ECONOMICS

IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL

SEMINAR AKUNTANSI
“IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL”

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Seminar Akuntansi
Dosen : Ibu Mila Novira, S.E. Ak., M.Pd
Disusun oleh :
HENI HERDILAH
NIM. 2009061035
Semester VII
Kelas Karyawan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menganut basis kas menuju akrual (cash toward accrual) yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Namun, penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menganut basis akrual secara penuh, yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut akan dimulai pada tahun 2015.
Ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkaan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan demikian pada saat ini merupakan masa persiapan dan peralihan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perubahan penggunaan basis akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.

1.2. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk mengetahui Basis Akuntansi yang digunakan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Sejarah Penerapan Akuntansi Pemerintah di Indonesia
Praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia selama ini banyak bersumber pada perundang-undangan zaman kolonial yaitu Indische Comptabilitiet Wet (ICW) Staatsblad Tahun1925 Nomor 448, yang tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860).
Undang-undang Perbendaharaan Indonesia tersebut pada akhirnya tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebelum tahun 2003 (Pra Reformasi Keuangan Negara), pengelolaan keuangan negara masih sangat sederhana dan tidak akuntabel. Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Laporan Keuangan hanya berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN);
2. Sistem pencatatan akuntansi single entry
3. Pelaporan keuangan berdasarkan basis kas;
4. Standar Akuntansi Pemerintahan belum ditetapkan;
5. Pengolahan data belum terintegrasi secara memadai, penyusunan laporan keuangan bersifat sentralisasi;
6. Transaksi keuangan disajikan tidak berdasarkan data-data yang telah direkonsiliasi;
7. Adanya time lag yang panjang antara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.
Reformasi di bidang keuangan negara ditandai dengan terbitnya tiga paket undang-undang keuangan negara, yaitu: UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada saat itu, awal reformasi pengelolaan keuangan negara terlihat pada:
1. Menteri Keuangan selaku BUN – Chief Financial Officer (CFO) menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan (SA-BUN);
2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran – Chief Operational Officer (COO) menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan (SAI);
3. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden (selaku CEO) dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APB;
4. Kementerian Keuangan mengembangkan sistem akuntansi pemerintah pusat;
5. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
6. Sistem akuntansi yang dibangun setidaknya harus menghasilkan (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan
Dalam salah satu undang-undang tersebut, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tercantum ketentuan yang mengatur secara tegas penerapan basis akuntansi dalam akuntansi pemerintahan Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan mengenai akuntansi pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 (2010:1) adalah: “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

2.2. Basis Akuntansi
Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada 2 (dua) yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting).
Akuntansi berbasis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording ) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Secara lebih mendalam, Study 14 IFAC Public Sector Committee (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

2.3. Tujuan Penggunaan Basis Akrual
Adapun tujuan penggunaan basis akrual yaitu :
1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan)
2. Meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen asset
3. Meningkatkan akuntanbilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah
4. Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan
5. Mereformasi sistem anggaran belanja
6. Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah

2.4. Manfaat Basis Akrual
Manfaat yang diperoleh dari penerapan basis askrual adalah :
1. Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Informasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah
3. Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya
4. Standar yang dapat diterima umum
5. Memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah
6. Sesuai Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional

2.5. Alasan Penggunaan Basis Akrual
Alasan penggunaan basis akrual yaitu :
1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup misal transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan
2. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya (full costs of operation)
3. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi asset dan kewajiban.
4. Akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas

2.6. Implementasi SAP Berbasis Akrual
Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dibuatkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detail.
Dengan telah ditetapkannya PP No. 71 tahun 2010 maka terjadi perubahan yang cukup signifikan, dalam unsur laporan keuangan yang harus disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di pemerintahan, jika dibandingkan dengan PP No. 24 tahun 2005, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.
Perbandingan PP No. 24 Tahun 2005 dengan
PP No. 71 Tahun 2010

Laporan Operasi (LO) sejatinya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun dengan basis akrual, sementara LRA yang merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (LPA) disusun dengan menggunakan basis kas. LO ini jika merujuk pada PP No. 24 tahun 2005 dapat dipersamakan dengan Laporan Kinerja Keuangan (LKK). Dan LO ini jika disandingkan dengan Laporan Keuangan di organisasi bisnis dapat dipersamakan dengan Laporan Laba (Rugi) (income statement).
Penerapan SAP berbasis akrual dapat dilakukan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual. Strategi penerapan SAP berbasis akrual yang direncanakan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.
Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual

Tahun Strategi penerapan SAP Akrual
2010 • Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual
• Mengembangkan framework Akuntansi berbasis Akrual dan BAS
• Sosialisasi SAP berbasis akrual
2011 • Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi
• Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama (Proses bisnis dan requirement)
• Pengembangan kapasitas SDM
2012 • Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (Lanjutan)
• Pengembangan kapasitas SDM (Lanjutan)
2013 • Piloting beberapa KL dan BUN
• Reviu, Evaluasi dan penyempurnaan sistem
• Pengembangan kapasitas SDM (Lanjutan)
2014 • Parallel run dan konsolidasi seluruh LK
• Reviu, Evaluasi dan penyempurnaan sistem
• Pengembangan kapasitas SDM (Lanjutan)
2015 • Implementasi penuh
• Pengembangan kapasitas SDM (Lanjutan)

2.7. Tantangan Akuntansi Berbasis Akrual
Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Jika penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, lebih-lebih lagi jika pemerintah akan menerapkan akuntansi berbasis akrual.
Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah:
a. Sistem Akuntansi dan IT Based System
Melihat kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit.
b. Implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pembangunan dan implementasi sistem pengendalian intern yang efektif diperlukanuntuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 2004 yang menyatakan “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian Intern Pemerintah (SPIP).
Untuk itu diperlukan sosialisasi dan upaya implementasi yang melibatkan seluruh tingkatan dalam instansi pemerintah agar SPIP tersebut dapat menjadi bagian yang menyatu dengan operasional pada seluruh unit kerja pemerintahan.

c. Komitmen dari pimpinan
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

d. Tersedianya SDM yang kompeten
Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada DPR dan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan.
Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi menjelang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.

e. Resistensi terhadap perubahan
Sebagaimana layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik

2.8. Langkah Penerapan Basis Akrual
Terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual, di antaranya:
a. Kehati-hatian menerapkan basis akrual
Terdapat dua model utama dalam menerapkan akrual basis yakni model big bang dan model bertahap. Pendekatan model big bang seperti yang telah dicontohkan oleh negara Selandia Baru untuk seluruh unit pemerintahan dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Keuntungan pendekatan ini adalah mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan dapat menghindari risiko kepentingan, meskipun mengandung kelemahan, seperti beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, dan komitmen politik yang mungkin bisa berubah.
Kesuksesan penerapan di Selandia Baru karena tiga faktor yang mendukung yakni adanya krisis fiskal, dukungan dari para politisi dan adanya reformasi birokrasi yang memberikan fleksibiltas kepada SDM. Alternatif lain yakni pendekatan bertahap, seperti yang dicontohkan oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Keuntungan pendekatan ini adalah dapat diketahuinya permasalahan yang mungkin timbul dan cara penyelesaiannya selama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan secara paralel untuk mengurangi resiko kegagalan. Sedangkan kelemahannya adalah akan membutuhkan banyak sumber daya manusia karena menerapkan dua basis secara paralel, perubahan budaya organisasi tidak terjadi, dan hilangnya momentum penerapan akrual basis.

b. Komitmen politik merupakan kunci penting
Komitmen politik dalam penerapan basis akrual menjadi sangat esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan adanya kepentingan yang tidak sejalan. Adanya komitmen politik yang kuat dari pengambil keputusan baik eksekutif maupun legislatif akan menentukan keberhasilan implementasi SAP basis akrual. Komitmen tersebut terwujud dalam bentuk peraturan perundangan, kebijakan dan dukungan anggaran yang menunjang implementasi SAP basis akrual tersebut.

c. Tujuan akrual harus dikomunikasikan
Hasil dan manfaat yang ingin dicapai dengan penerapan basis akrual harus secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan melalui prosessosialisasi yang dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pihak-pihak terkait sehingga menimbulkan dukungan dalam implementasinya.

d. Perlunya tenaga akuntan yang andal.
Tenaga akuntan yang profesional akan sangat diperlukan untuk rekruitmen dan pelatihan yang cukup. Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan penundaan penerapan akrual basis pada akuntansi pemerintah.

e. Sistem informasi akuntansi harus memadai
Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam pergantian basis ke akrual. Jika suatu negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis kas yang dapat diandalkan, maka negara tersebut terlebih dahulu berkonsentrasi pada peningkatan sistem dan proses yang telah ada, sebelum mempertimbangkan perpindahan keakuntansi akrual.

f. Badan audit tertinggi harus memiliki sumberdaya yang tepat
Badan Audit (di Indonesia BPK) memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual. BPK sudah mulai berperan dalam proses penyusunan standard dan nantinya menjadi pihak yang akan menilai implementasi SAP basis akrual tersebut yang tercermin pada laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah.

g. Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi
Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh. Informasi yang dihasilkan dengan basis akrual akan menjadi berharga dan sukses apabila informasi yang dihasilkan digunakan untuk dasar membuat kebijakan publik yang semakin baik. Perubahan ini tidak secara otomatis terjadi, tapi perlu secara aktif dipromosikan secara kontinyu.

2.9. Kelebihan dan Kekurangan Basis Akrual
Metode pencatatan berbasis akrual juga memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain:
a. Beberapa kelebihan akuntansi berbasis akrual:
1. Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya.
2. Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpecaya walaupun kas belum diterima.
3. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
4. Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan.
5. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan dimasa datang dengan lebih tepat.
6. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan dengan entitas lain, baik pemerintah maupun bisnis. Hal ini dimungkinkan karena kerangka dan ruang lingkup yang sama telah digunakan dengan menerapkan basis akrual.

b. Kekurangan yang mungkin terjadi dalam penerapan basis akuntansi akrual adalah:
1. Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan.
2. Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan.
3. Tidak ada perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima.

BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual merupakan pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun mengingat kesiapan berbagai perangkat yang ada pada unit kerja diseluruh tingkatan pemerintahan, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yaitu dengan penerapan SAP berbasis Kas Menuju Akrual berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan selanjutnya akan dilaksanakan SAP berbasis Akrual secara penuh sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 mulai tahun 2015.
Apabila diperbandingkan antara SAP Kas menuju Akrual (PP Nomor 24 Tahun 2005) dengan SAP Akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010) terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling memerlukan perhatian adalah pada jenis/komponen laporan keuangan, khususnya mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

3.2. Saran
Dalam mengimplementasikan SAP Akrual terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian bagi seluruh pihak yang terkait agar implementasinya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan serta manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, disarankan untuk :
1. Diperlukan langkah-langkah yang penuh dengan kehati-hatian dalam menerapkan basis akrual.
2. Komitmen politik yang tinggi dari pengambil kebijakan dan persiapan yang matang agar proses perubahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra., Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga,
Jakarta, 2005
Irwana, Toni., Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Penelitian pada Pemerintah
Kabupaten/Wilayah Priangan Jawa Barat), Skripsi: Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung,
2010
Nugraheni, Purwaniati., dan Subaweh, Imam., Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol.
13, Pasca Sarjana Universitas Gunadarma, 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah
Rosmalasari, Irma, Ade.,Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kota Cimahi, Skripsi Fakultuas Ekonomi Unikom, Bandung, 2009
Sugiyono,. Statistika Untuk Penelitian, ALFABETA, Bandung, 2007
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

http://alyafitra.blogspot.com/2011/11/strategi-kementerian-agama-mewujudkan.

Html.

1 Response to "IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL"

Good day very cool web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds also…I’m happy to seek out so many useful information right here within the post, we want work out more techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

statistik blog

  • 673,188 hits

komentar

There are no public comments available to display.
Juli 2014
S S R K J S M
« Jul    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

KATEGORI

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 742 pengikut lainnya.

Foto-foto Flickr

More Photos
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 742 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: