//
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Krisis multidimensi yang melanda
Indonesia sejak 1997 masih menekan hidup rakyat kebanyakan. Sejak Soeharto lengser, sudah empat presiden memerintah. Bahkan satu yang terakhir dipilih secara langsung oleh rakyat. Harapan rakyat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik belum akan terwujud dalam waktu segera terutama dengan munculnya krisis energi dan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM seratus persen lebih. Kompensasi Rp 100.000,- per bulan untuk sekitar 15 juta keluarga miskin memang sedikit meringankan beban rakyat miskin, namun hal itu belum bisa menyelamatkan keluarga kategori hampir miskin yang karena kenaikan harga BBM jatuh menjadi miskin. Di samping itu pengkategorian miskin dan hampir miskin adalah sesuatu yang kurang jelas sehingga rawan konflik seperti terjadi di beberapa daerah.
Kesalahan tidak sepenuhnya di tangan pemerintah. Sebagian kalangan berpendapat siapapun presidennya tak akan mamapu mengatasi krisis multidimensi ini (bdk Jeffrie Geovanie, Kompas 3/10/2005). Oleh karena itu setiap komponen bangsa termasuk insan pers perlu mawas diri, jangan-jangan dirinya termasuk penghambat dalam mengatasi krisis ini. Krisis Multidimensi 1998-2001 usai 2004, Indonesia kembali krisis 2005-2009 !
Dalam forum Pengusaha Bertanya Parpol Menjawab, Megawati membuka kebobrokan Pemr yang Sby yang gagal mempertahankan stabilitas ekonomi yang telah Mega bangun. Indikator yang digunakan Mega antara lain anjloknya nilai tukar rupiah dibandingkan nilai tukar mata uang negara lain dan angka inflasi.
Dibanding dirinya yang telah mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis multidimenasi berkepanjangan selama 1998-2001, maka Sby tidak punya prestasi yg siginifikan. Bahkan bisa dibilang, Indonesia saat ini kembali mengalami krisis multidimensi yang parah. Politik menjelang Pemilu 2009 semakin panas karena Pemr yang berkuasa (Sby) tidak mampu meredam “suhu” politik, bahkan semakin memanaskan dengan klaim sepihak tentang keberhasilan yang tanpa dasar yang kuat. Pemr berkuasa malah rajin beriklan dan menjawab setiap kritikan dari oposisi secara emosional dan irrasional.
Dalam bidang sosial, bisa dilihat betapa kesejahtaraan rakyat semakin terabaikan. Biaya pendidikan dan kesehatan malah semakin mahal dan tak terjangkau. Indikasinya antara lain semakin banyaknya jumlah rakyat miskin. Mereka ada dalam antrean rakyat yang mengantri zakat, operasi pasar murah, sembako murah, sumbangan/ infaq, pengobatan gratis. Bahkan di jalan-jalan pun gepeng semakin marak. Di Jatim, fenomena dukun cilik Ponari disebut sebagai cerminan kemiskinan dan kebodohan rakyat Indonesia yang bukannya semakin membaik tetapi malah semakin memburuk.
Dalam bidang ekonomi, harga-harga semakin mencekik leher. Tidak hanya harga kebutuhan pokok yang telah melambung, tetapi juga harga kebutuhan golongan masy menengah ke atas juga semakin melambung tinggi. Ambil contoh harga perumahan baik secara tunai maupun kredit. Atau harga kendaraan yang semakin membuat kening berkerut.

Krisis Multidimensi Bangsa Indonesia

Saat ini, bangsa kita tercinta di ambang krisis multidimensi. Semuanya serba krisis. Krisis ekonomi, krisis moral, krisis birokrasi, semuanya krisis. Darimanakah semua itu berasal? KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan pengaruh negatif dari luar yang tidak dicegah. Sebenarnya bangsa Indonesia sedang dijajah sekarang, namun dari segi psikis, bukan fisik. Ok, saya jabarkan apa saja krisis-krisis itu
• Krisis Ekonomi
Dari krisis inilah, reaksi berantai krisis dipicu. Yang kaya semakin berharta, yang miskin bertambah melarat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela. Uang yang seharusnya bisa untuk menyejahterakan rakyat, masuk ke kantong tikus berdasi (koruptor). Akibatnya, jalanan rusak, sekolah ambruk, dan harga barang naik secara tidak langsung. Masyarakat yang berdaya beli rendah harus mencukup-cukupkan kebutuhan hingga titik dimana mereka tidak mampu membeli. Bisa ditebak, mereka terpaksa melakukan pencurian, walau mungkin hanya semangka untuk mengganjal perut yang lapar. Tak ayal, dari satu orang melakukan hal ini, memicu reaksi berantai menjadi kejahatan lainnya. Seperti penipuan, dan lain sebagainya. Krisis ekonomi juga membuat bangsa kita makin terpuruk saja. Bagaimana tidak, krisis ekonomi adalah pangkal atau permulaan dari krisis multidimensi di Indonesia. Krisis ekonomi baru bisa teratasi jika moral bangsa diperbaiki, dalam artian pola pikir bangsa menjadi lebih baik.
• Krisis Moral
Moral (bahasa Indonesia) adalah akhlak (bahasa Arab) atau kesusilaan yang mengandung makna tatatertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Akibat selanjutnya dari krisis ekonomi adalah krisis moral. Moral bangsa Indonesia sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Sekarang, dimana-mana moral sudah bejat. Orang-orang sangat suka memaksakan kehendak mereka masing-masing, tidak mempedulikan lainnya. Pengaruh globalisasi yang merusak dibiarkan seenaknya masuk demi keuntungan materi. Kejahatan seolah berita yang tak pernah berhenti diedarkan. Semuanya dilakukan demi hawa nafsu yang tak kunjung terpenuhi, tak memerhatikan halal haramnya langkah yang ditempuh. Ada satu moral bangsa Indonesia yang tidak pernah bisa copot: kemalasan. Inilah akar permasalahan moral yang dipicu oleh krisis ekonomi sebelumnya. Inginnya instan, serba cepat. Contoh: korupsi. Ingin cepat kaya, tidak banyak tenaga asal pintar lobi akhirnya jalan ini ditempuh. Dan kerugian negara juga tidak sedikit, miliaran rupiah raib digondol koruptor. Atau mungkin penipuan. Juga perhatikan, egoisme bangsa.
Belum lagi generasi muda kita. Kita lihat sekitar, dalam kegiatan sehari-hari. Di sekolah, seorang anak didik tega menjual temannya sendiri untuk dijadikan pekerja seks. Sungguh menyayat hati. Belum lagi perzinahan segala aspek (zina mata, zina mulut, zina lainnya).
Astaghfirullah, sungguh akut krisis moral bangsa kita.

• Krisis Politik
Para calon legislatif menghalalkan berbagai macam cara untuk bisa duduk di kursi empuk DPR (mendapatkan jabatan wakil rakyat). Mulai dari politik uang hingga konspirasi kolusi dan nepotisme. Mereka sudah terlanjur krisis ekonomi sehingga untuk mendapatkan kembali harta mereka tidak jarang cara ini ditempuh. Tidak mungkin hal ini terjadi kalau krisis moral tidak ada terlebih dahulu. Krisis politik terjadi karena kepemimpinan yang tidak becus. Pemimpin yang tidak bisa bekerja di bidangnya, hanya materi saja yang dicari. Pemimpin jika benar dan patut dicontoh, serta punya pengikut, pasti bekerja secara antusias ke arah tujuan. Hingga tujuan itu tercapai: mengakhiri krisis multidimensi. Dari sektor politiklah, yang mampu memulihkan bangsa Indonesia dari krisis multidimensi. Politik memang buruk, saling menjatuhkan. Namun jika diarahkan ke hal yang benar, kepemimpinan itu baik, hal ini tentu suatu kemungkinan.
• Krisis Iptek
Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) memang membantu manusia di segala aspek kehidupan. Namun, yang kita sekarang malah iptek yang menyebabkan bangsa Indonesia hancur moralnya. Di era modern ini, informasi begitu mudahnya didapatkan, entah itu informasi baik atau buruk. Yang paling mudah adalah televisi dan Internet. Kedua media itu kerap menampilkan informasi perusak moral daripada informasi yang baik. Pornografi, pacaran di antara generasi muda, seks bebas, semua dimulai dari media yang memang menampilkan konten seperti itu. Di iptek inilah, adalah media untuk menyelesaikan masalah krisis multidimensi bangsa Indonesia.
• Mengumandangkan pendekatan terhadap masyarakat tentangmasalah krisis multidimensi.
• Menyaring konten yang tidak semestinya untuk ditampilkan
• Mendidik masyarakat lewat televisi. Televisi adalah “kotak ajaib” bagi masyarakat, karena masyarakat Indonesia pasti melihat televisi. Yang akan ditampilkan adalah motivasi berupa inspirasi untuk merubah pola pikir masyarakat.
Krisis ini juga meliputi pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia cenderung pada arah komersialisasi, sementara isi pengajarannya melenceng dari komersialisasi. Pendidikan juga patut diperhatikan dalam krisis multidimensi.
• Krisis Budaya

Budaya yang dimiliki bangsa Indonesia makin lama makin terkikis. Sudah tidak nampak gambaran negara kita sebagai negara yang berbudaya. Krisis moral telah mengarah ke pada krisis budaya. Tidak jarang, banyak budaya yang musnah, tidak pernah terlaksana lagi. Masyarakat kita egois, mementingkan diri sendiri.

PENGERTIAN BIAYA MODAL (Cost Of Capital)
Biaya modal (Cost of Capital) adalah biaya riil yang harus dikeluarkan oleh perusahaan utk memperoleh dana baik yg berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan.
Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya riil yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan.
SHAREHOLDER DAN STAKEHOLDER
Shareholder aadalah bisa dikatakan pemegang saham. Sedangkan stakeholder adalah orang orang yang mampu menghidupkan perusahaan seperti pemegang saham
Stakeholders Internal Stakeholders External
1. Pemegang saham 1. Konsumen
2. Manajemen dan Top Executive 2. Penyalur
3. Karyawan 3. Pemasok
4. Keluarga Karyawan 4. Bank
5. Pemerintah
6. Pesaing
7. Komunitas
8. Pers

PRINSIP PRINSIP GCG MNURUT OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)
• Hak-hak Pemegang Saham dan Fungsi-fungsi Penting Kepemilikan Saham
pada dasarnya mengatur mengenai Hak-hak Pemegang Saham dan fungsifungsi kepemilikan saham. Hal ini terutama mengingat investor saham terutama dari suatu perusahaan publik, memiliki hak-hak khusus seperti saham tersebut dapat dibeli, dijual ataupun ditransfer. Pemegang saham tersebut juga berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi kepemilikannya. Selain itu kepemilikan atas suatu saham mempunyai hak atas semua informasi perusahaan dan mempunyai hak untuk mempengaruhi jalannya perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara rinci prinsip 2 mengatur hak-hak pemegang saham sebagaimana dapat dilihat dalam uraian di bawah ini. Kerangka corporate governance harus melindungi dan menunjang pelaksanaan hak-hak pemegang saham.
A. Hak-hak dasar pemegang saham harus mencakup hak untuk:
• memperoleh cara pendaftaran yang aman atas kepemilikan
• menyerahkan atau mengalihkan saham
• memperoleh informasi yang relevan atau material tentang
perusahaan secara teratur dan tepat waktu
• berpartisipasi dan memberikan hak suara dalam rapat umum
pemegang saham
• memilih dan mengganti anggota pengurus
• memperoleh hak atas bagian keuntungan perusahaan.

• Perlakuan yang sama terhadap Pemegang Saham
Pada prinsip ke-3 ini ditekankan perlunya persamaan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan investor di pasar modal. Untuk itu industri pasar modal harus dapat melindungi investor dari perlakuan yang tidak benar yang mungkin dilakukan oleh manajer, dewan komisaris, dewan direksi atau pemegang saham utama perusahaan. Pada praktiknya pemegang saham utama perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk memberikan pengaruhnya dalam kegiatan operasional perusahaan. Dari praktik ini, seringkali transaksi yang terjadi memberikan manfaat hanya kepada pemegang saham utama atau bahkan untuk kepentingan direksi dan komisaris.
• Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance
membahas mengenai Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance . Secara umum, prinsip ini menyatakan bahwa: “Kerangka corporate governance harus mengakui hak stakeholders yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian dan mendukung secara aktif kerjasama antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan yang bekesinambungan dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan”.
Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance terbagi atas 6 subprinsip antara lain:
A. ”Hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang dicakup dalam perundang-undangan atau perjanjian harus dihormati”
B. “Jika kepentingan stakeholder dilindungi oleh undang-undang, maka stakeholders seharusnya memiliki kesempatan untuk menuntut secara efektif atas hak-hak yang dilanggar”.
C. “Mekanisme peningkatan kinerja bagi partisipasi karyawan harus diperkenankan untuk berkembang”.
D. “Jika Pemangku Kepentingan (stakeholders) berpartisipasi dalam proses good corporate governance, maka stakeholder harus memiliki akses atas informasi yang relevan, memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala”.
E. “Stakeholders termasuk didalamnya individu karyawan dan serikat karyawan, seharusnya dapat secara bebas mengkomunikasikan kepedulian mereka terhadap praktik ilegal atau tidak etis kepada Dekom, dan tindakan tersebut seharusnya tidak merpengaruhi hakhak mereka”.
F. ”Kerangka CG harus dilengkapi dengan kerangka insolvency yang efisien dan efektif serta penegakan hukum (enforcement) yang efektif atas hak-hak kreditur”.
• Keterbukaan dan Transparansi
Pada prinsip ke-5 ini ditegaskan bahwa kerangka kerja corporate governance harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham, perusahaan berkewajiban untuk melakukan keterbukaan (disclosure) atas informasi atau perkembangan yang material baik secara periodik maupun secara insindentil. Namun demikian, persyaratan mengenai pengungkapan keterbukaan yang diminta oleh regulator diharapkan tidak akan menimbulkan cost yang membebani perusahaan, atau membahayakan kepentingan perusahaan terkait dengan posisi dalam persaingan.
Prinsip Keterbukaan dan Transparansi terbagi atas 6 sub prinsip, yaitu:
1. Keuangan dan hasil operasi perusahaan Laporan Keuangan audited yang menunjukkan kinerja keuangan dan kondisi keuangan dari suatu perusahaan adalah sumber informasi utama mengenai perusahaan tersebut.
2. Tujuan Perusahaan Sebagai informasi tambahan atas tujuan komersialnya, perusahaan didorong pula untuk mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan etika bisnis, lingkungan hidup, dan komitmen kebijakan publik lainnya. Informasi tersebut berguna bagi pemodal dan pengguna informasi lain agar dapat menilai dengan lebih baik hubungan antara perusahaan dan komunitas dimana perusahaan tersebut beroperasi, dan langkah-langkah yang mereka ambil untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Kepemilikan saham mayoritas dan hak suara Salah satu hak mendasar dari investor adalah hak untuk memperoleh informasi mengenai struktur kepemilikan saham dalam perusahaan, dan sejauh mana pemenuhan terhadap hakhak mereka jika dihadapkan dengan hak dari pemegang saham lainnya. Informasi tersebut seharusnya juga memuat secara transparan mengenai tujuan, sifat dan struktur dari perusahaanperusahaan yang tergabung dalam satu grup.
4. Kebijakan remunerasi untuk dewan komisaris dan direksi, dan informasi tentang anggota dewan komisaris, termasuk kualifikasi, proses seleksi, perangkapan jabatan dan independensinya.
5. Transaksi dengan pihak terkait (afiliasi) Adalah penting bagi pasar untuk mengetahui apakah perusahaan telah dijalankan sesuai dengan kepentingan seluruh investor. Dengan alasan tersebut perusahaan dituntut untuk mengungkapkan secara penuh mengenai transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi, baik secara individual atau dalam sebuah group, termasuk apakah transaksi tersebut telah dilaksanakan secara bebas (arm lenght transaction) dan sesuai dan ketentuan yang berlaku umum di pasar.

• Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
Berkaitan dengan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi perusahaan. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Prinsip-prinsip utama yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya corporate governance yang baik adalah :
(a). Akuntabilitas (accountability)

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.
(b) Pertanggungan-jawab ( responsibility)

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.
(c) Keterbukaan (transparancy)

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.
(c) Kewajaran (fairness)

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
(d) Kemandirian (independency)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: