Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
1
Public Accountabilty Report
Pola Korupsi
Dana Alokasi Khusus Sektor Pendidikan
Pendahuluan
Pendidikan merupakan kunci penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Berbagai penelitan menunjukan korelasi positif antara pendidikan dengan
pengembangan sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan
pertumbuhan ekonomi.
Banyak negara telah membuktikan. Amerika Serikat misalnya, upaya mengungguli Uni
Soviet diawali dengan mereformasi pendidikan. Begitu juga Jepang yang menjadikan
pendidikan sebagai tumpuan untuk bangkit dan memimpin setelah terpuruk akibat
dihancurkan oleh tentara sekutu.
Sebenarnya para pendiri negara Indonesia pun sudah menempatkan pendidikan sebagai
sektor penting. Mereka memasukkan kalimat ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ dalam
alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab meyakini hanya dengan
pendidikan Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan akibat sistem pemerintahan feodal
kerajaan-kerajaan tradisional di nusantara dan kolonialisme1.
Akan tetapi setelah lebih dari 60 tahun merdeka, pendidikan kerap digunakan sebagai
komoditas untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan oleh hampir semua
pemerintahan. Posisinya tidak dianggap strategis, antara lain ditunjukan oleh minimnya
alokasi untuk sektor pendidikan.
Sebagai contoh pada masa pemerintahan orde baru. Anggaran pendidikan selalu dibawah
sepuluh persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bahkan Presiden Soeharto
menggunakan pendidikan sebagai alat indoktrinasi. Selain melakukan pengunggalan
organisasi guru –satu-satunya organisasi hanya Persatuan Guru Republik Indonesiabeberapa
kebijakan seperti buku pelajaran, pakaian, hingga mata pelajaran pun dibuat
seragam mulai dari Sabang hingga Merauke.
Oleh karena itu, pendidikan masih terus menerus bergelut dengan berbagai masalah
mendasar. Selain mahalnya biaya sekolah, dua masalah yang tak kunjung bisa diatasi
oleh pemerintah adalah gedung sekolah yang tidak layak pakai –bahkan banyak
diantaranya yang roboh- dan kurangnya sarana belajar mengajar seperti buku teks
pelajaran, alat peraga, maupu laboratorium.
Berkaitan dengan gedung sekolah, data pusat data informasi pendidikan badan penelitian
dan pengembangan Depdiknas memperilihatkan dari total 865.258 gedung sekolah dasar
1 Anhar Gonggong, Bekal Pendidikan di Abad 21, dalam Pendidikan Proyek Peradaban yang Terbengkalai,
Transbook, Jakarta, 2006
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
2
di Indonesia, lebih dari 50 persen dalam kondisi rusak. Rinciannya 23,3 persen rusak
berat dan 34,4 rusak ringan.
Selain itu, menurut Balitbang Depdiknas2 kualitas pendidikan masih rendah dan belum
mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan pembangunan. Penyebabnya antara lain
kurang dan belum meratanya pendidikan dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas
maupun kualitas dan belum memadainya ketersediaan fasilitas belajar, terutama buku dan
alat peraga
Dalam rangka mengatasi permasalah berkaitan dengan gedung sekolah dan sarana belajar
mengajar, mulai tahun 2003 pemerintah menggulirkan kebijakan Dana Alokasi Khusus
sektor pendidikan. DAK pendidikan merupakan dana perimbangan yang disediakan bagi
pemerintah daerah khususnya untuk membiaya program yang dianggap prioritas oleh
pemerintah pusat.
Kebijakan Dana Alokasi Khusus
Latar belakang munculnya kebijakan Dana Alokasi Khusus adalah untuk membantu
daerah-daerah yang kemampuan keuangannya di bawah rata-rata nasional. Digunakan
dalam rangka membiayai penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang
sudah menjadi urusan daerah (kompas 23/8/05). Tujuan utamanya untuk mengurangi
kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan bagi daerah tertentu untuk
membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam
APBN.
Ada dua jenis kebutuhan khusus yang dimaksud dalam UU Nomor 25 Tahun 1999.
Pertama, kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi
umum; Kedua, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Daerah
yang menerima DAK wajib menyediakan dana pendamping yang berasal dari APBD
minimal 10 persen dari total DAK yang diterima.
Prioritaskan DAK antara lain digunakan untuk membantu daerah-daerah dengan
kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional dalam rangka mendanai kegiatan
penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan urusan
daerah, menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan
kepulauan, perbatasan darat dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, serta
termasuk daerah ketahanan pangan.
2 laporan evaluasi pelaksanaan program tahun 2005, tahun 2006 dan pelaksanaan tahun 2007 serta rencana
program tahun 2008 badan penelitian dan pengembangan departemen pendidikan nasional
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
3
Prioritas lain mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk
miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sel-sel pertumbuhan
di daerah, menghindari tumpang tindih kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan
yang didanai dari anggaran kementerian/lembaga, serta mengalihkan kegiatan-kegiatan
yang didanai dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang telah menjadi urusan daerah
secara bertahap ke DAK.
DAK dialokasikan kepada daerah berdasarkan usul daerah yang berisi usulan-usulan
kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada menteri teknis.
Sedangkan pengalokasian DAK kepada daerah ditetapkan oleh menteri keuangan setelah
memerhatikan pertimbangan menteri dalam negeri dan otonomi daerah, menteri teknis
terkait dan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
Pengalokasian DAK ditempuh melalui suatu mekanisme sebagaimana tergambar di
bawah ini:
1. Pemda menyampaikan usulan kegiatan yang akan dibiayai DAK kepada Menteri
Teknis/LPND.
2. Menteri Teknis menyampaikan usulan kegiatan dan kriteria teknisnya kepada
MenteriKeuangan
3. Menteri Keuangan, didampingi oleh Menteri Teknis, menteri Dalam Negeri, dan
Kepala Bappenas, melakukan pembahasan dengan Panitia Anggaran DPR RI
4. Menteri Keuangan menetapkan alokasi DAK untuk masing-masing Daerah
Mekanisme penyaluran DAK dari pusat ke daerah ditempuh melalui mekanisme sebagai
berikut:
1. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara
(Pemerintah Pusat cq Departemen Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah
(Kabupaten/Kota).
2. Mekanisme penyalurannya dilakukan secara 4 (empat) tahap, yaitu:
i. Tahap I sampai dengan Tahap III dicairkan sebesar 30%, Tahap IV dicairkan
sebesar 10%
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
4
Bagan Mekanisme Penyaluran DAK3
Berkaitan dengan anggaran, pemerintah terus menambah alokasi DAK setiap tahun. Pada
tahun 2003 anggaran yang disediakan hanya Rp. 2,2 triliun. Sektor yang menerima
anggaran pun masih sedikit, yaitu pendidikan, kesehatan, prasarana jalan, irigasi, serta
prasarana pemerintah.
Pada tahun 2009 anggaran meningkat sepuluh kali lipat menjadi Rp.24,8 triliun. Diikuti
perluasan sektor penerima anggaran. Tidak hanya sektor-sektor mendasar seperti
pendidikan dan kesehatan, tapi pemerintah pun memasukan perdagangan dan sarana
prasarana pedesaan. Sebanyak tiga belas sektor yang menerima alokasi DAK pada tahun
2009.
Selama tujuh tahun kebijakan DAK digulirkan, pendidikan merupakan sektor yang ratarata
menerima alokasi anggaran paling besar. Pada tahun 2003 total dana yang
3http://images.aguswid.multiply.com/attachment/0/R708FwoKCD4AAGms@XE1/Perub%20Sist%20DAK
%202008.doc?nmid=82978827
PENGGUNA
ANGGARAN
Menteri Keuangan RI
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
Dirjen Perimbangan
Keuangan
Dirjen
Perbendaharaan
Selaku Kuasa BUN
SPM
SP2D
Konfirmasi ke
Daerah2 Penerima
Pemda Penerima
Max 5 hari
Kerja setelah
SP2D terbit
Jawaban Max
5 hari Kerja
Stlh
Permintaan
Konfirmasi
1
2A
2B
3
4
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
5
disediakan pemerintah hanya sebesar Rp. 625 milyar. Tapi kemudian meningkat menjadi
Rp. 9,3 triliun tahun 2009.
Tabel 2. Alokasi DAK TA 2003-2009
No Bidang 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Pendidikan 625 653 1.221 2.920 5.195 7.015 9.335
2 Kesehatan 375 456 620 2.407 3.381 3.817 4.017
3 Prasarana Jalan 842 839 945 2.576 3.113 4.045 4.500
4 Prasarana Irigasi 339 357 384 628 859 1.497 1.548
5
Prasarana Air Minum dan
Penyehatan Lingkugan – – 204 608 1.062 1.142 1.142
6 Prasarana Pemerintahan 88 228 148 449 539 362 562
7 Kelautan dan Perikanan – 305 322 776 1.100 1.100 1.100
8 Pertanian – – 170 1.095 1.492 1.492 1.492
9 Lingkungan Hidup – – – 113 352 352 352
10 Kependudukan – – – – – 279 329
11 Kehutanan – – – – – 100 100
12 Sarpras pedesaan – – – – – – 190
13 Perdagangan – – – – – – 150
Total 2.269 2.839 4.014 11.570 17.094 21.202 24.819
Sumber; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI
Kebijakan DAK Bidang Pendidikan
Kebijakan DAK bidang pendidikan mulai digulirkan pada tahun 2003. Berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK.07/2002 tanggal 31
Desember 2002 tentang alokasi khusus non dana reboisasi tahun anggaran 2003,
penggunaan DAK bidang pendidikan diarahkan untuk penunjang pelaksanaan Wajib
Belajar (Wajar) pendidikan dasar dengan kegiatan utama untuk membiayai rehabilitasi
gedung Sekolah Dasar (SD) dan gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Pada tahun 2005, cakupan kegiatan yang dibiayai DAK pendidikan bertambah. Tadinya
cuma difokuskan untuk rehabilitasi gedung menjadi rehabilitasi dan pengadaan sarana
meubilarnya. Tahun 2006 kembali ditambah oleh pembangunan dan/atau rehabilitasi
sarana sanitasi air bersih dan mandi, cuci, kakus (MCK), serta pembangunan rumah dinas
untuk penjaga sekolah.
Cakupan kegiatan DAK pendidikan kembali ditambah pada tahun 2007. Selain
rehabilitasi gedung, juga diperbolehkan melakukan pengadaan sarana prasarana
penunjang pencapaian mutu pendidikan di sekolah dasar. Tahun 2008 penyediaan sarana
perpustakaan, serta 2009 pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah beserta pengadaan
meubelairnya.
Seiring bertambahnya kegiatan yang dibiayai DAK pendidikan, alokasi anggaran yang
disediakan pemerintah pun mengalami kenaikan yang sangat drastis. Pada tahun 2003
pemerintah hanya menyediakan anggaran sebesar Rp. 625 milyar, tapi pada tahun 2009
jumlahnya bertambah menjadi Rp. 9,3 triliun. Selama enam tahun, kenaikan alokasi
anggaran DAK pendidikan mencapai lima belas kali lipat.
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
6
Tabel 2. Kebijakan DAK Bidang Pendidikan
Sumber; disarikan dari permendiknas mengenai DAK pendidikan
Tujuan dan Manfaat DAK
Secara umum ada beberapa tujuan dan manfaat digulirkannya kebijakan DAK
pendidikan;
1. DAK dapat memperbaiki layanan publik di bidang pendidikan khususnya prasarana
belajar di Sekolah Dasar
2. DAK dapat mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional, dan
akuntabel;
3. DAK dapat mewujudkan pelibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan
pendidikan;
4. DAK dapat mendorong adanya pengawasan langsung dari masyarakat;
5. DAK dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui aktivitas
perbaikan infrastruktur pendidikan.
Tahun Alokasi
Anggaran
Kegiatan
2003 625,000 1. pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar dan
2. membiayai rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan gedung Madrasyah
Ibtidaiyah (MI)
2004 652,600 1. pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar dan
2. membiayai rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan gedung Madrasyah
Ibtidaiyah (MI)
2005 2,412,770 1. pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar dan
2. membiayai rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan gedung Madrasyah
Ibtidaiyah (MI) termasuk pengadaan sarana meubelairnya
2006 2,919,525 1. rehabilitasi fisik gedung sekolah/ruang kelas;
2. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana sanitasi air bersih dan mandi,
cuci, kakus (MCK);
3. pengadaan meubelair untuk ruang kelas;
4. pembangunan rumah dinas untuk penjaga sekolah;
5. pengadaan dan/atau rehabilitasi sarana perpustakaan kelas
2007 5,195,290 1. Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun
2. Rehabilitasi gedung/ruang kelas SD/SDLB MI/Salafiyah negeri maupun
swasta
3. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pencapaian mutu pendidikan di
Sekolah Dasar
2008 7,015,420 1. Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun
2. Rehabilitasi gedung/ruang kelas SD/SDLB MI/Salafiyah negeri maupun
swasta
3. Penyediaan sarana belajar/perpustakaan
2009 9,334,882 1. SD/SDLB baik negeri maupun swasta
2. Penuntasan rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta pergantian
mebelair, sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC,
pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB beserta perangkat mebelairnya
dan pembangunan ruang UKS beserta pengadaan mebelairnya
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
7
Arah Kebijakan DAK Pendidikan
Arah kebijakan DAK pendidikan akan berpatokan pada arah kebijakan DAK secara
umum. Pada dasarnya, arah kebijakan tidak banyak mengalami perubahan. Merujuk pada
petunjuk teknis yang dibuat oleh Depdiknas, paling tidak ada tujuh kebijakan DAK
bidang pendidikan tahun 2009, yaitu;
1. DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang program wajib belajar
pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.
2. Kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2009 diarahkan untuk penuntasan
rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta pergantian meubelairnya, sumber
dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan
sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa beserta perangkat meubelairnya dan
pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubelairnya.
3. Sasaran sekolah DAK bidang pendidikan tahun 2009 meliputi SD/SDLB baik negeri
maupun swasta.
4. Penetapan kegiatan per sekolah dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan.
Sedangkan harga satuanya dihitung berdasarkan Indek Kemahalan Konstruksi (IKK)
Kabupaten/Kota setempat.
5. DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan
partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral
dari sistem manajemen berbasis sekolah (MBS).
6. Untuk mencapai target penuntasan rehabilitasi gedung sekolah, Kabupaten/Kota
penerima DAK diwajibkan menyediakan dana pendamping dengan besaran sesuai
dengan MoU/kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri
Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota
7. Sekolah – sekolah rusak yang lokasinya berdekatan dan jumlah muridnya kurang dari
50 agar dilakukan regrouping
Mekanisme dan Kriteria Sekolah Penerima DAK
Setiap tahun ada beberapa perubahan dalam menanisme dan penentuan kriteria sekolah
penerima DAK pendidikan. Berdasarkan pada panduan teknis tahun 2009, secara umum
mekanismenya yaitu, Pertama, memetakan kondisi setiap SD/SDLB di Kab/Kota dan
menetapkan jumlah sasaran dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (1)
penuntasan ruang kelas rusak sebagai prioritas utama; (2) perbaikan sanitasi atau
rehabilitasi ruang lain sesuai sengan kondisi serta keperluan sekolah; (3) jumlah dana
yang tersedia dari APBN dan APBD. Kedua, menetapkan sekolah-sekolah target dengan
mempertimbangkan sisa target sekolah yang ada , serta ketiga, menetapkan alokasi dan
menu kegiatan per sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
Sedangkan sekolah penerima DAK pendidikan ditetapkan berdasar beberapa kriteria
yaitu, memiliki jumlah murid yang memadai sehingga tidak potensial untuk di
regrouping, diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil,
tertinggal dan terbelakang, serta pada tahun anggaran 2009 tidak menerima dana bantuan
sejenis baik
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
8
Permasalahan Dalam DAK Pendidikan
Target utama yang ingin dicapai dalam kebijakan DAK pendidikan adalah mengatasi
berbagai permasalahan pendidikan terutama yang berkaitan dengan gedung dan sarana
belajar mengajar. Diharapkan upaya pemerintah dalam merealisasikan program
pendidikan dasar hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat (wajib belajar
sembilan tahun) dapat terwujud.
Karena itu sewaktu pertama kali digulirkan, kebijakan DAK pendidikan diharapkan
mampu mendorong perbaikan pendidikan nasional yang tengah terpuruk. Tidak hanya
akses bagi masyarakat untuk memperoleh hak konstitusional yang makin terbuka, tapi
juga kualitas belajar mengajar terus meningkat.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kebijakan DAK pendidikan justru menimbulkan
banyak masalah. Di Cianjur4, bupati konflik dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah berkaitan penggunaan dana. Bupati bersikukuh pengonsentrasian DAK pada
pembangunan fisik, sedangkan Komisi IV DPRD menilai pilihan bupati merupakan
pelanggaran petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (juklak/juknis), yang diterbitkan
Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depertemen Pendidikan Nasional
(Depdiknas).
Sedangkan di Kuningan, digulirkannya DAK pendidikan membuat para kepala sekolah
dan komite menjadi stres. Selain mengundang banyak ’tamu’, aturan main tidak dibuat
oleh pemerintah daerah sehingga kurang dipahami. Karena itu, menurut mereka DAK
pendidikan merupakan anugerah sekaligus musibah5.
Secara umum, ada dua permasalahan besar dalam kebijakan DAK pendidikan. Pertama,
berkaitan dengan dasar kebijakan; Kedua, implementasi DAK yang dikorelasikan dengan
praktek korupsi.
Masalah Dalam Kebijakan
1. Re-sentralisasi kebijakan
Sentralisasi pendidikan dianggap sebagai salah satu penyebab terpuruknya pendidikan
nasional. Kebijakan pemerintah pusat dipaksakan kepada semua daerah dan sekolah
tanpa memperhatikan kondisi maupun masalah yang dihadapi daerah dan sekolah yang
pada dasarnya sangat heterogen.
Sekolah tidak memiliki otonomi dalam menyusun program karena semuanya sudah
ditentukan oleh departemen pendidikan. Mulai dari bentuk sekolah, jam belajar, mata
pelajaran dan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, hingga organisasi yang
bisa dimasuki oleh guru.
4 http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=38199
5 http://www.radarcirebon.com/index.php/200811275790/Kuningan/DAK-Bikin-Kasek-Stres.html
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
9
Karena itu, salah satu tujuan gerakan reformasi pendidikan adalah mendorong
desentralisasi pendidikan tidak hanya pada tingkat kabupaten/kota tapi juga pada tingkat
sekolah melalui kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah. Adanya otonomi diharapkan
mampu memberi pelayanan yang lebih berkualitas dan meningkatkan tata kelola dalam
penyelenggara pendidikan.
Selain itu, desentralisasi menjadi solusi dalam meningkatkan efesiensi manajemen dan
tata pemerintahan. Pada saat birokrasi tampak lamban dan tidak lincah, tidak mampu
mengatasi berbagai persoalan persebaran guru, gaji guru, pembelian serta distribusi
material dan peralatan kantor atau pemeliharaan bangunan. Termasuk membantu
memperjelas alur akuntabilitas.
Berdasarkan perspektif pembiayaan pendidikan, pelaksanaan otonomi mengakibatkan
terjadinya perubahan dalam sistem alokasi dan manajemen pembiayaan pendidikan.
Diantaranya adalah semakin besarnya peranan daerah di satu pihak da semakin
berkurangnya peranan pusat dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkenaan
dengan penggunaan anggaran pendidikan.
Kewenangan pemerintah pusat terbatas pada penetapan kebijakan yang bersifat makro
dalam bentuk pengalokasian anggaran untuk sekolah-sekolah dengan mengikuti standar
rata-rata, sedangkan kebijakan-kebijakaan yang bersifat mikro seperti alokasi dan
distribusi anggaran pendidikan ke sekolah menjadi kewenangan daerah (dalam hal ini
pemerintah kabupaten/kota)6
Dalam kebijakan DAK pendidikan, pemerintah justru mengabaikan samangat dalam
otonomi pendidikan. Atas nama ’prioritas pemerintah pusat’ Depdiknas secara rinci
mengatur alokasi dan penggunaan anggaran oleh sekolah penerima DAK. Mulai dari
proporsi dana, teknis bangunan atau perangkat yang akan dibeli oleh sekolah.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengeluhkan regulasi tentang DAK yang
dikeluarkan Pemerintah Pusat sering kali terlambat dan tidak cocok dengan jadwal
perencanaan dan penganggaran di daerah. Ketika isi regulasi pusat yang terbit terlambat
ternyata berbeda dengan apa yang diperkirakan daerah sewaktu menyusun APBD,
beberapa hal dalam APBD terpaksa harus diubah dan dimusyawarahkan lagi dengan
DPRD. Selain menyita waktu aparatur pemerintah daerah, juga menghabiskan cukup
banyak dana7.
Laporan penelitian Smeru menyimpulkan bahwa manajemen DAK bersifat sentralistis,
sementara kapasitas pemerintah pusat dalam pengawasan penggunaannya di lebih dari
400 kabupaten/kota tidak memadai. Posisi pemerintah daerah hanya menjadi penerima
pasif meskipun peraturan perundang-undangan memungkinkan daerah untuk secara aktif
mengajukan usul.
6 Prof.Dr.Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, PT.Remaja Rosdakarya
Bandung,2003.
7 http://www.ahmadheryawan.com/kolom/94-kolom/3806-problematika-dak.html
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
10
Selain itu, pemerintah pusat tidak transparan sehingga pemerintah daerah perlu berusaha
‘melobi Jakarta’ untuk mendapatkan alokasi DAK yang lebih besar. Pemerintah pusat
mendasarkan sebagian pertimbangannya dalam mengalokasikan DAK kepada daerah
pada faktor-faktor yang tidak terkait secara langsung dengan kondisi infrastruktur ketiga
bidang bersangkutan (termasuk pendidikan)8.
2. Daerah ’Khusus”
Tujuan utama digulirkannya kebijakan DAK pendidikan adalah membantu membiayai
kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong
percepatan pembangunan daerah
DAK didorong untuk mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan antar daerah dan
meningkatkan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber dayanya.
Oleh karena itu, DAK pendidikan diarahkan untuk membantu daerah-daerah yang
kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah, dalam rangka penyediaan sarana dan
prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat9
Secara lebih tegas dalam arah kebijakan DAK 2009 dijelaskan bahwa ada dua prioritas
daerah yang akan mendapat DAK. Prioritas pertama dialokasikan kepada daerah yang
memiliki kemampuan fiskal rendah atau sedang, dengan kinerja pencapaian pelayanan
rendah atau di bawah yang ditetapkan. Tujuannya membantu daerah yang APBD-nya
belum mampu menutup kebutuhan fiskalnya demi memastikan penduduk miskin
mendapatkan akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar
Prioritas kedua, dialokasikan kepada daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah
atau sedang, dengan kinerja pencapaian pelayanan di atas yang ditetapkan, sebagai
bentuk “reward”.Tujuannya adalah untuk lebih mendorong peningkatan kualitas
pelayanan masyarakat di daerah yang bersangkutan10.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya, hampir semua daerah menerima DAK pendidikan,
termasuk diantaranya beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang tergolong
sebagai daerah kaya. Walaupun memang dari sisi alokasi anggaran, porsi daerah-daerah
kaya lebih kecil dibandingkan daerah-daerah miskin.
Adanya kecenderungan bagi rata alokasi dana pendidikan antara lain disebabkan
pengalokasian DAK yang banyak dipengaruhi unsur politik. Permintaan anggaran lebih
banyak disampaikan ke DPR. Mekanisme politik inilah yang membuat pemerintah daerah
berupaya melobi para politisi di senayan agar mendapatkan jatah DAK. Adanya kegiatan
8 Mekanisme dan penggunaan Dana Alokasi Khusus, Laporan Penelitian SMERU, 2008
9 Kebijakan Dana Alokasi Khusus 2009, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen
Keuangan Republik Indonesia
10 Dr. Ir. Himawan Hariyoga, M.ScArah kebijakan umum dana alokasi khusus (dak) dalam rancangan awal
RKP 2009
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
11
lobi tersebut mengakibatkan munculnya calo anggaran di DPR. Padahal dana yang dilobi
merupakan milik daerah dari pemerintah pusat11.
3. Akuntabilitas DAK Pendidikan
Sototan publik terhadap ketidakjelasan dan ketidakefektifan kebijakan pendidikan masih
menjadi menu harian kritik dunia pendidikan di Indonesia. DAK Pendidikan, terkesan
sebagai proyek pemerintah pusat yang menggangu mekanisme pembangunan pendidikan
di daerah, bahkan ditengarai sebagai proyek perburuan rente para kelempok elit
pusat/daerah dalam dunia pendidikan.
Semua itu khusus belum menjadi perhatian serius dan disikapi secara substansial oleh
pemerintah. Tujuan dan semangat digulirkannya kebijakan DAK pendidikan, belum
seiring membangunan mekanisme akuntabilitas sebagai bentuk check and balance
kebijakan pendidikan baik terhadap kementerian teknis maupun daerah yang mengelola
dana DAK pendidikan.
kebijakan DAK pendidikan belum terintegrasi dan efektif antar proses perencanaan dan
penganggaran daerah dan kebijakan DAK pendidikan oleh pemerintah pusat. (Lihat
Tabel 2. Kebijakan DAK Bidang Pendidikan)
Ketiadaan sinkronisasi dan sinergitas sebagai wujud akuntabilias pembangunan
pendidikan antara daerah dan nasional, berdampak buruk terhadap akuntabiltas dana
DAK pendidikan(APBN) dan dana pendidikan daerah (APBD). Kualitas wajah
pendidikan – pun secara substansial belum mengalami perbaikan signifikan.
Akuntabilitas DAK pendidikan semata dimaknai dalam bentuk iklan, brosur, pamflet,
distribusi alokasi. Belum dimaknai secara substansial dalam wujud proses perencanaan
dan penganggaran pembangunan pendidikan antar daerah dan nasional, maupun
pengelolaan dan pertangungjawaban anggaran. (lihat Tabel 3. Kasus-Kasus Korupsi
DAK Bidang Pendidikan)
Ketidakjelasan mekanisme akuntabilitas DAK, membuka lebar terjadi potensi korupsi.
Dan menarik untuk ditelisik. Yang kemudian memunculkan pertanyaan sederhana.
Apakah DAK pendidikan menjadi bagian lampiran laporan yang dipertangungjawabkan
oleh kepala daerah atau SKPD/kepala sekolah pada setiap tahun? Demikian pula
sebailknya. Apakah lampiran dana pendidikan (APBD) sebagai lampiran dalam
perencanaan dan pertanggungjawaban presiden atau kementerian khusus pada setiap
tahun?. Ujuk – ujuk tidak tumpang tindih dan akuntabilitas ganda.
Korupsi DAK Bidang Pendidikan
Masalah lain dalam implementasi DAK pendidikan adalah korupsi yang terjadi pada
tingkat daerah maupun sekolah. Berdasarkan laporan media massa, paling tidak terjadi 43
11http://www.ahmadheryawan.com/kolom/94-kolom/3806-problematika-dak.html
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
12
kasus korupsi sepanjang 2004 hingga 2008 yang tersebar hampir di semua provinsi di
Indonesia.
Banyak modus yang digunakan, mulai dari penggelapan, mark up, pemotongan anggaran,
membuat proyek fiktif, mengarahkan kontrak pada kontraktor tertentu, mengarahkan
pembelian buku ke penerbit yang dekat dengan dinas, serta pembangunan dan pengadaan
yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Akibat korupsi, ratusan milyar rupiah negara
dirugikan.
Dari sisi aktor, korupsi DAK pendidikan umumnya dilakukan secara sistemis dengan
melibatkan banyak pihak, antara lain pejabat pemerintah daerah, kepala dinas pendidikan,
kepala sekolah, guru, termasuk konsultan. Secara umum berdasarkan laporan media
massa, pejabat dinas pendidikan dan kepala sekolah yang paling sering melakukan
praktek korupsi DAK pendidikan.
Tabel 3. Kasus-Kasus Korupsi DAK Bidang Pendidikan
Tahun Daerah Modus
Korupsi
Nilai Kerugian Pelaku
2006 Jambi Penggelapan Rp. 24,4 juta Kepala Sekolah
2006 Palu Penunjukan
langsung oleh
dinas pendidkan
Rp. 7 milyar Kepala Dinas pendidikan dan
konsultan perencanaan
2005 Aceh Selatan Pemotongan Rp. 60 Juta Pejabat Pemkab (kaba
keuangan Setdakab Aceh
Selatan)
2007 Banjarmasin Pemotongan Rp. 309 juta Kepala dinas pendidikan dan
Kepala subdinas sarana dan
prasaran
2007 Banten Manipulasi barang Rp. 90,79 M Pejabat dinas pendidikan
provincia
2007 Batanghari Manipulasi
Penggelapan
– Kepala Sekolah
2004 Belu – Kadis pendidikan
2007 Bulukumba Manipulasi
Pemotongan
Rp. 16,25 M Kepala sarana dan prasaran
dinas pendidikan
2007 Kab. Nias Mengarahkan
pembelian buku ke
penerbit tertentu
Rp. 2,4 M Pejabat dinas pendidikan
2008 Jatim Mengarahkan
kontrak pada
kontraktor tertentu
2007 Karanganyar Manipulasi Rp. 18,3 M Kepsek
Dinas pendidikan
2007 Karangasem Potongan Rp. 206,5 juta Kadis pendidikan
2007 Kota Kendari Potongan Rp. 387 juta Kadis pendidikan
2006 Kolaka Penggelapan Rp. 5,8 M Kadis pendidikan
2007 Maluku
Tenggara Barat
Penggelapan Rp. 15 M Kadis pendidikan
2006 Ponorogo Manipulasi
Mark up
Rp. 17,6 M Dinas pendidikan
2008 Kota Pontianak kontrak konsultan Rp. 13,5 M Kepala dinas pendidikan dan
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
13
pengawas fiktif,
pungutan biaya
administrasi, mark
up dalam
pembelian laptop.
beberapa staf
2004 Situbondo Manipulasi Rp. 99 juta Kebid sarpras dinas
pendidikan
2006 Kota Tanjung
Balai
Manipulasi – Dinas pendidikan
2007 Kota Surabaya Manipulasi Rp. 2,4 M Dinas pendidikan
2007 Tanjung Jabung
Timur
Manipulasi
Mark up
Rp. 4,5 M Dinas pendidikan
2006 Kab. Banjar Penggelapan Rp. 80 Juta Kepsek
Sumber; berita dari berbagai media massa
Pelaku dan Pola Korupsi DAK Pendidikan
Dalam upaya membuat pemetaan yang lebih jelas mengenai korupsi dalam DAK
pendidikan, Indonesia Corruption Watch membuat kajian mendalam mengenai
pola/modus korupsi serta aktor utama dan pendukung korupsi. Kajian dilakukan dengan
mengambil beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Ponorogo, Sinjai,
Garut, serta Simalungun.
Pelaku Korupsi
Secara umum, pelaku utama korupsi DAK pendidikan adalah pejabat dinas pendidikan,
seperti kepala dinas atau kepala seksi sarana dan prasarana. Mereka tidak mengorupsi
secara langsung dana, tapi meminta fee maupun mengintervensi proses pengadaan di
sekolah-sekolah penerima proyek.
Upaya pemerintah menghindari potongan-potongan illegal yang kerap dilakukan oleh
pejabat dinas pendidikan dengan menyalurkan DAK pendidikan secara langsung kepada
sekolah penerima proyek ternyata tidak berhasil. Pemerintah terlalu menyederhanakan
masalah dengan menganggap korupsi yang dilakukan oleh dinas pendidikan hanya
sebatas tata kelola, dalam hal ini buruknya mekanisme penyaluran dana-dana pendidikan.
Padahal mudahnya dinas pendidikan mengorupsi DAK pendidikan dengan
mengintervensi sekolah berkaitan dengan masalah struktur, yaitu ketimpangan relasi
antara dinas pendidikan dengan sekolah. Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah tidak
otomatis membuat sekolah otonom. Selain perangkat-perangkat seperti dewan pendidikan
dan komite sekolah tidak berfungsi, dinas pendidikan pun masih mampu mengontrol
kepala sekolah karena memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian
kepala sekolah.
Posisi tawar kepala sekolah sangat lemah ketika berhadapan dengan dinas pendidikan.
Akibatnya, kepala sekolah tidak bisa menolak intervensi dinas pendidikan dalam proses
pengadaan. Jika menolak, kepala sekolah bisa dimutasi dan sekolah masuk dalam ‘daftar
hitam’ sehingga peluang untuk mendapat bantuan atau proyek dari pemerintah pusat dan
daerah makin sempit.
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
14
Berkaitan dengan permintaan fee, dinas pendidikan merupakan penentu sekolah yang
akan menerima DAK pendidikan. Kombinasi antara keterbatasan kuota dengan
banyaknya sekolah yang berlomba mendapatkan proyek memudahkan dinas untuk
melakukan ‘tender suap’. Akhirnya, pemilihan penerima DAK pendidikan didasarkan
pada besarnya fee yang bisa diberikan sekolah kepada dinas pendidikan.
Selain dinas pendidikan, kepala sekolah yang menjadi korban pun turut ambil bagian
dalam korupsi DAK pendidikan. Kewenangan yang begitu besar yang tidak iringi kontrol
oleh guru, orang tua murid, maupun komite sekolah, membuatnya leluasa melakukan
manipulasi, penggelapan, mark-up dalam pembelian barang, maupun meminta fee pada
rekanan.
Pelaku korupsi DAK pendidikan di luar penyelenggara pendidikan adalah kontraktor dan
distributor. Mereka menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan agar ditunjuk sebagai
pelaksana kegiatan, merehabilitasi sekolah maupun menyediakan sarana belajar
mengajar. Sebagai imbalan, kontraktor dan distributor akan memberi fee kepada dinas
pendidikan.
Sebagai contoh dalam kasus DAK pendidikan 2007 yang terjadi di Kabupaten Garut,
dalam proyek pengadaan fisik, dinas pendidikan bekerjasama dengan pemegang proyek
dan diduga melakukan mark up sehingga harga proyek jauh lebih mahal dibandingkan
bestek. Dari total dana proyek Rp. 33,5 milyar, sekitar Rp. 9,6 milyar diduga dikorupsi.
Sedangkan dalam pengadaan non-fisik, dinas pendidikan bekerjasama dengan distributor
untuk memasok buku atau perlengkapan belajar mengajar ke sekolah. Dinas pendidikan
memaksa sekolah membuat perjanjian dengan distributor. Atas usahanya tersebut, dinas
pendidikan mendapat potongan diskon sebesar 30 persen dari total pembelian yang
dilakukan oleh pihak sekolah.
Pola/modus korupsi
Bupati/wali kota menentukan dan menetapkan sekolah-sekolah yang akan menerima
DAK pendidikan, sedangkan kriterianya terlebih dahulu ditetapkan oleh Depdiknas.
Sebagai contoh DAK pendidikan 2009, ada tiga kriteria sekolah yang boleh menerima
yaitu, memiliki jumlah murid yang memadai sehingga tidak potensial untuk di
regrouping, diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil,
tertinggal dan terbelakang, serta pada tahun anggaran 2009 tidak menerima dana bantuan
sejenis baik dari sumber dana pusat maupun dari sumber dana daerah.
Penentu alokasi DAK pendidikan untuk setiap sekolah adalah pemerintah daerah. Namun
petunjuk teknis penggunaannya ditetapkan oleh Depdiknas. Mulai dari menu kegiatankegiatan
yang akan dilaksanakan oleh sekolah hingga satuan biaya untuk setiap
komponen kegiatan.
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
15
Walau kriteria teknis penggunaan anggaran sudah sangat rinci, tapi dalam
implementasinya dana DAK pendidikan masih sangat mudah untuk diselewengkan baik
oleh penyelenggara sekolah, dinas pendidikan, maupun pemerintah daerah. Berikut
beberapa modus korupsi DAK pendidikan yang terjadi di lima daerah.
a. Penunjukan langsung
Dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh Depdiknas, pengelolaan DAK pendidikan
dilakukan secara swakelola yaitu pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan,
dan diawasi sendiri. Artinya, sekolah sebagai penerima dana melibatkan stakeholder
seperti orang tua, guru, komite sekolah, dan masyarakat dalam perencanaan dan
implementasi kegiatan.
Tapi dalam kenyataannya di beberapa daerah, dinas pendidikan mengintervensi sekolah
agar menggunakan jasa perusahaan tertentu untuk membangun/merehabilitasi sekolah
atau menyediakan alat penunjang belajar mengajar. Misalnya di Kabupaten Ponorogo,
pejabat dinas pendidikan memaksa 46 kepala sekolah SD/MI penerima DAK pendidikan
tahun 2007 menggunakan jasa yakni CV. Tropodo dalam pengadaan infrastruktur
bangunan fisik sekolah.
Sebagai formalitas, sekolah membentuk panitia pengelola DAK pendidikan yang
anggotanya berasal dari stakeholder seperti komite sekolah, guru, serta orang tua murid.
Akan tetapi, mereka hanya menjadi ‘pajangan’ untuk menyiasati aturan yang telah dibuat
oleh Depdiknas. Semua aktivitas berkaitan dengan penggunaan anggaran telah
dimonopoli oleh pejabat dinas pendidikan Kabupaten Ponorogo.
Hal yang sama terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Dinas pendidikan mengintervensi 140
SD/MI penerima DAK pendidikan 2007 dalam pengadaan meubilair. Caranya dengan
menunjuk perusahaan yang akan menyuplai barang kepada sekolah. Akibatnya, sekolah
membeli meubelair dengan harga yang sangat mahal.
Sedangkan di Garut, kepala sekolah dipaksa dinas pendidikan menandatangani purchase
order (PO) pembelian buku teks pelajaran kepada penerbit tertentu pada saat sosialisasi
DAK pendidikan 2008. Kepala sekolah yang telah membuat perjanjian dengan penerbit
yang tidak direkomendasikan oleh dinas pendidikan diancam alokasi DAK
pendidikannya akan dibatalkan.
Lemahnya posisi tawar sekolah atas dinas pendidikan yang menjadi faktor utama
penyebab mudahnya terjadi intervensi dalam penggunaan DAK pendidikan. Dinas
pendidikan masih menentukan pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah serta
menentukan sekolah-sekolah yang akan mendapatkan proyek baik dari pemerintah daerah
maupun pemerintah pusat.
Akibatnya, supaya posisi bisa ‘aman’ sekolah akan mengkuti keinginan dari dinas
pendidikan. Karena jika tidak, kepala sekolah bisa dimutasi atau dipecat dan sekolah
masuk ‘daftar hitam’ dinas pendidikan sehingga sulit mendapatkan proyek. Berdasarkan
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
16
kondisi tersebut, pada dasarnya tidak ada otonomi sekolah atau manajemen berbasis
sekolah seperti yang sering dibanggakan oleh Depdiknas.
b. Mark up
Penggunaan DAK pendidikan secara umum ditujukan untuk dua kegiatan, rehabilitasi
dan peningkatan mutu atau hanya peningkatan mutu. Panduan penggunaan anggaran,
termasuk didalamnya rincian kegiatan maupun barang yang akan dibeli telah ditetapkan
Depdiknas dan pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan rehabilitasi fisik maupun peningkatan mutu seperti
pembelian alat belajar mengajar ternyata di-mark up oleh sejumlah sekolah dan dinas
pendidikan. Praktek mark up umumnya merupakan kelanjutan dari proses penunjukan
langsung dalam DAK pendidikan.
Dalam rehabilitasi fisik, pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan rencana bangunan (RB)
atau bestek. Sedangkan dalam peningkatan mutu seperti pengadaan sarana belajar
mengajar dan alat tulis kantor, harga yang ditetapkan oleh perusahaan supplier kepada
sekolah jauh lebih tinggi dibanding harga pasar.
Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, pelaksanaan pengadaan
infrastruktur fisik terutama bangunan sekolah beberapa komponen harganya dibuat
menjadi lebih mahal. Selain itu, beberapa komponen dikurangi (spesifikasi bangunan)
sehingga tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Depdiknas.
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya mark up dalam rehabilitasi fisik maupun
pengadaan sarana dan ATK dalam program DAK pendidikan. Pertama, stakeholder
sekolah seperti guru dan orang tua murid tidak mengetahui banyak informasi mengenai
DAK pendidikan, mulai dari , tujuan program, jumlah anggaran yang diterima sekolah,
serta mekanisme penggunaannya.
Kedua, stakeholder sekolah tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan
kegiatan. Umumnya sekolah ‘terima jadi’ paket yang sudah dibuat oleh dinas pendidikan
baik berkaitan dengan rehabilitasi fisik sekolah maupun pengadaan sarana dan ATK
seperti buku teks pelajaran. Kalaupun dikerjakan sekolah, biasanya akan dimonopoli oleh
kepala sekolah.
Ketiga, tidak ada mekanisme komplain. Pemerintah maupun pemerintah daerah tidak
membuat mekanisme yang memungkinkan siapa pun, termasuk guru dan orang tua murid
yang menemukan penyimpangan dalam implementasi program DAK pendidikan untuk
melakukan pengaduan. Misalnya tempat untuk mengadu, cara membuat pengaduan, dan
tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penerima pengaduan.
Keempat, buruknya pengawasan internal. Dalam petunjuk pelaksanaan program DAK
pendidikan disebutkan bahwa tugas pengawasan diberikan kepada Inspektorat Jenderal
Departemen Pendidikan Nasional dan Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) atau
pengawas fungsional intern Pemerintah Daerah. Akan tetapi, lembaga-lembaga tersebut tidak
mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
17
c. Pungutan liar
Selain meminta fee sebagai pelicin agar sekolah bisa terpilih menerima DAK pendidikan,
modus lain korupsi DAK pendidikan adalah pungutan luar. Umumnya dilakukan setelah
sekolah menerima dana. Alasan yang digunakan biasanya sebagai tanda terimakasih
sekolah kepada dinas pendidikan.
Pungutan liar oleh dinas pendidikan jumlahnya bervareasi di tiap daerah. Sebagai contoh
yang terjadi di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Sekolah penerima DAK pendidikan
tahun 2007 diminta setoran sebesar 10 persen dengan alasan sebagai dana titipan. Uang
yang dipungut kapada 72 SD dan MI penerima DAK berbeda-beda. Total uang yang
dipungut dari sekolah mencapai Rp. 658 juta.
Kesimpulan
1. Tujuan utama kebijakan DAK adalah membantu daerah-daerah yang kemampuan
keuangannya di bawah rata-rata nasional sehingga kesenjangan pelayanan publik
antar daerah akan berkurang.
2. Tujuan utama DAK pendidikan adalah menunjang program wajib belajar
pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu. Peng-intgerisan dan
singkronisasi pembangunan pendidikan di daerah menjadi prasyarat mencapai
tujuan utama.
3. Pemerintah setiap tahun menaikan alokasi anggaran DAK dan memperluas
cakupan sektor sasaran
4. Kecenderungan pembagian alokasi DAK dilakukan secara rata –semua daerah
miskin maupun kaya memperolah anggaran- sehingga tujuan untuk mengurangi
kesenjangan pelayanan publik masih belum bisa dicapai.
5. Campur tangan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana maupun penggunaan
anggaran DAK pendidikan masih besar sehingga mengingkari semangat otonomi
pendidikan dan otonomi sekolah
6. Proses pengalokasian DAK pendidikan tertutup sehingga membuka ruang
terjadinya ‘lobby’ oleh daerah untuk memperoleh alokasi anggaran yang lebih
besar.
7. Buruknya tata kelola dan ketimpangan relasi para penyelenggara pendidikan
seperti Depdiknas, dinas pendidikan, dan sekolah membuka ruang terjadinya
praktek korupsi DAK pendidikan
8. Pelaku korupsi DAK pendidikan umumnya adalah bupati/walikota, kepala dinas
pendidikan, dan kepala sekolah.
9. Pola korupsi DAK pendidikan umumnya penunjukan langsung, mark up, dan
pungutan liar
Rekomendasi
1. Alokasi DAK pendidikan kepada sekolah tidak lagi dalam bentuk hibah mengikat,
tapi diubah menjadi block grant yang penggunaannya disesuaikan dengan
kebutuhan sekolah
Public Accountability Report
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan
18
2. Proses penentuan alokasi DAK pendidikan bagi kabupaten/kota maupun sekolah
mesti memperhatikan perencanaan pembangunan pendidikan dan dilakukan
secara terbuka.
3. Memperbaiki mekanisme sosialisasi DAK pendidikan sehingga memudahkan
para pemangku kepentingan pendidikan seperti guru dan komite sekolah
memperoleh informasi.
4. Membuka mekanisme komplain sehingga memudahkan para pemangku
kepentingan pendidikan untuk melaporkan ketika terjadi penyimpangan dalam
impelementasi DAK pendidikan.
5. Kabupaten/Kota diwajibkan membuat pemetaan mengenai kondisi sekolah di
daerahnya untuk memudahkan penentuan prioritas sekolah calon penerima dan
mencegah prakter tender suap DAK pendidikan.
6. Memperimbangkan untuk menghentikan bantuan sementara kepada daerah-daerah
atau sekolah-sekolah yang terbukti melakukan praktek korupsi DAK pendidikan.
7. Untuk menghindari intervensi dan penyalahgunaan kewenangan oleh dinas
pendidikan, pemerintah harus segeri mewujudkan otonomi yang sebenarnya
kepada sekolah dengan member kewenangan kepada stakeholder sekolah untuk
mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah
8. Memberi sangsi yang tegas kepada mereka yang terbukti melakukan praktek
korupsi DAK pendidikan.

About these ads