia.
Sedangkan merosotnya tingkat produksi nasional itu, sebenarnya bukan merupakan akibat dari ketidakseimbangan antara upah dengan kerja saja. Sebab, kadang terjadi memang karena sebab tersebut. Dan kadang terjadi karena habisnya seluruh kekayaan negara. Dan kadang terjadi akibat peperangan. Juga kadang terjadi akibat yang lain.
Merosotnya produksi nasional Inggris dan Prancis setelah Perang Dunia II bukan karena ketidakseimbangan antara tingkat upah dengan kerja, melainkan karena menyusutnya daerah-daerah jajahannya yang kaya dari cengkraman masing-masing negara tersebut, juga karena mereka berperang habis-habisan. Sedangkan merosotnya produksi nasional Amerika Serikat pada saat terjadinya Perang Dunia II bukan karena ketidakseimbangan antara tingkat upah dengan kerja, melainkan karena Amerika berperang habis-habisan melawan Jerman. Sedangkan merosotnya produksi nasional dunia Islam saat ini, bukan karena ketidakseimbangan antara upah dengan kerja, melainkan karena merosotnya potensi berfikir yang menjangkit seluruh umat Islam.
Karena itu, ketidakseimbangan antara upah dengan kerja bukan merupakan sebab satu-satunya merosotnya tingkat produksi nasional, sehingga membawa konsekuensi bahwa cara yang ideal untuk mendistribusikan kekayaan negara adalah cara yang bisa menjamin meningkatnya tingkat produksi nasional. Begitu pula tercapainya tingkat produksi nasional yang setinggi-tingginya itu, juga tidak ada kaitannya dengan pendistribusian devisa kepada individu.
Para ahli ekonomi Barat berpendapat, bahwa harga adalah pendorong laju produksi. Sebab yang mendorong manusia untuk mencurahkan tenaganya adalah terpenuhinya kebutuhan manusia secara materi. Ini adalah pernyataan yang bertentangan dengan kenyataan, dan jelas tidak tepat. Sebab banyak tenaga yang telah dikeluarkan oleh manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan moralitas, seperti bangga, atau untuk memenuhi kebutuhan spiritual seperti memperoleh pahala dari Allah atau untuk mewujudkan sifat akhlak, seperti menunaikan janji. Karena kebutuhan manusia kadang-kadang bersifat materi, seperti ingin memperoleh keuntungan materi, atau kadang-kadang bersifat spiritual, seperti pengkultusan, atau kadang-kadang bersifat emosional, seperti pujian. Karena itu, membatasi kebutuhan hanya sebatas kebutuhan materi itu tidak tepat. Karena manusia, kadang-kadang mengorbankan sejumlah hartanya untuk memenuhi kebutuhan spiritual, atau kebutuhan moralitas yang lebih besar jumlahnya ketimbang yang dia korbankan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan materinya.
Karena itu, bukan harga itulah yang semata-mata bisa mendorong tingkat produksi. Karena kadang-kadang harga, dan kadang-kadang yang lain. Tidakkah anda lihat, bahwa seorang pemecah batu kadang-kadang mengkhususkan dirinya bekerja berbulan-bulan untuk memecah batu untuk pembangunan masjid? Dan seorang produsen kadang-kadang menghasilkan produknya berhari-hari agar bisa mendistribusikan produk-produknya kepada para fakir-miskin? Ada umat yang kadang-kadang mengkhususkan tenaganya untuk menggali parit-parit dan mempersiapkan perbekalan agar bisa mempertahakan negerinya? Dan apakah kegiatan produksi semacam ini didorong oleh harga? Padahal, jelas pemenuhan secara materi itu sendiri tidak dibatasi oleh harga. Karena kadang-kadang dengan materi yang lain, atau dengan jasa. Sehingga, menjadikan harga sebagai satu-satunya yang mendorong laju produksi itu adalah tidak benar.
Bahkan yang sangat ganjil adalah apa yang dinyatakan oleh sistem ekonomi Kapitalis, yaitu dijadikannya harga sebagai penentu satu-satunya bagi pendistribusian kekayaan kepada anggota masyarakat. Mereka mengatakan, bahwa hargalah yang menjadi pengendali yang menjadikan manusia, ketika mengumpulkan dan mengkonsumsi barang bergantung pada batas yang mengikuti barang-barangnya. Dan hargalah yang menjadikan konsumsi tiap orang sebatas apa yang bisa dipenuhi oleh barang-barangnya. Dengan demikian, naiknya harga pada beberapa barang dan menurunnya pada beberapa barang yang lain, serta kemampuan uang pada sebagian barang dan ketidakmampuannya pada sebagian yang lain, maka menjadikan harga itu sebagai penentu distribusi kekayaan kepada para konsumen. Dimana, bagian tiap orang untuk mendapatkan kekayaan negara tersebut tidak diukur berdasarkan standar kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs)-nya, melaikan disesuaikan dengan nilai jasa-jasa yang telah diinvestasikan untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Artinya, diukur berdasarkan tanah atau harta yang berhasil dikumpulkan, atau diukur berdasarkan kerja atau pengaturan proyek-proyek yang telah dilakukan.
Dengan kaidah semacam ini, yaitu menjadikan harga sebagai penentu distribusi, maka sistem ekonomi Kapitalis itu telah mengukuhkan bahwa orang yang berhak hidup hanyalah orang yang mampu memberikan andil (saham) untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan orang yang tidak mampu melakukannya, karena orang tersebut diciptakan dalam kondisi lemah, atau ada kelemahan yang menimpa dirinya, maka orang tersebut tidak layak hidup. Karena dia tidak berhak memperoleh kekayaan negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sebaliknya, yang layak memperoleh kehormatan, kekuasaan dan menguasai orang lain dengan hartanya adalah orang yang mampu melakukannya. Karena orang tersebut diciptakan dalam keadaan kuat, baik tubuh maupun akalnya. Dimana orang tersebut lebih kuat daripada yang lain untuk mengumpulkan harta dengan cara apapun.
Begitu pula kekayaannya akan bertambah melebihi yang lain, apabila orang yang bersangkutan kecenderungan materinya kuat. Dan menurunlah kekayaannya daripada yang lain, apabila orang yang bersangkutan kecenderungan spiritualnya dan keterikatannya kepada sifat-sifat moral lebih kuat. Karena orang yang bersangkutan dalam mengupayakan materi terikat dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh kendali-kendali spiritual atau moral yang pemikiran-pemikirannya dia genggam. Maka, cara Kapitalis semacam ini, tentu akan menjauhkan unsur spiritual dan akhlak dari kehidupan serta menjadikan hidupnya yaitu kehidupan materi, sebagai asas perjuangan materinya dalam rangka mendapatkan alat-alat pemuas kebutuhan-kebutuhan yang bersifat materi tersebut. Inilah kenyataan yang terjadi di negara-negara yang menganut serta menerapkan sistem Kapitalis tersebut.
Di negara-negara yang sistem ekonominya menganut sistem Kapitalis, jelas-jelas nampak adanya cengkraman kaum borjuis (pemilik modal). Para produsen benar-benar menguasai kelompok konsumen. Dimana hanya segelintir orang, seperti para pemilik perseroan-perseroan raksasa, semisal perusahaan perminyakan, mobil serta industri-industri berat dan sebagainya yang menguasai dan mengendalikan mayoritas konsumen, termasuk yang mengendalikan harga barang bagi para konsumen tersebut. Dan inilah yang mengharuskan adanya upaya penambalan sistem ekonomi tersebut. Kemudian mereka memberikan hak kepada negara untuk ikut andil dalam menentukan harga (bentuknya semacam harga patokan semen, pent.) dalam kondisi-kondisi tertentu, yang tujuannya untuk melindungi perekonomian masyarakat dan melindungi para konsumen, serta menekan jumlah konsumsi pada bebarapa barang, termasuk menentukan batas kekuasaan para kongkomerat. Mereka juga telah menjadikan proyek-proyek umum yang dikendalikan oleh negara itu berada dalam pengaturan produksi.
Hanya saja, penambalan-penambalan semacam ini, sekalipun kenyataan justru bertentangan dengan asas sistem ekonomi tersebut –yaitu kebebasan ekonomi– nyatanya terjadi dalam beberapa kondisi dan situasi tertentu. Padahal kebanyakan ahli ekonomi Kapitalis, seperti mazhab Individualisme –yang menganut Laissez Faire– tidak pernah menyatakannya justru malah menolaknya. Mereka mengatakan, bahwa struktur harga saja sudah cukup untuk menjamin terwujudnya keserasian antara kepentingan para produsen dengan kepentingan para konsumen. Yang tidak perlu lagi campur tangan sedikitpun dari pihak pemerintah.
Hanya saja, penambalan-penambalan yang dinyatakan oleh para penganjur ini adalah semata-mata terjadi dalam situasi dan kondisi tertentu. Sekalipun demikian, ternyata setelah sampai pada kondisi dan situasi semacam ini, tetap saja distribusi kekayaan kepada individu belum bisa mewujudkan terpenuhinya seluruh kebutuhan individu dengan pemenuhan secara menyeluruh. Dengan demikian, maka kejelekan distribusi yang dilaksanakan dengan mempergunakan asas kebebasan kepemilikan serta menjadikan harga sebagai struktur distribusi kekayaan satu-satunya, itu tetap saja mencengkram tiap masyarakat yang menerapkan sistem ekonomi Kapitalis.
Adapun apa yang terjadi di Amerika, dimana kekayaan yang ada bisa diperoleh oleh tiap orang Amerika untuk memenuhi seluruh kebutuhan primer (basic needs)-nya dengan pemenuhan secara menyeluruh dan terpenuhinya beberapa kebutuhan mereka yang lain, itu adalah karena melimpahnya kekayaan negara tersebut sampai pada batas yang memungkinkan tiap individu untuk menikmati terpenuhinya seluruh kebutuhan primer dan beberapa kebutuhan skunder atau kebutuhan tersier (lux) mereka, bukan karena menjadikan bagian tiap orang seimbang dengan nilai jasa yang telah mereka investasikan dalam berproduksi.
Sedangkan struktur hargalah yang menjadi pengendali distribusi itu benar-benar telah menjadikan konglomerasi di Barat keluar ke luar negeri untuk mencari pasar sehingga bisa memperoleh barang-barang yang berharga dan pasar untuk menjual hasil industri (produksi)-nya. Karena itu terjadinya kolonialisasi, daerah-daerah jajahan dan perang ekonomi itu semata-mata akibat dari persekutuan para konglomerat raksasa tersebut.
Dan dengan menjadikan hargalah sebagai pengendali terdistribusikannya kekayaan itu juga mengakibatkan terjadinya pengumpulan kekayaan-kekayaan dunia dengan berpijak kepada asas ini, kemudian diberikan kepada kaum borjuis (baca: para kapitalis) tersebut. Semuanya itu adalah akibat kebobrokan kaidah yang ditetapkan oleh sistem ekonomi Kapitalis tersebut.
Inilah pandangan menurut sistem ekonomi Kapitalis. Sedangkan menurut pandangan ekonomi Sosialis, termasuk di antaranya Komunisme, sebenarnya bertolak belakang dengan sistem ekonomi Kapitalis. Pandangan-pandangan Sosialis tersebut benar-benar nampak dominan pada abad ke-19. Dimana orang-orang Sosialis telah memerangi mati-matian pandangan-pandangan mazhab Liberalisme, atau sistem ekonomi Kapitalis. Munculnya Sosialisme dengan bentuk yang kuat itu adalah akibat kedzaliman yang diderita oleh masyarakat karena sistem ekonomi Kapitalis serta beberapa kekeliruan yang terjadi di dalamnya.
Dengan memaparkan mazhab Sosialism ini, maka nampaklah bahwa mazhab ini mengikuti tiga prinsip yang berbeda dengan mazhab-mazhab ekonomi sebelumnya:
Pertama, mewujudkan kesamaan (equality) secara riil.
Kedua, menghapus kepemilikan individu (private propherty) sama sekali atau sebagian saja.
Ketiga, mengatur produksi dan distribusi secara kolektif.
Meskipun dalam ketiga hal ini telah sepakat, akan tetapi masih ada perbedaan yang tajam antara satu dengan yang lain, dalam beberapa hal. Dan yang terpenting adalah:
Pertama, bahwa mazhab Sosialism, dari segi bentuk kesamaan secara riil yang ingin mereka realisasikan itu tidak sama. Ada satu kelompok yang menyebut dengan “Kesamaan Hisabiyah”. Sedangkan yang dimaksud dengan “Kesamaan Hisabiyah” adalah kesamaan dalam segala hal yang bisa dimanfaatkan. Dimana, tiap orang akan diberi sesuatu yang sama seperti yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan kelompok lain menyebut dengan “Kesamaan Syuyu’iyah”. Adapun yang dimaksud dengan “Kesamaan Syuyu’iyah” adalah, bahwa pembagian kerja harus dilakukan menurut kemampuan tiap orang sementara pembagian hasilnya harus dilakukan menurut kebutuhan masing-masing. Bagi mereka, kesamaan tersebut akan terwujud apabila kaidah ini diterapkan: “Masing-masing (akan diberi pekerjaan) sesuai dengan kemampuannya (maksudnya, sesuai dengan kemampuan usaha yang bisa dia lakukan) dan masing-masing mendapatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya (maksudnya, hasil yang dibagikan).” Sebagian yang lain menyatakan kesamaan dalam masalah faktor-faktor produksi, dilihat dari segi bahwa benda-benda tersebut kenyataannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tiap orang. Sehingga kaidah pembagian ini harus diikuti: “Masing-masing sesuai dengan kemampuannya atau kesanggupannya, dan masing-masing sesuai dengan aktivitasnya.” Kesamaan tersebut benar-benar akan terwujud kalau tiap orang dibekali dengan faktor-faktor produksi yang sama dengan orang lain.
Kedua, mazhab-mazhab Sosialism, dari segi standar penghapusan kepemilikan individu (private propherty), juga berbeda. Ada yang menyatakan bahwa private propherty harus dihapus secara mutlak. Mazhab inilah yang disebut dengan mazhab Komunism. Sedangkan kelompok lain berpendapat bahwa private propherty yang berhubungan dengan barang-barang produktif, atau yang disebut dengan sebutan capital, itulah yang harus dihapus, semisal tanah, industri, rel, jalan dan sebagainya. Artinya dilarang memiliki setiap barang yang bisa menghasilkan sesuatu yang lain (baca: faktor-faktor produksi). Sehingga, tidak boleh mempunyai rumah untuk disewakan, termasuk tidak boleh mempunyai pabrik, tanah dan sebagainya. Akan tetapi mereka mentolelir private propherty terhadap barang-barang konsumtif. Sehingga, mereka boleh memiliki apa saja yang bisa mereka konsumsi. Maka, mereka boleh mempunyai rumah untuk tempat tinggal saja dan memiliki apa saja yang bisa dihasilkan oleh tanah dan industri. Inilah mazhab Sosialism Kapitalis. Sementara mazhab yang lain tidak mengatakan tentang penghapusan kepemilikan khusus, kecuali yang berhubungan dengan tanah pertanian, bukan yang lain. Mazhab tersebut disebut dengan sebutan mazhab Sosialism Pertanian. Ada juga yang mengatakan: “Anda harus mengkaji setiap kondisi yang di dalamnya terdapat kemaslahatan umum yang menganjurkan perubahan milik khusus menjadi milik umum, termasuk pembatasan para pemilik kepemilikan khusus pada kebanyakan penduduk, agar penguasa membuat batasan yang tertinggi untuk persewaan dan batasan terendah untuk upah. Dan para pekerja dibiarkan memperoleh capital dan sebagainya.” Inilah yang kemudian disebut dengan mazhab Sosialism Negara (State Sosialism).
Ketiga, mazhab-mazhab Sosialism berbeda-beda dalam menentukan sarana yang dikatakan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Mazhab Naqabiyah Tsauriyah mementingkan kebebasan para pekerja terhadap apa yang disebutnya dengan kerja langsung, yaitu tenaga para pekerja itu sendiri, semisal memperbanyak kerja, merusak alat-alat, menyebarkan ide kerja secara umum di kalangan pekerja, serta persiapan untuk merealisasikannya sampai pada suatu saat yang memungkinkan mereka untuk mewujudkan tuntutan-tuntutan mereka. Sehingga gerakan ekonomi tersebut menyebar, dan mengalirlah sistem ekonomi seperti sekarang ini.
Sedangkan mazhab Sosialis Marxisme, menyakini hukum evolusi sosial, termasuk menyakini bahwa hukum itu saja sudah cukup untuk menghancurkan sistem yang ada, serta mengganti sistem tersebut dengan sistem lain yang dibangun dengan asas Sosialism.
Adapun sarana para penganut mazhab Sosialism Negara (State Sosialism) dalam menerapkan pemikiran-pemikiran mereka adalah undang-undang. Karena dengan adanya pembuatan undang-undang tersebut, akan ada sesuatu yang bisa menjaga terpeliharanya kemaslahatan umum serta perbaikan kondisi para pekerja. Sebagaimana di dalam kewajiban pajak, dan lebih khusus lagi adalah pajak yang tersebar untuk income, capital dan warisan, itu terdapat sesuatu yang bisa menekan tingkat kesenjangan kekayaan.
Keempat, mazhab-mazhab Sosialism juga berbeda-beda dalam memandang lembaga yang akan diserahi untuk mengendalikan proyek-proyek dalam sistem Sosialis tersebut. Sebagai contoh, para penganut Sosialism Kapitalis menghendaki agar pengaturan produksi dan pendistribusiannya diserahkan kepada negara. Sementara pada saat yang sama, penganut Naqobiyah menghendaki agar pengaturan tersebut diserahkan kepada sekelompok pekerja yang terorganisir, dan di bawah komando pimpinan-pimpinan mereka.
Teori-teori Sosialis yang paling masyhur dan paling banyak pengaruhnya adalah teori Karl Marx. Dan teori-teori tersebut telah menguasai dunia Sosialis. Kemudian dengan berpijak kepada teori tersebut berdirilah partai Sosialis dan negara Uni Soviet di Rusia. Bahkan, teori-teori Karl Marx ini masih tetap memiliki pengaruh yang besar hingga saat ini.
Teori Karl Marx yang paling masyhur adalah teori tentang nilai (value), yang pada dasarnya dia mengambil dari ahli ekonomi Kapitalis kemudian dia serang mereka dengan teori tersebut. Adam Smith, yang dianggap sebagai tokoh mazhab Liberalisme di Inggris, yang juga dianggap sebagai bapak Ekonomi Politik atau bapak sistem ekonomi Kapitalis, telah mendefinisikan nilai dengan mengatakan: “Nilai barang apapun itu amat bergantung kepada usaha yang dicurahkan untuk menghasilkannya. Karena itu, nilai barang yang proses produksinya menghabiskan waktu dua jam tentu melebihi nilai barang yang proses produksinya tidak membutuhkan waktu, kecuali satu jam.” Setelah Adam Smith, ada Richardo F. yang mencoba menjelaskan teori usaha tersebut. Dalam mendefinisikan nilai, dia mengatakan: “Yang menentukan nilai barang itu, bukan semata-mata kadar usaha yang secara langsung dikorbankan untuk menghasilkannya, melainkan harus didasarkan kepada usaha yang telah dikorbankan sebelumnya untuk menghasilkan alat-alat dan perlengkapan-perlengkapan yang dipergunakan dalam proses produksi.” Dengan kata lain, Richardo menyakini bahwa nilai suatu barang sangat tergantung kepada biaya (cost) produksinya. Dimana biaya (cost) ini dapat dikembalikan kepada satu unsur, yaitu usaha.
Setelah itu, Karl Marx datang dan mengambil teori Richardo ini, yaitu teori tentang nilai menurut sistem ekonomi Kapitalis, sebagai senjata untuk menyerang kepemilikan individu (private propherty) dan menyerang sistem ekonomi Kapitalis secara umum. Dia mengatakan, bahwa sumber satu-satunya bagi nilai itu adalah usaha yang dikorbankan untuk menghasilkan suatu barang. Dimana, para pemilik modal dalam sistem Kapitalis telah membeli tenaga pekerja dengan upah yang tidak lebih dari sekedar bisa untuk mempertahankan hidupnya agar bisa bekerja. Kemudian pekerja tersebut mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan barang-barang yang nilainya jauh melebihi upah yang diberikan kepada pekerja tersebut.
Karl Marx menyebut perbedaan antara yang dihasilkan oleh pekerja dengan upah riil yang diberikan kepada pekerja tersebut dengan sebutan nilai lebih tenaga kerja (surplus labor and value). Dia menyebut apa yang dirampas oleh para pemilik modal dan pemilik kerjaan terhadap hak-hak para pekerja itu dengan sebutan income, laba, guna modal (capital utility), yang sebelumnya sama sekali belum pernah dianjurkan.
Karl Marx berpendapat bahwa mazhab-mazhab Sosialism yang ada sebelumnya dalam memenangkan pikaran-pikirannya biasa bersandar kepada fitrah yang dimiliki oleh manusia, yaitu kecintaan manusia pada keadilan dan keberpihakannya kepada orang yang didzalimi. Maka, mazhab-mazhab Sosialism tersebut kemudian membuat cara-cara (baca: mekanisme) baru yang diyakininya mampu untuk diterapkan di tengah masyarakat. Dengan cara-cara semacam itulah, maka ia sampai kepada para penguasa, kaum borjuis dan kelas atas sehingga mendorong mereka untuk menerapkannya. Akan tetapi, Karl Marx tidak menjelaskan mazhabnya dengan cara semacam itu, bahkan dia tidak menempuh cara-cara yang mereka pergunakan. Karl Marx telah membangun mazhabnya dengan berpijak pada pandangan filsafat materialisme historis, atau yang disebut dengan teori Dialektika. Dia berpendapat bahwa tegaknya sistem baru dalam masyarakat itu akan bisa sempurna semata-mata karena diterapkannya undang-undang perekonomian serta sesuai dengan hukum dialektika dalam masyarakat, tanpa adanya intervensi dari pihak pembuat hukum atau pihak yang membangun.
Dan Sosialism Karl Marx ini kemudian disebut dengan sebutan Sosialism Ilmiah, untuk membedakan dengan cara-cara Sosialis sebelumnya, atau untuk membedakan dengan Sosialism yang disebut dengan Sosialism Utopia (Utopia Sisialism). Dimana pandangan (teori) Sosialism Karl Marx tersebut dapat diringkas sebagai berikut:
Sistem masyarakat yang ada pada masa Karl Marx, sebenarnya merupakan akibat dari kondisi ekonomi, dimana perubahan-perubahan yang dialami sistem tersebut semata-mata bisa dikembalikan kepada satu sebab, yaitu perjuangan kelas (class struggle) dalam rangka memperbaiki kondisi kelas tersebut secara materi. Sejarah telah menceritakan kepada kita, bahwa perjuangan ini ketika itu selalu berakhir dengan satu bentuk, yaitu menangnya kelas yang lebih dominan jumlahnya dan lebih jelek kondisinya atas kelas orang-orang kaya dan kelas yang jumlahnya lebih sedikit. Inilah yang kemudian disebut dengan hukum Dialektika Sosial. Dimana, hukum ini masih bisa berlaku untuk masa-masa mendatang, sebagaimana hukum ini sebelumnya pernah terjadi.
Pada masa dahulu, perjuangan ini memang terjadi. Yaitu antara kelas orang-orang merdeka dengan kelas para budak, kemudian antara kelas orang-orang terpandang dengan kelas orang-orang awam. Setelah itu, antara kelas orang-orang terpandang dengan kelas para petani. Begitu pula, antara kelas para pemimpin formal dengan kelas para pemimpin non formal dalam sistem kelompok. Dimana ketika itu, perjuangan ini selalu berakhir dengan menangnya kelas orang-orang yang terdzalimi yang jumlahnya memang lebih banyak atas kelas orang-orang dzalim yang jumlahnya memang sedikit. Akan tetapi setelah kemenangan tersebut, kelas orang-orang yang terdzalimi itu kemudian menjelma menjadi kelas orang dzalim yang baru, sebagai tindakan defensif.
Maka sejak revolusi Prancis, perjuangan ini bisa menjadi perjuangan antara kelas menengah (borjuis) dengan kelas para pekerja (proletar). Dimana yang lebih unggul pasti akan menjadi pengendali proyek-proyek perekonomian dan menjadi pemilik modal (capitalis) sebagaimana yang terjadi pada kelas defensif. Dan dengan cara inilah, kemudian bangkitlah kelas para pekerja (proletar) tersebut. Dimana, kelas proletar tersebut tidak memiliki modal (capital) apapun, namun jumlahnya lebih dominan ketimbang kelas borjuis. Karena itu, selalu terjadi konfrontasi antara kepentingan-kepentingan yang ada pada dua kelas tersebut. Dimana sebab-sebabnya bisa dikembalikan kepada sebab-sebab ekonomi.
Hal itu terjadi karena sistem produksi saat ini tidak lagi berjalan seiring dengan sistem kepemilikan. Karena produksi tidak mungkin bisa sendirian. Artinya, seseorang tidak bisa melakukan produksi dengan seorang diri, sebagaimana yang pernah dilakukan pada zaman dahulu. Akan tetapi –kini produksi itu telah berubah– menjadi kegiatan kolektif. Dimana dalam hal ini, masing-masing individu saling bekerja sama. Sementara itu, sistem kepemilikan tidak pernah berubah seiring dengan perubahan sistem produksi tersebut. Sehingga kepemilikan individu tetap saja ada, bahkan kepemilikan inilah yang masih menjadi asas sistem tersebut dalam masyarakat sekarang. Sebagai akibatnya, kelas pekerja (proletar) –padahal dia ikut terlibat dalam berproduksi– tidak bisa ikut memiliki modal (capital) dan tetap saja di bawah belas-kasihnya para pemilik modal (capitalis), dimana mereka secara langsung tidak melibatkan diri dalam berproduksi. Sementara pada saat yang sama, para kapitalis itu selalu mengeksploitir para pekerja tersebut. Dimana, mereka tidak akan memberikan upah kepada para pekerja tersebut, kecuali sesuai dengan kadar kecukupannya. Dan seorang pekerja dipaksa untuk menerimanya, karena dia tidak berhak memiliki kecuali terhadap apa yang telah dia lakukan. Maka, perbedaan antara nilai orang yang berproduksi dengan upah pekerja –dan inilah yang disebut oleh Karl Marx dengan sebutan nilai lebih tenaga kerja (surplus labor and value)– itu bisa melahirkan laba, yang sebenarnya dengan laba tersebut seorang kapitalis masih bisa menciptakan pengaruh, padahal yang adil seharusnya upah tersebut merupakan bagian seorang pekerja.
Maka, peperangan itu tetap akan meletus antara dua kelas ini sampai sistem kepemilikan dengan sistem produksi tersebut menjadi seimbang, artinya sampai kepemilikan tersebut menjadi kepemilikan bersama (koletif). Dan –apabila peperangan tersebut telah meletus– peperangan ini akan berakhir dengan kemenangan di pihak kelas pekerja (proletar) karena mengikuti hukum dialektika masyarakat. Sebab kelas pekerja itulah kelas yang paling buruk kondisinya dan jumlahnya paling dominan. Sedangkan bagaimana kelas pekerja (proletar) tersebut bisa menang, termasuk apa sebab-sebab kemenangannya? Itulah yang dinyatakan oleh hukum dialektika sosial (masyarakat).
Karena itu, sistem kehidupan ekonomi yang ada, itu juga mencakup benih-benih komunitas yang akan datang. Dan sistem tersebut harus dihilangkan dengan dibuatnya undang-undang perekonomian yang yang tunduk kepadanya. Karena itu, pada suatu saat kelas menengahlah (borjuis) yang menang atas kelas orang-orang terpandang (asyraf), sehingga kelas borjuis-lah yang memainkan peranan penting dalam kehidupan perekomian. Karena kelas inilah yang menguasai modal (capital). Akan tetapi, kini otoritas kelas tersebut telah berakhir, dan tiba giliran kelas proletar yang pada saat itu tergusur dari tempatnya.
Itulah yang ditentukan oleh Law of Capitalist Accumulation (hukum tentang akumulasi modal) dan persaingan bebas. Dengan terjadinya hukum tersebut, maka jumlah pemilik modal menjadi berkurang dan jumlah pekerja honorer terus bertambah. Sebagaimana ketika persaingan bebas itu terjadi, maka ia juga akan menyebabkan melimpahnya produk (barang komsumtif) secara berlebihan, sehingga kuantitas produk tersebut akan melebihi apa yang mampu dibeli oleh konsumen dari kalangan pekerja, karena mereka mendapatkan honor yang tidak cukup. Dan, itulah yang akan menyebabkan krisis (resesi). Akibatnya, sebagian orang –karena asalnya kaya raya– terpaksa melepaskan kekayaan (capital) mereka, kemudian mereka masuk dalam kelas pekerja.
Sistem ini terjadi ketika tikaman krisis tersebut semakin kuat, dan hampir mendekati saat-saat kejatuhannya, serta ketika jumlah kaum kapitalis (pemilik modal) terus berkurang melebihi jumlah pekerja. Lalu tidak lama kemudian, tibalah saat-saat terjadinya krisis yang lebih besar daripada sebelumnya, dan itulah malapetaka yang dahsyat. Karena malapetaka tersebut bisa merobohkan sendi-sendi sistem ekonomi Kapitalis, lalu di atas reruntuhan sistem ekonomi kapitalis tersebut, berdirilah sistem Sosialis.
Marx berpendapat bahwa berdirinya Sosialis itu adalah peran akhir dialektika historis. Karena ketika Sisialis itu menghancurkan kepemilikan individu (private propherty), di sana sebenarnya tidak pernah ada seruan untuk menghancurkan kelas-kelas di dalam antara kelas-kelas tersebut.
Law of Capitalist Accumulation yang diajarkan oleh Karl Marx tersebut adalah berasal dari ajaran sistem ekonomi Kapitalis. Dan secara ringkas, bisa dipaparkan, bahwa di sana terjadi suatu gerakan yang mentransfer kerja dan modal dari sebagian proyek yang satu kepada sebagian proyek yang lain; yaitu ketika sebagian proyek tersebut besar, pada saat proyek yang lain masih kecil. Semuanya ini merupakan kondisi yang menjelaskan terjadinya Capitalist Accumulation (akumulasi modal) dalam berproduksi. Apabila anda membahas tentang jumlah proyek dalam satu tempat, seperti pabrik cokelat, maka anda akan menemukan bahwa jumlah proyek tersebut telah berkurang, ketika pada saat yang sama, jumlah orang borjuis yang dipergunakan dalam setiap proyek karena kuatnya produk mereka, malah bertambah. Maka, dalam hal ini bisa dibuktikan bahwa salah satu bentuk dari produk tersebut telah mengalami sentralisasi. Karena dengan mengambil produk yang besar itu biasanya bisa menggantikan posisi produk yang kecil. Kalau sebelumnya jumlah pabrik tersebut 10, misalnya, maka pabrik tersebut bisa menjadi 4 atau 5 pabrik besar saja, sementara pabrik-pabrik yang lain bisa dimusnahkan.
Sedangkan persaingan bebas yang dikatakan Marx adalah sama dengan kaidah kekebasan berusaha. Yaitu, masing-masing orang memiliki hak untuk memproduksi apa saja yang dia inginkan sesukanya.
Sedangkan krisis-krisis ekonomi yang dikatakan Karl Marx, itu sebenarnya dimaksudkan bagi tiap gejolak yang muncul secara tiba-tiba, yang bisa mempengaruhi keseimbangan ekonomi (economic equilibrium). Dimana krisis tertentu bisa saja meliputi semua bentuk krisis, yang sebenarnya bisa dipecahkan dengan satu bentuk produksi tertentu, sebagai akibat dari sebab-sebab tertentu, yang terjadi karena hilangnya keseimbangan (equilibrium) antara produksi dengan konsumsi. Kejadian ini bisa saja muncul karena produksinya yang melebihi batas, atau terlampau minim, atau bisa saja muncul karena konsumsinya melampaui batas atau terlalu minim.
Sedangkan krisis umum yang terjadi secara preodik, itu sebenarnya bisa muncul dalam bentuk gejolak yang dahsyat yang bisa menggoncang sendi-sendi sistem perekonomian tersebut secara keseluruhan. Dimana krisis tersebut merupakan titik yang memisahkan antara fase kemakmuran dengan fase resesi. Fase kemakmuran tersebut rentang waktunya biasanya berkisar antara 3 sampai 5 tahun. Sedangkan fase resesi tersebut rentang waktunya juga sama.
Krisis-krisis umum yang terjadi secara preodik itu, memiliki sifat-sifat khusus yang bisa dipilah-pilah, dan yang paling penting ada tiga. Yaitu, pertama, bersifat umum. Maksudnya, krisis tersebut bisa menimpa semua aspek kegiatan perekonomian di suatu negeri, atau minimal mayoritas aspek kegiatan perekonomiannya. Krisis itu pertama kali terjadi di salah satu bagian negara, kemudian menjalar ke seluruh negara. Setelah itu, menjalar ke negara-negara lain yang sebelumnya telah mencapai tingkat kemajuan ekonomi, dimana kemajuan ekonomi tersebut sebelumnya telah mampu mengikat hubungan dengan sebagian negara yang lain secara terus-menerus. Kedua, bersifat preodik. Maksudnya, krisis tersebut bisa terjadi setiap saat secara preodik. Sementara fase yang memisahkan antara krisis yang satu dengan krisis yang lain, berkisar antara 7-11 tahun. Hanya saja, terjadinya tidak pada waktu-waktu yang tetap, melainkan terjadi secara preodik. Sedangkan sifat ketiga adalah melimpahnya produksi, karena para pemilik proyek menghadapi masalah besar ketika akan melakukan transaksi terhadap produk-produknya. Maka, jumlah penawaran (supplay) bertambah melebihi jumlah permintaan (demand) dalam banyak produk, sehingga, terjadilah krisis.
Karl Marx berpendapat, bahwa krisis-krisis tersebut bisa menyebabkan sebagian orang kehilangan kekayaan (capital) mereka. Sehingga jumlah pemilik modal (capitalis) akan terus menurun, sedangkan jumlah pekerja terus bertambah. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya krisis besar dalam masyarakat, yang bisa menghancurkan sistem sebelumnya.
Inilah ringkasan tentang Sosialism, termasuk Komunisme. Dari kesimpulan ini, menjadi jelas bahwa mazhab-mazhab Sosialism, termasuk di antaranya adalah Komunism, semuanya berusaha untuk mewujudkan kesamaan (equality) secara riil di antara individu. Adakalanya kesamaan dalam masalah jasa, atau alat-alat produksi, atau kesamaan-kesamaan secara mutlak. Masing-masing bentuk kesamaan (equality) ini jelas mustahil terjadi, karena hal itu merupakan fenomena yang halusinatif. Hal itu adalah karena kesamaan (equality), dari segi kesamaan (equality) itu sendiri sebenarnya tidak bisa terjadi secara riil, karena itu tentu kesamaan (equality) tersebut adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi.
Adapun ketidakmungkinan terjadinya kesamaan (equality) tersebut adalah karena manusia, dengan karakter fitrah mereka yang menjadi dasar kelahirannya, adalah berbeda-beda tingkat kekuatan tubuh dan akalnya, termasuk berbeda-beda tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga kesamaan (equality) di antara mereka, tentu tidak akan mungkin pernah terjadi. Karena kalau di antara mereka dipersamakan dalam pemerolehan barang-barang dan jasa dengan cara paksa, dengan mempergunakan hukum besi oligarki (the iron low of oligrachy), maka mereka masih tetap tidak mungkin sama dalam mempergunakan kekayaan (capital)-nya untuk berproduksi dan pemanfaatannya. Juga tidak mungkin terjadi kesamaan (equality) di antara mereka, sesuai dengan kadar yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena itu mempersamaratakan di antara mereka adalah pandangan yang mustahil.
Bahkan mempersamaratakan di antara manusia itu sendiri, dengan perbedaan-perbedaan kemampuannya, justru bisa dinilai jauh dari keadilan, yang konon orang-orang Sosialis terus berupaya mewujudkannya. Karena itu, perbedaan kekayaan yang dimiliki manusia, serta perbedaan-perbedaan dalam pemerolehan jasa dan alat-alat produksi adalah masalah yang pasti terjadi dan alami sifatnya. Maka, setiap upaya untuk mempersamaratakan pasti akan menemukan kegagalan, karena hal itu bertentangan dengan fitrah ketidaksamaan yang terjadi di antara manusia.
Sedangkan penghabusan kepemilikan khusus (private propherty) dengan penghapusan secara total itu adalah bertentangan dengan fitrah manusia. Karena kepemilikan atau pemerolehan itu merupakan salah satu wujud naluri mempertahankan diri (survivel instink). Dan hal itu pasti senantiasa ada pada manusia. Karena hal itu merupakan fitrah manusia, dimana fitrah tersebut merupakan bagian dari dirinya serta salah satu wujud potensi alamiahnya. Karena itu, tidak mungkin menghapusnya. Karena kepemilikan dan pemerolehan tersebut naluriah sifatnya. Maka, tiap masalah yang bersifat naluriah, jelas tidak mungkin dicabut dari diri manusia, selama kehidupan masih mengakar di dalam dirinya. Bahkan setiap usaha untuk menghapusnya, sebenarnya hanyalah tindakan penghancuran terhadap manusia, yang akan menyebabkan gejolak (kegoncangan). Oleh karena itu, yang semestinya dilakukan adalah bagaimana mengatur naluri tersebut, bukan menghapusnya.
Akan halnya dengan penghapusan kepemilikan secara parsial itu harus dilihat terlebih dahulu: Apabila yang dibatasi adalah kadar kepemilikan barang dengan kadar tertentu, yang tidak boleh melebihi kadar tersebut, maka tindakan semacam itu merupakan tindakan pembatasan terhadap kepemilikan dengan cara pemberangusan (perampasan). Karena tindakan semacam itu, adalah sama dengan membatasi gerak (aktivitas) manusia serta menganggap usahanya tidak pernah ada, dus menganggap rendah hasilnya. Dan, ketika manusia tidak diperbolehkan untuk memperoleh apa yang melebihi kadar yang telah ditetapkan, maka dia harus dihentikan sampai pada batas tertentu, sehingga dia diharamkan untuk melanjutkan aktivitasnya. Begitu pula dengan suatu kelompok (jama’ah), juga diharamkan untuk memanfaatkan usaha (jerih-payah) mereka.
Sedangkan membatasi kadar kepemilikan barang dan jasa dengan cara (mekanisme) tertentu, dengan tanpa melakukan pembatasan yang memakai cara pemberangusan (perampasan) itu tentu saja diperbolehkan. Karena hal itu berarti tidak membatasi aktivitas manusia. Hal ini dilakukan semata-mata karena untuk mengatur pemerolehan harta di antara individu, yaitu membantu mencurahkan tenaga dan menambah aktivitas.
Sedangkan bila penghapusan kepemilikan dengan penghapusan secara parsial itu melalui cara (mekanisme) pembatasan kekayaan tertentu, yang seseorang dilarang untuk memilikinya, serta mebiarkannya untuk memiliki yang lain, tanpa dibatasi dengan kadar tertentu, maka cara (mekanisme) semacam itu harus dilihat terlebih dahulu: Apabila karakter kekayaan tersebut –yang diciptakan memang sengaja untuk dimanfaatkan– tidak bisa diperoleh oleh satu orang saja, sementara yang lain tidak, selain dengan membawa kesengsaraan sekelompok orang, karena secara pasti, tiap-tiap orang sama-sama membutuhkan jasa (manfaat)-nya, seperti jalan-jalan umum, lapangan, sungai, laut dan sejenisnya, maka larangan pemilikan atas seseorang saja adalah masalah yang wajar, yang telah ditentukan oleh karakter kekayaan (harta) tersebut. Sehingga, dalam hal semacam itu tidak ada masalah, yaitu apabila kekayaan tersebut dilarang untuk dimiliki oleh satu orang saja, sementara yang lain tidak.
Akan halnya dengan karakter kekayaan yang tidak mengharuskan semacam itu, maka harus dilihat: Apabila kekayaan tersebut disamakan dengan kekayaan yang karakternya tidak mungkin dimiliki oleh individu, kecuali mengakibatkan sekelompok orang menderita, seperti kekayaan yang asalnya memang tidak bisa dimiliki semuanya oleh seseorang, semisal air dan kandungan-kandungan bumi yang tidak akan pernah habis. Maka, melarang seseorang untuk memilikinya tidak ada masalah. Karena kekayaan tersebut karakternya sama dengan kekayaan yang tidak mungkin dimiliki oleh seseorang, selain dengan kesengsaraan sekelompok orang. Sementara yang menjadikannya sama seperti kekayaan tersebut adalah karena asalnya memang tidak mungkin dimiliki oleh seseorang, kecuali dengan membawa akibat kesengsaraan pada sekelompok orang. Sedangkan bila kekayaan tersebut tidak disamakan dengan bentuk kekayaan di atas, seperti kekayaan-kekayaan yang lainnya, maka tidak boleh melarang seseorang untuk memilikinya. Karena dengan begitu, berarti telah membatasi kepemilikan harta kekayaan dengan mentolelir sebagian yang lain, sedangkan yang lain tidak. Dan dalam hal ini statusnya adalah sama seperti membatasi kepemilikan harta kekayaan dengan kadar tertentu, termasuk membenarkan pembatasan kepemilikan dengan cara pemberangusan (perampasan), termasuk mengumpulkan hasil-hasilnya. Karena, tindakan semacam itu sama dengan membatasi aktivitas manusia, mengabaikan jerih payahnya, menganggap minim hasil kerjanya serta menghentikannya bekerja ketika sudah sampai pada kadar (batas) yang diberikan kepadanya, juga ketika dia dilarang untuk menambah dari kadar (yang telah ditentukan) untuk dirinya.
Cara menghapus kepemilikan dengan penghapusan secara parsial, dalam sistem Sosialism tersebut adalah dengan pembatasan yang dilakukan dengan cara pemberangusan (perampasan), bukan pembatasan dengan cara (mekanisme) tertentu. Seperti melarang memiliki sebagian harta kekayaan, yang karena karakternya dan karakter asalnya memang boleh diperoleh oleh individu. Karena, bisa jadi kepemilikan tersebut juga dibatasi dengan cara pemberangusan (perampasan), semisal kepemilikan atas tanah-tanah di lapangan-lapangan tertentu. Juga bisa jadi kepemilikan tersebut dibatasi dengan hanya harta-harta tertentu, yang tidak boleh dimiliki oleh individu, semisal pembatasan terhadap pemilikan atas sarana-sarana (alat-alat) produksi. Padahal harta kekayaan ini, menurut karakternya, bisa saja dimiliki secara pribadi oleh seseorang. Dimana, pembatasan kepemilikan yang dilakukan dalam Sosialism adalah pembatasan semacam ini. Yaitu mencegah kepemilikan harta kekayaan, yang menurut karakternya bisa dimiliki secara pribadi. Karena itu, larangan terhadap kepemilikan atas harta kekayaan semacam ini sama dengan membatasi aktivitas. Baik harta kekayaan ini tertentu, seperti larangan hak waris, atau larangan memiliki jalan-jalan, rel kereta api, pabrik-pabrik dan sebagainya. Atau membiarkan negara melarang apa saja yang dipandang menurut kepentingan umum harus dilarang. Maka, semuanya tadi jelas membatasi aktivitas individu, selama harta kekayaan yang dilarang tersebut, memang karakternya, bisa dimiliki secara pribadi.
Sedangkan mengatur produksi dan distribusi secara kolektif itu sebenarnya tidak bisa dengan cara menumbuhkan gejolak dan goncangan di tengah-tengah manusia, serta menumbuhkan dendam dan permusuhan di antara mereka, yaitu antara sebagian orang dengan sebagian yang lain. Karena, cara semacam itu sebenarnya merupakan cara mewujudkan gejolak (goncangan), bukan cara untuk mengatur. Yang pasti, tidak bisa membiarkan para pekerja (kaum proletar) tersebut dijadikan bulan-bulanan pemilik kerja. Karena bisa jadi para pemilik kerja tersebut sangat lihai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pekerjanya –sebagaimana yang dialami oleh para pekerja pada industri-industri yang ada di Amerika Serikat– sehingga mereka tidak pernah merasakan adanya kedzaliman yang menimpa diri mereka pada saat menguras hasil jerih payah mereka. Maka, dalam keadaan semacam itu tidak akan pernah terjadi dialektika (perubahan) yang bisa mengatur produksi dan konsumsi.
Oleh karena itu, untuk mengaturnya harus dilakukan dengan undang-undang dan pemecahan-pemecahan (solving) yang benar, yang asasnya benar, serta sesuai dengan kondisi (realitas) masalahnya. Sementara Sosialism, dalam mengatur produksi dan distribusi, ada kalanya bersandar kepada gejolak dan goncangan-goncangan yang ditumbuhkan di kalangan pekerja, dan adakalanya bersandar kepada dialektika masyarakat, dan kadang kala dengan membuat peraturan-peraturan dan undang-undang yang tidak didasari dengan pijakan yang kokoh. Karena itu, cara pengaturannya adalah salah sejak dari asasnya.
Inilah penjelasan tentang kesalahan Sosialism dari segi Sosialism itu sendiri. Sedangkan kesalahan Sosialism Karl Marx, sebagai salah satu bentuk Sisialism, adalah bisa dilihat dari tiga aspek:
Pertama, bahwa pandangan Marx tentang teori nilai itu adalah salah dan bertentangan dengan kenyataan. Bahwa sumber satu-satunya –yang menentukan– nilai barang itu adalah usaha yang dikorbankan dalam memproduksinya adalah bertentangan dengan kenyataan. Karena usaha yang dikorbankan adalah salah satu sumber nilai barang, bukan satu-satunya sumber nilai. Sebab, ternyata ada hal-hal lain, di luar usaha yang juga ikut menentukan nilai barang tersebut. Karena di sana, ternyata ada materi yang dipergunakan untuk melakukan usaha, serta ada kebutuhan tertentu terhadap jasa –yang dimiliki– barang tersebut. Karena kadang-kadang barang tersebut mengandung manfaat (jasa) yang bisa menambah kadar usaha yang dikorbankan untuk menghasilkan barang. Seperti berburu, misalnya. Dan kadang-kadang jasa barang tersebut tidak ditemukan di pasar dan ilegal, semisal minuman khamer bagi seorang muslim. Karena itu, mengklaim usaha sebagai sumber satu-satunya bagi nilai itu tentu tidak tepat, dan tidak bisa dibuktikan pada realitas barang, dari segi barang itu sendiri.
Kedua, bahwa pernyataan Marx yang menyatakan bahwa sistem sosial (kemasyarakat) yang ada pada masanya adalah sebagai akibat dari kondisi perekonomian, dimana berbagai perubahan yang menimpa sistem tersebut semuanya bisa dikembalikan kepada satu sebab, yaitu perjuangan (pertarungan) kelas-kelas sosial dalam rangka memperbaiki kondisi materi mereka, ini adalah pernyataan yang salah dan bertentangan dengan kenyataan serta dibangun di atas sebuah hypothesa teori yang bersifat asumtif. Sedangkan bentuk kesalahan dan kontradiksinya dengan kenyataan itu nampak dari segi historis dan empirik.
Soviet, ketika berproses menjadi negara Sosialis tidak terjadi karena akibat dialektika materialisme, juga bukan karena perjuangan (pertentangan) kelas yang menyebabkan terjadinya penggantian satu sistem dengan sistem lain sama sekali. Akan tetapi, justru adanya perebutan kekuasaan oleh sekelompok orang dengan melalui revolusi berdarah sehingga secara de jure Soviet bisa ditundukkan, setelah itu mulailah pemikiran-pemikiran Sosialism tersebut diterapkan kepada seluruh rakyat serta merubah sistem sebelumnya. Begitu pula kondisi yang terjadi di Republik Rakyat China (RRC), serta pemberlakukan Sosialisme di Jerman Timur, dan bukan di Jerman Barat, termasuk di negara-negara Eropa timur, dan bukan di negara-negara Eropa barat. Semuanya itu tidak terjadi sebagai akibat dari perjuangan (pertentangan) antar kelas apapun. Akan tetapi, terjadi karena cengkraman negara Sosialis atas negara-negara tersebut. Sehingga sistemnya bisa diberlakukan di sana secara menyeluruh, sama seperti yang terjadi pada sistem Kapitalis, termasuk sama seperti yang terjadi pada sistem Islam, maupun sistem apapun.
Hanya saja ada negara-negara yang mengalami proses yang sama dengan hukum (dialektika) tersebut, yaitu melakukan transformasi sistemnya dengan melalui perjuangan (pertentangan) kelas, seperti Jerman, Inggris dan Amerika Serikat; atau negara-negara Kapitalis yang di sana banyak kaum kapitalis dan kaum pekerjanya. Dan tidak terjadi di Rusia dengan sistem kekaisarannya. Juga tidak terjadi di China, yang kedua-duanya lebih besar pertaniannya daripada indutrialnya, yang di dalam kedua-duanya sangat minim jumlah kelas pekerja dan kapitalis (pemilik modal)-nya, jika dibandingkan dengan negara-negara Barat. Dan meskipun ada kelas-kelas antara kelas kapitalis (pemilik modal) dengan kelas pekerja di negara-negara Eropa Barat dan Amerika, tetapi negara-negara tersebut juga tidak berubah menjadi Sosialis, bahkan semuanya tetap menerapkan sistem Kapitalis, dimana adanya kelas pekerja dan kelas kapitalis tersebut sama sekali tidak mempengaruhi sistem negara-negara tersebut. Ini saja sudah cukup untuk mengcounter teori Karl Marx tadi dari segi asasnya.
Ketiga, adalah yang menjelaskan kesalahan teori-teori Karl Marx. Inilah yang dia sebut dengan hukum Evolusi Sosial –atau yang juga sering disebut dengan economic determinism. Bahwa sistem kehidupan ekonomi itu harus dihilangkan dengan undang-undang perekonomian yang tunduk kepadanya. Bahwa kelas borjuis-lah yang bisa menang atas kelas orang-orang terpandang, lalu kelas inilah yang menjadi pemilik kekayaan (capitalis), hingga tiba pada suatu saat yang di situ kelas tersebut meninggalkan tempatnya, lalu masuk ke kelas pekerja. Itulah yang diklaim dengan Law of Capitalist Accumulation.
Adapun kesalahan dari pernyataan ini adalah, bahwa teori Karl Marx tentang sentralisasi produksi, yang dibangun berdasarkan pertambahan jumlah pekerja dan menyusutnya jumlah pemilik modal (capitalis) itu adalah teori yang absurd. Karena di sana ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh sentralisasi produksi sehingga sampai pada batas tertentu dan berhenti. Karena itu, perubahan (dialektika) yang digambarkan oleh Karl Marx tersebut tidak layak. Sebab telah terjadi penggabungan antara faktor-faktor produksi yang sifatnya terpisah-pisah sampai pada batas yang menjadi patokan dan batasan itu tidak mungkin dilampaui.
Disamping itu, sentralisasi produksi itu tidak pernah terjadi secara mutlak dalam bidang produksi yang paling penting sekalipun, semisal pertanian. Lalu, bagaimana hukum dialektika (perubahan) itu bisa terjadi di tengah masyarakat? Padahal, Karl Marx sendiri berasumsi, bahwa sentralisasi produksi itu akan diikuti sentralisasi kekayaan, yang justru akan melahirkan minimnya jumlah pemilik modal yang memonopoli kekayaan (capital) dan banyaknya jumlah pekerja yang tidak mempunyai apa-apa. Dan ini adalah salah. Sebab sentralisasi produksi itu kadang-kadang akan melahirkan banyaknya jumlah pemilik modal (capital), dan kadang-kadang malah menjadikan para pekerja menjadi pemilik modal (capitalis).
Dalam perseroan yang mempergunakan sistem saham, dimana perseroan tersebut merupakan bentuk yang umumnya dijadikan usaha besar-besaran, yang penanam sahamnya lebih banyak daripada jumlah pekerjanya. Lalu, bagaimana bisa terjadi sentralisasi produksi? Disamping itu, di pabrik-pabrik banyak terdapat pekerja yang mempunyai gaji tinggi, seperti para insinyur, ahli kimia dan para manager. Sehingga mereka mampu mengumpulkan gaji yang cukup besar dari pabrik tersebut, yang dengan kondisi semacam itu, mereka bisa menjadi konglomerat tanpa perlu membangun usaha sendiri. Sehingga dalam kondisi seperti tadi, apa yang dikatakan oleh Karl Marx tentang para pekerja yang mengalami perubahan itu tentu tidak berlaku bagi mereka.
Inilah, sekilas pandangan tentang asas-asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi Kapitalis dan asas-asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi Sosialis, termasuk di antaranya adalah Komunisme, serta paparan singkat tentang kebobrokan dan absurditas asas-asas tersebut. Ini dari satu aspek. Sedangkan dari aspek lain, adalah bahwa semuanya jelas bertentangan dengan metode operasional (thariqah) Islam dalam mengambil pemecahan-pemecahan (solusi) serta bertolak belakang dengan Islam.
Adapun dari segi kontradiksinya dengan metode operasional (thariqah) Islam dalam mengambil problem solving itu, adalah karena thariqah Islam dalam mengambil problem solving ekonomi adalah juga thariqah yang dipergunakan untuk memecahkan setiap masalah manusia. Yaitu mengkaji dan memahami realitas masalah ekonomi tersebut, lalu menggali problem solving-nya dari nash-nash syara’, setelah melakukan kajian terhadap nash-nash syara’ tersebut, kemudian mengukuhkan kesesuaian antara nash-nash tersebut dengan realitas-realitas masalah ekonomi tadi.
Berbeda dengan undang-undang dan pemecahan-pemecahan (solusi) ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Karena dalam Kapitalis, pemecahan tersebut diambil dari realitas suatu masalah, setelah realitas masalahnya dikaji. Sementara dalam sistem Sosialis, pemecahan-pemecahannya diambil dari hypothesa yang bersifat teoritis, yang diasumsikan bahwa hal-hal tadi terjadi pada masalah tersebut. Kemudian dibuatlah pemecahan (solving) yang dibangun di atas hypothesa –yang bersifat teoritis– tersebut. Karena itu, masing-masing thariqah ini –baik Kapitalis maupun Sosialis– adalah bertentangan dengan thariqah Islam. Sehingga orang Islam tidak boleh mengambilnya.
Sedangkan kontrasiksi sistem Kapitalis dan Sosialis termasuk Komunis dengan Islam adalah, bahwa Islam hanya mengambil hukum-hukum syara’ sebagai pemecahan (solving)-nya, yang digali dari dalil-dalil syara’. Sedangkan pemecahan-pemecahan (solving) ekonomi Kapitalis dan Sosialis itu bukan merupakan hukum syara’, melainkan sistem kufur. Menghukumi sesuatu dengan hukum-hukum tersebut adalah sama dengan menghukumi dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah. Maka, orang Islam tidak halal mengambilnya, dengan dalih apapun. Karena itu, mengambilnya sebagai hukumnya adalah fasik, apabila orang yang mengambil tersebut tidak meyakininya. Adapun bila dia meyakini bahwa hukum-hukum tersebut merupakan hukum-hukum yang benar, termasuk menyakini bahwa hukum-hukum Islam tidak relevan untuk era modern saat ini, dan tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi kontemporer, maka orang tersebut telah kafir dan kita berlindung kepada Allah –dari orang-orang tersebut.
MEMAHAMI KRISIS EKONOMI (MELALUI PENDEKATAN MONETER) Bagian Kedua

Pada bagian pertama, sebagaimana diketahui, telah dipaparkan bahwa sistem keuangan dan interaksi ekonomi yang berbasiskan emas terbukti mampu menciptakan perekonomian dunia yang relatif stabil dan mapan. Sebaliknya, manakala sistem pertukaran yang berbasiskan emas lenyap, kekacauan sistem keuangan mulai terjadi yang secara langsung ataupun tidak turut memberikan sumbangsih bagi krisis demi krisis ekonomi yang terjadi. Dalam konteks moneter, pasca lenyapnya sistem emas, krisis secara langsung dapat dirasakan pada: (1) sistem pertukaran emas; (2) sistem uang kertas (fiat money). Poin pertama telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sementara poin kedua akan dipaparkan pada bagian ini. Berikut ini adalah penjelasnnya.

2. Krisis pada sistem uang kertas (fiat money).
Krisis yang terjadi pada sistem keuangan dunia ini semakin bertambah cepat karena masing-masing negara berlomba secara politik dan ekonomi serta saling mengguncangkan pasar khusus. Masing-masing negara merasa perlu untuk melepas atau mengekspor barang ke negara lain; juga karena adanya keperluan atas utang atau yang lainnya. Semua itu berpengaruh besar terhadap naik-turunnya nilai mata uang. Hal itu menjadikan kestabilan harga dan kesepakatan interaksi ekonomi menjadi sangat sulit, kalau tidak dikatakan nihil, sebagaimana yang terjadi sekarang dalam interaksi ekonomi regional maupun internasional.
Dalam sistem uang kertas (fiat money) ini, negara-negara di dunia harus menyandarkan cadangan devisanya pada mata uang negara yang berpengaruh secara ekonomi dan politik karena keperluannya atas negara besar tersebut. Perubahan politik dan ekonomi negara berpengaruh akan memperngaruhi bentuk krisis mata uang negara-negara lain dan ekonomi negara lain. Negara yang mengikatkan mata uangnya pada dolar AS, misalnya, akhirnya merasa penting untuk menjaga kestabilan dolar demi menjaga cadangan devisanya. Jika permintaan terhadap mata uang regional bertambah sehingga mengakibatkan naiknya nilai kurs mata uang tersebut terhadap dolar, negara tersebut akan melepaskan sejumlah mata uangnya ke pasar dan mempertukarkannya (menjualnya) dengan dolar. Jika terjadi sebaliknya, yaitu masyarakat tidak membutuhkan mata uang negara itu (kelebihan penawaran/over supply), negara tersebut akan menarik kelebihan penawaran mata uangnya dengan cara membeli mata uangnya itu dari pasar dengan dolar (melepas dolar dari cadangan devisanya ke pasar) atau membanjiri pasar dengan dolar yang berasal dari cadangannya sehingga cadangannya kembali diisi dengan mata uangnya sendiri. Dengan demikian, setiap negara yang mata uangnya terikat dengan dolar terbebani untuk menjaga mata uangnya dan menjaga nilai dolar. Negara melakukan kebodohan ini sampai pada tingkat yang lebih besar dan memberatkan dirinya. Sebaliknya, dengan itu, negara tersebut malah memberikan keuntungan pada negara pemilik mata uang dolar itu.
Negara mengerahkan kesungguhannya dan melakukan kebodohan ini demi menjaga cadangan devisanya yang berbentuk mata uang asing—biasanya dalam dolar AS—karena penurunannya dipengaruhi jumlah persediaannya di pasar. Contohnya adalah sebagai berikut:
1. Kerugian pernah dialami Bank Sentral Kuwait sekitar 79,6 juta dinar dalam dua tahun, yaitu th. 71/72 dan th. 72/73 akibat terjadinya penurunan dolar yang pertama dan kedua yang mencapai batas 18 persen.
2. Terjadinya penurunan nilai investasi kekayaan pada negara-negara Aubik sebanyak 61 persen dari nilai nominalnya pada awal 70-an, yaitu dari sekitar 78 biliun dolar menjadi 47 biliun dolar pada kurun 1974-1978.
3. Pajak minyak negara-negara Arab selama dua tahun 79-80 setara 176 miliar dolar pertahun. Hal itu merupakan kerugian akibat perubahan harga dolar.
4. Nilai cadangan uang negara-negara Arab adalah 35,44 biliun dolar sepanjang tahun 1976. Sekitar 87,8 persennya menggunakan mata uang asing yang sering berubah-ubah.

Berkaitan dengan pengaruh langsung mata uang asing terhadap uang negara yang di-back up dengan mata uang asing di kas cadangan negara, maka mata uang kertas (fiat money) mempunyai pengaruh yang cepat terhadap kondisi ekonomi regional maupun internasional. Dengan demikian, fiat money memicu inflasi lebih banyak dibandingkan dengan sistem-sistem sebelumnya.
Dalam sistem pertukaran uang berbasis emas, uang disandarkan pada emas dan uang kertas yang dijamin dengan emas terdapat kestabilan parsial nilai uang, kecuali jika cadangan emas lebih kecil daripada total uang yang beredar. Akibatnya, tidak semua uang yang dikeluarkan dapat dipertukarkan dengan emas, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Dalam kondisi demikian, tatkala nilai mata uang tersebut menurun, maka nilai mata uang asing juga menurun.
Ini berbeda jauh dengan sistem uang fiat money yang akan mendorong inflasi di antara sejumlah kondisi. Hal ini karena politik ekonomi negara, baik secara regional maupun internasional, yang menjamin (menentukan) nilainya. Politik ekonomi negara ini dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga kestabilan harga tukar (kurs) uang sulit dijaga. Atas dasar itu, penurunan nilai mata uang sangat mungkin terjadi pada tingkatan yang lebih besar dibandingkan pada dua sistem terdahulu.
Tidak perlu kupasan yang mendalam, bahwa nilai mata uang seluruh negara—tanpa kecuali, sekalipun negara yang perekonomiannya maju—sering berubah-ubah dan tidak stabil. Baik dolar (AS), mark (Jerman), yen (Jepang), (frank) maupun poundsterling (Inggris) sering menurun nilainya.
Sudah menjadi pengetahuan bersama, bahwa kelebihan jumlah penerbitan uang akan mengakibatkan harga menjadi mahal karena menurunnya dayabeli uang. Hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh ini akan besar dampaknya jika berlanjut dalam jangka waktu yang saling berdekatan.
Karena uang yang ada tidak disandarkan pada satuan yang tetap, sistem uang fiat money dapat dijadikan jalan persekongkolan ataupun pertentangan antar negara. Nilai uang mereka dapat menurun karena pertambahan penawaran uangnya. Hal itu dapat terjadi dengan cara meningkatkan suku bunga deposito mata uang. Peningkatan suku bunga deposito itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah tabungan dan menarik pemodal (investor) asing.
Berubah-ubahnya nilai uang jelas akan mempengaruhi aktivitas perdagangan. Jika suku bunga mata uang tertentu meningkat atau kondisi ekonomi negara tersebut membaik, masyarakat tidak akan berpaling dari investasi perdagangan ke investai berupa tabungan dalam mata uang yang memiliki suku bunga yang kuat di bank sebagaimana terjadi tatkala lantai bursa Wall Street melemah pada tanggal 19 Oktober 1978 akibat melemahnya harga saham lebih dari 20 persen. Para pengamat ekonomi berbeda pendapat mengenai kejadian itu. Namun demikian, yang pasti, kejadian itu didorong oleh keinginan Amerika untuk menaikkan suku bunga dolar secara signifikan. Media-media Amerika menyiarkan berbagai berita mengenai perselisihan pandangan antara menteri keuangan Amerika dan menteri keuangan Jerman. Itu terjadi tatkala Amerika menaikkan suku bunga dolar AS karena menteri Jerman menaikkan suku bunga atas mark Jerman yang mendorong para pemilik saham bersegera menjual sahamnya sebagai upaya memperoleh laba yang lebih mudah dan lebih banyak dibandingkan dengan hasil investasi tabungan. Hal itu merupakan upaya memanfaatkan kesempatan yang ada sebelum kondisinya berubah. Inilah yang dijelaskan oleh menteri keuangan Prancis tentang sebab krisis.
Setelah krisis tersebut, muncul usulan di kalangan sebagian menteri keuangan negara-negara Barat untuk mengaitkan kurs pertukaran mata uang utama mereka dengan harga barang lepas di antara mereka dengan emas; sesuatu yang memungkinkan dilaksanakannya kembali sistem Breeton Wood.
Namun demikian, terjadinya semua itu tidak membuat dunia melepaskan interaksi menggunakan uang kertas (fiat money). Hal itu disebabkan oleh sikap beberapa negara besar yang diuntungkan dibandingkan dengan nasib sebagian besar negara yang dirugikan dengan sistem tersebut. Dengan sistem tersebut, mereka dapat melanggengkan pengaruh ekonomi dan politiknya terhadap negara-negara lain, karena mata uang mereka menjadi cadangan di bank-bank sentral negara-negara tersebut. Konsekuenasinya, kebijakan politik dan ekonomi mereka dapat mempengaruhi jalannya negara-negara tersebut.
Negara-negara terseebut pada akhirnya menghentikan pandangannya di seputar perlunya perubahan atas sistem fiat money karena mereka tidak memiliki cadangan (back up) emas yang mencukupi terhadap jumlah uang mereka yang beredar. Akibat terus berlangsungnya sistem fiat money ini, dunia akan tetap sengsara karena krisis tersebut akan berulang selama tidak diselesaikan dengan penyelesaian yang benar.

Solusi Jitu atas Krisis Ekonomi yang Terjadi
Setelah kami menjelaskan realitas terjadinya krisis ekonomi di atas, kami akan menjelaskan solusi jitu bagi krisis tersebut.

1. Solusi atas krisis akibat sistem mata uang.
Kami telah memaparkan di muka, sistem keuangan dan pertukaran uang kertas (fiat money) sangat rentan terhadap krisis. Sebagai solusinya, mau tidak mau, setiap negara harus merujuk kembali pada sistem keuangan dan pertukaran uang berbasis emas; baik dengan menggunakan mata uang logam emas itu sendiri maupun menggunakan mata uang kertas substitusi yang di-back up (dapat dipertukarkan) dengan emas di bank sentral tanpa persyaratan dan batasan. Sebetulnya sudah banyak ekonom yang memperhatikan hal itu. Akan tetapi, sejumlah negara besar di dunia yang saling berhubungan, khususnya Amerika, menentang upaya kembali pada sistem keuangan dan pertukaran berbasis emas. Pasalnya, mereka takut kehilangan hegemoni dan pengaruhnya, baik secara politik maupun ekonomi, atas negera-negara lain. Ketakutan mereka muncul karena sistem berbasis emas akan menjamin kestabilan, mengantarkan pada bersinarnya pertumbuhan ekonomi, serta menghilangkan hegemoni satu negara atas negara lain. Dalam sistem berbasis emas uang distandarkan pada satuan yang kestabilan dan ketetapan harganya dikenal luas. Dalam sistem ini, suatu negara tidak dapat memperbesar (menambah) jumlah uang dengan seenaknya. Sebab, untuk mengeluarkan atau mencetak uang dengan jumlah tertentu yang dikehendaki akan dibatasi oleh cadangan emas yang dimiliki. Hal itu berkebalikan dengan sistem uang kertas (fiat money) yang memungkinkan suatu negara dapat dengan mudah mengeluarkan (mencetak) sejumlah uang sesuai yang dikehendaki ketika dibutuhkan untuk memenuhi keuntungannya sendiri; sesuatu yang secara langsung dapat mengakibatkan terjadinya kelebihan jumlah uang dan melemahnya kepercayaan terhadap satuan mata uang tertentu.
Penerapan sistem mata uang dan sistem pertukaran berbasis emas tersebut haruslah memenuhi beberapa syarat berikut:
1. Adanya kebebasan mengekspor dan mengimpor emas bagi semua orang tanpa ada pembatasan atau syarat tertentu. Kebebasan atas keluar dan masuknya emas ini akan menjamin kestabilan harga tukar (kurs).
2. Adanya kebebasan mempertukarkan uang kertas substitusi dengan emas secara sempurna (tanpa pengurangan/dengan nilai yang sama) dengan nilai yang tertulis atau tercetak.
3. Adanya kebebasan untuk menempa dan melebur emas. Setiap orang yang memiliki mata uang emas dapat melebur dan membentuknya menjadi emas batangan tanpa ada pembatasan. Demikian juga jika ia memiliki emas batangan; ia dapat membawanya ke tempat peleburan dan pencetakan uang untuk dicetak menjadi mata uang emas (dengan memberikan kompensasi/ongkos pencetakan). Hal itu untuk menyetarakan harga emas tertulis (resmi) dengan harga pertukaran.

Hal ini jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi semata. Sementara itu, dari sudut pandang Islam, mata unag tidak boleh dibuat kecuali dari emas dan perak sesuai dengan dalil-dalil berikut:
Pertama, persetujuan Rasulullah saw. untuk menggunakan emas dan perak sebagai mata uang Daulah Islamiyah. Rasulullah saw. menyetujui timbangan Quraisy sebagai standar timbangan dinar dan dirham. Dalam riwayat Thawus yang bersumber dari Ibn ‘Umar disebutkan bahwa:

Rasulullah saw. bersabda, 典imbangan itu adalah timbangan penduduk Makkah, yaitu berat sepuluh dirham sama dengan tujuh mitsqal, dan sesuai dengan timbangan kita sekarang, yaitu satu dinar sama dengan 4,25 gram emas dan satu dirham sama dengan 2,975 gram perak._ (HR).

Kedua, Islam menghubungkan beberapa hukum syariat dengan emas dan perak, di antaranya :
1. Islam mengharamkan menimbun keduanya, yaitu menimbun emas dan perak. Allah Swt. berfirman:
)وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(
Orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah Swt. maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih.(QS at-Taubah [9]: 34).

1. Islam mewajibkan dari emas dan perak agar dikeluarkan zakatnya karena keduanya dianggap sebagai mata uang dan sebagai standar harga barang dalam jual-beli dan upah-mengupah tenaga kerja. Aisyah r.a. bertutur:
»كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ«

Rasulullah saw. memungut zakat untuk setiap 20 dinar atau lebih sebesar setengah dinar.
(HR Ibn Majah).

1. Islam mewajibkan diy穰 (denda) dengan kedua mata uang tersebut (dinar dan dirham). Rasulullah saw. bersabda:

»وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ«
Bagi penimbun emas (batas kena dendanya) adalah sebesar seribu dinar. (HR an-Nasa’i).

1. Nishab (batas minimal) pencurian yang mengharuskan pelakunya dipotong tangannya adalah seperempat dinar atau lebih. Sesungguhnya Rasulullah saw. tidak memotong tangan pencuri dalam kasus pencurian yang nilainya tiga dirham. Rasulullah saw. bersabda:

»تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا«
Tangan (yang mencuri) dipotong pada (kasus pencurian) seperempat dinar atau lebih. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Ketiga, ketika Islam menetapkan hukum-hukum pertukaran dalam muamalah, emas dan perak dijadikan sebagai tolok-ukurnya. Rasulullah saw. melarang pertukaran perak dengan perak atau emas dengan emas kecuali sama nilainya. Beliau memerintahkan untuk memperjualbelikan emas dengan perak sesuai yang diinginkan.
Atas dasar semua itu, jelas bahwa sesungguhnya mata uang Daulah Islamiyah adalah emas dan perak.
Dengan demikian, untuk menyelesaikan krisis keuangan (mata uang) setiap negara harus merujuk kembali atau kembali pada sistem mata uang berbasis emas, baik emas saja atau emas dan perak. Hanya saja, hal itu tidak akan terlepas dari sejumlah problem akibat penimbunan internasional, adanya hambatan perbatasan (cukai), serta terkonsentrasinya emas dan perak dalam jumlah besar di kas-kas simpanan beberapa negara besar. Negara-negara tersebut rata-rata mempunyai kemampuan produksi yang besar, memiliki kemampuan yang baik dalam kompetisi perdagangan internasional, dan mempunyai keunggulan lainnya. Di samping itu, tentu saja adalah pengadopsian sistem mata uang kertas (fiat money) oleh sebagian negara-negara di dunia yang menggantikan sistem mata uang emas dan perak.
Untuk menyelesaikan hambatan itu, negara yang kembali ke sistem emas dan perak harus: melaksanakan politik swasembada; mengurangi (meminimkan) impor; menerapkan strategi substitusi terhadap barang-barang impor dengan barang-barang yang tersedia di dalam negeri; serta menggenjot ekspor atas komoditas yang diproduksi di dalam negeri dengan komoditas yang diperlukan di dalam negeri ataupun menjualnya dengan pembayaran dalam bentuk emas dan perak atau dengan mata uang asing yang diperlukan untuk mengimpor barang-barang dan jasa yang dibutuhkan.
Strategi tersebut dapat diterapkan oleh suatu negara. Sementara itu, berkaitan dengan Daulah Khilafah Islam—yang tidak lama lagi dengan izin Allah Swt. akan tegak kembali—maka perkara itu adalah perkara yang gampang, karena emas dan perak yang ada di negeri-negeri Islam dan yang ditimbun di bank-bank dan kas-kas yang ada jumlahnya mencukupi bagi kemungkinan Daulah untuk kembali pada sistem emas. Jumlah emas yang ada di negeri-negri Islam—yang akan menjadi satuan mata uang Daulah Khilafah Islamiyah bersama satuan emas, karena Daulah Khilafah Islamiyah akan menggunakan sistem emas dan perak dan menggunakan sistem dua logam (bimetal) dalam mata uangnya—juga tersedia dalam jumlah yang besar. Semua itu memudahkan Daulah Khilafah Islamiyah untuk kembali pada sistem emas dan perak.
Di negeri-negeri Islam melimpah berbagai komoditas pokok yang membuat umat tidak membutuhkan komoditas lain sebagai kebutuhan dasar atau kebutuhan pokoknya. Dengan begitu, Daulah Khilafah Islamiyah tidak perlu mengimpor barang dari luar negeri yang bisa mengakibatkan mengalirnya emas ke luar Daulah.
Lebih dari itu, negeri-negeri Islam memiliki barang-barang penting (strategis) seperti minyak yang dibutuhkan oleh seluruh negara di dunia sehingga Daulah Khilafah Islamiyah dapat menjualnya dengan pembayaran emas, atau dengan pembayaran berupa barang yang dibutuhkan di dalam negeri, atau dengan mata uang yang diperlukan untuk mengimpor barang dan jasa yang penting; sebagaimana negara juga dapat melarang mengekspornya kecuali jika dibayar dengan emas sehingga membuat cadangan emas yang dimiliki Daulah melimpah.
Dengan kembali pada sistem emas, niscaya akan terwujud kestabilan ekonomi, hilangnya krisis yang terjadi, dan lenyapnya hegemoni uang suatu negara atas negara lain. Semua hal di atas adalah solusi yang jitu, jernih, dan mencukupi atas krisis keuangan yang terjadi selama ini. Wall禀u a’lam bi ash-shaw稈. (Habis) []

Di Balik Ambruknya Sistem Keuangan Global
Oleh Tun Kelana Jaya, SE
WallStreet, pusat keuangan Amerika, dibuat tercengang setelah dikejutkan dengan berita bangkrutnya perusahaan raksasa bisnis energi Amerika, Enron, yang kemudian disusul dengan kasus penipuan miliaran dolar yang melibatkan raksasa telekomunikasi Amerika, WorldCom. Di dalam negeri sendiri, karena situasi ekonomi yang sedang tiarap, peristiwa yang mengemparkan dunia keuangan Amerika tersebut luput dari perhatian sebagian besar publik di negeri ini; walaupun media massa internasional memberitakannya secara besar-besaran.

Riwayat Kebangkrutan Raksasa Enron:
• Pemberian opsi saham (stock option plan) secara besar-besaran (massive). Selama ini penelitian mengenai stock option untuk karyawan kunci dengan sistem insentif tertentu yang sesuai dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Dalam Kasus Enron, pemberian opsi saham secara massive tidak hanya kepada karyawan kunci; bahkan kepada komite audit dan karyawan biasa. Program pensiun karyawan juga diberikan dalam beberapa alternatif, antara lain pensiun dengan memperoleh opsi saham perusahaan. Dengan opsi saham semacam itu, setiap individu dalam perusahaan menjadi serba salah bila berusaha mengungkapkan ketidakberesan praktik/transaksi perusahaan yang dapat mengakibatkan anjloknya harga sahamnya. Sebab, anjloknya harga saham perusahaan, jelas tidak hanya akan merugikan pemegang saham mayoritas, tetapi hampir seluruh karyawan Enron dan dan pensiunannya. Bagi pejabat kunci dan anggota komite audit sendiri, kondisi semacam ini menimbulkan benturan; antara mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi atau memilih diam saja (moral hazard) seraya tetap menjadi ‘anak baik’ di mata manajemen sekaligus mengamankan nilai saham dari opsi yang menjadi haknya masing-masing.
• Penjualan saham dalam skala besar oleh pihak orang dalam. Jeff Skilling, CEO Enron sebelum mengundurkan diri pada Agustus 2001, menjual sahamnya dalam jumlah besar dengan kisaran harga USD 90 perlembar. Banyak dispekulasikan bahwa sebagai CEO saat itu, Skilling yang mantan konsultan McKinsey, sangat mungkin mengetahui jatuhnya harga saham Enron akan menimbulkan risiko besar terhadap LJM partnership. Di samping itu, pejabat— termasuk tiga anggota komite audit— Enron telah menjual 17,3 juta saham senilai USD 1,9 miliar. Pada saat yang bersamaan, mereka menerbitkan laporan keuangan yang menyesatkan (Business Week). Di sinilah berlaku signaling, bahwa penjualan saham, pengunduran diri Skilling yang terkesan mendadak, dan tidak adanya penjelasan yang transparan dari perusahaan merupakan pertanda negatif bagi pelaku pasar dan pemodal. Selain itu, penjualan saham besar-besaran oleh orang dalam Enron lainnya juga merupakan pertanda buruk dalam menilai prospek perusahaan.
• Ternyata, pemegang saham mayoritas dan direksi Enron merekayasa laporan keuangan melalui LJM partnership—yang merupakan rekanan transaksi derivatif yang digunakan Enron untuk melepas/strip-out risiko fluktuasi harga, tingkat bunga, dll.—secara sengaja tidak mencatat kewajiban dengan cara off balancesheet. Hal ini dibuktikan dengan pengumuman kerugian pada 16 Oktober 2001 sebesar USD 618 juta oleh Ken Lay, Chief Executive Officer (CEO) Enron. Konsekuensinya, Enron harus menurunkan nilai ekuitas sebesar USD 1,2 miliar, dan lembaga rating Moody akhirnya menurunkan peringkat utang Enron menjadi di bawah investment grade.

Dampak Skandal Keuangan Enron
Sebagai perusahaan raksasa ke-7 dalam ukuran nilai pasar serta yang terbesar di bidang energi dan perdagangan energi yang terdaftar (listed) di Bursa saham Amerika (NYSE), Enron mencatat pertumbuhan penjualan dari USD 31 miliar pada 1988 meningkat jadi USD 100 miliar pada tahun 2000. Nilai pasar meningkat USD 50 miliar dalam empat tahun terakhir. Akan tetapi, secara mengejutkan, pada 2 Desember 2001 lalu tiba-tiba Enron harus melaporkan kebangkrutannya kepada otoritas pasar modal. Nilai kerugian diperkirakan mencapai USD 50 miliar. Sementara itu, para spekulan pasar modal terpaksa kehilangan USD 32 miliar dan ribuan pegawai Enron harus menangisi amblasnya dana pensiun mereka sebesar USD 1 miliar. Saham Enron pada Agustus 2000 masih berharga USD 90 perlembar, kemudian anjlok menjadi USD 40 perlembar, dan akhirnya terpuruk di USD 0,45 sen perlembar. Karena itu, tidak aneh, jika dilihat dari nilai anjloknya harga saham, peristiwa ini dikategorikan sebagai peristiwa terbesar dalam sejarah bisnis di Amerika.
Skandal Enron ini bukan hanya semata-mata sebagai kegagalan bisnis, tetapi juga merupakan skandal multidimensional yang melibatkan politisi dan pemimpin terkemuka di AS. Telah terjadi kolusi tingkat tinggi antara menejemen Enron, analis keuangan, para penasihat hukum, serta auditornya. Bahkan komplikasi skandal tersebut bertambah karena belakangan diketahui, bahwa banyak pejabat tinggi Gedung Putih dan politisi di Senat Amerika yang pernah menerima kucuran dana politik dari Enron ini. Namun, sudah menjadi tabiat sistem keuangan kapitalis, skandal Enron menguntungkan segelintir orang yang oportunistik—yaitu pemegang saham mayoritas, direksi, komite audit, dan manajer kunci—seraya mengorbankan ribuan karyawan, dana pensiun perusahaan, pemodal publik, dan kreditur.
Krisis kepercayaan terhadap pasar di Amerika makin menjadi-jadi setelah munculnya tragedi susulan yang tidak kalah heboh yang bernilai miliaran dolar, yaitu skandal yang menimpa Worldcom. Worldcom adalah raksasa telekomunikasi AS yang merupakan salah satu Internet Service Provider (ISP) terbesar di dunia dan yang mengoperasikan backbone internet, sebuah infrastruktur penting dalam jaringan komputer global. WorldCom mengakui secara terus-terang bahwa sesungguhnya ia belum mencapai keuntungan USD 1,4 miliar seperti yang dipublikasikan pada tahun 2001. Tiga bulan pertama tahun 2002, mereka juga mengaku belum mencapai keuntungan USD 130 juta. Pihaknya juga telah mengaku menyulap biaya operasional menjadi pengeluaran modal sehingga menggelembungkan pendapatan sebesar 3,8 miliar dolar. Lagi-lagi, yang menjadi korban adalah 17.000 pegawainya yang akhirnya di-PHK. Skandal keuangan WorldCom ini telah mengguncang pasar modal Amerika secara total bahkan mempengaruhi atau bahkan mungkin mengubah kalkulasi politik di Amerika dalam semalam.

Rapuhnya Penopang Sistem Keuangan Kapitalisme: Pasar Modal (Stock Exchange)
Sebagaimana diketahui, WallStreet merupakan kawasan keuangan yang menjadi jantung kapitalis. Sementara itu, 30 persen perputaran perekonomian dunia masih sangat bergantung pada kesehatan perekonomian negeri koboi itu. Belakangan, serentetan skandal keuangan terjadi pada perusahaan-perusahaan kelas kakap di Amerika seperti Enron, WorldCom, Xerox, Arthur Andersen, Global Crossing, Adelphia Communication, Tyco International, ImClone System, dan Merck. Hal ini mengakibatkan betapa Bursa Saham WallStreet dibuat linglung. Skandal akutansi keuangan tersebut telah mengakibatkan lunturnya kepercayaan investor luar maupun dalam negeri terhadap pasar di Amerika. Skandal Enron saja mengakibatkan terbangnya miliaran dolar dari bursa saham Amerika. Kinerja Bursa Saham Newyork Stock Exchange (NYSE) itu pun terpuruk. Lihat saja Dow Jones Industrial Average (DJIA). Pencatat perkembangan harga saham di NYSE ini memperlihatkan terpuruknya indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menukik tajam dari USD 10.000 menjadi USD 8.600. Sementara itu, indeks harga saham di Nasdaq karam dari 2.000 pada awal tahun tinggal 1.382; lebih rendah dari indeks harga saham pasca Tragedi WTC. Dalam pada itu, ada seorang ibu berusia 60 tahun terpaksa menjual seluruh saham yang dimilikinya setelah melihat merosotnya indeks rata-rata DowJones lebih dari 400 poin dan akhirnya ia menderita kerugian sebesar 260.000 dolar dalam waktu sekejap, padahal uang itu akan ia gunakan untuk pensiun selama 3 tahun ke depan.
Para investor terus-menerus mengalami tekanan jual secara besar-besaran hingga indeks harga saham Nazdaq & Standard & Poor’s 500 kembali ke level seperti pada tahun 1997 dan kini telah menghapus 7 triliun dolar. Jutaan investor sempoyongan karena menderita kerugian. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Gallup Corp., kepercayaan masyarakat terhadap pasar telah mencapai titik terendah.

Dampak eksternal
Pasar modal Amerika demam, dunia meriang (contagion effect). Indikasi ini terlihat dari harga saham di Taiwan yang turut anjlok . Sementara itu, para investor yang cemas menjual saham untuk menutup kerugian yang diderita akibat kemerosotan harga saham yang mencapai rekor di WallStreet. Indeks harga saham merosot 5,4 persen, lebih dari 507 poin, menjadi 8,867. Peristiwa ini menjadi gambaran suram bagi pasar di seluruh Asia semenjak kemerosotan bursa saham di WallStreet.
Bila harga saham-saham di WallStreet terus merosot, kepercayaan masyarakatnya pun akan ikut merosot. Kecenderungan orang Amerika memegang uang tunai yang mulai meningkat sejak Tragedi 11 September akan kian menggila. Konsumen akan mengempit uang kontan untuk berjaga-jaga dan mereka berhenti berbelanja. Impor Amerika dari negara-negara lain termasuk Indonesia pun akan terhenti. Krisis di bursa saham juga akan membuat para emiten tak bisa melakukan ekspansi dan gagal mencetak laba. Alhasil, perekonomian akan mandek dan penciutan tenaga kerja akan terus meningkat. Ujung-ujungnya, daya beli penduduk pun akan kian terkikis. Perekonomian Amerika bisa terkena double deep, yakni keluar dari krisis masuk dalam krisis yang lain.
Sesungguhnya, skandal keuangan yang terjadi pada beberapa perusahaan besar Amerika merupakan pemicu keterpurukan bursa saham Amerika atas kroposnya sistem keuangan kapitalisme. Pertumbuhan keuangan ala kapitalisme (yang bertumpu pada trasaksi spekulatif di sektor non-real) memang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor non-real dengan sangat pesat. Akan tetapi, ia akan menghadapi bahaya pertumbuhan itu sendiri, yakni bahaya ‘gelembung ekonomi’ (bubble economy). Ini ditandai dengan meningkatnya harga saham-saham dengan pesat (bubble) hingga akhirnya harga saham kelewat mahal serta melebihi kapasitas dan kemampuannya berproduksi. Pada saat yang sama, para analis saham pun terus memberikan rekomendasi beli sehingga saham diburu dan harga terus menggelembung. Pada satu saat, penggelembungan itu akan mencapai titik jenuh. Ibarat balon yang terus ditiup sampai besar, ia akhirnya meletus.

Krisis yang Berulang
Perlu juga dicatat, krisis yang terjadi sekarang merupakan krisis yang berulang . Pada minggu terakhir Oktober 1997, harga-harga saham di bursa-bursa saham utama dunia jatuh berguguran; berawal di Hongkong, lalu merembet ke Jepang, Eropa, dan akhirnya mendarat di Amerika. Anjloknya harga saham tersebut terjadi secara berurutan dari satu negeri ke negeri lainnya. Tragedi serupa terjadi pada bulan dan tahun yang sama, yakni ketika indeks harga saham di New York turun 22 persen dalam sehari. Lebih ke belakang lagi, peristiwa serupa pernah terjadi pula pada tahun 1929. Ketika itu, jatuhnya nilai saham di Amerika telah menimbulkan depresi ekonomi yang sangat parah sehingga menimbulkan kemelaratan, kelaparan, dan kesengsaraan yang berkelanjutan. Akhirnya, Presiden Roosevelt memutuskan untuk melibatkan Amerika dalam kancah Perang Dunia II dalam rangka membangkitkan Amerika dengan cara memproduksi kebutuhan-kebutuhan perang yang sangat besar.

Rapuhnya Penopang Sistem Keuangan Kapitalisme: Pasar Uang (Money Market)
Uang kini sudah tidak lagi hanya merupakan alat tukar, tetapi telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan seperti halnya barang dagangan sekaligus menjadi komoditi yang dispekulasikan. Dalam jual-beli uang di pasar uang (money market), dengan bermain dengan fluktuasi kurs suatu mata uang, para spekulan dapat meraup keuntungan miliaran dolar dalam waktu sekejap. Akan tetapi, dalam sekejap pula mereka dapat mengalami kerugian miliaran dolar.
Disamping itu, uang juga dapat berpindah dari satu tempat di dunia ke tempat yang lain hanya lewat gagang telepon. Piranti komputer dengan teknologi komunikasi satelit membuat transaksi uang berapa pun besarnya menjadi sangat cepat dan murah. Lagi pula, transaksi tidak hanya dilakukan pada saat sekarang, namun bisa juga juga untuk masa datang.
Dalam situasi seperti ini, tidak aneh jika perdagangan uang di dealing-room (ruang transaksi) atau dengan remote dealing saat ini—seperti video game, para dealer/spekulan hanya mengawasi dari layar monitor—dengan sekali tekan tombol, jutaan dolar telah berpindah pemilik. Dengan cara seperti inilah, kurang-lebih, George Soros menghajar_ mata uang Inggris pada tahun 1992. Pada hari yang disebut Black Wednesday itu Soros menjual sterling sejumlah 10 miliar dolar AS. Poundsterling yang diperdagangkan sekitar 2.85 pound terhadap mata uang Jerman (D-mark) itu meluncur mendekati ambang batas ERM sebesar 2.77.
Saat itu, untuk mempertahankan poundsterling, Bank of England harus mengeluarkan 15 miliar dolar AS. Langkah Bank of England ini harus juga dibarengi dengan menaikkan suku bunga. Karena untuk yang satu ini tidak mungkin dilakukan oleh Bank of England, Pemerintah Inggris mengaku kalah, Inggris keluar dari exchange rate system. Dari permainan tersebut, Soros meraup laba 950 juta dolar AS. Permainan seperti ini terulang lagi pada tahun 1995 ketika mata uang peso dari Mexico juga menderita ‘serangan jantung’ secara mendadak, dan pada tahun 1997. Indonesia , pada tahun yang sama, juga ambruk.
George Soros dan para spekulan lainnya (yang konon jumlahnya mencapai 200.000) sepertinya tidak ambil peduli betapa berbahayanya permainan mereka. Permainan yang mereka jalankan itu mempunyai dampak yang amat mematikan bagi kehidupan ratusan juta manusia. Seperti kita alami sendiri, akibat krisis finansial yang sampai saat ini masih terus berlangsung, terjadilah kebangkrutan sejumlah perusahaan yang diiringi dengan pemutusan hubungan kerja jutaan orang.
Mengapa pemerintah sebuah negara- bahkan Inggris sekalipun- tidak tidak sanggup menahan serangan ini ? Bukankah pemerintah/negara memiliki cadangan dana yang besar? Itu benar untuk kurun waktu kurang-lebih 20 tahun yang lalu. Misalnya, pada tahun 1983, lima bank sentral negara besar dunia (Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Inggris, dan Swis) bersama-sama menguasai cadangan devisa sebesar 139 miliar dolar AS, sementara uang yang beredar di pasar uang cuma sebesar 39 miliar dolar AS. Dengan kata lain, bank-bank sentral tersebut memiliki kekebalan pertahanan (gabungan) yang cukup kuat dibandingkan dengan kekuatan pasar dengan perbandingan 3:1. Akan tetapi, hanya dalam waktu tiga tahun, pada 1986, perbandingan kekuatan antara cadangan bank sentral dan uang yang beredar di pasar uang telah mencapai titik seimbang 1:1. Pada tahun 1992, perimbangan tersebut telah semakin bergeser. Kelima bank sentral tersebut hanya memiliki cadangan sebesar 278 miliar dolar AS, sementara di pasar beredar sebesar 623 miliar dolar AS. Artinya, para spekulan di pasar uang kini memiliki perbandingan potensi kekuatan 2:1 terhadap bank-bank sentral. Akibatnya, betapa dunia keuangan menjadi sangat mudah diguncangkan oleh para spekulan itu.
Alhasil, apa yang terjadi di pasar uang internasional bagaikan pertarungan antara si Doyok (bank-bank sentral) melawan Mike Tyson (para spekulan). Para spekulan (para pemain pasar uang) menjadi lebih perkasa menguasai pasar uang. Mereka akan dapat dengan mudah mengguncangkan mata uang negara dan meng-KO bank-bank sentral itu hingga tidak berdaya. Fenomena semacam ini menunjukan betapa rapuhnya sistem kuangan kapitalisme, yang bahkan lebih rapuh daripada sarang laba-laba.

Terjebak di Sektor Non-Real
Krisis yang terjadi di bursa saham diatas, telah cukup menggambarkan bahwa sistem keuangan ekonomi yang ditopang kuat oleh sektor non-real yang sangat kental dengan bisnis spekulatif sama sekali tidak mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor real.
Sebagaimana diketahui, sistem Pasar Modal tidak akan berfungsi dan berkembang tanpa adanya dukungan sistem-sistem pokok perekonomian kapitalisme lainnya seperti sistem Perseroan Terbatas (PT), sistem perbankan ribawi, dan sistem uang kertas inconvertible (flat money). Ketiga sistem tersebut secara sinergis membagi perekonomian kapitalisme menjadi dua sektor: (1) sektor real, yang di dalamnya terdapat aspek produksi serta pemasaran barang dan jasa secara real; (2) sektor ekonomi modal/kapital, yang oleh kebanyakan orang disebut sektor non real, yang di dalamnya terdapat aspek penerbitan dan jual-beli surat-surat berharga yang beraneka ragam.
Saat ini, perdagangan di sektor non-real ini telah sedemikian jauhnya, sehingga nilai trasanksinya berlipat ganda melebihi nilai sektor real. Hampir semua negara di dunia ini terjangkit bisnis spekulatif seperti perdagangan surat berharga/utang di bursa saham (stock exchange) berupa saham, obligasi (bonds), commercial paper, promissory notes, dsb.; perdagangan uang di pasar uang (Money market); serta perdagangan derivatif di bursa berjangka.
Kenapa sektor non real ini bergerak dengan sangat cepat bisa ditelusuri sejak awal tahun 1980. Dalam rangka meningkatkan kapasitas permodalan, perusahaan-perusahaan multinasional di Amerika mulai memanfaatkan dana-dana menganggur yang berada di lembaga-lembaga dana pensiun, asuransi, dan sebagainya; juga memburu dana murah di pasar modal atau bermain valuta asing di pasar uang. Cara ini kemudian menjalar ke negara-negara industri lainnya di Eropa dan Jepang, kemudian ke negara-negara industri baru seperti Singapura, Hongkong, dan sebagainya hingga terus bergulir ke semua negara sampai ke level perusahaan. Tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan arus moneter yang luar biasa dahsyatnya tanpa diimbangi oleh peningkatan arus barang dan jasa.
Data menunjukkan bahwa realitas perdagangan uang (sektor non-real) dunia telah berlipat sekitar 80 kali dibandingkan dengan sektor real. Hal ini merupakan fenomena “keterkaitan” antara sebagian besar perputaran uang dengan arus barang dan jasa. Itu berarti telah terjadi secara global apa yang disebut bubble economy (gelembung balon ekonomi), karena kegiatan ekonomi dunia didominasi oleh kegiatan sektor non-real yang spekulatif. Dalam satu hari saja sudah sekitar 1-2 triliun dolar AS dana spekulasi tersebut gentayangan mencari tempat yang paling menguntungkan di dunia. Dalam hitungan setahun, arus uang berjumlah sekitar 700 triliun dolar AS dalam bentuk stock of financial assets seperti company stocks, derivatives, dan government bonds, commercial paper, dsb. Sementara itu, hanya sekitar 7 triliun saja nilai arus barang dan jasa yang diperdagangkan atau hanya seperseratusnya. Sektor non-real berlipat kali lebih besar daripada nilai total barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh aktivitas ekonomi negeri-negeri kapitalis maju. Keadaan ini kemudian melahirkan raksasa-raksasa finansial Amerika sebagai transnational company seperti the Rockefellers, Mellons, Morgans, DuPonts, Whitneys, Warburgs, Vanderbilts, Goldman Sach, Lehman Brothers, dan masih banyak lagi. Mereka bukan saja menguasai bank-bank dan perusahaan-perusahaan asuransi, namun juga perusaaan-perusahaan industri; tidak saja di Amerika, tetapi juga di dunia.
Buktinya, pada tahun 1993 saja, menurut laporan Investasi Dunia yang diterbitkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), ada 37.000 korporasi transnasional yang memiliki 170.000 anak perusahaan di luar negeri. Sembilan puluh persen dari korporasi-korporasi transnasional tersebut berkantor pusat di negara-negara maju, jauh dari apa yang disebut sebagai penyebaran aset. Sekalipun penjualan mereka telah menyeberangi bola bumi, justru korporasi-korporasi transnasional telah memusatkan produksi dan penjualan komoditi mereka di negara-negara “induk”. Ini mencerminkan adanya distribusi yang sangat tidak setara (uneven) dalam hal investasi langsung dan perdagangan skala global.
Dari sini sekaligus kita dapat mengetahui betapa timpangnya perbandingan sektor non-real dan sektor real, jauh dari harapan ekspektasi pertumbuhan ekonomi; betapa pula pertumbuhan ekonomi versi kapitalisme hanya merupakan pertumbuhan semu, bukan pertumbuhan sebenarnya.
Lebih runyam lagi, dengan desakan globalisasi dan liberalisasi yang kita terima secara taken for granted itu, pemanfaatan dana-dana untuk spekulasi dalam kegiatan pasar modal dan uang semakin intensif. Dengan begitu, semakin terbuka sektor moneternya (pasar uang dan pasar modal) suatu negara, akan semakin tinggi risiko perekonomiannya terhadap segala gejolak ekonomi eksternal. Inilah yang terjadi di Indonesia. Sedihnya, dampak yang tidak menguntungkan dari kondisi tersebut adalah ketergantungan ekonomi negara-negara berkembang terhadap permainan pihak asing. Kondisi ini diperparah oleh ketentuan-ketentuan WTO yang telah menjerumuskan negara-negara berkembang ke dalam situasi ketergantungan pada kekuatan ekonomi asing.
Peter Drucker, pakar menejemen dunia, menyebut gejala ketidakseimbangan arus moneter dengan arus barang dan jasa sebagai “decoupling” (terputus). Apalagi, bersamaan dengan itu, maraknya fenomena kegiatan ekonomi dan bisnis spekulatif (terutama di dunia pasar modal, pasar valuta asing) membuat dunia dibayangi hantu bubble economy, yaitu gelembung ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneternya—namun tak diimbangi oleh sektor real, bahkan sektor real amat jauh ketinggalan—sehingga sewaktu-waktu akan meletus.

Tun Kelana Jaya, SE, pengamat dan praktisi ekonomi, tinggal di Jakarta.

Daftar Bacaan:
1. The Turbulence of the Stock Market, dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir.
2. Taqyuddin An-Nabhani (1991), Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (terj.). Surabaya: Risalah Gusti.
3. The Death of Economics, Ormerod, London.
4. Paul Krugman, The Return of Depression Economics.
5. Abdur-Razzaq Lubis, et al.,Jerat Hutang IMF.
6. BusinessWeek, edisi 29 Juli 2002
7. Beberapa artikel dan media cetak yang relevan.

Ruang Lingkup Ekonomi Syari’ah:
Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia1
Murasa Sarkaniputra
Dosen Ekonomika Islami UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
1
Pendahuluan
1.1 Dari TOR Seminar Nasional ini dapat dikemukakan tiga hal penting. Pertama,
Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 adalah landasan dasar bahwa seluruh syari’at
Islam, khususnya yang menyangkut bidang-bidang hukum muamalat, dapat dijalankan
secara sah dan formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung,
dengan jalan diadopsi dalam hukum positif nasional. Kedua, keberhasilan upaya warga
bangsa untuk maksud ini ditandai oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada
tahun 1992, dan bank-bank perkreditan rakyat syari’ah (BPRS), berdasarkan Undangundang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Keberadaan bank syari’ah lebih
diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang No. 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan
kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah (Pasal 1 angka 7 dan pasal 11).
Ketiga, landasan hukum ini menjamin adanya tertib hukum bahwa di Indonesia
disepakati penerapan sistem perbankan ganda atau dual banking system, yaitu
penggunaan perbankan konvensional dan perbankan syari’ah yang berjalan secara
paralel. Penulis berpendapat bahwa kondisi keakraban ini akan sangat berperan dalam
menumbuh-kembangkan investasi pada usaha-usaha yang benar-benar diinginkan
masyarakat luas. Dengan kebebasan memilih yang diperankan masyarakat dalam mana
Pemerintah bertindak sebagai pelayannya, maka pada gilirannya setiap individu, aktor di
pentas ekonomi ini, yang bertanggungjawab kepada Tuhannya di hari kemudian tentang
apa yang diamalkannya di dunia.
1 Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari’ah dan Legislasi
Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, di Semarang, 6-8 Juni 2006.
2
1.2 Sementara dinamika perbankan syari’ah semakin menggelora terukur menurut
pertumbuhan asetnya, dari 14 triliun rupiah tahun 2004 menjadi 20 triliun rupiah tahun
2005, dan masyarakat semakin kritis tentang bagaimana mekanisme investasi dengan
sistem berbagi laba dan rugi itu berlanjut, kita mengetahui bahwa perangkat hukum yang
akan mampu menumbuh-kembangkan sistem ekonomi Islami terasa benar
kekurangannya, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Kita mengetahui misalnya apa
yang seharusnya dikerjakan oleh Mahkamah Syar’iyyah di Aceh ketika diduga akan
terjadi silang-pendapat antara mudharib dan shahib al-maal utuk investasi ternak sapi
pedaging? Ditengarai bahwa pertanyaan atau keraguan itu muncul boleh jadi karena
masyarakat luas (a) belum mengetahui ruang lingkup ekonomi Islami secara menyeluruh,
(b) sistem perbankan syari’ah yang sedang dibangun belum mempunyai perangkat lunak
dan perangkat keras yang memadai, (c) adanya kendala organisasi dan finansial yang
menghambat kelancaran akad muamalat, dan (d) lingkungan sosial, budaya, hukum, dan
politik yang memerlukan penataan secara cermat. Kendala ini harus dibahas dan
dirumuskan dengan cermat dalam seminar ini.
1.3 Untuk keperluan pembelajaran penulis cenderung menguraikan ruang lingkup
Ekonomika Islami, sebagai padanan dari Islamic Economics, ketimbang ekonomi
syari’ah. Tersebut pertama menguraikan ihwal ekonomi yang didasarkan pada ontology,
epistemology dan axiology berjiwakan Tauhid; sedangkan tersebut kedua uraiannya
dibatas pada ihwal tentang amallah, yakni satunya kata dan perbuatan, sebagai turunan
dari yang pertama. Bagaimana amallah berdasarkan ekonomi syari’ah dapat
diakomodasikan ke dalam hukum positif adalah pertanyaan pokok dalam seminar ini.
Kita harus mengungkapkannya dengan cermat agar telaah tentang apa yang masih samar
dalam pengertian dan pengamalan menjadi terang benderang. Dari pengalaman penulis
maka metode untuk menguraikannya diacu pada kemalaian informasi seperti
yang diuraikan pada bagian berikutnya. Ketika itu kita menyaksikan bahwa granulae of
thought dari Zadeh2 sangat membantu pengukuran berbasis persepsi terhadap ihwal
suatu kata dan atau kalimat yang berhubungan dengan syari’ah. Telaah ini dikaitkan
2 Ia lahir di Azerbaiyan dan menamatkan sekolah setara SMP dan SMA milik misi zending Amerika
Serikat di Iran.
3
dengan tulisannya yang berjudul “From Computing with Numbers to Computing with
Words, and From Manipulation of Measurement to Manipulation of Perception”.
2
Aksioma, Asumsi dan Dalil
2.1 Beriman kepada bahwa Al-Qur’an adalah Kitab yang tiada keraguan di dalamnya
dan petunjuk bagi yang bertakwa adalah aksiomatik untuk menguraikan apa yang tersurat
dan tersirat pada judul makalah ini. Petunjuk (hudan: bentuk kata jadian/mashdar
/infinitive noun: masa kini, masa datang, atau masa lampau) yang berarti bahwa yang
mendapatkan petunjuk itu, “yaitu mereka yang benar-benar akan menghindar dan
terhindar dari segala gangguan dan petaka duniawi dan ukhrawi” (M. Quraish Shihab, al-
Mishbah, Vol. 1, h. 88). Dengan demikian, Al-Qur’an dengan hudannya itu mengajak
yang bertakwa untuk berkemampuan dalam penghindaran diri dari keburukan (at-
Takhally), dan penghiasan diri dengan kebajikan(at-Tahally). Mereka ini kelak akan
disebut sebagai Golongan Kanan, ashabul yamin, yakni mereka yang memperoleh
barakat, kekuatan, dan optimisme. (M.Q. Shihab, al-Misbah Vol. 15 h. 288). Dengan
bekal ini mereka menunaikan ibadah mahdhah dan ibadah ghairi mahdhah untuk
mencapai ridha Allah. Dan pada Hari Kemudian akan memperoleh kemudahan dalam
Pengadilan Akhir untuk mendapatkan ampunan-Nya dan dimasukkan ke surga-Nya,
sekaligus akan menyaksikan Al Haqq al-Mubin. Janji Allah swt adalah kepastian, dan
oleh karena itu ia dijadikan aksioma dalam makalah ini. Dalam kaitan ini maka aksioma
boleh jadi dapat dianggap mirip dengan pengertian ontology, yakni “the essence of being
itself” 3 seperti yang diajarkan kepada mahasiswa pada saat ini.
2.2 Dari telaah kemalaian informasi (information granulation) penulis memandang
Al-Qur’an seperti malai dari keseluruhan apa yang ada dalam Al-Qur’an itu sendiri.
Prosedur ini mencakup sinerji antara cakupan isi (contents), keterkaitan (contexts), tata
aturan (conducts), dan tata kelembagaan (contours) dari keseluruhan kandungan Al-
Qur’an. Melalui pendekatan ini maka kesempurnaan Al-Qur’an terukur menurut
susunannya, isinya, konteks diturunkannya dan manfaatnya, hukum-hukumnya bagi
pengaturan dan keteraturan kehidupan manusia dan masyarakat, dan kelembagaan serta
3 Webster: New Explorer Desk Encyclopedia, 2003.
4
pelembagaan dari petunjuk yang tiada diragukan itu ditujukan untuk menyatakan bahwa
Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Menurut hemat penulis pendekatan kontemporer
tersebut di atas seakan melanjutkan pendekatan yang dituliskan Ibnu ‘Arabi “Misteri
Kun/Syajaratul-Kaun (terj. 2001). Di sini peran sains dan teknologi berbasis nilai-nilai
Quranik haruslah dihimpunkan.
2.3 Dari uraian di atas kita mengetahui bahwa Al-Qur’an adalah sumber
informasitentang masa lalu, masa kini, dan masa datang yang membenarkan yang benar,
dan menyalahkan yang salah. Kesemuanya itu untuk kepentingan manusia. Melalui
ijtihadnya, manusia membangun dunia baru dan memperbarui dunia untuk kebaikan
manusia di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Prasyaratnya adalah bahwa kita harus
menegakkan yang adil dan ihsan dan menyingkirkan yang fahsya, munkar, dan baghy.
(QS. An-Nahl [16]: 90). Bersamaan dengan upaya ini kita membangun penduduk negeri
yang beriman dan bertakwa dengan harapan Allah membukakan kepadanya barakat dari
langit dan bumi (QS. Al-A’raaf (7): 96 :”Padahal jikalau sekiranya penduduk negerinegeri
beriman dan bertaqwa, pastilah Kami melimpahkan kepada mereka berkahberkah
dari langit dan dari bumi, tetapi mereka mendustakan, maka Kami siksa mereka
disebabkan apa yang mereka lakukan”). Asumsi dan dalil untuk merumuskan ruang
lingkup Ekonomi Islami harus selaras dan serasi dengan pertimbangan tersebut di atas.
3
Ekonomika Islami
3.1 Ta’rif Ekonomika Islami
Ekonomika Islami (EI) (Islamic Economics) dita’rifkan sebagai “ilmu yang mempelajari
tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha
Allah” (Sarkaniputra, 2005). Oleh karena itu sebagai suatu disiplin ilmu – per ta’rif EI —
ia mencakup tiga domein, yakni: (a) tata kehidupan masyarakat, (b) kebutuhan hidup,
dan (c) ridha Allah. Walaupun terkesan sangat sederhana, ta’rif ini merupakan muara
dari sinergi antara fiqih, tashawuf dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) seperti
yang dirintis oleh pemikir muslim awal antara lain al Ghazali, Ibn Thaimiyah, dan Ibn
Khaldun. Dari penelaahan penulis selama lebih dari 20 tahun, kesinergiannya ditunjukkan
5
oleh DNA-artificial chromosom ketika kita membahas unsur-unsur implementasi dalam
investasi ekonomi islami (Sarkaniputra, 2005).
3.2 DNA
Dalam tubuh manusia ada terdapat asam nukleat. Ia adalah makromolekul dengan berat
molekul tinggi. Senyawa ini, yang memungkinkan informasi genetik disimpan dalam sel
hidup dan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya, disebut juga biomolekul. Ada dua
kategori asam nukleat yaitu: asam ribonukleat (RNA) dan asam deoksiribonukleat
(DNA). DNA berada di nukleus sel, sedangkan RNA di sitoplasma yang mengelilingi
nukleus sel. Kedua jenis asam nukleat tersusun dari satuan-satuan nukleotida. Ia terdiri
dari sebuah basa organik, sebuah gula, dan asam fosfat. Ketiga komponen tersebut
disatukan dengan molekul gula yang terletak di antara basa dan asam fosfat. Pada RNA
gulanya adalah ribosa, sedangkan pada DNA gulanya adalah deoksiribosa. Dalam DNA
terdapat empat basa berbeda, yakni: (i) basa dengan cincin ganda yang terdiri dari adenin
(A) dan guanin (G), dan (b) basa dengan cincin tunggal yang terdiri dari sitosin (C) dan
timin (T). DNA dengan empat basa inilah yang membentuk karakter dari informasi
genetik yang disebut chromosom. Khromosom berjumlah 46 jenis:[23 jenis jantan (XY)
dan 23 jenis betina (XX)] . Ia pembentuk karakter dari orang seorang yang terhubungkan
dengan orangtuanya (family) dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Berdasar atas
kiyas ini maka penulis menurunkan DNA buatan yang saya sebut dengan DNA-artificial
chromosom dalam ekonomi (disingkat dengan ). Dengan mengacu pada ta’rif
EI dan pengetahuan kita tentang DNA, penulis merumuskan empat unsur dalam ,
yakni:
(a) sistem investasi berdasar atas pembagian laba dan rugi antar mereka yang
berakad,
(b) komoditi yang diusahakan bersama adalah yang halal dan toyib,
(c) setiap muakid mengeluarkan zakat, dan
(d) upah dibayarkan sebelum keringat pekerja mengering.
Keempat unsur ini diturunkan dari al-Qur’an dan al-Hadits yang secara tidak langsung
dibahas oleh Choudhury (1986) dan Monzer Kahf (1978). Oleh karena itu persepsi atas
keabsahan yang berfungsi sebagai pemberi karakter dalam setiap akad
investasi itu harus senafas, selaras, serasi dengan kandungan ayat-ayat dalam al-Qur’an
6
dan kata-kata serta perbuatan Rasulullah saw yang menjelaskannya. Ini dimengerti
karena muara dari semua aktivitas ekonomi adalah ridha Allah (domein ke tiga dari
ta’rif EI). Mereka yang melakukan amallah ini, dalam keseharian kerjanya, dalam suatu
tata kehidupan masyarakat adalah mereka yang akan mampu merasakan manifestasi
kemuliaan Allah swt. Mereka akan terlatih dan senantiasa terpandu oleh semangat untuk
menegakkan keadilan dan kebenaran serta berkemampuan untuk mencegah yang fahsya,
munkar, dan baghy. Yakni mereka yang dalam keseharian kerjanya meng-imani,
mengakui dan merasakan bahwa semua gerak adalah asma Allah swt. Mereka inilah
yang akan termasuk golongan pewaris sorga firdaus. Mereka akan dapat memperolehnya
jika hanya mereka mengikatkan diri mereka dan berinteraksi satu terhadap yang lainnya
untuk mencapai tujuan tertentu di dalam suatu organisasi ekonomi.
3.3 Organisasi, Manajemen, Kepemimpinan
Tata kehidupan masyarakat yang kokoh dan kuat yang tidak tercerai berai adalah tata
kehidupan yang setiap unsur-unsur organisasi kemasyarakatannya ditalikan dan dihimpun
oleh dan dalam aturan Allah, diatur oleh Allah dan disampaikan oleh Allah melalui para
utusan-Nya.Tujuannya ialah kemaslahatan ummat manusia di bumi. Pra-asumsi ini
mendasari pembangunan suatu organisasi yang dalam kegiatan kesehariannya diacu pada
bakat (talensia, talent) dan lingkungan sekitarnya (environment). Apabila suatu organisasi
itu nantinya disebut sebagai “Koperasi Syari’ah XX” misalnya, maka ia dengan semua
perangkat yang ada, baik manajemen maupun kepemimpinan dalam organisasi itu, harus
menjadikan dirinya sebagai suatu organisasi yang mampu memberikan lapangan usaha
dan lapangan kerja yang upah pekerja dibayarkan sebelum keringatnya mengering yang
besarnya dapat menjamin dirinya untuk berkehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3.4 Kebutuhan Dasar
Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan mencakup lima kecukupan ketika manusia
berkehendak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yakni:
(a) pemeliharaan iman khususnya dan keagamaan dalam arti luas (ad-Dien),
(b) pemeliharaan pendidikan yang menjadikan dirinya berpotensi untuk mampu
bergaul dan berperan dalam masyarakatnya (al-Aql),
(c) pemeliharaan kesehatan dan kehormatan rumahtangga serta kemerdekaan
untuk menyatakan pendapat (an-Nafs),
7
(d) pemeliharaan rumahtangga yang mantap dan tanggap untuk menjaga
kehormatannya (an-Nasl), dan
(e) pemeliharaan atas kecukupan sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya
(al-Maal).
Mereka ini, yakni yang mengerti, memahami dan menghayati bahwa pemenuhan
atas kecukupan kebutuhan pokok yang terbebas dari boros dan kikir akan menjamin
seseorang selalu ingat akan dirinya ketika dalam bermasyarakat ia bertujuan untuk
mencapai ridha Allah swt. Ia akan selalu menyeimbangkan pencapaian nilai dunia
sekaligus dengan nilai ukhrawinya dalam keseharian muamalahnya. Seseorang yang
beriman mengetahui bahwa kemampuannyalah yang terbatas ketika berhadapan dengan
potensi pengembangan yang ditemui baik yang berupa sumber-sumber daya alam
maupun potensi dirinya yang hanya sebagian kecil saja yang ia ketahui. Ia tidak akan
pernah mengatakan bahwa sumber daya itu terbatas (scarce of resources) karena Allah
swt menciptakannya dengan berkecukupan. Oleh karena itu seseorang yang beriman akan
menyusun jenjang pilihan (ordering) ketika ia membuat keputusan untuk memenuhi
kebutuhannya itu. Ia akan menyusun jenjang tentang kebutuhan: jenis apa, berapa
banyak, bagaimana memperolehnya dan kapan serta dari mana didapat sehingga ia
menggolongkannya dalam jenjang dharuriyat (necesities), hajiyat (complementaries),
dan tahsiniyat (amelioratories). Pengamatan penulis selama 40 tahun pembelajaran
dalam berorganisasi mencatat bahwa nilai-nilai kejuangan seperti tersebut di atas dari
sementara organisasi ekonomi di Indonesia dapat dikatakan sangatlah miskin dalam
implementasinya. Ini boleh jadi disebabkan oleh beberapa faktor.
3.5 Organization Development
Hasil penelitian selama 10 tahun tentang organization development (OD) di negaranegara
maju menyebutkan adanya “Enam Pembunuh Diam-diam” (The Six Silent Killers:
Undiscussible Barriers to Organizational Fitness dalam Chowdhury, 2003) yaitu:
(1) Unclear strategy and/or conflicting priorities,
(2) An ineffective top team,
(3) A top-down or laisser-faire of the CEO or general manager,
(4) Poor vertical communication,
(5) Poor coordination across functions, business, or geographic regions, and
8
(6) Insufficient leadership skills and development of down the line leaders.
Dari hasil penelitian di atas kita mengetahui bahwa ternyata di negara-negara majupun
menunjukkan gejala buruk apabila kita membahas OD. Menurut sementara pengamat
keadaan ini dapat dimaklumi karena OD tercatat sebagai bidang yang dianak-tirikan bila
dibandingkan dengan penelitian di bidang manajemen dan kepemimpinan. Sementara itu
penelitian lain yang dilakukan selama 20 tahun pengamatan menunjukkan bahwa terukur
menurut unsur-unsur tingkah laku organisasi (organization behavior) diketahui bahwa di
Inggris pada sementara karyawan dan manajer dari perusahaan yang diteliti ada yang
berperilaku layaknya sebagai “naked emperor phenomena” (Chapman and Stephen
Ward, 2002). Yaitu di dalam suatu organisasi terdapat orang-orang yang masa bodoh
terhadap hidup dan kehidupan organisasinya. Sementara ini penulis berpendapat bahwa
“naked emperor phenomena” dapat disebut sebagai penyakit yang mendorong timbulnya
pembunuh diam-diam itu. Untuk konteks Indonesia, boleh jadi fenomena itulah yang
menyebabkan ekonomi Indonesia menemui keambrukannya. Seakan kita kehilangan
semangat kejuangan selama 30 tahun ketika sementara pimpinan birokrasi pemerintahan,
perusahaan negara, perusahaan swasta dan koperasi tenggelam dalam kegelapan ketika
keenam pembunuh diam-diam itu menyelinap ke dalam organisasinya. Kita selama 30
tahun pembangunan telah kehilangan momentum ketika di negeri ini tidak terdapat
seseorang seperti Muhammad Yunus di Bangladesh yang mampu melepas baju “Doktor
Amerika” dan langsung terjun ke dalam kemiskinan masyarakat dan berjuang untuk
memeranginya selama lebih dari 25 tahun (Covey, 2004).
3.6 Grameen Bank
Visi Muhammad Yunus dari Bangladesh sangat jelas dan sederhana, “Memerdekakan
masyarakat dari kemiskinan”. Melalui Grameen Bank yang didirikannya dengan uang
yang ada dikantungnya ia mengorganisasikan masyarakat, terutama perempuan, untuk
berjuang melawan nasib buruknya itu. Ia bersama para mahasiswanya berhasil karena
mempunyai suara hati nurani yang ia kumandangkan dan implementasikan dalam
kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Muhammad Yunus bersama masyarakat miskin
mampu berorganisasi, melakukan manajamen modern dan kepemimpinan Muhammad
Yunus berhasil dengan gemilang untuk bangsanya. Ia diakui sebagai pemimpin yang
9
melayani masyarakat. Kepemimpinan manajerialnya itu seakan seperti yang dirumuskan
Covey 25 tahun kemudian (Covey, The 8th Habit, 2004), yang mencakup butir-butir:
(1) Be proactive,
(2) Begin with the End in Mind,
(3) Put First Things First,
(4) Think Win-Win,
(5) Seek First to Understand, Then to be Understood,
(6) Synergize,
(7) Sharpen the Saw, and
(8) Find Your Voice and Inspire Others to Find Theirs.
Penulis menilai bahwa rumusan Covey tersebut seakan sebagai pengulangan dari apa
yang dikerjakan Muhammad Yunus selama 25 tahun walaupun ia tidak menuliskannya
seperti apa yang ditulis Covey. Sementara program pemberdayaan perempuan berlanjut
Grameen Bank tumbuh dan berkembang dengan pesatnya. Lembaga perbankan ini
bekerja di 46.000 desa di Bangladesh, dengan jumlah cabang sebanyak 1.267 unit dan
lebih dari 12.000 karyawan staf. Mereka meminjamkan lebih dari US$ 4,5 milyar dengan
besaran utang antara 12 sampai 15 dollar dengan rata-rata utang kurang dari $ 200.
Mereka meminjamkannya juga kepada para pengemis agar mereka berhenti mengemis
dan mulai berdagang. Untuk utang cicilan rumah ditetapkan sebesar $ 300. Dampak
kepada individual adalah: Untuk meminjamkan $ 500 juta setiap tahunnya nasabah Bank
yang ikut serta mencapai 3,7 juta orang, 96% daripadaanya adalah perempuan yang
benar-benar ingin mengubah nasibnya. Gerakan microcredit kini tumbuh dan
berkembang di seantero dunia. Muhammad Yunus benar-benar telah mempraktekan dari
apa yang kini dikenal sebagai The 8th Habit dari Covey. Muhammad Yunus telah
memerdekakan dirinya dan memerdekakan masyarakat miskin dari lingkaran setan
kemiskinan dengan mendobrak tembok birokrasi pemerintahan pada awal pembentukan
bank yang didambakan rakyat miskin (Tercatat bahwa Muhammad Yunus menunggu
selama dua tahun untuk persetujuan pemerintah). Ia pemimpin pelayan bukannya
pemimpin yang dilayani. Ia memperlakukan orang lain lebih baik ketimbang
memperlakukan dirinya sendiri. Apa rahasia kepemimpinannya? Dapatkah kita menduga
bahwa keterkaitan antara spiritual intelligence, emotional intelligence dan intellectual
10
intelligence yang kita kenal sekarang ini dapat ditelaah oleh peran iman dalam diri orang
seorang ketika ia melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan Rasulallah saw: shiddiq,
amanah, fathanah dan tabligh? Akankah Muhammad Yunus termasuk seorang muslim
seperti tertera dalam QS. at-Taubah ayat 112, seperti yang ditulis oleh M. Quraish Shihab
(10): “(Mereka itu adalah) para yang bertaubat, para pengabdi, para pemuji (Allah),
para pelawat, para peruku’, para pensujud, para penyuruh ma’ruf dan para pencegah
mungkar dan para pemelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang
mukmin”. Apa kaitannya ketika kita membahas UMKM dengan investasi agribisnis
bersistem ? Apa itu arti kreditmikro (microcredit), kreditkecil (smallcredit)
dan kreditmenengah (middlecredit) ketika kita membahas investasi syari’ah? Menurut
hemat penulis kita patut membahas jejaring syaraf buatan (Artificial Neuron Networks:
ANN) ketika kita membahas investasi dengan instrumen kreditmikro, kreditkecil, dan
kredit menengah sebagai awal dari pembentukan model kemitraan yang dibahas pada
bagian lain dari tulisan ini.
3.7. Profit and loss sharing system(PLS): Kesenjangan persepsi .
Teori ekonomi konvensional mendefinisikan Laba (Profit) (istilah lainnya: Operational
income) sebagai besaran yang berasal dari Total Revenue (TR), istilah lainnya:
Revenue from sale dikurangi Total Cost (TC), istilah lainnya: Operational cost. Dalam
sistem ekonomi Marxistpun demikian adanya. Dalam suatu Income Statement, TR
adalah hasil jual yakni produksi (Ton, Kwintal, Kilogram) dikalikan harga barang yang
diproduksikan (satuan alat pembayaran, bisa Ringgit, Rp, Dollar). Kalau Koperasi
Syari’ah XX misalnya mengusahakan bisnis bawang di Sumatera Utara maka TR
samadengan hasil produksi bawang dikalikan harga bawang pada saat penjualan. TC
terdiri dari biaya-biaya untuk tenaga kerja dan bukan tenaga kerja: bibit, pupuk, iuran air,
pemeliharaan saluran air, pupuk bio, dll. Dalam rumusan aljabar sederhana dituliskan
dengan [Laba (Profit) = (TR – TC)]. Di mana TC disebut juga Operational Cost,
sedangkan Profit disebut sebagai Operational Income. Profit pada tahap ini disebutkan
sebagai EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)
dalam ekonomi konvensional, sedangkan dalam sistem Ekonomi Islami dapat disebut
sebagai EBZDA (Earning Before Zakat, Depreciation, and Amortization).
Manajemen KS-XX kemudian mengeluarkan zakat perusahaan, dan setelah itu, laba
11
setelah zakat, dibagikan kepada Mudharib dan Shahib al Maal yang rasio hasilnya sesuai
dengan akad. Apabila terdapat surplus setelah tahap pembagian dividen tersebut, maka
besaran itu masuk ke dalam kategori Retain Earning. Dalam Koperasi bolehlah disebut
sebagai Surplus Hasil Usaha (SHU). Besaran SHU yang terakumulasi dalam jangka
waktu tertentu dapat digunakan sebagai sumber pengembangan usaha (capital
accumulation). Dari telaah PLS kita memantapkan pemahaman kita tentang analisis
ekonomi mikro di mana DNA-ace menjiwai seluruh gerak organisasi ekonomi itu.
Menyimpang dari skenario ini maka pendekatan lain seperti Revenue Sharing, apabila
ada, saya anggap tidak berada dalam “contents, contexts, conducts, dan contours”
Ekonomika Islami. Dan oleh karena itu ia batal demi hukum untuk diterapkan dalam
akad.
3.8 Rahmat Semesta Alam
Apa yang dapat kita pikirkan untuk pembangunan global dari apa yang kita miliki hari
ini? Mampukah kita mewujudkan bahwa Islam rahmatan bagi semesta alam apabila kita
berdakwah sistem ekonomi Islami dalam percaturan dunia yang penuh dengan ketidakpastian
itu? Apakah kisah sukses Grameen Bank di Bangladesh dapat dijadikan contoh
bagi model kemitraan ekonomi dunia ketika negara-negara sepakat untuk bekerjasama
dengan negara-negara berkembang? Apa yang seharusnya dan sebaiknya Jepang
kerjakan apabila suku bunga bank di negara itu sama dengan nol atau mendekati nol?
Dari informasi terakhir yang penulis dapatkan kita bisa menduga Jepang akan
mempraktekkan PLS bagi kontraktor dalam negerinya ketika mereka berinvestasi di
negara lain. Artinya kontraktor Jepang meminjam uang dari bank Jepang dengan tanpa
bunga atau bunga nol persen, kemudian mereka berinvestasi di negara lain sementara
mereka mengadakan forward contract dalam skenario forward market dengan produsen
barang dan jasa di negaranya sendiri. Dalam kerangka kerja ini maka Jepang akan
menjadi negara terkuat dan terkaya di dunia ketika mereka, sadar atau tidak sadar,
sedang/telah menerapkan sistem Mudharabah dan atau Musyarakah.
3.9 Bai’ Salam
Dalam percaturan ekonomi dunia Bai’ Salam kini disebut sebagai forward contract.
Tersebut terakhir ialah tipe jual beli mutakhir utuk suatu barang yang dipesan oleh suatu
perusahaan di suatu Negara dari Negara lain. Misalnya, sirip pesawat Boeng dipesan dari
12
PT DI Bandung. Pendekatan ini antara lain dibahas oleh Parameswaran4. Bai’ Salam
dapat diartikan sebagai sistem pembayaran diberikan di muka atas akad untuk pesanan
barang tertentu dan barang dikirimkam pada sekian hari setelah akad ditandatangani.
Harga dan ciri-ciri barang (ingradient) dicantumkan dalam akad. Waktu akad biasanya
antara 30 sampaidengan 90 hari. Dalam ekonomi konvensional maka parameter
utamanya adalah interest rate dan exchange rate dari jenis uang yang dipakai akad.
Dalam ekonomi Islami maka yang dicantumkan dalam akad adalah profit sharing rate
dan exchange rate. Untuk dunia perkoperasian masa datang seharusnyalah hal ini
dicantumkan dalam undang-undang tentang perkoperasian sekaligus dengan peraturan
pemerintah yang mengatur seluk-beluk akad perdagangan, baik lokal, nasional maupun
internasional. Akankah benar-benar terjadi dugaan sementara orang tentang “Global
Paradox”, yakni semakin menyatunya dunia karena revolusi informasi semakin kecil
skala bisnis. Apa itu bisnis berskala kecil? Berapa ukuran kecil di Amerika Serikat, di
Jepang dan di Indonesia? Bagaimana kita menyiapkan diri melalui UMKM?
3.10 Transformasi struktural
Bagaimana mekanisme transformasi dari investasi yang non-syari’ah (social, economic)
ke investasi yang syari’ah (social, economic, religious) dapat dijelaskan secara makro
ketika kita berbicara ekonomi mikro? Apa itu kebijakan top-down dan bottom-up? Sejauh
mana dapat diakomodasikan ketika kita harus pro-aktif? Adakah prioritas
yang kontradiktif yang tidak dapat diselesaikan terukur menurut sejarah pembangunan
ekonomi nasional Indonesia selama 60 tahun, 2005-1945? Bagaimana halnya dengan
pembunuh diam-diam yang terdapat dalam setiap organisasi ekonomi, akan dapat
diselesaikan dengan cermat terukur menurut nilai-nilai agama? Berapa tahun dibutuhkan
waktu untuk mentransfer akad investasi koperasi non-syari’ah, yang kini mungkin masih
100%, ke investasi koperasi yang syari’ah, yang kini mungkin masih 0%, ketika
masyarakat menginginkan sasaran porsi nasional akad syari’ah menjadi 50%? Bagaimana
halnya dengan perbankan syari’ah yang pada tahun 2005 asetnya mencapai 20 triliun
rupiah? Berapa akad bersistem PLS dengan asset sebesar itu? Sarana dan prasarana apa
yang diperlukan untuk mendukung sasaran itu?
4 Mungkin prosedur ini diterapkan Perum BULOG untuk suatu transaksi impor beras atau komoditi
lainnya.
13
3.11 Expert System
Untuk menjawab 3.10 boleh jadi prosedur dipadukan dengan
Artificial Neuron Network (ANN) dapat implementasikan ketika kita membahas suatu
tema. Gambar 1 dan Gambar 2 mungkin dapat menolong kita untuk mengidentifikasikan
data dan informasi dari permasalahan yang ada. Expert Systems (ES) terdiri dari dari dua
bagian: (a) lingkungan pembangunan ( development environment ), dan (b) lingkungan
konsultasi (consultation environment). Lingkungan pembangunan digunakan oleh ES
untuk membangun komponen-komponen dan menempatkan pengetahuan ke dalam basis
pengetahuan. Lingkungan konsultasi digunakan oleh non-expert untuk memperoleh
pengetahuan dan nasehat. Tiga komponen utama dalam ES adalah: knowledge base,
inference base, dan user interface. Dari Gambar 1 tampak masing-masing komponen
yang dimaksud. Rincian uraian akan diberikan pada kesempatan lain.
Konstruksi ES dan penggunaannya mencakup tiga kegiatan utama: pengembangan
(development), konsultasi (consultation), dan perbaikan (improvement). Pengembangan
suatu ES mencakup konstruksi pengetahuan dasar melalui pengumpulannya dari para ahli
atau sumber-sumber dokumentasi, lihat Gambar 7. Pengetahuan dibagi ke dalam aspekaspek
deklaratif (declarative, factual), dan prosedural (procedural). Cakupan lainnya
terbaca dari gambar. Setelah ES dikembangkan dan teruji keabsahannya, ia kemudian
disampaikan kepada pengguna, yang baru tergolong baru belajar. Ketika pengguna
meminta nasehat mereka diminta mengakes ke ES. Expert System diperbarui secara
periodik melalui proses yang disebut rapid prototyping.
Gambar 2. Partisipan dalam Membangun Expert System dan Peranan Mereka
Jadi, transformasi struktural dengan melalui prosedur ES dan ANN memerlukan data dan
informasi yang akurat. Dalam hal ini organisasi dan manajemen perkoperasian di
Indonesia agaknya tertinggal jauh dari Thailand. Tantangan di depan mata kita sungguh
menggairahkan terutama tentang bagaimana Mobile Bank masuk kedesa-desa untuk
melayani kegiatan agribisnis di tempat mereka bekerja. Saking majunya Thailand dalam
bidang agribisnis, pasar kita kini kebanjiran buah durian Bangkok, mangga Bankok, dan
yang serba Bangkok lainnya. Untuk masa depan agaknya BRI Syari’ah dapat belajar dari
bank keliling seperti di Thailand.
Kecerdasan Manusia
( Human Intelligence)
4.1. Intangible Asset
Dalam disiplin ilmu manajemen, disebutkan bahwa modal manusia (human capital),
modal organisasi (organizational capital), dan modal informasi (information capital)
termasuk dalam kategori Intangible Asset. Sementara ini literatur Barat mengungkapkan
bahwa kecerdasan manusia mencakup: (a) spiritualnya, (b) emosionalnya, (c)
intelektualnya, dan (d) fisiknya. Analisis yang memadukan mantik rasa dan mantik akal
tentang bagaimana memadukan ke empat unsur ini tidak dibahas dalam teori manajemen
(lihat misalnya Kaplan and Norton, Strategy Maps, 1998, Chowdhury, Organization 21C,
2003, Covey, The 8th Habit, 2004, bahkan sangat sepintas lalu dibahas oleh Patricia
Aburdene, Megatrends 2010, 2006). Kita harus masuk ke wilayah disiplin biologi dan
disiplin elektro, khususnya tingkah laku sel neuron. Menurut pendekatan ini ke empat
unsur ini bekerja secara sinergis. Dan menurut pendekatan Artificial Neuron Network
(ANN) bahwa tranformasi dari kerjasama ke empatnya dapat digunakan untuk mengukur
maju mundurnya suatu organisasi.
4.2. Kiyas Neuron
Menurut Kosko , dan Turban and Aronson dalam otak manusia ada terdapat banyak sel
khusus yang disebut neuron. Sel-sel ini disebut khusus karena mereka tidak mati ketika
seorang manusia terluka (semua sel-sel lain mereproduksi dan mengganti diri mereka
sendiri, kemudian mati). Fenomena ini boleh jadi dapat menjelaskan mengapa kita tetap
menerima informasi. Jumlah mereka sekitar 100 milyar, dan ada terdapat lebih dari
seratus jenis neuron yang berbeda. Setiap jaringan berisikan beberapa ribu neuron yang
sangat tinggi keeratan hubungannya. Jumlah ini mendekati jumlah bintang-bintang di
langit dalam gugus Milky Way Galaxy dan jumlah galaksi di jagat raya ini. Neuron
dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok disebut jaringan. Diperkirakan setiap neuron
dilengkapi dengan 10 ribu synaptik. Ini berarti memberikan sekitar seribu triliun (1015)
synapses dalam otak manusia. Mereka menyebutkan bahwa otak manusia mewakili suatu
“asynchronous, nonlinear, massively parallel, feedback dynamical system of
16
cosmological proportions”. Zahedi, 1993 dalam Turban and Aronson memandang
adanya peran kembar untuk ANN. Pertama, kita meminjam konsep dari dunia biologikal
untuk memperbaiki rancang bangun komputer. Jadi, ANN adalah suatu teknologi untuk
memproses informasi kompleks dan kecerdasan mesin. Kedua, ANN dapat digunakan
sebagai upaya penyederhanaan model biologikal untuk menguji berbagai hipotesis
tentang pemrosesan informasi dari kegiatan syaraf dalam otak. Perilaku berpikir dan
keceradasan dikontrol oleh otak dan sistem persyarafan pusat. Siapa saja yang menderita
kerusakan otak, misalnya, mempunyai kesulitan belajar dan reaksi terhadap berubahnya
lingkungan. Walaupun demikian, sebagian otak yang tak rusak seringkali dapat
dikompensasi oleh pembelajaran baru. Hubungan antara biologikal dan jejaring syaraf
buatan seperti tertera pada tabel satu di bawah ini (Medsker and Lieborowitz dalam
Turban and Aronson) . Tabel ini menunjukkan tentang apa-apa yang terdapat dalam otak
manusia dibandingkan dengan ijtihad manusia tentang apa yang seharusnya dirancangbangunkan
apabila manusia membuat program komputerisasi di mana human
intelligence dipetakan ke dalam machine intelligence. Bayangkan misalnya dalam
biologi begitu banyaknya jumlah neuron, dalam hitungan milyar, sedangkan di dalam
komputer hanya puluhan sampai ratusan ribu saja. Berlangsungnya proses di dalam
biologikal berkecapatan rendah, sedangkan di dalam ANN berkecapatan tinggi.
Sementara itu “weight” dalam ANN berarti “synapse” dalam biological.
Tabel 1. Bandingan antara otak manusia dan ANN
dari output yang ditransformasikan inilah yang merupakan hasil akhir dari keseluruhan
proses tadi. Pendekatan ini merupakan hal baru apabila dibandingkan dengan perhitungan
nilai harapan (expected value) dari suatu pilihan strategis yang dihadapkan kepada
ketidakpastian (uncertainty). Pendekatan konvensional ini hanya sebatas pada output
dengan pembobotan, tanpa menyertakan fungsi transformasi. Pada Gambar 4 ditunjukkan
proses biologikal tersebut. Dari sini kita dapat mencermati apa itu ANN. Sementara itu
pada Gambar 5 kita dapat menelaah tentang bagaimana proses itu berlanjut dan diukur
sesuai dengan maksud dan tujuan suatu pengkajian. Fungsi transformasi ditunjukkan oleh
rumus,
Gambar 4. Tiga Neuron Buatan yang Saling Berhubungan
YT = [1/(1 + e – Y)],
di mana Y adalah output setelah proses pembobotan. Pada Gambar 3 ditunjukkan input
(x1, x2, x3) terbobot oleh sinaps (w1, w2 , w3) yang menghasilan output (axon), Y = Σ xi wj
Kita ambil contoh hipotetik bagaimana suatu panitia penyaringan dari “Koperasi
Syari’ah XX” berprogram untuk memilih siapa-siapa yang dapat diterima menjadi calon
penerima kredit INVESTASI PABRIK SABUN di Aceh. Setiap calon disyaratkan
mengisi data i) umur, ii) besarnya pendapatan per tahun, dan iii) kelengkapan surat-surat
kepemilikan. Semakin rinci persyaratan mungkin semakin teliti dalam proses pemilihan
calon. Sebutlah persyaratan tadi dengan variabel x1, x2, x3 . Panitia menuliskan nilai skor
pada masing-masing syarat tadi, katakanlah berturut-turut 2, 3, dan 1. Sedangkan bobot
(weight) masing-masing variabel adalah 0,3, 0,4, dan 0,2.
Gambar 5. Fungsi transformasi dalam ANN
Kita menemukan jumlah output (axon) Y = Σ xi wj = 2×0,3 + 3×0,4 + 1×0,2 = 2,0.
Kemudian kita menentukan output transformasi YT = [ 1/ (1+e – Y )] = 0,881. Ini berarti ia
termasuk calon dengan nilai YT = 0,881. Hanya jika rata-rata nilai output transformasi
dari seribu pelamar di bawah nilai 0.881, maka ia dinyatakan lulus saringan Panitia.
Apabila ternyata ada terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antar berbagai
variabel, maka kompleksitas analisis seperti terlihat pada Gambar 6. Misalnya untuk
proses yang sederhana kita dapatkan Y = w1x1 + w2x2 . Bagi proses yang kompleks maka
total output Y = Σ xi wj ditentukan oleh bobot yang menunjukkan keterkaitan antar input:
Y1 = x1w11 + x2w21; Y2 = x1w12 + x2w22; Y3 = x2w23. Model yang menjelaskan
alur mekanisme antara input, proses, dan output diterakan pada Gambar 6. Di sini model
malai informasi seperti yang dirintis Zadeh 1998 berkaitan dengan adanya uncertainty,
vaguness dan sepertinya. Ini berarti bahwa crisp probability harus digantikan oleh fuzzy
probality. Dalam kehidupan sehari-hari (real world) kita selalu dihadapkan pada
ketidakpastian (uncertainty), kekaburan (vaguness) atau lainnya ketika kita berhadapan
dengan perubahan cuaca, siklus hujan, pengaruh angin beliung terhadap tanaman padi,
banjir, hama dan lain-lain yang berdampak pada naik turunnya produksi padi per
hektarnya. Ini akan mempengaruhi tingkah laku konsumen dan tingkah laku produsen
yang pada gilirannya akan mempengaruhi perubahan harga padi di pasar, dan perubahan
harga input produksi padi.
Gambar 5. ANN untuk proses tunggal dan kompleks
probability. Artinya, kita merujuk kepada pengalaman dari suatu Tim dan masing-masing
anggauta mempunyai pendapat berbeda tentang skala kepentingan dari masing-masing
variabel tersebut. Tentu saja pembobotan oleh masing-masing anggota Tim adalah
subyektif yang karena pengalamannya maka ia mempunyai harap-harap cemas yang
berbeda dengan anggota Tim lainnya.
21
Gambar 6. Flow Chart alur penentuan ouput dalam ANN
4.4. Proses Cinta
Pakar psikologi dan ‘ulama boleh jadi berbeda pendapat tentang proses cinta dari
seseorang kepada orang lain. Coba kita perhatiakn proses cinta yang melibatkan istri
pejabat pada jaman Nabi Yusuf as. Menurut Ibnu al-Jawzi dalam bukunya Dzam al-
Hawa (dalam M.Q. Shihab, al-Mishbah Vol. 6 h. 428), disebutkan seperti dalam Tabel 2
di bawah ini setelah direka dengan istilah variabel dan verifikasi variabel. Pertanyaaan
yang berhubungan dengan penerapan model ANN dengan format pada Gambar 5 ialah
bagaimana membuat skor dan membobot masing-masing variabel agar informasi yang
diolah jaksa/hakim dapat dipandang sebagai pendapat yang obyektif? Dan berdasarkan
informasi ini hakim dapat menetapkan keputusan yang adil? Misalnya cinta dalam tingkat
al-walih apabila diikuti oleh fitnah atau perkosaan dan pembunuhan, apa yang harus
dipertimbangkan oleh jaksa dan hakim? Apa peran ulama dan respon pengadilan apabila
keluarga korban memaafkannya? Flow chart seperti itulah yang diperlukan oleh
pengadilan agar obyektivitas dapat terjamin. Bagaimana halnya dengan al-isyq? Apa
yang dapat dikerjakan oleh seorang hakim atau jaksa apabila ia membobot suatu variabel
cinta di mana cinta harta yang merasuk ke dalam dirinya akan merugikan orang lain,
walau keduanya sudah berakad dalam suatu usaha? Bagaimana halnya apabila kejadian
itu di daerah berbahasa Sunda dan kata kunci yang dibahas adalah “hawek”?
a) ‘aliqa Pandangan mata atau berita yang didengar bila
melahirkan rasa senang
b) al-mail Apabila melebihi ’aliqa sehingga terbetik
keinginan untuk mendekat
c) al-mawaddah Bila keinginan itu mencapai tingkat kehendak
menguasainya
d) al-mahabbah tak ada data, CINTA MEMBARA?
e) al-khullah idem, CINTA MEMBARA?
f) as- shababah idem, CINTA MEMBARA?
g) al-hawa idem, CINTA MEMBARA?
h) al-‘isyq Bersedia berkorban atau membahayakan dirinya
demi kekasihnya
i) at-tatayyum Bila cinta telah memenuhi hati seseorang, sehingga
tidak ada lagi tempat bagi yang lain
j) al-walih Pencinta tidak dapat lagi menguasai dirinya, tidak
lagi mampu berpikir dan membedakan sesuatu
akibat cinta.
Putus cinta diakhiri dengan bunuh diri? Bagimana nilai-nilai Quranik dapat dijadikan
dasar pertimbangan tentang masalah kemanusiaan ini? Bagaimana halnya kalau cinta
diganti dengan keserakahan dari suatu negara besar yang ingin menguasai negara lain
karena negara ini sedang dimabok cinta harta, kekuasaan, dan mencari enerji yang rendah
harganya serta dengan menghalalkan segala cara? Di sini hukum internasional harus
dimusyawarahkan agar keadilan antar bangsa-bangsa di dunia dapat ditegakkan. Apa
peran sains dan teknologi dalam bidang ini?
5
Kecerdasan Mesin
(Machine Intelligence)
5.1. Mesin dan Tuan Tanah
Revolusi industri 1770 dilatar-belakangi oleh tuntutan manusia, khususnya kapitalis dan
para tuan tanah, yang menginginkan jam kerja sedikit, upah sedikit, dengan untung yang
23
setinggi-tingginya. Juga dalam pengairan sawah dan ladangnya mereka menuntut adanya
alat yang meringankan beban otot dan biaya yang rendah. Kita menyaksikan
berhamburannya mesin uap untuk berbagai keperluan, traktor, kincir angin, dan lain-lain.
Semangat ini didukung oleh ideologi kapitalisme melalui “The Wealth of Nation”nya
Adam Smith, 1776. Melalui revolusi ini mereka, Negara-negara Eropa, semakin
mempercepat investasi di negeri jajahannya dan menumpuk kekayaan dari negeri
jajahannya itu. Mereka mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecilkecilnya.
Pada periode ini anak-anak di bawah umurpun menjadi pekerja pabrik. Perang
Dunia Pertama dan Perang Dunia kedua bukanlah akhir dari peradaban. Karena Negaranegara
yang kalah perang mempunyai asset nasionalnya yang disebut human investment:
Guru. Dengan guru yang terbatas jumlahnya Jepang dan Jerman mampu mampu
menyusun program nasional perindustriannya dengan misi yang jelas dan tegas: ”Say no
to America” (lihat Mashutsita, ..). Mereka berhasil dengan baik. Hingga kini, abad ke 21,
dengan teknologi informasinya, mereka menguasai percaturan dunia yang oleh Lester
Thurow sebagai perang ekonomi. Futurolog ini mengirakan bahwa yang menang dalam
perang ekonomi itu adalah Eropa dengan Jermannya, dan
Amerika harus belajar dari apa yang terjadi saat ini (Reid, 2004). Kata kunci utamanya
ialah karena mereka menguasai matematika (mathematics) dan bahasa (language) .
Keduanya secara sinergis menciptakan tradisi tentang bagaimana mentransfer Human
Intelligence (HI) ke dalam Machine Intelligence (MI). Sementara itu Negara-negara
berkembang tercecer di belakang karena ketertinggalan di bidang teknologi, terlebih lagi
adanya manufer dari para economic hit man (Perkins, 2004).
5.2. Transformasi
Transformasi dari HI ke MI melalui tiga macam pengukuran data dan informasi (Zadeh,
2003). Yaitu (a) numeric-based measurement, misalnya ia berumur 16 tahun, (b)
perception-based measurement, misalnya ia masih muda, dan (c) pseudo-based
measurement (check out hotel jam 12.00). Dasar pertimbangannya mengacu pada Fuzzy
Set Theory (FST). Yakni teori yang menyertakan fuzzy probability (fp). Ini yang
membedakannya dengan crisp probability(cp). Perbedaan itu disebabkan oleh karena
dalam FST disertakan adanya uncertainty, vagueness dan lain-lain kodisi dalam real
world. Kekakuan dalam cp seperti ½ : ½ apabila kita melempar uang recehan (coin) tidak
24
menjadi acuan dalam fp. Kita dapat mengatakan bahwa sedan Proton/Timor itu relatif
nyaman, bagaimana mengukurnya? Mungkin ada tiga ukurannya apabila kita
menggunakan kata kunci nyaman. Yaitu: nyaman rendah, nyaman sedang, nyaman tinggi.
Di sini ada persepsi dari pengguna sedan Proton atau Timor itu. Pertanyaan lain muncul
ketika kita menanyakan mengapa kenyaman sedan Proton/Timor tidak setinggi sedan
Honda? Apa yang membedakannya? Apa rahasianya? Ini adalah pertanyaan sains dan
teknologi yang berhubungan dengan kecerdasan mesin. Sepanjang kita mampu
merumuskan kata-kata kunci seperti nyaman (comfort), aman (save), mantap (stable),
luwes (flexible) misalnya, kita dengan HI untuk kata kunci tertentu akan mampu
ditransfer ke MI. Robot adalah salah contoh fenomenal apabila kita berbicara HI dan MI.
Contoh lain ialah microwave, mesin yang bertujuan melayani “Tuannya” sampai
senyaman-nyamannya dari macam-macam kebutuhan yang menjadi kegemarannya.
Pertanyaan moral ialah tentang takaran/timbangan mesin terukur menurut quality control
sehingga tidak ada pihak-pihak yang terugikan ketika akad jual beli berlangsung. Di sini
ada pelayanan pasca jual ketika pabrik berkepentingan untuk memelihara pelanggannya.
Begitu juga pesawat pembom, pesawat angkut dengan mesin yang canggih, dan satelit.
Dalam kaitan ini maka perception-based measurement dan pseudo-based measurement
menjadi acuan utama. Saya masih belum bisa membayangkan bagaimana mengukur data
dan informasi kalau ada orang yang berwasiat untuk dikubur di angkasa luar. Apa yang
dikehendakinya? Ingin mayatnya awet sampai kiamat atau harapan lain dalam bayangan
ketika ia masih hidup di bumi?
6
Model Investasi
6.1. Investasi Syari’ah
Kesan selama ini terhadap kata “bisnis” seakan diartikan sebagai kegiatan yang hanya
mengutamakan “untung” dan “keuntungan” itu harus ditransformasikan ke dalam model
yang memasukkan nilai-nilai sosial keagamaan. Arah pembahasan yang dikehendaki
pada bagian makalah ini dibatasi pada tentang bagaimana menguatkan ekonomi rakyat
melalui pengembangan sistem investasi syari’ah di masyarakat perdesaan maupun
25
perkotaan melalui pembangunan koperasi syari’ah. Investasi syari’ah ditujukan untuk
mengajak masyarakat agar pro-aktif untuk menyongsong hadirnya koperasi syari’ah
ketika perbankan Islami sedang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Adakah
hubungannya antara kedua institusi ekonomi itu ketika koperasi yang kini sedang
berlangsung didasarkan kepada mekanisme investasi konvensional?. Bagaimana
mengubah investasi yang non-syari’ah menjadi investasi yang syari’ah?. Adakah cukup
dengan membuat perundang-undangan yang mengatur koperasi syari’ah?. Apa saja yang
harus disiapkan masyarakat luas ketika koperasi syari’ah yang belum hadir itu
dihadapkan kepada Bait al Maal wa at Tamwil (BMT) di Indonesia yang sedang
dikembangkan di kalangan masyarakat bawah sejak sepuluh tahun lalu? Dapatkah BMT
kelak akan tumbuh dan berkembang dengan cepat setelah diundangkannya undangundang
tentang perkoperasian di mana investasi syari’ah diharapkan tertampung di
dalamnya?
6.2. Model Kemitraan UMKM
Melalui telaah singkat pada bagian sebelumnya kita kini mengekstrak apa-apa yang
dikirakan dapat dirumuskan dalam Model. Sasarannya adalah menjadikan Koperasi
Syari’ah (KS) sebagai gerakan nasional membangun masyarakat adil dan makmur di
Indonesia. Silahkan recall singkatan dari: DNA-ace, KS, ANN, ES.
Di Tingkat Nasional:
(1) Akomodasikan ke dalam KS-XX.
(2) Susun produk-produk KS yang benar-benar unggulan menurut kebutuhan
masyarakat.
(3) Siapkan ES dan sampaikan kepada pengguna.
(4) Susun rencana tindakan dan gunakan operation research sebagai pendekatan.
Implementasikan ANN.
(5) Siapkan Sistem Informasi Eksekutif UMKM berskala lokal, nasional, regional
(Ranah Melalyu, ASEAN, ASIA), dan global.
(6) Bangun sistem advokasi untuk pengawasan akad sekaligus membela yang lemah.
(7) Petakan peluang investasi agribisnis di setiap propinsi dan kabupaten.
(8) Tetapkan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan kegiatan (1)
sampaidengan (7).
Di Tingkat Propinsi:
(9) Petakan peluang investasi agribisnis di tiap kecamatan dan desa.
(10) Rumuskan faktor koreksi untuk sumberdaya manusia, lahan, air, udara, dan
produktivitas.
26
(11) Gunakan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Incremental Labor
Output Ratio (ILOR) untuk setiap kegiatan investasi di tiap daerah
pengembangan.
(12) Bangun organisasi dan manajemen modern untuk kelembagaan koperasi syari’ah.
(13) Bentuk Badan Arbritase Daerah untuk pengawasan akad.
(14) Tetapkan peraturan daerah yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya
investasi syari’ah.
Di Tingkat Kabupaten:
(15) Buat rencana detail untuk action plan investasi agribisnis menurut keunggulan
komoditas.
(16) Gerakkan masyarakat untuk ambil bagian dalam action plan.
(17) Bentuk Forum Dakwah KS di tiap kabupaten.
(18) Tetapkan peraturan daerah yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya
investasi syari’ah.
Di Tingkat Kecamatan:
(19) Bentuk Forum Silaturahmi Multi Etnis untuk investasi agribisnis.
(20) Sampaikan kabar baik tentang investasi berpolakan DNA-ace kepada semua
lapisan masyarakat.
(21) Bentuk koordinasi kegiatan lapangan antar desa.
(22) Gerakkan masyarakat untuk berinvestasi syari’ah.
Di Tingkat Desa:
(23) Bentuk Forum Gerakan Investasi Kolektif berbasis Agribisnis.
(24) Jelaskan secara rinci tentang DNA-ace untuk investasi KS.
(25) Rinci pembagian kerja untuk setiap aktor dalam investasi agribisnis
berlembagakan KS: Bidang Produksi, Bidang Distribusi, Bidang Konsumsi,
Bidang Manajemen Pemasaran (Ekspor/Impor), Bidang Industri Pengolahan.
(26) Rinci tentang siapa memperoleh bagian berapa dari usaha bersama ini.
(27) Rinci siapa menanggung rugi/resiko berapa ketika usaha bersama mengalami
kerugian.
(28) Rinci zakat usaha (flows), bentuk Amil Zakat, tentukan Mustahiqin.
Skenario di atas harus dirumuskan dalam suatu activity analysis yang dipadukan dengan
ES dan ANN. Macam perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan
arbritase harus dirinci dengan seksama berdasarkan knowledge-based system. Dalam
kaitan ini maka keahlian yang beraneka ragam sangat diperlukan agar legislasi nasional
yang mampu dijadikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya investasi syari’ah
mendapat dukungan masyarakat luas. Ini terutama dikaitkan dengan aspek pengawasan
akad investasi menurut kegiatan ekonomi, daerah dan jenis lembaganya.
27
7
Rencana Tindakan
7.1. Penetapan Parofit Sharing Rate
Segera diadakan seminar nasional tentang bagaimana menetapkan Profit Sharing Rate
(PSR) sebagai parameter investasi syari’ah. PSR berdampingan dengan Interest Rate
(IR) sebagai parameter investasi kovensional. Baik PSR maupun IR keduanya dinyatakan
sebagai BI Rate.
7.2. Pilot Proyek
Secara bersama membangun pilot-pilot investasi yang mengamalkan investasi syari’ah,
khususnya dalam bidang agribisnis yang didukung bio-teknologi. Kegiatan ini dipadukan
dengan penelitian bersama untuk mengembangkan manfaat dari energi surya, kelakuan
angin, ombak dan gelombang laut dan lautan, air terjun, kelakuan pasang-surutnya air
laut, hutan dan perhutanan. Kegiatan ini ditujukan untuk mencukupkan bahan pangan dan
serat bagi 300 juta penduduk Indonesia untuk beberapa dekade mendatang. Melalui pilot
investasi syari’ah itu kita nanti dapat menyakinkan bahw Islam adalah benar-benar
rahmat bagi seluruh alam. Ukuran keberhasilannya ialah terwujudnya tertib hukum di
bidang ekonomi.
7.3. Dakwah
Membangun lembaga dakwah peduli hukum dalam berinvestasi yang setiap muakidnya
mengutamakan PRODUKTIVITAS, LEGALITAS, KEMAKMURAN (PLK) atau
PRODUCTIVITY, LAWFULLY, PROSPERITY ( PLP).
8
Penutup
8.1 Apabila kita bersepakat bahwa uraian dalam makalah ini didasarkan pada
Tauhidi Epistemology, yang prosedurnya mengikuti pemikiran Ibnu ‘Arabi tentang
Syajaratul–Kaun yang menurut penulis terkesan bersambut dengan pemikiran Zadeh
tentang granulae of thought dan granulation information, maka kini tinggalah para pakar
hukum yang meneruskan dan memperkaya pendekatan yang saya mulai pada hari ini.
Diperlukan proses pembelajaran yang agak panjang untuk bangsa-bangsa di Negara28
negara Islam/berpenduduk mayoritas Islam ketika tercatat bahwa pemahaman untuk
disiplin matematika dan bahasa terasakan kekurangannya.
8.2 Di masa depan kita akan mengenali dan mempraktekkan Profit Sharing Rate
(PRS) dan Interest Rate (IR) untuk mekanisme investasi yang berbeda dilihat dari sisi
perbankan. Biarkan masyarakat memilihnya sendiri-sendiri karena yang
bertanggungjawab di hadapan Allah swt adalah setiap diri itu sendiri.
8.3 Sementara itu investasi musyarakah dapat diterapkan di daerah-daerah perbatasan,
misalnya untuk eksplorasi dan eksploitasi komoditi startegis di lepas pantai dan atau di
daerah kehutanan. Kasus antara Pertamina dan Exxon agaknya perlu ditingkatkan dari
prosedur bagi hasil biasa menjadi prosedur investasi musyarakah. Di sini dapat dipadukan
antara pendekatan fuzzy engineering dengan ekonomi ketika investasi bersama antara dua
perusahaan minyak atau lebih ditempuh melalui kesepakatan bagi hasil. Kita harus
merasa malu di hadapan Allah swt ketika alam semesta bertasbih, laut bertasbih, ikan
bertasbih, minyak di dalam bumi bertasbih, sementara manusia berebut untuk
memperoleh komoditi tertentu yang sering dibarengi dengan kekuatan senjata.
Astaghfirullah. Semoga Allah swt memberikan kejernihan jiwa bagi warga muslim
dunia, sehingga mampu membedakan sikap dan kegiatan yang mana yang terkena
cemaran dari ilham fujuraha dan yang mana yang tersinari oleh ilham takwaha.
Wa Allahu a’lam.
29
KEPUSTAKAAN
AGAMA:
Al-Qur’an
Shihab, Muhammad Quraish. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,
beberapa volume, Lentera Hati, Jakarta.
TASHAWWUF:
Anwar, Hamdani. 1995. Sufi al-Junayd. Cetakan Pertama April, Fikahati Aneska, Jakarta.
Ibnu ‘Arabi. 2001. Misteri Kun/Syajaratul-Kaun: Doktrin tentang Person Muhammad
saw. Risalah Gusti, Surabaya, Cet. II.
Ibnu ‘Arabi. 1996. Hakikat Lafadz Allah: Sebuah Kajian Filsafat Sufistik tentang
“Lafdzul Jalalah”. Terjemahan dari Kalimatullah Kitab Al-Jalalah (1986 M).
Telaah Riyadh Musthafa Al-Abd Allah. Penerjemah: Drs. Hasan Abrori MA.
Pustaka Progresif, Cetakan Pertama, April 1996, Surabaya.
Khomeini, Imam. 1994. Rahasia Basmalah dan Hamdalah. Diterjemahkan dari Hamid
Algar (ed.), Islam and Revolution: Writing, Speech, and Lecture of Ayatullah
Ruhullah Musawi Khomeini, Bab “Lectures on Surat Al-Fatihah”, (Mizan Press,
Berkeley, 1981), dan disunting dari edisi lain berbahasa Inggris, Interpretation of
Surah Al-Hamd. Penerjemah: Zulfahmi Andri, MIZAN, Cet. I, Bandung.
BIOLOGI:
Sherwood, Lauralee. 1996. Fisiologi Manusia: Dari Sel ke Sistem. Edisi 2. Alih Bahasa
dr. Brahm U. Pendit, Sp. KK. Editor: Beatricia I. Santoro. Penerbit Buku
Kedokteran, Jakarta.
EKONOMI:
Agarwal, Pragya, Lotfi Zadeh: Fuzzy logic-Incoporating Real-World Vagueness. t.th.
as-Syatibi, Abu Ishaq,. tth., al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari’ah, jilid II. Riyadh.
Maktabah Riyadh al Haditsah.
Bal, Frans and Peter Nijkamp. 2001. In search of valid results in a complex economic
environment: The potential of meta-analysis and value transfer. European Journal
of Operational Research 128 (2001): 364-384. ((HYPERLINK
http://www.eslevier. com/locate/dsw)). Corresponding author: E-mail address:
HYPERLINK mailto:pnijkamp@econ.vu.nl. Departement of Spatial Economics,
30
Tinbergen Institute, Free University, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV
Amsterdam, Netherlands.
Chorafas, Dimitris N.1995. Chaos Theory in the Financial Markets. S. Chan, New Delhi.
Choudhury, Masudul Alam, 1986. Contribution to Islamic Economic Theory. St. Martin’s
Press, New York.
Choudhury, Masudul Alam, 1997. Money in Islam: A study in Islamic political economy.
Routledge, London and New York.
Choudhury, Masudul Alam, 1998a. Study in Islamic Social Sciences. St. Martin’s Press.
New York.
Choudhury, Masudul Alam, 1998b. Reforming the Muslim World. Kegan Paul
International, London and New York.
Kahf, Monzer, 1978. Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the
Islamic Economic System. Copyright for the Muslim Students Association of the
U.S. and Canada, Plainfield, IN.
Klir, George J, and Tina A Folger. 1995, Fuzzy Sets, Uncertainty, and Information,
Prentice-Hall of India, New Delhi
Kosko, Bart, 1992, Neural Networks and Fuzzy Syastems : a Dynamical Systems
Approach to Machine Intelligence, Prentice-Hall International, USA.
Kosko, Bart, 1997, Fuzzy Engineering, Prentice-Hall International Edition, USA
Mas’ud, M. Khalid. 1995. Shatibi’s Philosophy of Islamic Law. Islamic Research
Institute. Islamabad. Pakistan.
Nijkamp, Peter dan Hoyan Yim. 2001. Critical succes factors for offshore airports— a
comparative evaluation. Journal of Air Transport Management 7 (2001): 181-188.
Nijkamp, Peter, 1979. Multidimensional Spatial Data and Decision Analysis. John
Willey & Sons, Chichester, New York, Brisbane, Toronto.
Parameswaran, Sunil K., 2003. Future Markets: Theory and Practice. Tata McGraw-Hill
Publishing Company Limited, New Delhi.
Ross, Timothy J. 1997. Fuzzy Logic with Engineering Applications. McGraw-Hill, Inc.
New York. International Edition.
Sarkaniputra, Murasa, 1983, Distribusi Pendapatan Fungsional di Sektor Pertanian
dalam Ekonomi Indonesia 1975: Suatu Kajian Input-output a la Leontief-Sraffa,
31
Draft Disertasi, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Sarkaniputra, Murasa, 1986. Analisis Input-Output Sebagai Kerangka Strategi
Pembangunan Pertanian. Disertasi Doktor pada Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, Indonesia.
Sarkaniputra, Murasa. 1999. Pengantar Ekonomi Islam. Bahan kuliah pada Fakultas
Syari’ah IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Sarkaniputra, Murasa, 2005. Revelation-based Measurement. P3EI, UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta.
Sarkaniputra, Murasa, 2005. Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam. P3EI, UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Sarkaniputra, Murasa, 2003. Hutanmu, Hutanku, Hutan Kita Semua. Yayasan Gunung
Salak Bogor.
Vadillo, Umar, 1991. The End of Economics: An Islamic critique of Economics. Madinah
Press, 1st published. San Gregorio Alto, 30, 18010 Granada.
ORGANISASI dan MANAJEMEN:
Beer, Michael and Russel Eisenstat. 2000a. The Silent Killers of Strategy
Implementation and Learning, Sloan Management Review Vol. 41, Summer
2000a, 29-40 dalam Beer dalam Subir Chowdhury (ed), Organization 21C,
2003.Financial Times Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458.
Chapman, Chris and Stephen Ward. 2002. Managing Project Risk and Uncertainty: A
Constructively Simple Approach to Decision Making. John Wiley & Sons, Ltd,
Chichester, UK.
Chowdhury, Subir. 2003. Organization 21C: Someday All Organizations Will Lead This
Way. Financial Time Prentice Hall, New Jersey, USA.
Covey, Stephen R. 2004. The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness. Free Press,
New York, London, Toronto, Sudney.
Kaplan, Robert S. and David P.Norton. 2004. Strategy Maps: Converting Intangible
Assets into Tangible Outcomes. Harvard Business School Publishing Corporation.
Boston, Massachusetts, USA.
Pereiro, Luis E. 2002. Valuation of Companies in Emerging Markets: A Practical
Approach. John Wiley & Sons, Inc., New York.
32
ETIKA:
Aburdene, Patricia, 2006. Megatrends 2010: The Rise or Conscious Capitalism. Hampton
Roads Publishing Company, Inc. Charlottessville, VA., USA.
POLITIK:
Perkins, John. 2004. Confessions of an Economic Hit Man, Berrett-Koehler Publishers,
Inc. San Fransisco USA.
Reid, T.R. 2004. The United States of Europe; The New Super Power and The End of
American Supremacy, The Penguin Press, New York USA.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
Blair, Betty. Interview with Lotfi Zadeh Creator of Fuzzy Logic. t.th.
Broen, Martin and Chris Harris,, 1994, Neurofuzzy Adaptive Modelling and Control,
Prentice-Hall International, UK.
Kosko, Bart. 1992. Neural Networks and Fuzzy Systems. Prentice-Hall International
Editions”. Englewood Cliffs, New Jersey.
Russel, Stuart and Peter Norvig, 2003. Artificial Intelligence; A Modern Approach,
Prentice Hall, New Jersey, USA.
Turban, Efraim and Aronson, Jay E. 1998. Decision Support Systems and Intelligent
Systems. Prentice-Hall International Inc. 5th Ed., New Jersey, USA.
MATEMATIKA:
Zadeh, Lotfi A, 2003, Fuzzy Logic as a Basis for a Theory of Hierarchical Definability
(THD) , Proceedings of the 33rd International Symposium on Multiple-Valued
Logic (ISMVL ’03), Computer Society.
Zadeh, Lotfi A, 2001, Toward a Perception-Based Theory of ProbabilisticReasoning, W.
Ziarko and Y. Yao (Eds.): RSCTC 2000, LNAI 2005, pp. 46-48, 2001, Springer –
Verlag Berlin Heidelberg 2001
Zadeh, Lotfi A, 2001, A New Direction in AI –Toward a Computational Theory of
Perceptions, B. Reusch (Ed.): Fuzzy Days 2001, LNCS 2206, p. 628, 2001,
Springer – Verlag Berlin Heidelberg.
Zadeh, Lotfi A, Information Granulation and its Centrality in Human and Machine
Intelligence, L. Polkowski and A. Skowron (Eds.): RSCTC ‘98, LNAI 1424, pp.
35-36, 1998, Springer – Verlag Berlin Heidelberg 1998

Diskusi

Trackbacks/Pingbacks

  1. Ping-balik: Skripsi Kimia Zahedi | Contoh Skripsi - 17/02/2015

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: