//
you're reading...
materi kuliah seminar Akuntansi

AKUNTANSI FORENSIK(KONSEP,CARA KERJA,DAN KEPENTINGANNYA

AKUNTANSI FORENSIK
Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah
“Seminar Akuntansi”

Disusun oleh :

Aas Astuti (2011061001)

Akuntansi Reguler IV A

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KUNINGAN
2014

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Akuntansi forensik sebenarnya telah dipraktekkan di Indonesia. Praktek ini tumbuh tak lama setelah terjadi krisis keuangan tahun 1997.Pendekatan Akuntansi Forensik dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Dunia (untuk proyek-proyek pinjamannya), dan kantor-kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia.
Sejauh ini belum banyak terdengar kasus korupsi besar yang terkuak berkat kemampuan akuntan forensik. Yang paling sering terdengar adalah kasus aliran dana Bank Bali yang berhasil diungkap oleh Kantor Akuntan Publik terbesar di Indonesia. Untuk saat ini lembaga penegak hukum belum banyak menggunakan jasa akuntan forensik dan lebih mengandalkan kemampuan internal atau sesama lembaga pemerintahan seperti kerjasama Kepolisian dengan PPATK. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penyedia jasa akuntan forensik di Indonesia. Dengan sedikitnya penyedia jasa akuntan forensik menyebabkan pula harga yang dipatok para akuntan spesial ini sangat tinggi.
Selain kurangnya penyedia jasa dalam bidang ini, perkembangan ilmu akuntansi forensik di Indonesia masih sangat jauh bila dibandingkan negara-negara tetangga seperti Australia. Saat ini Australia sedang menyusun Standar Akuntansi Forensik, sementara Kanada dan Amerika Serikat sudah memiliki standar yang baku walaupun belum serinci Standar Akuntansi Keuangan. Belum adanya standar yang memadai, persoalan tambahan yang membuat ilmu ini kurang begitu populer adalah penguasaan ilmu yang cukup luas. Selain akuntansi dan audit, akuntan forensik juga harus menguasai bidang yang berkaitan dengan kejahatan keuangan (money laundering), hukum, psikologi, sosiologi, antropologi, viktimologi, kriminologi, dan lain-lain. Akuntan forensik harus memiliki kemampuan “multitalenta” sehingga profesi ini belum populer di Indonesia, meskipun banyak yang mengatakan bahwa dimasa depan profesi ini sangat menjanjikan.
Kasus korupsi di Indonesia sudah mengakar sampai tingkat terendah sehingga menjadi budaya. Disinilah seharusnya peluang profesi akuntan forensik untuk menjadi lebih maju. Pada saat negara sedang mendukung pemberantasan kasus korupsi, meskipun ada kesan tebang pilih hanya kasus-kasus yang kecil dan relatif mudah diselesaikan yang dibawa ke pengadilan, para profesional di bidang ini dapat menjadi pendukung untuk memperlancar proses pengungkapan korupsi yang terjadi.
Akuntan forensik bisa menjadi senjata atau alat untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Jika kasus-kasus besar seperti kasus perpajakan yang kompleks yang melibatkan Gayus H. Tumbuan baru saja selesai divonis atau dugaan fraud Bank Century membutuhkan waktu yang sampai sekarang belum selesai (terlepas karena adanya kepentingan politik) untuk diungkap. Mimpi Indonesia untuk bebas dari korupsi mungkin hanya sebatas angan-angan saja.
Namun apabila dilihat dari data-data yang ada, sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sedikit demi sedikit telah memperbaiki citra Indonesia. Indeks persepsi korupsi (CPI) yang dikeluarkan oleh Transparency International menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan signifikan selama kurun waktu 1998 – 2007 dimana skor CPI Indonesia meningkat dari 2,0 menjadi 2,3 . Ini berarti Indonesia telah menempuh setengah jalan untuk menjadi negara yang kondusif untuk pemberantasan korupsi (skor CPI 5,0). Persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia juga telah menunjukkan tren perbaikan, sedikit banyak hal tersebut karena gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang gencar memburu koruptor.
Definisi korupsi dalam penelitian diatas berarti penyalahgunaan jabatan oleh pegawai negeri dan kaum politisi untuk kepentingan pribadi, seperti penyuapan dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dengan tidak membedakan korupsi yang bersifat administratif, politis atau antara korupsi besar dan kecil-kecilan.
Jika memang Indonesia ingin terbebas dari jeratan korupsi, para pasukan pemberantas korupsi ini harus dipersenjatai dengan peralatan yang sangat memadai, sehingga dapat memberantas korupsi lebih cepat daripada tumbuhnya korupsi dengan cara baru. Salah satunya adalah dengan mengefektifkan peran para akuntan forensik, dengan terlebih dahulu mencetak para akuntan forensik yang handal, menetapkan standar profesional untuk akuntan forensik, dan selalu mengembangkan keprofesian akuntan forensik di Indonesia. Dengan semakin populernya profesi akuntan forensik ini diharapkan tidak hanya aparat negara saja yang dapat menggunakan jasanya, namun para stakeholder suatu perusahaan juga akan menjadi aware bahwa ada penyedia jasa untuk mengungkap adanya fraud di perusahaan.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah Akuntansi Forensik itu?
2. Bagaimana Akuntansi Forensik dapat dikenal di Indonesia?
3. Bagaimana cara kerja kuntansi Forensik?
4. Mengapa harus Akuntansi Forensik?

1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui arti dari Akuntansi Forensik;
2. Untuk mengetahui Akuntansi fornsik di kenal di Indonesia
3. Untuk mengetahui cara kerja Akuntansi Forensik;
4. Untuk mengetahui kepentingan Akuntansi Forensik.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1.Pengertian Akuntansi Forensik
Akuntansi forensik merupakan sumber spesialisasi bagi seorang akuntan. Auditor adalah akuntan yang berspesialisasi dalam audit atas laporan keuangan. Akuntansi forensik adalah auditor yang lebih khusus lagi spesialisasinya,yakni pada terjadinya fraud.
Menurut Merriam Webster’s Collegiate Dictionary dapat diartikan ”berkenaan dengan pengadialan” atau ”berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum”. Oleh karena itu akuntasi forensik dapat diartikan penggunaaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum. Sedangkan menurut D. Larry Crumbley, editor-in-chief dari Journal of Forensic Accounting (JFA), mengatakan secara sederhana, akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat (cocok) untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan judicial atau administratif”. Profesi ini sebenarnya telah disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 179 ayat (1) menyatakan:”Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”’. Orang sudah mahfum profesi dokter yang disebut dalam peraturan diatas yang dikenal dengan sebutan dokter ahli forensik, namun ”ahli lainnya” yang dalam ini termasuk juga akuntan belum banyak dikenal sebutannya sebagai akuntan forensik.

A. Tugas Akuntansi Forensik
Disamping tugas akuntan forensik untuk memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (litigation) ada juga peran akuntan forensik dalam bidang hukum diluar pengadilan (non itigation) misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengekta, perumusan perhitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan/pelanggaran kontrak.
B. Keahlian Akuntansi Forensik
James (2008) menggunakan 9 item kompetensi keahlian akuntansi forensik yang digunkan dalam penilaian perbedaan persepsi dari pihak Akademisi, Akuntansi, dan pengguna jasa. Keahlian Akuntansi Forensik yaitu:
1. Analisis Deduktif
Kemampuan untuk menganalisis kejanggalan yang terjadi dalam laporan keuangan, yakni kejadian yang tidak sesuai dengan kondisi yang wajar
2. Pemikiran yang Kritis
Kemampuan untuk membedakan antara opini dengan fakta
3. Pemecahan Masalah yang Tidak Terstruktur
Kemampuan untuk melakukan pendekatan terhadap masing-masing situasi (khususnya situasi yang tidak wajar) melalui pendekatan yang tidak terstruktur
4. Fleksibilitas penyidik
Kemampuan untuk melakukan audit di luar ketentuan/prosedur yang berlaku
5. Keahlian Analitik
Kemampuan untuk memeriksa apa yang seharusnya ada (yang seharusnya tersedia) bukan apa yang telah ada (yang telah tersedia)
6. Komunikasi lisan
Kemampuan untuk berkomunikasi secara efktif secara lisan melalui kesaksian ahli danpenjelasan umum tentang dasa-dasar opini
7. Komunikasi Tertulis
Kemampuan berkomnukasi secara efektif dengan tulisan melalui laporan, bagan, gambar dan jadwal tentang dasar dasar opini
8. Pengetahuan Tentang Hukum
Kemampuan untuk memahami proses-proses hukum dasar dan isu-isu hukum termasuk ketentuan bukti
9. Composure
Kemampuan untuk menjada sikap agar tetap tenang meskipun dalam situasi tertekan.

C. Mengapa Perlu Akuntansi Forensik
Mencoba menguak adanya tindak pidana korupsi dengan audit biasa (general audit atau opinion audit) sama halnya mencoba mengikat kuda dengan benang jahit. BPK perlu alat yang lebih dalam dan handal dalam membongkar indikasi adanya korupsi atau tindak penyelewengan lainnya di dalam Pemerintahan ataupun dalam BUMN dan BUMD salah satu metodologi audit yang handal adalah dengan metodologi yang dikenal sebagai Akuntansi forensik ataupun Audit Forensik.
Akuntansi forensik dahulu digunakan untuk keperluan pembagian warisan atau mengungkap motive pembunuhan. Bermula dari penerapan akuntansi dalam persoalan hukum, maka istilah yang dipakai adalah akuntansi (dan bukan audit) forensik. Perkembangan sampai dengan saat ini pun kadar akuntansi masih kelihatan, misalnya dalam perhitungan ganti rugi baik dalam pengertian sengketa maupun kerugian akibat kasus korupsi atau secara sederhana akuntansi forensik menangani fraud khususnya dalam pengertian corruption dan missappropriation of asset.

2.2. Kualitas Akuntansi Forensik
Dalam penelitian Robert J. Lindquist tentang kualitas apa saja yang harus dimiliki seorang akuntan forensic yaitu:
1. Kreatif. Kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain, yakni bahwa itu bukan merupakan situasi bisnis yang normal.
2. Rasa ingin tahu. Keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi.
3. Tak menyerah. Kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh.
4. Akal sehat. Kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya, perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan.
5. Business sense. Kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan, dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi di catat.
6. Percaya diri. Kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan, sehingga dapat bertahan di bawah cross examination (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela). Pada prakteknya, orang yang bekerja di lembaga keuangan, perlu memahami tentang akuntansi forensik ini, untuk memahami apa yang ada di balik laporan keuangan debitur, apa yang dibalik laporan hasil analisis yang disajikan. Hal ini tentu saja, dimaksudkan agar segala sesuatu dapat dilakukan pendeteksian sejak dini, agar masalah tidak terlanjur melebar dan sulit diatasi.

2.3. Jenis-jenis Pelayanan Akuntansi Forensik
1) Jasa saksi ahli. Para ahli akan menghasilkan laporan yang akan diajukan di pengadilan dan di mana mereka akan memberikan bukti dan diperiksa silang. Para ahli juga dapat memberikan bimbingan kepada penasehat hukum dalam aspek keuangan atau akuntansi dari kasus-kasus tertentu, termasuk penyusunan pertanyaan untuk pemeriksaan, dan mengevaluasi dan menganalisa kasus pihak lain.
2) Menilai kerugian ekonomi. Akuntan forensik biasanya dipanggi untuk menghitung kerugian ekonomi dalam perselisihan yang timbul dari bidang-bidang seperti gangguan bisnis, kecelakaan pribadi, atau kelalaian profesi. Tujuan menilai kerugian ekonomi adalah untuk menentukan jumlah yang diperlukan untuk menempatkan penggugat di dalam posisi keuangan di mana dia akan mengalami kejadian tersebut, dan membuat penggugat tidak lebih buruk sebagai akibat dari kejadian tersebut.
3) Menilai pekerjaan profesional. Saksi ahli forensik mungkin diminta untuk memberikan laporan ahli menilai pekerjaan profesional terhadap standar yang diharapkan. Dalam beberapa kasus, ahli forensik juga dapat mengukur potensi kerugiaan ekonomi yang timbul dari dugaan pelanggaran.
4) Investigasi dalam hal penipuan. Investigasi penipuan melibatkan penemuan fakta tentang kegiatan penipuan yang dicurigai di dalam maupun di luar organisasi.
5) Penelusuran aset. Akuntan forensik sering menggunakan metode yang disebut visual inteligent analysis (VIA) untuk menentukan alokasi dan aliran aset. VIA adalah suatu proses pemetaan entitas, hubungan, dan komoditas untuk memungkinkan sebuah gambaran dan data yang dinyatakan secara kompleks, membingungkan, atau rancu menjadi mudah dimengerti.

2.4. Metodologi Akuntansi Forensik
Perbedaaan utama akuntansi forensik dengan akuntansi maupun audit konvensional lebih terletak pada mindset (kerangka pikir). Metodologi kedua jenis akuntansi tersebut tidak jauh berbeda. Akuntasi forensik lebih menekankan pada keanehan (exceptions, oddities, irregularities) dan pola tindakan (pattern of conduct) daripada kesalahan (errors) dan keteledoran (ommisions) seperti pada audit umum. Prosedur utama dalam akuntansi forensic menekankan pada analytical review dan teknik wawancara mendalam (in depth interview) walaupun seringkali masih juga menggunakan teknik audit umum seperti pengecekan fisik, rekonsiliasi, konfirmasi dan lain sebagainya.
Akuntansi forensik biasanya fokus pada area-area tertentu (misalnya penjualan, atau pengeluaran tertentu) yang ditengarai telah terjadi tindak kecurangan baik dari laporan pihak dalam atau orang ketiga (tip off) atau, petunjuk terjadinya kecurangan (red flags), petunjuk lainnya. Data menunjukkan bahwa sebagian besar tindak kecurangan terbongkar karena tip off dan ketidaksengajaan (accident). Agar dapat membongkar terjadinya fraud (kecurangan) maka seorang akuntan forensik harus mempunyai pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, pengenalan perilaku manusia dan organisasi (human dan organization behaviour), pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan (incentive, pressure, attitudes, rationalization, opportunities) pengetahuan tentang hukum dan peraturan (standar bukti keuangan dan bukti hukum), pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi (profiling) pemahaman terhadap pengendalian internal, dan kemampuan berpikir seperti pencuri (think as a theft).
2.5. Investigasi Audit dalam Akuntansi forensik
Investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya pembuktian, umumnya pembuktian berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Analisis data yang tersedia,
2. Ciptakan/kembangkan hipotesis berdasar analisis,
3. Uji hipotesis dan
4. Terakhir perhalus atau ubah hipotesis berdasar pengujian.
2.6. Akuntansi atau Audit Forensik?
Pada mulanya, di Amerika Serikat, akuntansi forensik digunakan untuk menentukan pembagian warisan atau mengungkapkan motif pembunuhan. Misalnya pembunuhan isteri oleh suami untuk mendapatkan hak waris atau klaim asuransi, atau pembunuhan mitra dagang untuk menguasai perusahaan.
Bermula dari penerapan akuntansi untuk memecahkan hukum, maka istilah yang dipakai adalah akuntansi (dan bukan audit) forensik. Sekarangpun kadar akuntansinya masih terlihat, misalkan dalam perhitungan ganti rugi, baik dalam konteks keuangan Negara, maupun di antara pihak-pihak dalam sengketa perdata. Akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan yang paling sederhana untuk akuntansi dan hukum. Contoh, penggunaan akuntan forensik dalam penggantian harta gono gini. Disini terlihat unsur akuntansinya, unsur menghitung besarnya harta yang akan diterima pihak (mantan) suami dan (mantan) isteri. Segi hukumnya dapat diselesaikan di dalam atau di luar pengadilan, secara litigasi atau non litigasi. Dalam kasus yang lebih pelik, ada satu bidang tambahan, yaitu bidang audit. Akuntansi forensik sebenarnya telah dipraktekkan di Indonesia. Praktek ini tumbuh pesat, tak lama setelah terjadi krisis keuangan tahun 1977. Akuntansi forensik dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Dunia (untuk proyek-proyek pinjamannya), dan kantor-kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia.
2.7. Peran Penting Akuntansi Forensik
Dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akuntansi forensik merupakan perpaduan antara akuntansi, audit dan hukum, maka seorang akuntan forensik dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai ketiga ilmu tersebut, selain itu seorang akuntan forensik juga perlu dibekali dengan kemampuan dan pemahaman mengenai perilaku manusia dan organisasi, pengetahuan tentang aspek yang mendorong dilakukannya kecurangan (rationalization), pengetahuan mengenai alat bukti, pengetahuan mengenai kriminologi serta viktimologi, dan yang terpenting seorang akuntan forensik harus memiliki kemampuan untuk berpikir seperti pencuri (think as a theft).
Kasus korupsi di Indonesia yang sudah mengakar sampai begitu dalamnya sehingga menjadi budaya, hal ini seharusnya menjadi peluang bagi profesi akuntan forensik untuk menjadi lebih maju, dan memberikan manfaat bagi pemberantasan tindak pidana korupsi.
Akuntansi forensik bisa menjadi senjata atau alat untuk mempercepat pemberantasan korupsi, namun ruang gerak akuntansi forensik begitu terbatasi dengan peralatan dan kebebasan dalam mengungkap suatu tindak korupsi.
Begitu cepatnya pertumbuhan korupsi tidak sebanding dengan pemberantasan yang dilakukan, oleh karena itu pemerintah harus membuka ruang gerak bagi akuntan forensik untuk masuk lebih jauh dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan terbukanya ruang gerak bagi akuntan forensik, perlahan tapi pasti dapat menurunkan tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia, bahkan tidak mustahil untuk memberantas sampai ke akar dan mengubah budaya korupsi yang sudah terpatri tersebut.
2.8. Penerapan Akuntansi Forensik di Indonesia
Oktober 1997 Indonesia telah menjajagi kemungkinan untuk meminjam dana dari IMF dan World Bank untuk menangani krisis keuangan yang semakin parah. Sebagai prasayarat pemberian bantuan, IMF dan World Bank mengharuskan adanya proses Agreed Upon Due Dilligence (ADDP) yang dikerjakan oleh akuntan asing dibantu beberapa akuntan Indonesia. Temuan ADDP ini sangat mengejutkan karena dari sampel Bank Besar di Indonesia menunjukkan perbankan kita melakuan overstatement asset sebesar 28%-75% dan understatement kewajiban sebesar 3%-33%. Temuan ini segera membuat panik pasar dan pemerintah yang berujung pada likuidasi 16 bank swasta. Likuidasi tersebut kemudian diingat menjadi langkah yang buruk karena menyebabkan adanya penarikan besar-besaran dana (Rush) tabungan dan deposito di bank-bank swasta karena hancurnya kepercayaan publik pada pembukuan perbankan.
ADPP tersebut tidak lain dari penerapan akuntansi forensik atau audit investigatif.
Istilah akuntansi forensik di Indonesia baru mencuat setelah keberhasilan Pricewaterhouse Coopers (PwC) sebuah kantor Akuntan Besar dunia (The Big Four) dalam membongkar kasus Bank Bali. PwC dengan software khususnya mampu menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk seperi diagram cahaya yang mencuat dari matahari (sunburst). Kemudian PwC meringkasnya menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Sayangnya keberhasilan ini tidak diikuti dengan keberhasilan sistem pengadilan.5 Metode yang digunakan dalam audit tersebut adalah follow the money atau mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali dan in depth interview yang kemudian mengarahkan kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus ini. Kasus lainnya pada tahun 2006, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mampu membuktikan kepada pengadilan bahwa Adrian Waworuntu terlibat dalam penggelapan L/C BNI senilai Rp 1.3 Triliun, dengan menggunakan metode follow the money yang mirip dengan metode PwC dalam kasus Bank Bali dalam kasus lain dengan metode yang sama PPTK juga berhasil mengungkapkan beberapa transaksi ”ganjil” 15 Pejabat Kepolisian Kita yang memiliki saldo rekening Milyaran rupiah padahal penghasilan mereka tidak sampai menghasilkan angka fantastis tersebut.
2.9. Peran BPK dalam Akuntansi Forensik
Perkembangan positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tersebut membuat Badan Pemeriksa Keuangan yang selama era orde baru “dikerdilkan” menjadi pulih, dengan terbitnya Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menegaskan tentang kewenangan BPK sebagai Pemeriksa Keuangan Negara yang kemudian di dukung dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2006 yang memberikan kemandirian dalam pemeriksaan Keuangan Negara baik yang tidak dipisahkan maupun yang dipisahkan seperti BUMN dan BUMD skaligus penentu jumlah kerugian Negara. Oleh karena itu BPK harus meredifinisikan dirinya untuk menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan cara meningkatkan metodologi auditnya dan meningkatkan kinerja pegawainya dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara termasuk didalamnya keahlian tehnis dalam mendeteksi fraud yaitu mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara fair, tidak memihak, sahih, akurat serta mampu melaporkan fakta secara lengkap.
Salah satu pendekatan yang bisa diambil dalam upaya pemberantasan korupsi adalah dengan menerapkan Akuntansi Forensik atau sebagian orang menyebutnya Audit Investigatif.
Sebenarnya BPK sebagai Badan Pemeriksa Keuangan Negara memiliki prestasi yang layak diapresiasi dalam melakukan audit forensik, dengan melakukan audit investigasi terhadap Penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aliran Dana Bank Indonesia ke sejumlah pejabat, dengan bantuan software khusus audit, BPK mampu mengungkap penyimpangan BLBI sebesar Rp84,8 Trilyun atau 59% dari total BLBI sebesar Rp144,5 Trilyun yang berimbas terhadap beberapa mantan petinggi bank swasta nasional diadili karena mengemplang BLBI, sedangkan kasus aliran Dana Bank Indonesia lebih heboh lagi karena hasil audit investigasi BPK menunjukkan aliran dana Bank Indonesia sebesar Rp127,5 Milyar ke Pejabat Bank Indonesia, Anggota DPR termasuk diantaranya sudah menjadi Menteri Negara, kasus ini mencuat tajam sehingga Mantan Gubernur BI dan beberapa pejabat yang terkait harus mendekam diterali besi ditemani koleganya para anggota DPR yang menerima aliran dana tersebut, hal yang patut ditunggu adalah kelanjutan hasil pengadilan yang menentukan siapa saja yang terlibat didalamnya.
2.10. Akuntansi forensik dan Penerapan Hukum
Akuntansi forensik merupakan terjemahan dari forensic accounting. Pengertian forensik, bermakna; (1) yang berkenaan dengan pengadilan, atau (2) berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum. Yang paling sering kita dengar adalah dokter forensik, yaitu dokter ahli patologi yang memeriksa jenazah untuk menentukan penyebab dan waktu kematian. Banyak dari kita, yang telah mengenal istilah laboratorium forensik (labfor) yang dimiliki oleh kepolisian.
Sebenarnya akuntan dan akuntansi forensik tidak sepenuhnya berkaitan dengan pengadilan saja. Istilah pengadilan memberikan kesan bahwa akuntansi forensik semata-mata berperkara di pengadilan, dan istilah lain ini disebut litigasi (litigation). Di samping proses litigasi ada proses penyelesaian sengketa dimana jasa akuntan forensik juga dapat dipakai. Kegiatan ini bersifat non litigasi. Misalnya penyelesaian sengketa lewat arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution.
Dalam definisi Crumbley yang telah dibahas diatas tidak menggunakan istilah pengadilan, tapi suatu proses sengketa hukum, yang penyelesaian nya dapat dilakukan di luar pengadilan. Bermacam-macam hal dapat memicu terjadinya sengketa. Sengketa antara dua pihak bisa diselesaikan dengan cara berbeda, apabila menyangkut dua pihak. Pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sedang pihak lain melalui litigasi. Dalam hal ini, penyelesaian adalah dengan cara hukum, tetapi yang pertama diselesaikan di luar pengadilan, sedangkan yang satunya lagi melalui proses beracara di pengadilan.

BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN
Akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin akuntansi, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat.
Akuntansi forensik merupakan ilmu yang dapat membantu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah mengakar di negri ini. Hal ini seharusnya menjadi peluang bagi profesi akuntan forensik untuk menjadi lebih maju, dan memberikan manfaat bagi pemberantasan tindak pidana korupsi. Akuntansi forensik bisa menjadi senjata atau alat untuk mempercepat pemberantasan korupsi, namun ruang gerak akuntansi forensik begitu terbatasi dengan peralatan dan kebebasan dalam mengungkap suatu tindak korupsi.
Pertumbuhan korupsi yang tidak sebanding dengan adanya seorang ahli atau seorang akuntansi forensik ini mengakibatkan negri ini semakin terpuruk dan semakin besar kerugian yang akan di tanggung negri ini. Maka dari itu pemerintah harus membuka ruang gerak bagi akuntan forensik untuk masuk lebih jauh dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga tidak sekedar api dipermukaan tapi membakar hingga tuntas.

LAMPIRAN KASUS

Internal Revenue Service (IRS) – Dinas Pajak Amerika Serikat – dalam proses rekruitmen pegawainya pernah memasang poster dengan tulisan “Only an accountant could catch Al Capone” dan foto Al Capone. Mengapa IRS membuat poster seperti itu?
Kita perlu menelusuri sejarah Amerika Serikat. Antara tahun 1919 sampai dengan 1933, Amerika Serikat memberlakukan apa yang disebut sebagai ‘Prohibition’. Intinya adalah pelarangan atas penjualan, pembuatan dan pendistribusian alkohol dan sejenisnya, kecuali untuk tujuan medis dan keagamaan. Pengharaman atas alkohol ini tertuang dalam amandemen ke- 18 Konstitusi Amerika Serikat dan Undang-Undang the National Prohibiton Act of 1919 atau sering disebut the Volstead Act.
Untuk melakukan penegakan hukum atas pelarangan tersebut, Bureau of Internal Revenue (sekarang IRS) membentuk Prohibition Unit. Pada tahun 1927 unit ini berubah menjadi lembaga tersendiri di bawah Departement of Treasury (Departemen Keuangan) dengan nama the Bureau of Prohibition dan saat ini telah berevolusi menjadi the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF).
Namun pelarangan alkohol ini dalam praktiknya justru membuka peluang bisnis baru di dunia hitam. Woodiwis, M. (1988) dalam bukunya “Crime, crusades and corruption: prohibitions in the United States, 1900-1987″ menulis bahwa hanya dalam dua hari setelah pemberlakuan Undang-undang tersebut telah terjadi upaya penyelundupan dari Canada ke Chicago, Amerika Serikat.
Sekitar tahun 1919 Alphonse ‘Scarface’ Capone (Al Capone) datang ke Chicago dari New York. Kedatangan ini bisa disebut pada momen yang ‘tepat’, karena era Prohibition baru saja dimulai dan Capone langsung membangun karir di dunia hitam di Chicago. Pada tahun 20-an tersebut Chicago adalah kota prostitusi, kota yang sangat korup dan kota yang dikuasai para gangster, dan Kaisar dari itu semua adalah Al Capone.
Al Capone menguasai dunia hitam Chicago dengan menggunakan kombinasi dua strategi, halus dan kasar. Untuk memuluskan bisnisnya di bidang prostitusi, judi, dan penjualan alkohol, Al Capone tidak segan-segan membunuh saingannya di dunia hitam. Kemudian untuk menutup peluang adanya tindakan hukum atas dirinya maka Al Capone menyuap agen-agen Federal/Prohibition, polisi lokal, politisi, dan wartawan. Apabila ada yang tidak mempan disuap dan berusaha melakukan investigasi atas perilakunya maka Al Capone tidak sungkan untuk menghabisi nyawa orang-orang tersebut, dan apabila ada kasus yang lolos ke pengadilan maka Al Capone akan menyuap hakim, mengatur juri dan mengintimadasi para saksi. Sampai titik itu Al Capone adalah rajanya dunia hitam yang tidak tersentuh, karena tidak ada satu pun aparat hukum yang dapat meringkus dan memasukkannya ke penjara.
Pada tahun 1929 Presiden Amerika Serikat Herbert Hoover akhirnya turun tangan dengan memerintahkan Menteri Keuangan AS untuk bertindak. Mengapa rajanya gangster di bidang prostitusi, judi, dan penjualan alkohol yang diburu, justru Menteri Keuangan yang harus bertindak? Hal ini karena menurut Bureau of Internal Revenue (unit dibawah Departemen Keuangan Amerika Serikat) satu-satunya peluang untuk meringkus Al Capone adalah melalui tuntutan pidana pajak (tax evasion). Peluang ini terbuka karena pada tahun 1927 Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan bahwa income/ penghasilan dari aktivitas kriminal juga harus dikenai pajak penghasilan/ income tax.
Pada 19 Mei 1930, Bureau of Internal Revenue menunjuk Frank J Wilson-seorang akuntan- untuk memimpin sebuah tim yang terdiri dari enam orang, untuk melakukan investigasi atas dugaan penghindaran pajak/ tax evasion oleh Al Capone. Apa yang harus dilakukan Wilson adalah membuktikan bahwa Al Capone mempunyai penghasilan di atas US$ 5.000 (PTKP pada saat itu).
Tujuan investigasi sepertinya terlihat mudah, namun kenyataannya Wilson menghadapi hari-hari yang melelahkan dan penuh dengan kegagalan. Mengapa? Karena Al Capone tidak pernah membayar pajak/ menyampaikan SPT; tidak memiliki rekening di bank; tidak pernah menandatangani dokumen apa pun; tidak pernah secara resmi memiliki harta kekayaan dalam bentuk apa pun, dan dalam setiap transaksi selalu membayar dengan cara tunai.
Berbulan-bulan Wilson dan Tim-nya memeriksa satu persatu gunungan dokumen yang jumlahnya mencapai dua juta lembar dokumen; melakukan interview kepada para pedagang, agen real estate, pemilik tanah, petugas hotel, bartender, akuntan, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Tidak ketinggalan anggota tim Wilson juga melakukan penyamaran di organisasi Al Capone, penyadapan saluran telepon, dan membangun jaringan informan di seantero Chicago dan kota-kota lainnya. Namun upaya melelahkan tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil apapun.
Sampai akhirnya pada suatu malam ketika hari menjelang pagi, Wilson sendiri, yang masih setia mengaduk-aduk jutaan dokumen, menemukan tiga bundel buku besar/ ledgers hasil kegiatan salah satu bisnis Al Capone di bidang perjudian ilegal. Inilah satu-satunya informasi awal yang dapat diperoleh Wilson yang mengarah kepada bukti bahwa Al Capone memiliki penghasilan. Buku besar tersebut menunjukkan perhitungan net income yang dibagi untuk tiga 3 orang dengan inisial A, R, J. Pada sejumlah halaman terdapat tulisan tangan ‘Al’ dan di salah satu halaman tertulis ‘Frank paid $17.500 for Al’.
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan Wilson adalah mencari siapa yang mencatat buku besar tersebut dan mencari orang yang bisa memberi keterangan bahwa tulisan ‘Al’ di buku tersebut adalah Al Capone. Wilson terbantu dengan adanya informasi dari polisi Chicago bahwa tiga buku besar tersebut diperoleh dari suatu operasi penggeledahan di salah satu tempat perjudian di mana Al Capone hadir dan Al Capone mengakui bahwa tempat tersebut adalah miliknya.
Selama tiga minggu Wilson dan Tim-nya mengumpulkan sampel tulisan tangan orang-orang di sekitar Al Capone. Wilson memeriksa voting register, slip setoran bank, dan dokumen keuangan lainnya yang ditulis tangan. Akhirnya ditemukan satu slip setoran bank yang tulisannya sama dengan tulisan di buku besar tersebut. Wilson sendiri yang kemudian menelusuri keberadaan si bookkeeper yang dipanggil Shumway yang belakangan diketahui berada di tempat pacuan anjing di Miami. Namun bukan hal yang mudah untuk membujuk Shumway agar mau bersaksi melawan Al Capone.
Meskipun sudah diperoleh saksi kunci, namun Wilson masih harus membuktikan bahwa hasil dari operasi perjudian milik Al Capone benar-benar masuk ke kantong Al Capone. Dewi fortuna berada di pihak Wilson, diperoleh informasi bahwa seseorang bernama J.C. Dunbar membawa uang tunai ratusan ribu dolar dalam sejumlah kantong dan menukarnya dengan cashier’s check. Dengan bantuan dari sejumlah informan, diketahui bahwa nama asli Dunbar adalah Reis yang bersembunyi di St Louis. Wilson bekerjasama dengan Dinas Pos setempat untuk menangkap Reis dan membawanya ke Chicago. Reis memberi kesaksian bahwa cashier’s check tersebut adalah bagian keuntungan untuk Al Capone dari sejumlah kasino dan hasil penukaran dari cek tersebut diterima secara langsung oleh Al Capone. Pada saat yang hampir bersamaan anggota tim Wilson menemukan bahwa sejumlah anggota keluarga Al Capone dan Al Capone sendiri menerima transfer uang dari Miami dengan menggunakan nama samaran.
Setelah berbulan-bulan melakukan investigasi, Frank J Wilson dan Timnya berhasil membuktikan bahwa Al Capone mempunyai penghasilan dan oleh karena itu harus membayar pajak. Bukti-bukti yang diperoleh Wilson di antaranya adalah pengeluaran-pengeluaran ekstra mewah untuk pembelian pakaian, furniture, makanan, hadian dan lain-lain pengeluaran yang termasuk dalam kategori non-deductible expenses senilai $ 116.000.
Juni 1931 persidangan Al Capone dimulai. Pada saat itu Al Capone masih merasa yakin akan bisa berkelit dari dakwaan karena telah mengatur para juri. Namun penuntut yang mengetahui akal bulus Al Capone tersebut lalu meminta kepada hakim agar menukar juri yang bertugas di sidang Al Capone dengan juri yang pada saat yang sama sedang bertugas di ruangan lain untuk kasus lain.
Akhirnya juri yang baru menyatakan Al Capone bersalah atas 23 dakwaan tax evasion untuk tahun fiskal 1924-1929, didenda senilai kurang lebih $ 250.000, biaya sidang $ 30.000, dan juga penjara selama 11 tahun.
Al Capone dikeluarkan dari penjara Alcatraz pada 1939 dan meninggal di Florida pada tahun 1947 dalam usia 48 tahun. Sedangkan Frank J Wilson di ujung karirnya menjadi the Chief of the United States Secret Service. D Larry Crumbley, dan Nicholas Apostolou, menulis di majalah the Value Examiner September 2007, bahwa meskipun pada saat itu belum digunakan istilah akuntansi forensik, namun sejatinya Frank J Wilson telah melakukan tugas sebagai seorang akuntan forensik.

DAFTAR PUSTAKA

Tuanakotta, Theodorus M. Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi. Jakarta: Salemba Empat, 2010
__________2011. Akuntansi Pertanggung Jawaban Sosial.
http://rumahtugasekonomi.wordpress.com
Arum Bhakti T, Tirta.Akuntansi Forensik dan Kecurangan:FEB/Universitas Hasanuddin:2012
Rusudi, Marlis. Akuntansi forensik dalam Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi: 2012
marlisrusudiAkuntansi Forensikwww.google.co.id4 Komentar

About milanovira

FRIENDLY,MOSLEM,OPEN FOR FRIEND

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: